Foto: Ari Saputra
Di depan warga Bandung, Rini menyebut proposal kereta cepat dari Jepang lebih berat karena mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jaminan pemerintah.
"Kalau yang skema Jepang itu investornya pemerintah, jadi kita harus menaruh uang yang berasal dari APBN," ujar Rini di acara Sosialisasi dan Dialog Publik Pembangunan Kereta Cepat di Grand Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Bandung, Jumat (19/2/2016).
Hal itu menurutnya berat, karena saat ini APBN lebih ditekankan untuk pembangunan di luar Jawa.
"Padahal pemerintah ingin menekankan pemanfaatan APBN untuk pembangunan di luar. Itu utamanya kenapa kita pilih China," tuturnya.
Dengan skema yang ditawarkan China, seluruh pendanaan bersifat komersil dari investor. Pemerintah tidak memberikan jaminan untuk proyek ini.
"Jadi investor dan bank akan mendorong ini harus bisa jadi dan selesai supaya dikembalikan. Tidak ada jaminan pemerintah," jelas Rini.
Rini menjelaskan konsesi pengoperasian kereta cepat selama 50 tahun sangat diperlukan agar investor bisa menghitung waktu pengembalian investasi dengan jelas.
"Mereka dapat hak konsesi 50 tahun sementara bank memberi pinjaman selama 40 tahun untuk dikembalikan," tuturnya.
Credit detikfinance
