Jumat, 28 September 2018

Rusia Tembakan Rudal Supersonik Anti Kapal yang Paling Mematikan




Departemen Pertahanan Rusia merilis video uji coba penembakan rudal supersonik anti kapal P-800 Oniks dari sistem pertahanan pantai Bastion saat latihan Armada Utara di Pulau Kotelny, di Samudra Artik, Rusia, pada 26 September 2018. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Departemen Pertahanan Rusia merilis video uji coba penembakan rudal supersonik anti kapal P-800 Oniks dari sistem pertahanan pantai Bastion saat latihan Armada Utara di Pulau Kotelny, di Samudra Artik, Rusia, pada 26 September 2018. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks merupakan rudal supersonik anti kapal yang memiliki jangkauan 300 km. Rudal ini mampun melesat hingga kecepatan 2,6 Mach atau 3.210,5 km/jam. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks merupakan rudal supersonik anti kapal yang memiliki jangkauan 300 km. Rudal ini mampu melesat hingga kecepatan 2,6 Mach atau 3.210,5 km/jam. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV


Rudal P-800 Oniks mampu terbang pada ketinggian antara 5 hingga 14.000 meter di atas permukaan laut. Oniks dapat beroperasi pada sea state 7 atau laut dengan ombak setinggi 6-9 meter. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks mampu terbang pada ketinggian antara 5 hingga 14.000 meter di atas permukaan laut. Oniks dapat beroperasi pada sea state 7 atau laut dengan ombak setinggi 6-9 meter. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Sistem pertahanan pantai Bastion dapat menembakan rudal-rudal dengan interval 2 - 5 detik. Rudal P-800 Oniks disebut-sebut sebagai rudal anti kapal yang paling mematikan sampai saat ini.  Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Sistem pertahanan pantai Bastion dapat menembakan rudal-rudal dengan interval 2 - 5 detik. Rudal P-800 Oniks disebut-sebut sebagai rudal anti kapal yang paling mematikan sampai saat ini. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Satu sistem Bastion_P terdiri dari empat kendaraan peluncur rudal, satu truk kendali tempur, satu kendaraan pendukung, dan satu transporter loader. Satu sistem pertahanan pantai ini berisi maksimum 24 rudal. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Satu sistem Bastion_P terdiri dari empat kendaraan peluncur rudal, satu truk kendali tempur, satu kendaraan pendukung, dan satu transporter loader. Satu sistem pertahanan pantai ini berisi maksimum 24 rudal. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV





Credit  tempo.co

Tak Takut Sanksi AS, Kabinet India Restui Pembelian S-400 Rusia




Tak Takut Sanksi AS, Kabinet India Restui Pembelian S-400 Rusia
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Foto/Istimewa


NEW DELHI - Komite Keamanan Kabinet (CCS) India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi memberikan persetujuannya untuk membeli lima sistem pertahan udara S-400 Rusia. Nilai kesepakatan tersebut mencapai lebih dari USD5 miliar.

Persetujuan itu keluar seminggu sebelum kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi untuk pertemuan puncak tahunan bilateral.

"CCS pada hari Rabu membereskan pembelian S-400," seorang pejabat pemerintah mengkonfirmasi perkembangan pembelian itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (27/9/2018).

Persetujuan CCS diberikan untuk setiap pembelian sistem pertahanan menjelang penandatanganan kontrak komersial final. Persetujuan ini telah menghentikan semua spekulasi mengenai kesepakatan tersebut dalam menghadapi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia.

Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengatakan pada 18 September bahwa negosiasi dengan Rusia terkait S-400 hampir pada tahap akhir, tetapi belum dapat dilihat apakah akan ditandatangani sebelum kunjungan presiden Rusia.

India akan membayar 15 persen dari jumlah kesepakatan pada saat penandatanganan kontrak akhir sementara sisanya dari jumlah itu akan dibayarkan pada kedatangan sistem pertahanan udara.

"Sepertinya kontrak final akan ditandatangani. Saya berharap itu ditandatangani. Ini akan menambah pukulan besar terhadap kemampuan pertahanan udara Angkatan Udara India dan negara itu," kata pensiunan Marsekal Udara India Anil Chopra.

Pengumuman pemerintahan Trump atas sanksi-sanksi terhadap Rusia di bawah undang-undang CAATSA telah memicu spekulasi bahwa kesepakatan S-400 antara India dan Rusia mungkin dibatalkan. Pemerintah India, bagaimanapun, telah bersikeras bahwa negara itu akan mengambil keputusan independen terkait kesepakatan tersebut dan sanksi tidak akan menghalangi pembelian mega ini dari mitra pertahanan dan keamanannya yang telah teruji waktu, Rusia.

Sebelumnya, pada tanggal 20 September, AS menjatuhkan sanksi terhadap badan militer China dan direkturnya dibawah unndang-undang CAATSA atas pembelian pembelian pesawat Su-35 Tiongkok dan sistem S-400.


India pada 15 Oktober 2016, telah menandatangani perjanjian antar-pemerintah dengan Rusia untuk pengadaan lima unit sistem pertahanan udara S-400. Dari lima sistem yang akan diakuisisi, tiga diperuntukkan bagi penyebaran di barat dan dua untuk timur untuk mengisi celah dalam cakupan wilayah udara negara. 





Credit  sindonews.com





Serang Taliban, Pertama Kali Amerika Serikat Gunakan Jet F-35

Situs online sputniknews.com, 2 Januari 2018, menulis bahwa dua skuadron pesawat tempur siluman F-35B akan memperkuat Marinir Amerika Serikat, pada 2018. Varian F-35B memiliki kemampuan terbang dari landasan pendek dan mendarat vertikal atau short takeoff/vertical landing (STOVL), sehingga dapat beroperasi di kapal induk atau kapal serbu amfibi. sputniknews.com/USMC Cpl. Aaron Henson
Situs online sputniknews.com, 2 Januari 2018, menulis bahwa dua skuadron pesawat tempur siluman F-35B akan memperkuat Marinir Amerika Serikat, pada 2018. Varian F-35B memiliki kemampuan terbang dari landasan pendek dan mendarat vertikal atau short takeoff/vertical landing (STOVL), sehingga dapat beroperasi di kapal induk atau kapal serbu amfibi. sputniknews.com/USMC Cpl. Aaron Henson

CB, Jakarta - Pertama kalinya, Amerika Serikat menggunakan jet F-35 pada Kamis 28 September untuk menghancurkan target Taliban di Afganistan.
Dilaporkan Reuters, 28 September 2018, pejabat AS yang enggan diungkap identitasnya, mengatakan jet F-35B lepas landas dari kapal induk serbu amfibi USS Essex di Laut Arab.
Pesawat siluman F-35 diproduksi oleh Lockheed Martin dalam tiga varian, pertama versi pendaratan konvensional F-35A, yang kedua F-35B versi jarak pendek atau take-off vertikal, dan varian ketiga, F-35C yang digunakan pada kapal induk.

Israel menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan pesawat tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran.
Klaim itu disampaikan kepala angkatan udara Israel, Mayor Jenderal Amikam Norkin, pada Selasa, 22 Mei 2018.
"Kami menerbangkan F-35 di Timur Tengah dan telah menyerang dua kali pada dua front yang berbeda," kata Norkin, seperti dilansir Reuters pada Selasa, 22 Mei 2018.

Jet tempur F-35 milik Israel mengudara dalam upacara wisuda pilot angkatan udara Israel di pangkalan udara Hatzerim di Israel selatan, 29 Desember 2016. REUTERS/Amir Cohen

Norkin membuat komentar sambil menunjukkan foto pilot Israel menerbangkan F-35 di atas ibukota Libanon, Beirut pada siang hari. Dia tidak menyebutkan kapan foto itu diambil.
Angkatan Udara Israel diperkirakan akan menerima total 50 pesawat F-35 untuk dua skuadron penuh pada tahun 2024.
Amerika Serikat dan 10 negara mitra bertujuan untuk mengembangkan armada F-35 menjadi 3 ribu unit jet dan dengan harga untuk unit F-35A sekitar US$ 80 juta atau Rp 1,1 triliun pada tahun 2020 melalui efisiensi yang diperoleh dengan memesan dalam jumlah yang lebih besar.

Perusahaan senjata Amerika Serikat, Lockheed Martin, adalah kontraktor utama untuk jet F-35 dan memiliki Mitra-mitranya meliputi Northrop Grumman Corp, Pratt & Whitney, dan BAE Systems Plc dari United Technologies Corp.



Credit  tempo.co





Belarusia Tolak Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia


Belarusia Tolak Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia
Belarusia menyatakan penolakan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer permanen di Polandia. Foto/Istimewa

MINKS - Belarusia menyatakan penolakan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer permanen di Polandia. Menurut Belarusia, pembangunan pangkalan militer hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarusia, Anatoly Glaz menuturkan, kemungkinan pembentukan pangkalan militer AS di Polandia tidak akan berkontribusi pada penguatan stabilitas regional. Minsk, lanjut Glaz, akan mengikuti situasi dan menyesuaikan kebijakannya jika rencana tersebut dilaksanakan.

"Di dunia teknologi modern, termasuk di bidang militer, mendirikan fasilitas militer asing tambahan dan mengerahkan pasukan asing ke wilayahnya sendiri adalah permainan zero-sum," ucap Glaz, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/9).

"Itu hanya melemahkan keamanan negara tertentu dan negara-negara tetangganya, menyumbang untuk meningkatkan ketegangan militer dan politik dan munculnya yang baru. Langkah-langkah seperti itu tidak akan memperkuat stabilitas, prediktabilitas dan transparansi yang sangat dibutuhkan kawasan kami saat ini," sambungnya.

Glaz kemudian mencatat bahwa Minsk dengan tegas percaya bahwa keamanan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dicapai dengan "membangun otot", merujuk pada penguatan militer.

"Kami sangat dekat dengan situasi ini. Tergantung pada perkembangan lebih lanjut, kami harus menyesuaikan pendekatan kami di daerah-daerah tertentu dengan cara tertentu," tukasnya. 



Credit  sindonews.com




Indonesia ajak negara MIKTA dukung Palestina


Para menteri luar negeri MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia) menghadiri jamuan pagi di Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Kamis (27/9). Berurutan dari kiri ke kanan Menlu Meksiko Luis Videgaray Caso, Menlu Republik Korea Kang Kyung-wha, Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Australia Marise Payne, dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. (ANTARA/Aditya E.S. Wicaksono)



New York, Amerika Serikat (CB) - Indonesia mengajak negara-negara Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia (MIKTA) untuk turut menyuarakan dan memberikan dukungan bagi masyarakat Palestina.

"Walaupun ini bukan topik diskusi hari ini, tapi saya sekali lagi minta kepada negara-negara MIKTA untuk memberikan dukungan kepada Palestina," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di New York, Kamis.

Para menteri luar negeri MIKTA memenuhi undangan Indonesia, yang memimpin MIKTA tahun ini, untuk menghadiri jamuan pagi di Perutusan Tetap RI untuk PBB di sela rangkaian kegiatan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Kamis pagi, untuk membahas sejumlah isu.

Dalam pertemuan itu, Retno antara lain mengangkat isu dukungan kepada UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina, baik dukungan politik mau pun finansial.

UNRWA mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza. Badan bantuan tersebut sedang mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina, yang sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.

Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.

Indonesia sudah berkomitmen meningkatkan bantuan sukarela untuk UNRWA dan akan menggunakan setiap pertemuan dan forum di kawasan utnuk menyuarakan dukungan bagi Palestina yang sedang berada di persimpangan.

Berada di persimpangan karena proses perdamaian Palestina berhenti sementara dan ada rencana perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat tapi belum jelas juntrungannya, ungkap Retno.







Credit  antaranews.com


Kehadiran Israel di Tanah Palestina Tidak dapat Diterima


Kehadiran Israel di Tanah Palestina Tidak dapat Diterima
Kehadiran Israel di Tanah Palestina Tidak dapat Diterima

RAMALLAH - Tidak seorang pun tentara Israel akan diterima untuk tetap berada di tanah Palestina. Hal itu dikatakan oleh juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh.

Pernyataan itu datang sebagai reaksi terhadap pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York mengenai menjaga pasukan keamanan Israel di daerah barat Sungai Yordan.

"Kami hanya akan menerima negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibukotanya," menurut pernyataan resmi yang dirilis kantor berita Palestina WAFA.

"Kami tidak akan menerima kehadiran seorang tentara pendudukan di tanah Palestina kami," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (28/9/2018).

Rudeineh juga menekankan bahwa permukiman Israel adalah ilegal dan setiap pemikiran atau saran yang mengabaikan masalah ini akan ditolak dan tidak dapat diterima.

Menurut media Israel, Netanyahu mengatakan di New York bahwa Israel harus mengendalikan keamanan di sebelah barat Yordania ke Mediterania, bahkan di bawah perjanjian damai dengan Palestina.

Dia mencatat bahwa dia tidak akan membiarkan Palestina memiliki potensi untuk menyakiti orang Israel. 




Credit  sindonews.com



Ini 3 Alasan Palestina Ingin Diakui Sebagai Negara Berdaulat


Seorang demonstran memegang bendera Palestina saat menggelar aksi protes atas putusan Presiden AS Donald Trump yang menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel di Jalur Gaza utara, 11 Desember 2017. REUTERS
Seorang demonstran memegang bendera Palestina saat menggelar aksi protes atas putusan Presiden AS Donald Trump yang menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel di Jalur Gaza utara, 11 Desember 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Upaya para pemimpin politik di Spanyol dan Inggris untuk mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara merdeka, merupakan angin segar bagi negara di Timur Tengah itu. Sampai 2018, Palestina masih memperjuangkan pengakuan sebagai sebuah negara.
Sebelumnya pada 21 September 2018, Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell, mengatakan kebijakan Uni Eropa tidak jelas mengenai pengakuan sepihak atas Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Dengan begitu, Spanyol siap menyatakan kemerdekaan Palestina jika Uni Eropa gagal dalam mencapai kesepakatan mengenai pengakuan sepihak Palestina sebagai sebuah negara.
Setelah Spanyol, pada 27 September 2018, Ketua Partai Buruh di Inggris, Jeremy Corbyn, menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka jika dia terpilih menjadi orang nomor satu di Inggris. Sebab mengakui Palestina sebagai sebuah negara adalah bagian dari solusi dua negara.

Masyarakat Palestina sangat mendambakan memiliki negara yang berdaulat dengan wilayah yang meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Hanya saja, sebagian besar dari wilayah-wilayah ini masih diduduki oleh Israel. Berikut alasan mengapa Palestina ingin diakui sepenuhnya sebagai negara yang berdaulat.

Pertama, Palestina ingin merubah cara berinteraksi dengan lembaga-lembaga internasional. Sebab secara umum, hanya negara yang berkedaulatan penuh yang dapat berpartisipasi di sebagian besar organisasi internasional, seperti PBB.
Jika Palestina diakui sebagai negara anggota PBB, maka Palestina secara teoritis dapat dipilih menjadi anggota Dewan Keamanan. Posisi ini memberikan Palestina kemungkinan untuk melobi guna mendorong kepentingannya sendiri.

Kedua, Palestina ingin diakui sebagai sebuah negara agar memiliki banyak pilihan di sektor perdagangan. Suatu negara dapat menandatangani perjanjian perdagangan dengan siapapun. Akan tetapi, dengan status wilayah Palestina yang tidak jelas, dapat membuat mitra bisnisnya menjadi kurang percaya.
Dengan status baru sebagai sebuah negara, hal ini akan mengakhiri ketidakpercayaan negara-negara lain ke depan. Dengan begitu, Palestina mendapat kesempatan lebih besar untuk menandatangani kontrak perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

Ketiga, pengakuan sebagai sebuah negara sangat didamba oleh Palestina agar dapat mempengaruhi konflik Palestina dan Israel. Dengan status sebagai sebuah negara, Pasukan Israel tidak akan bisa memasuki wilayah Palestina tanpa izin dari Palestina.

Apabila pasukan Israel memaksa masuk, maka hal ini dapat dibawa ke ranah hukum karena ini merupakan tindakan internasional yang salah, bahkan memungkinkan dilakukan tindakan oleh Dewan Keamanan PBB.
Menurut hukum internasional, tidak ada aturan dan tata cara khusus bagi suatu negara untuk menyatakan pengakuan atas kedaulatan negara lain. Namun, pada umumnya, negara-negara akan memberikan pengakuan dengan cara expressed recognition yaitu dengan mengirimkan nota diplomatik resmi.
Dengan pengakuan terbaru Kolombia atas Palestina sebagai negara berdaulat pada Agustus 2018, maka Kolombia menjadi negara ke 137 yang telah mengakui kedaulatan Palestina. Total ada 193 negara anggota PBB.
Dilansir dari CNN.com, alasan kumulatis dari 137 negara yang telah memberikan pengakuannya atas kedaulatan Palestina ialah karena mereka percaya bahwa solusi dua negara merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang tak kunjung selesai.



Credit  tempo.co


Perang Dagang, Trump Menolak Bertemu Trudeau



Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau bersama Presiden AS Donald Trump dalam KTT G7 di Quebec, Kanada, 8 Juni 2018. REUTERS/Christinne Muschi
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau bersama Presiden AS Donald Trump dalam KTT G7 di Quebec, Kanada, 8 Juni 2018. REUTERS/Christinne Muschi

CBTEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak bertemu langsung dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terkait dengan perang dagang kedua negara.
"Kedua negara bertetangga di Amerika Utara itu berseteru soal tarif dagang. AS mengancam menaikkan tarif impor mobil dari Kanada," demikian ditulis Al Arabiya, Kamis, 27 September 2018.


Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump menyambut kedatangan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau saat tiba di Gedung Putih, Washington, AS, 11 Oktober 2017. REUTERS
Menanggapi sikap Trump, juru bicara Trudeau, Eleanore Catenaro, berkata singkat, "Tidak ada permintaan pertemuan. Kami tak ingin berkomentar apa pun."
Dalam sebuah acara konferensi pers setelah berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Trump menyatakan frustrasi terhadap sikap Kanada.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump menyambut kedatangan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Gregoire Trudeau (kanan) saat tiba di Gedung Putih, Washington, AS, 11 Oktober 2017. REUTERS


"Tarif dagang yang dikenakan sangat tinggi. Dia tidak melihat apa yang kami inginkan. Jika tidak memenuhi keinginan kami, lupakan semuanya," kata Trump ditujukan kepada Trudeau.
Negosiasi mengenai tarif dagang kedua negara menemui jalan buntu setelah Kanada menerapkan tarif tinggi terhadap barang AS. Tarif tersebut terkait perusahaan obat dari AS yang masuk ke Kanada.




Credit  tempo.co




Media Moskow: Total 8 Unit S-300 Rusia akan Lindungi Suriah


Media Moskow: Total 8 Unit S-300 Rusia akan Lindungi Suriah
Media Moskow: Total 8 Unit S-300 Rusia akan Lindungi Suriah

MOSKOW - Rusia dilaporkan akan memasok hingga delapan baterai sistem rudal S-300 ke rezim Damaskus untuk melindungi wilayah Suriah. Empat unit di antaranya akan dikirim dalam waktu dua minggu ini.

Laporan itu dilansir surat kabar Moskow, Kommersant. Menurut laporan itu, enam hingga delapan baterai sistem rudal S-300 akan dikirim di kemudian hari setelah empat unit pertama dikerahkan.

Pasokan pertama senjata pertahanan canggih Moskow itu akan disebar ke wilayah Provinsi Latakia. Sisanya akan ditempatkan di seluruh negeri. Meski demikian, pemerintah maupun militer Rusia belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Keputusan militer Moskow memasok senjata pertahanan kepada sekutunya, Damaskus, diambil setelah pesawat mata-mata Il-20 Rusia secara tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah di Latakia pada 17 September 2018. Insiden yang menewaskan 15 tentara Rusia itu terjadi saat S-200 Suriah merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.


Dalam keterangan terbarunya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan tindakan salah, tidak profesional dan pengecut Israel-lah yang menyebabkan jatuhnya pesawat Il-20.

"Tragedi itu terjadi pada 17 September menyusul tindakan yang salah, tidak profesional dan pengecut dari salah satu mitra kami, meskipun upaya Rusia untuk mengembangkan hubungan dengan Israel, termasuk ketika menyangkut masalah yang penting bagi mereka," kata Zakharova kepada majalah Panorama Italia yang dikutip Sputnik, Jumat (28/9/2018).

Israel tetap menolak disalahkan atas insiden itu. Padahal, data rekaman sistem rudal S-400 Rusia yang dipasang di Pangkalan Kmheimim, Latakia, menunjukkan bahwa jet tempur F-16 memang bersembunyi di balik pesawat Il-20 yang lebih besar saat S-200 Suriah melakukan merespons serangan Tel Aviv. 




Credit  sindonews.com





Rusia Sebut Tindakan Pengecut Israel Penyebab Insiden Il-20



Rusia Sebut Tindakan Pengecut Israel Penyebab Insiden Il-20
Pesawat Il-20 Rusia ditembak jatuh sistem pertahanan udara Suriah. Foto/Istimewa

ROMA - Tindakan yang salah, tidak profesional dan pengecut Israel menyebabkan jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Suriah. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

"Tragedi itu terjadi pada 17 September menyusul tindakan yang salah, tidak profesional dan pengecut dari salah satu mitra kami, meskipun upaya Rusia untuk mengembangkan hubungan dengan Israel, termasuk ketika menyangkut masalah yang penting bagi mereka," kata Zakharova kepada majalah Panorama Italia seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (28/9/2018).

Pada saat yang sama, juru bicara itu juga menunjuk pada perubahan positif yang terjadi di Suriah, seperti kekalahan mayoritas kelompok teroris yang beroperasi di negara Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan awal pekan ini bahwa dia telah setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa delegasi militer kedua negara akan segera bertemu untuk membahas koordinasi di Suriah.

Pesawat militer Rusia Il-20 jatuh pada 17 September di Laut Mediterania oleh rudal yang diluncurkan oleh sistem pertahanan udara S-200 Suriah yang menargetkan pesawat Israel. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jet F-16 Israel yang terbang di sekitarnya menggunakan pesawat Rusia sebagai perisai terhadap pertahanan udara Suriah. Insiden itu merenggut nyawa 15 prajurit Rusia.

Israel telah membantah tuduhan pesawatnya menggunakan pesawat Rusia sebagai perisai. Israel menyatakan bahwa Moskow telah diperingatkan tentang serangan udara pada waktu yang tepat.  




Credit  sindonews.com





Rouhani Sebut AS Tidak Miliki Prestasi Apapun di PBB


Rouhani Sebut AS Tidak Miliki Prestasi Apapun di PBB
Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan AS tidak dapat menyampaikan pencapaian apa pun pada Sidang Majelis Umum PBB yang saat ini tengah berlangsung di New York. Foto/Reuters

NEW YORK - Presiden Iran, Hassan Rouhani menyatakan, Amerika Serikat (AS) tidak dapat menyampaikan pencapaian apa pun pada Sidang Majelis Umum PBB yang saat ini tengah berlangsung di New York.

"Amerika tidak memiliki prestasi di majelis publik ini. Majelis Umum PBB telah menunjukkan isolasi Amerika," ucap Rouhani dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (27/9).

"Ketika Trump berbicara dan pada awal pidatonya menyombongkan banyak hal tentang pencapaian administrasi, semua orang tertawa. Yang penting adalah hari ini, selain satu atau dua negara, tidak ada yang mendukung Amerika. Ini isolasi politik bersejarah yang langka bagi Amerika," sambungnya.

Seperti diketahui, tawa pecah saat Trump membanggakan prestasi pemerintahannya yang baru berusia dua tahun. Trump mengklaim prestasinya melampaui hampir semua sejarah administrasi pemerintah AS.

Trump sendiri mengklaim para pemimpin dunia tertawa mendengar pidatonya bukan berarti negatif seperti diberitakan media. Dia bahkan menyebut pemberitaan media itu sebagai fake news (berita palsu). “Orang-orang bersenang-senang dengan saya. Kami melakukannya bersama, kami bersenang-senang," kata Trump.

Sedangkan Duta Besar AS, untuk PBB Nikki Haley mengklaim para pemimpin dunia menghormati Trump saat menertawakan pidatonya di Majelis Umum PBB. Menurut diplomat Washington itu, pidato Trump berisi kejujuran yang disukai para pemimpin.





Credit  sindonews.com



Mahathir: Trump Tidak Konsisten


Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad berbicara dalam konferensi pers usai rapat kabinet di Putrajaya, Malaysia, Rabu 30 Mei 2018. Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia terpaksa menghentikan pesawat MH370 yang hilang dan pencarian akan dilanjutkan jika ada bukti baru. [AP photo/Sadiq Asyraf]
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad berbicara dalam konferensi pers usai rapat kabinet di Putrajaya, Malaysia, Rabu 30 Mei 2018. Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia terpaksa menghentikan pesawat MH370 yang hilang dan pencarian akan dilanjutkan jika ada bukti baru. [AP photo/Sadiq Asyraf]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengkritik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di sidang umum PBB, New York, Amerika Serikat. Mahathir mengatakan ada kebutuhan bagi Presiden Trump untuk konsisten, termasuk kebijakannya ke Asia.
"Bersikaplah konsisten. Jika Anda ingin melawan kami, katakan Anda ingin melawan kami. Jika Anda tidak mau dan ingin menjadi teman kami, maka katakan demikian dan kita menjadi teman," kata Mahathir, Rabu, 26 September 2018 waktu Amerika.

Dikutip dari channelnewsasia.com pada Jumat, 28 September 2018, Mahathir menilai Trump berubah pendapat hanya dalam hitungan jam. Salah satu contohnya, Trump berubah-ubah terkait apakah menggelar pertemuan atau tidak dengan suatu pemimpin negara.
"Jadi, sangat sulit untuk mencari tahu apa yang dia mau. Membuat kesepakatan dengan orang yang tidak konsisten adalah sebuah masalah besar," kata Mahathir.

Menurut Mahathir, dia menangkap kesan Trump tidak tahu banyak tentang Asia. Untuk itu, Trump membuat berbagai keputusan tidak berdasarkan kenyataan fakta-fakta di lapangan. Trump hanya memikirkan Amerika Serikat dan bagaimana membuat negaranya besar lagi. Trump tidak mempertimbangkan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain.
Mahathir dalam kesempatan itu menyoroti respon Amerika Serikat dalam mengatasi krisis di Asia seperti sengketa Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, yakni mengirimkan kapal-kapal perang, padahal cara ini bukan ide yang bagus. Sebab ini hanya menciptakan ketegangan dan bentuk provokasi. 




Credit  tempo.co




Cina Minta Amerika Serikat Berhenti Menyebar Fitnah


Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS
Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS

CB, Jakarta - Beijing menuntut Amerika Serikat berhenti menyebar fitnah. Cina ingin Amerika Serikat menghapus hambatan dan meningkatkan hubungan bidang militer dengan Negara Tirai Bambu itu.
Gertakan tersebut disampaikan Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Ren Guoqiang, di tengah-tengah ketegangan Amerika Serikat-Cina karena perang dagang, sengketa Laut Cina Selatan dan tudingan Presiden Donald Trump bahwa Beijing sedang mencampuri pemilu Kongres Amerika pada November 2018.
"Kami menyarankan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengkritik dan memfitnah Cina. Hentikan kata-kata yang salah ini yang menciderai hubungan bilateral dan kepentingan mendasar masyarakat di kedua negara," kata Ren.

Dikutip dari Reuters pada Jumat, 28 September 2018, Ren mengatakan Washington seharusnya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan militer kedua negara.
Beijing secara tegas sangat keberatan dengan tindakan provokatif yang dilakukan Angkatan Udara Amerika Serikat pada pekan ini di wilayah udara Laut Cina Selatan. Situasi ini telah membuat Cina mempertimbangkan kembali rencana kunjungan resmi Menteri Pertahanan Cina, Wei Fenghe, ke Amerika Serikat pada tahun ini.

"Amerika Serikat adalah pihak yang harus disalahkan untuk masalah yang muncul saat ini supaya negara itu bisa segera memperbaiki kesalahannya. Amerika harus mencabut segala bentuk embargo yang hanya menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan yang sehat kedua negara di bidang militer," kata Ren.
Cina pekan ini telah dibuat marah oleh ulah Washington karena menyetujui proposal penjualan suku cadang jet tempur F-16 dan pesawat tempur militer lainnya senilai lebih dari US$ 330 juta atau Rp 4,9 triliun ke Taiwan. Cina selalu menganggap Taiwan bagian tak terpisahkan dari Cina. 





Credit tempo.co




AS Akhirnya Siapkan Jet Tempur Siluman F-35 untuk Misi Tempur



AS Akhirnya Siapkan Jet Tempur Siluman F-35 untuk Misi Tempur
Pesawat jet tempur siluman F-35B Lightning II saat lepas landas dari kapal USS Essex. Foto/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Sabyn L. Marrs

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akhirnya menyiapkan jet tempurnya yang paling mahal, F-35, untuk ambil bagian dalam pertempuran. Pengumuman itu muncul ketika F-35B Lightning II Joint Strike Fighters yang dibawa kapal amfibi USS Essex dinyatakan segera ditugaskan melakukan serangan terhadap pasukan pemberontak di Afghanistan.

Kapal USS Essex sudah tiba di Timur Tengah awal bulan ini. Menurut seorang pejabat Pentagon kepada CNN, hari Selasa (25/9/2018), setelah berlayar melalui Teluk Aden ke Laut Arab Utara, kapal itu harus pindah ke Teluk Persia dalam waktu dekat.

Jet tempur siluman F-35 yang dibawa kapal tersebut dilaporkan telah melakukan operasi intelijen dan pengintaian di Somalia, tetapi belum dilibatkan untuk misi pertempuran.

Angkatan Udara AS adalah layanan pertama yang mengumumkan jet tempur termahal itu siap untuk misi tempur. Namun, Korps Marinir yang pertama kali membawa pesawat tersebut untuk misi pertempuran. Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni menjadi basis luar negeri pertama yang mengoperasikan F-35 tahun lalu.



F-35B dirancang untuk lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, memberikannya kemampuan untuk lepas landas dari USS Essex, sebuah kapal yang jauh lebih kecil dari kapal induk AS modern.

"Penggabungan F-35B, sebuah pesawat kuat yang dibangun untuk mendukung Korps Marinir, ke USS Essex Amphibious Ready Group (ARG) adalah enabler yang sangat signifikan bagi saya dan untuk tim saya," kata Kapten Gerald Olin, komandan Skuadron 1 Amfibi dan Essex ARG kepada USNI News.

“Hal ini meningkatkan kesadaran battlespace dengan penggabungan data dan kemampuan untuk berbagi informasi dengan kapal dan sistem kontrol tempur kapal. Jadi ini benar-benar merupakan perpanjangan dari sensor kami, dan itu juga membawa ke tabel peningkatan lebih mematikan daripada yang kami miliki dengan pesawat generasi sebelumnya," ujarnya, yang menyebut peran F-35 sebagai "game changer".

Misi tempur F-35 yang pertama dilaporkan dilakukan oleh Israel pada bulan Mei, ketika jet tempur F-35A Angkatan Udara Israel (IAF) berpartisipasi dalam serangan terhadap target yang tidak ditentukan.

“Kami menerbangkan F-35 di seluruh Timur Tengah. Itu telah menjadi bagian dari kemampuan operasional kami. Kami adalah yang pertama menyerang menggunakan F-35 di Timur Tengah dan telah menyerang dua kali di berbagai front," kata Komandan IAF Mayor Jenderal Amikam Norkin pada saat itu, seperti dikutip The Jerusalem Post.

Selama bertahun-tahun, F-35 telah menghadapi kritik yang signifikan, yang sebagian besar karena tingginya biaya produksi dan operasional.





Credit  sindonews.com



Saudi, UEA dan Mossad Sekongkol Ingin Ganti Rezim Iran



Saudi, UEA dan Mossad Sekongkol Ingin Ganti Rezim Iran
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir.Foto/REUTERS

NEW YORK - Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan badan intelijen Israel; Mossad, menggelar pertemuan di New York City. Salah satu agendanya adalah menyerukan penggulingan rezim Iran.

Para pejabat yang berkumpul di New York City itu antara lain Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, Duta Besar UEA untuk Washington Yousef al-Otaiba dan Direktur Mossad Yossi Cohen.

Mereka berbicara bersama Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo. Mereka menilai, Republik Islam Iran tidak mungkin berubah atas kemauannya sendiri.

"Kecuali tekanan internal sangat kuat, saya tidak percaya mereka akan terbuka," kata Jubeir pada konferensi United Against Nuclear Iran (UANI) di New York City. Konferensi itu dihadiri oleh negara-negara yang menentang kesepakatan nuklir Iran 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).



"Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan negara yang ingin membunuh kita," kata Jubeir dalam pernyataan yang dirilis surat kabar UEA, The National.

Para pejabat Saudi dan Emirat menyambut keputusan Washington untuk membatalkan JCPOA 2015. Dalam perjanjian JCPOA, Iran bersedia untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

Dubes Yousef al-Otaiba mengatakan tekanan eksternal diperlukan dan akan menjadi kunci dalam mengubah arah Iran.

"Saya pikir setiap kalibrasi ulang kebijakan luar negeri Iran akan datang dari kebijakan eksternal," kata Otaiba, yang menambahkan bahwa isolasi Teheran harus didukung oleh kekuatan Eropa, negara-negara Asia, serta Amerika Serikat.

"Jika misil diluncurkan di Arab Saudi dan UEA apa reaksi yang akan terjadi dan bagaimana kita akan dipertahankan?" kata diplomat Emirat tersebut.

"Saya menanyakan itu secara hipotetis, tetapi itu tidak benar-benar hipotetis. Negara-negara Teluk, Israel, dan negara-negara di sekitar adalah orang-orang yang berisiko langsung."

Otaiba mengatakan Iran sedang mengatur dalam pengambilalihan pemerintahan di Yaman melalui pemberontak Houthi.

"Kami memiliki kepentingan untuk memastikan apa yang terjadi di Lebanon tidak terjadi di Yaman," kata Otaiba, yang menyalahkan Iran atas perundingan perdamaian Yaman yang gagal di Jenewa. 

Pembicaraan itu, yang akan menjadi yang pertama dalam hampir dua tahun, telah dijadwalkan akan berlangsung di kota Jenewa pada 6 September 2018. Namun, delegasi Houthi tidak datang dan menuduh aliansi Saudi-UEA yang melakukan agresi di Yaman menghalangi mereka untuk bepergian.

"Analisis kami memberi tahu kami bahwa hal itu didasarkan pada instruksi dari Teheran bahwa mereka tidak muncul," kata Otaiba.

Brian Hook, perwakilan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Iran, juga berbicara di forum itu dan menuduh Iran memasok rudal yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi ke kerajaan Saudi dan di UEA.

"Kami mengumpulkan risiko di Timur Tengah dengan tidak mendapatkan proliferasi Iran," katanya.

"Ada sesuatu yang kurang ajar tentang perilaku rudal ini, mereka bahkan tidak menyembunyikannya. Eskalasi semacam ini sangat memprihatinkan dan akan bertemu dengan respons yang cepat dan menentukan," paparnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (27/9/2018).

Analis militer di IHS Jane menyatakan Iran membantu Houthi dengan pasokan teknologi, tetapi akan sulit bagi Teheran untuk mengirim seluruh rudalnya ke Yaman. Kemungkinan lain, kata analis tersebut, adalah rudal yang diakuisisi oleh Yaman dari Korea Utara sebelum konflik pecah seperti saat ini.



Credit  sindonews.com



Dewan HAM PBB Siap Adili Myanmar atas Genosida Etnis Rohingya

Suasana aksi damai pengungsi Rohingya untuk memperingati satu tahun mereka mengungsi dari Myanmar, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Suasana aksi damai pengungsi Rohingya untuk memperingati satu tahun mereka mengungsi dari Myanmar, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

CB, Jakarta - Dewan HAM PBB akan membentuk badan untuk mempersiapkan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, termasuk kemungkinan menuntut Myanmar atas tuduhan genosida etnis Rohingya.
Dilaporkan Reuters, 28 september 2018, 47 anggota Dewan HAM PBB memberikan 35 suara mendukung resolusi yang diusulkan Uni Eropa dan OKI berbanding tiga suara menolak, sementara tujuh anggota abstain.

Tiga negara yang menolak yakni Cina, Filipina, dan Burundi menentang resolusi, yang mengklaim didukung oleh lebih dari 100 negara.

Foto-foto yang diabadikan Wa Lone pada 8 Desember 2017 menunjukkan tulang manusia yang diduga milik 10 Muslim Rohingya yang dibantai tentara Myanmar pada 1-2 September 2017. REUTERS
Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun mengatakan resolusi itu didasarkan pada laporan misi pencari fakta (FFM) PBB yang ditolak oleh pemerintahnya, yang dinilai sepihak dan tidak seimbang, serta bisa membuat perpecahan negara Myanmar.
"Rancangan resolusi ini didasarkan pada tuduhan serius dan tidak terverifikasi dan rekomendasi dari FFM yang bahkan dapat membahayakan persatuan nasional negara," kata Tun.
Dia mengatakan bahwa resolusi itu tidak akan berkontribusi untuk menemukan solusi permanen untuk situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar.

Resolusi tersebut membentuk badan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, melestarikan dan menganalisis bukti kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar sejak 2011, dan untuk menyiapkan dokumen guna memfasilitasi dan mempercepat proses kriminal yang adil dan independen.
Lembaga baru ini akan bekerja sama dengan penuntutan masa depan yang diajukan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional, yang mengatakan awal bulan ini bahwa mereka memiliki bukti hukum atas dugaan deportasi Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

Pejalan kaki melintasi poster Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap Rohingya, di trotoar Kota New York, Selasa, 25 September 2018. Kampanye tersebut dilaksanakan untuk menyambut sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-73 di kota tersebut. Amnesty Internasional
Laporan tim pencari fakta PBB mengatakan militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya dengan tujuan genosida dan menyerukan panglima tertinggi Myanmar, Min Aung Hlaing, dan lima jenderal yang ditunjuk untuk dituntut atas kejahatan kemanusiaan.
Dalam resolusi, Dewan HAM PBB mengatakan ada cukup informasi untuk menjamin pengadilan yang kompeten untuk menentukan tanggung jawab mereka atas genosida.

Pada 18 September 2018, Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar mempresentasikan laporan akhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, memberikan lebih banyak bukti kejahatan militer di Myanmar. Misi Pencarian Fakta menyerukan para pejabat militer senior dan para tersangka lainnya untuk diselidiki dan dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida.


Sepuluh orang Rohingya ditangkap pada 1 September 2017 di desa Inn Din. Keesokan harinya, tentara Myanmar dan penduduk desa menembak dan memukuli mereka sampai mati. Foto diperoleh dari seorang penduduk desa dan dikonfirmasi keasliannya oleh Reuters.[Reuters]
Awal pekan ini, Amnesty International mengirimkan lebih dari 90.000 tanda tangan dari orang-orang di seluruh dunia kepada anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, yang menyerukan pembentukan mekanisme akuntabilitas atas kekejaman di Myanmar, seperti dilansir dari amnesty.org. Amnesty International juga meminta para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin militer Myanmar.

"Sangat memprihatinkan bahwa Cina berusaha untuk melindungi pelaku dari keadilan dan akuntabilitas dengan melakukan pemungutan suara pada resolusi ini. Langkah ini untuk memblokir keadilan dan pertanggungjawaban bagi Rohingya dan minoritas lainnya pada saat Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di dalam perbatasannya. Sejarah akan menilai para pemimpin Cina dengan keras untuk penghinaan terang-terangan mereka untuk keadilan," kata Tirana Hassan, Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty International.
Diplomat Cina Chen Cheng mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa Cina menentang resolusi penuntutan Myanmar atas tuduhan genosida Rohingya karena kemungkinan besar akan memperburuk ketegangan.






Credit  tempo.co




Parlemen Desak AS Nyatakan Genosida Terhadap Rohingya



Pegungsi Rohingya menjual sayuran kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh,
Pegungsi Rohingya menjual sayuran kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh,
Foto: Altaf Qadri/AP

Sebuah pernyataan genosida oleh pemerintah AS dapat memiliki implikasi hukum.



CB, WASHINGTON -- Para pemimpin Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS mendesak Presiden Donald Trump mengakui kampanye militer Myanmar terhadap kaum minoritas Muslim di negara tersebut adalah bentuk genosida. Menurut DPR AS, pendefinisian atas kekejaman di Myanmar itu penting.

"Membuat penetapan genosida secara formal harus menjadi langkah berikutnya bagi AS. Mendefinisikan kekejaman ini untuk apa sangat penting demi membangun kesadaran publik internasional dan dukungan untuk menghentikan mereka," kata ketua komite, Ed Royce, Jumat (28/9).

Royce mengadakan dengar pendapat, berjudul "Genosida Terhadap Rohingya Burma," hanya selang dua hari setelah Departemen Luar Negeri AS merilis sebuah laporan tentang militer Myanmar. Laporan ini menemukan militer di Myanmar melancarkan kampanye pembunuhan massal terencana dan terkoordinasi, pemerkosaan geng dan kekejaman lainnya terhadap Rohingya.

Namun, laporan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Myanmar, itu tidak menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai sebuah genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak anggota Kongres, termasuk Presiden Donald Trump sesama partai Republik dan juga Demokrat, telah menyerukan tanggapan yang lebih kuat terhadap krisis kemanusiaan Myanmar di mana hampir 700 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Sebuah pernyataan genosida oleh pemerintah AS dapat memiliki implikasi hukum sehingga Washington dapat melakukan tindakan hukuman yang lebih kuat terhadap Myanmar. Ini telah membuat beberapa orang di pemerintahan Trump mewaspadai mengeluarkan penilaian seperti itu. Namun tekanan dari anggota Kongres, terutama Partai Republik seperti Royce, dapat membantu mempengaruhi keputusan.

Secara terpisah, dua anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez dan Republik Todd Young, bertanya kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait apakah dia telah meminta kepada Kantor Penasihat Hukum di Departemen Luar Negeri untuk penetapan legal formal genosida.

"Kami meminta Anda memberikan keputusan hukum resmi mengenai tindakan militer Myanmar ke Kongres tanpa penundaan," kata mereka dalam sebuah surat yang diperlihatkan Reuters pada Kamis waktu setempat kemarin. Namun Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan pada surat itu.




Credit  republika.co.id




Dituduh Netanyahu Punya Fasilitas Nuklir, Iran: Dunia akan Tertawa


Dituduh Netanyahu Punya Fasilitas Nuklir, Iran: Dunia akan Tertawa
Dituduh Netanyahu Punya Fasilitas Nuklir, Iran: Dunia akan Tertawa

TEHERAN - Pemerintah Iran membantah tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Teheran memiliki fasilitas nuklir rahasia. Teheran menyatakan, tuduhan pemimpin rezim Zionis itu hanya akan membuat dunia tertawa.

"Dunia akan menertawakan pidato Netanyahu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/9/2018).

Pemimpin Israel dalam pidatonya di Mejelis Umum PBB hari Kamis waktu New York City mengatakan Iran memiliki fasilitas rahasia di Teheran. Fasilitas itu digunakan untuk menyimpan peralatan dalam jumlah besar dari program senjata nuklir rahasia Iran.

Dalam paparannya, Netanyahu menunjukkan gambar yang dia klaim sebagai "rumah fasilitas nuklir rahasia Teheran".

"Apa yang saya katakan belum dibagikan sebelumnya. Hari ini, saya mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa Iran memiliki fasilitas rahasia lain di Teheran," katanya.

"Di distrik Shorabad di Teheran. Hari ini, saya mengungkapkan situs fasilitas kedua, gudang atom rahasia Iran di distrik Tuquzabad di Teheran, hanya tiga mil jauhnya," imbuh dia.

Qassemi merasa geli dengan klaim Netanyahu. "Dunia hanya akan tertawa keras pada jenis ucapan yang salah, tidak bermakna dan tidak perlu ini," katanya.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga menepis klaim Netanyahu. Dia menyebut paparan Netanyahu sebagai "pertunjukan seni".

"Tidak ada pertunjukan seni dan kerajinan yang akan mengaburkan bahwa Israel hanya rezim di kawasan kita dengan program senjata nuklir rahasia dan tidak dideklarasikan, termasuk arsenal atom yang sebenarnya," tulis Zarif di Twitter.

"Saatnya bagi Israel untuk mengaku dan membuka program senjata nuklir ilegalnya kepada inspektur internasional," imbuh dia. 





Credit  sindonews.com



Netanyahu Tuding Iran Punya Fasilitas dan Gudang Nuklir Rahasia


Netanyahu Tuding Iran Punya Fasilitas dan Gudang Nuklir Rahasia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran mempunyai gudang nuklir rahasia. Foto/Istimewa

NEW YORK - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengklaim Iran memiliki fasilitas dan gudang nuklir rahasia di Teheran. Namun, Netanyahu tidak memberikan bukti atau rinciannya atas tudingannya tersebut.

Netanyahu, berbicara kepada Majelis Umum PBB mengatakan bahwa ia telah berbagi informasi ini dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan badan-badan intelijen.

"Apa yang saya katakan belum dibagikan sebelumnya. Hari ini, saya mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa Iran memiliki fasilitas rahasia lain di Teheran," kata Netanyahu.

"Sebuah gudang atom rahasia untuk menyimpan sejumlah besar peralatan dan amunisi dan materi dari program senjata nuklir rahasia Iran," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (28/9/2018).



Pemimpin Israel itu menunjukkan Majelis Umum apa yang tampak seperti citra satelit dari gudang yang diduga dan situs arsip. Ia kemudian mempresentasikan PBB dengan visual lain yang menunjukkan koordinat Google Map untuk apa yang dia katakan sebagai gudang rahasia.

Pernyataan Netanyahu datang beberapa bulan setelah Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencuri sekumpulan file dan dokumen yang terkait nuklir dari gudang Iran yang bobrok. Membuat pengumuman 1 Mei, Netanyahu mengklaim bahwa itu menunjukkan Teheran telah berbohong tentang ambisi nuklirnya ketika terlibat dalam negosiasi atas kesepakatan nuklir Iran 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.

Di PBB, Netanyahu mengatakan ia mengungkapkan keberadaan gudang kedua dan sebelumnya tidak diketahui.

"Pada bulan Mei, kami membuka situs arsip atom rahasia Iran - itu ada di sini," katanya sambil menunjuk ke poster.

"Di distrik Shorabad di Teheran. Hari ini, saya mengungkapkan situs fasilitas kedua - gudang atom rahasia Iran...di distrik Tuquzabad di Teheran, hanya tiga mil jauhnya," imbuhnya.

Pemerintah Netanyahu dengan gigih menentang kesepakatan nuklir, yang ditarik Trump pada bulan Mei, bahkan ketika penandatangan lainnya - Inggris, Perancis, Jerman, Uni Eropa, Rusia, Iran dan Cina - tetap mempertahankan perjanjian itu.




Credit  sindonews.com





Netanyahu Bertemu Sisi Bahas Perkembangan Kawasan



Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Mesir berupaya memperantarai gencatan senjata jangka panjang Israel dan Hamas.



CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis, mengaku telah berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi saat negaranya berupaya mengatur gencatan senjata di Gaza. Pertemuan kedua pemimpin berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Pembicaraan Netanyahu dengan Sisi pada Rabu (26/9) malam waktu setempat memusatkan pembahasan pada perkembangan di kawasan," tulis Perdana Menteri Israel itu di Twitter tanpa memberikan keterangan rinci.

Mesir belakangan ini berupaya memperantarai gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan gerakan Hamas yang dominan di Jalur Gaza. Gencatan berupaya diwujudkan di tengah kekerasan yang kerap muncul di sepanjang perbatasan Israel-Gaza. Di sekitar itu, banyak warga Palestina menggelar protes setiap pekan.

Netanyahu dan Sisi pertama kali bertemu di depan umum pada 2017. Media massa Israel bulan lalu melaporkan bahwa mereka telah melangsungkan pertemuan rahasia di Mesir pada Mei untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

Gaza saat ini berada di bawah aturan ketat perbatasan Israel dan Mesir. Mesir merupakan salah satu dari beberapa negara Arab yang mengakui Israel di bawah perjanjian perdamaian 1979 dan kedua negara itu terus menjalin koordinasi erat menyangkut keamanan dan energi.

Pada Kamis, perusahaan-perusahaan Israel dan Mesir mengumumkan bahwa mereka akan membeli jalur pipa yang memungkinkan kesepakatan bersejarah ekspor gas alam senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp 223,5 triliun) bisa dimulai tahun depan.

Pertemuan Netanyahu dan Sisi berlangsung beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia menginginkan penyelesaian dua-negara bagi konflik Israel-Palestina. Namun kemudian pada Rabu, Trump berkata dalam acara jumpa pers bahwa ia akan bersikap terbuka pada penyelesaian satu-negara jika kedua pihak menginginkannya.

Dalam pernyataan, Netanyahu merasa yakin rencana perdamaian yang dijanjikan AS akan mendukung tuntutan Israel untuk tetap menjaga kendali di Tepi Barat. Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina menjadi bagian dari negaranya pada masa mendatang, diduduki Israel dalam perang 1967.

Palestina saat ini sedang memboikot upaya perdamaian yang dilancarkan Washington setelah Trump mendobrak kebijakan lama AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Seiring dengan pengakuan tersebut, Amerika Serikat telah memindahkan kedutaannya ke kota yang diperebutkan itu. Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, harus didasarkan atas perbatasan sebelum perang 1967 dan keberadaan militer Israel pada masa mendatang di sana akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.




Credit  republika.co.id




Di PBB, Presiden Palestina Tolak AS Jadi Mediator Konflik



Di PBB, Presiden Palestina Tolak AS Jadi Mediator Konflik
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menolak AS menjadi mediator tunggal dalam menangani konflik di Timur Tengah saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB. (Reuters/Carlo Allegri)


Jakarta, CB -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menolak Amerika Serikat menjadi mediator tunggal dalam menangani konflik di Timur Tengah saat berpidato di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Kamis (27/9).

"Kami juga tak menerima mediasi tunggal Amerika dalam proses ini," ujar Abbas, sebagaimana dikutip AFP.

Ia menjabarkan bahwa Palestina tak dapat menerima peran tunggal karena sejak Presiden Donald Trump menjabat pada 2017 lalu, AS sangat bias dan terlihat memihak Israel.



Abbas lantas menjabarkan sejumlah keputusan kontroversial AS, mulai dari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pemangkasan bantuan, hingga penutupan kantor perwakilan Palestina di Washington.


"Dengan semua keputusan ini, pemerintahan tersebut memungkiri semua komitmen AS sebelumnya, dan bahkan melecehkan solusi dua negara," ucap Abbas.

"Sangat ironis melihat pemerintahan AS masih membicarakan mengenai apa yang mereka sebut sebagai 'kesepakatan abad ini.'"



Di hadapan para pemimpin dunia, Abbas pun mendesak Trump untuk segera mencabut segala keputusan kontroversial ini.

"Dalam acara mulia ini, saya kembali menyampaikan desakan saya kepada Presiden Trump untuk membatalkan keputusan dan dekritnya untuk menyelamatkan prospek perdamaian," tutur Abbas.

Abbas berpidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB sehari setelah giliran Trump. Dalam pidatonya, Trump menyebut bakal membeberkan rencana baru AS untuk perdamaian Palestina dan Israel pada akhir tahun ini.


Saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di sela sidang Majelis Umum PBB, Trump untuk pertama kalinya menyatakan dukungannya untuk solusi dua negara.

"Jika Israel dan Palestina ingin menjadi satu negara, saya mendukung. Jika mereka ingin negara masing-masing, saya mendukung. Saya senang jika mereka senang," ucap Trump.

Meski pernyataan Trump tersebut memicu kekhawatiran di tengah kubu sayap kanan yang berharap AS mengubur gagasan Palestina menjadi satu negara, Netanyahu menyambut baik komentar tersebut.

"Saya sangat menanti bekerja sama dengan Presiden Trump dan kesepakatan damainya," kata Netanyahu.




Credit  cnnindonesia.com





Israel Caplok Wilayah Palestina untuk Proyek Kereta Api


Peta Palestina 1946-2000.
Peta Palestina 1946-2000.
Foto: Juancole.com

Israel membangun jaringan kereta api dari Tel Aviv ke Yerusalem.




CB, TEL AVIV – Israel sedang membangun jaringan kereta api dari Tel Aviv menuju Yerusalem. Proyek tersebut melewati bagian-bagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Dilaporkan laman Al Araby, proyek pembangunan kereta api itu bernilai dua miliar dolar AS. Hal itu merupakan bagian dari skema pembangunan jaringan rel kereta berkecepatan tinggi antara Tel Aviv Ben Guiron Airport dan Yerusalem dalam waktu 40 menit. Kereta nantinya akan melaju dengan kecepatan sekitar 160 kilometer per jam.

Jaringan rel kereta api itu akan melewati bagian-bagian Tepi Barat, seperti desa Palestina Beit Surik yang terletak di pinggiran Yerusalem dan di Lembah Latrun. “Sangat menyedihkan bahwa Anda melihat kereta api dan melihat teknologi modern di tanah Anda dan di dalam tanah Anda, tapi Anda tidak dapat menggunakannya atau mengekploitasinya karena kekuasaan pendudukan,” kata Mohammed al-Tari, seorang warga Palestina yang tinggal di desa Beit Surik, dikutip Al Araby pada Rabu (26/9).

Warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat memang tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Israel setelah kembali dari bepergian ke luar negeri melalui bandara Ben Gurion. Mereka harus menyeberang ke Yordania untuk terbang keluar dari bandara di Amman.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Selama 51 tahun melakukan pendudukan ilegal, Israel telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap penduduk sipil Palestina. Satu yang paling mencolok adalah pencaplokan lahan milik warga Palestina untuk dijadikan permukiman Yahudi.

Kendati telah dinyatakan ilegal secara hukum internasional, tapi Israel terus melakukan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. Saat ini terdapat lebih dari 600 ribu orang Yahudi Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Awal bulan ini, PBB menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel telah membuat wilayah Palestina dalam keadaan kemiskinan permanen. “(Wilayah pendudukan Palestina) memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia dan perempuan serta pemuda secara tidak proporsional terdampak krisis pengangguran,” kata PBB dalam laporannya.

“Konstruksi permukiman ilegal Israel dan aneksasi tanah Palestina dipercepat. Lalu Jalur Gaza meluncur di jalur pembangunan sebagai krisis kemanusiaan yang berat dan semakin mendalam,” kata PBB menambahkan.




Credit  republika.co.id




Indonesia galang dana untuk badan bantuan Palestina

Indonesia galang dana untuk badan bantuan Palestina
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) didampingi Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani (kanan) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Rabu (26/9). (ANTARA/Aditya E.S. Wicaksono)
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sukarelanya


New York, Amerika Serikat (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di New York, Rabu, menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) menutupi kekurangan dana.

Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas perserikatan di New York, Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah, saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.

"Nah, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sukarelanya, tapi jangan tanya dulu jumlahnya berapa," kata Retno kepada wartawan.

Selain menggunakan dana pemerintah dan sumbangan yang disampaikan lewat Baznas, ia menjelaskan, Indonesia sedang menggerakkan para filantropis untuk membantu para pengunsi Palestina lewat UNRWA.

Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Menteri Luar Negeri RI menghadiri sejumlah pertemuan lanjutan yang membahas upaya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB menggalang bantuan keuangan guna menutupi defisit keuangan UNRWA.

Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, menyebut langkah itu merupakan "serangan" terhadap rakyat Palestina dan bertentangan dengan resolusi PBB.

UNRWA, yang dibentuk sejak 68 tahun lalu, menyediakan bantuan kepada 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.

Indonesia mulai awal tahun depan akan resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Menlu Retno menyatakan komitmen Indonesia untuk mengampanyekan isu kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara ketika memulai tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

"Kita tahu situasinya tidak mudah, tapi kita akan terus akan berjuang untuk memberikan dukungan," katanya





Credit  antaranews.com



AS Cabut Bantuan, Badan Pengungsi Palestina Dapat Dana Baru

AS Cabut Bantuan, Badan Pengungsi Palestina Dapat Dana Baru
Setelah krisis karena AS mencabut bantuannya, badan PBB yang mengurus bantuan untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mendapatkan aliran dana baru senilai Rp1,7 triliun. (AFP Photo/Jaafar Ashtiyeh)


Jakarta, CB -- Setelah krisis karena Amerika Serikat mencabut bantuannya, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus bantuan untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mendapatkan aliran dana baru sejumlah US$118 juta atau setara Rp1,7 triliun.

Kepala UNRWA, Pierre Kraehenbuehl, menjabarkan bahwa keseluruhan dana tersebut berasal dari sejumlah negara, yang terbesar adalah dari Jerman, Irlandia, dan Norwegia. Perancis juga menyatakan bakal menambahkan bantuan mereka tahun depan.

"(Tambahan dana ini) adalah langkah signifikan untuk mengatasi krisis finansial terparah," ujar Kraehenbuehl sebagaimana dikutip AFP, Jumat (28/9).


Dengan tambahan bantuan ini, sekarang UNRWA masih kekurangan dana sekitar US$68 juta atau setara Rp1 triliun.


Krisis ini bermula ketika AS sebagai penyumbang dana terbesar memutuskan untuk menarik seluruh bantuan senilai US$65 juta untuk UNRWA pada awal September lalu.

Presiden Donald Trump mendukung pernyataan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang menuding UNRWA memperkeruh konflik di Timur Tengah karena menyebarkan gagasan bahwa jutaan warga Palestina adalah pengungsi dengan hak untuk kembali ke tanah Israel.


Dibentuk pada 1949, badan ini memberikan bantuan untuk lebih dari tiga juta dari lima juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Libanon, Suriah, dan Palestina.

Mengingat kepentingan badan ini, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, sebagai pemimpin rapat krisis UNRWA di sela sidang Majelis Umum PBB memastikan bahwa mereka sedang mendiskusikan berbaga cara untuk memastikan pendanaan jangka panjang.

Usai rapat, Safadi mengatakan bahwa masyarakat internasional memegang komitmen "kuat dan tak tergoyahkan" untuk menjamin keberlangsungan UNRWA. 



Credit  cnnindonesia.com






Presiden Turki Desak Jerman Akui Gulen Sebagai Teroris

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: Presidential Press Service via AP

Berlin khawatir nasib puluhan ribu orang yang dipenjara di Turki.




CB, NEW YORK -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak Jerman untuk menyatakan gerakan Fethullah Gulen yang dianggap Turki melancarkan percobaan kudeta pada 2016 sebagai organisasi teroris.

Desakan itu diungkapkan pada Kamis malam (27/9) menjelang lawatannya ke Jerman. Permintaan Erdogan tertuang dalam sebuah artikel yang diterbikan surat kabar Frankfurter Allgemeine.

Jerman sejauh ini mengatakan pihaknya perlu mendapat lebih banyak bukti bahwa jaringan para pendukung Gulen, ulama yang bermukim di Amerika Serikat, itu melakukan percobaan kudeta untuk menggulingkan pemerintah Turki. Turki menyebut jaringan tersebut sebagai Organisasi Teroris Aliran Gulen (FETO).

Jerman harus "mengakui bahwa FETO bertanggung jawab atas percobaan pemberontakan itu, seperti yang telah dilakukan Inggris," tulis Erdogan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Rabu di laman surat kabar tersebut.

Penolakan Jerman untuk mengekstradisi personel-personel militer Turki telah membuat Ankara marah. Para personel yang mengajukan suaka itu dituduh Turki ikut serta melakukan percobaan kudeta.

Berlin mengkhawatirkan nasib puluhan ribu orang yang dipenjara dalam tindak kekerasan, yang juga dialami oleh puluhan warga negara Jeman. "Kita berusaha mencapai tujuan dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kita," tulis Erdogan.

"Demi kesejahteraan dan masa depan kedua negara kita, mari kita tingkatkan kepentingan-kepentingan bersama dan menurunkan permasalahan kita."

Kunjungan kenegaraan Erdogan ke Jerman dilangsungkan ketika perekonomian Turki berada dalam krisis. Dalam lawatannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Utang luar negeri Turki telah mengalami peningkatan karena kemerosotan mata uang lira sebesar 40 persen tahun ini. Keadaan itu memburuk setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan sejumlah sanksi pembalasan atas penahanan seorang pendeta AS oleh Turki.

Turki dan Jerman membantah perkiraan bahwa Turki akan meminta bantuan keuangan dari Jerman ataupun Uni Eropa. Namun, pemulihan hubungan bisa membuka peluang investasi berharga dari para perusahaan Jerman, yang terhambat oleh gejolak di Turki belakangan ini.

Jerman juga terikat dengan Turki melalui ketergantungannya pada Ankara untuk membendung gelombang para pengungsi perang Suriah agar kejadian pada 2015 tidak terulang. Pada tahun itu, jutaan pendatang tiba di Jerman hingga mengguncang dunia politik Eropa serta melemahkan posisi Merkel.




Credit  republika.co.id




China: Manuver Pembom B-52 AS di Laut China Selatan Provokasi


China: Manuver Pembom B-52 AS di Laut China Selatan Provokasi
Pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress Amerika Serikat (AS). Foto/REUTERS/Tim Chong

BEIJING - China pada Kamis (27/9/2018) mengecam tindakan militer Amerika Serikat (AS) yang menerbangkan pesawat pembom B-52 di atas Laut China Selatan. Menurut Beijing, tindakan Pentagon sudah tergolong provokasi.

Pesawat pembom itu terbang di dekat pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan pada hari Selasa. Manuver berlangsung sehari setelah Washington mengonfirmasikan bahwa pesawat pembom jarak jauh B-52 bersiap terbang di dekat wilayah yang diperebutkan antara Beijing dan negara-negara Asia lainnya.

"Pada hari Selasa, sekelompok pembom B-52 berpartisipasi dalam operasi gabungan yang dijadwalkan secara rutin di Laut China Timur,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Dave Eastburn pada hari Rabu.

Menurutnya, manuver oleh AS yang disertai jet tempur Jepang sebagai penegasan kembali bahwa pesawat pembom AS akan terus melakukan penerbangan berkelanjutan di wilayah internasional di kawasan Laut China Timur.

Pada hari Selasa, pesawat B-52 terbang juga melintasi Laut China Selatan, perairan lain yang juga diperebutkan. Menurut Eastburn, para pesawat pembom melakukan manuver rutin di wilayah udara internasional.

Beijing menentang latihan AS tersebut. "Tindakan AS provokatif," kata Kementerian Pertahanan China pada hari Kamis, seperti dikutip Reuters. Belum ada penjelasan, apa respons militer Beijing atas manuver pesawat pembom Washington tersebut.





Credit  sindonews.com




AS Kirim Pesawat Pembom ke LCS di Tengah Ketegangan dengan China


AS Kirim Pesawat Pembom ke LCS di Tengah Ketegangan dengan China
Pesawat pembom B-52 AS. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) menerbangkan pesawat pengebom B-52 di sekitar Laut China Selatan (LCS) pekan ini. Tindakan ini adalah sebuah langkah yang kemungkinan akan menyebabkan kemarahan Beijing di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua negara.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Dave Eastburn, mengatakan bahwa pengebom B-52 berpartisipasi dalam operasi gabungan yang dijadwalkan secara rutin di sekitar Laut Cina Selatan.

"Acara rutin ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas kami dengan mitra dan sekutu kami di wilayah ini," kata Eastburn.

"Militer Amerika Serikat akan terus berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan pada waktu dan tempat yang kami pilih," tambah Eastburn seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/9/2018).



Penerbangan semacam itu biasa dilakukan, tetapi biasanya membuat Beijing marah. Pada bulan Juni, kementerian luar negeri China mengatakan tidak ada kapal militer atau pesawat yang dapat menakut-nakuti Beijing dari tekadnya untuk melindungi wilayahnya setelah dua pembom Angkatan Udara AS B-52 terbang di dekat pulau yang disengketakan di LCS.

AS dan China sering berdebat tentang militerisasi LCS, di mana China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina semuanya memiliki klaim yang sama.

Baru-baru ini China menolak permintaan untuk kapal perang AS mengunjungi Hong Kong di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington tentang perdagangan dan keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap militer negara Asia itu.

China memanggil duta besar AS di Beijing dan menunda pembicaraan militer bersama sebagai protes terhadap keputusan AS menjatuhkan sanksi kepada sebuah badan militer China dan direkturnya untuk pembelian jet tempur Rusia dan sistem rudal permukaan-ke-udara.

AS dan China terlibat dalam perang dagang, dipicu oleh tuduhan Trump bahwa China telah lama berupaya mencuri kekayaan intelektual AS, membatasi akses ke pasarnya sendiri dan secara tidak adil memberikan subsidi kepada perusahaan milik negara.

Presiden AS Donald Trump juga menuduh China berusaha ikut campur dalam pemilihan kongres AS pada 6 November. Trump mengatakan bahwa Beijing tidak ingin Partai Republiknya berjalan dengan baik karena sikapnya yang garang terhadap perdagangan.






Credit  sindonews.com


Trump Sebut Relasinya dengan Xi Jinping Bisa Putus


Trump Sebut Relasinya dengan Xi Jinping Bisa Putus
Presiden AS Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)


Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan relasinya dengan Presiden China Xi Jinping bisa berakhir lantaran dirinya menganggap Beijing berupaya mencampuri pemilihan Kongres November mendatang.

Trump mengatakan China ingin membuat partainya, Partai Republik, kesulitan dalam pemilu sebagai balasan atas kebijakan perdagangannya yang keras terhadap Negeri Tirai Bambu.

"Dia (Xi) mungkin bukan teman saya lagi tapi saya pikir dia tetap menghormati saya," kata Trump kepada wartawan di New York, Kamis (27/9).



Tudingan terhadap China itu diucapkan Trump sebelumnya saat memimpin rapat Dewan Keamanan PBB tanpa bukti jelas.

"Dengan rasa menyesal, kami menemukan bahwa China berupaya mencampuri pemilihan Kongres pada November mendatang demi melawan pemerintahan saya," ujar Trump dalam rapat.

"Mereka (China) tidak menginginkan saya menang karena saya adalah Presiden AS pertama yang berani melawan China dalam hal perdagangan."


Dikutip AFP, Trump kembali menegaskan kerugian yang diterima AS dari ketidakseimbangan perdagangan dengan China.

Dia juga membanggakan keputusannya untuk menerapkan serangkaian tarif baru bagi produk impor China ke AS yang mencapai US$200 miliar.

"Kita harus membuat (perdagangan kedua negara) adil. Banyak uang masuk ke pundi-pundi kami tapi sama sekali tak berdampak bagi ekonomi AS," kata Trump.

China bersumpah membalas pemasangan tarif tersebut dengan memberlakukan bea atas barang AS senilai US$60 miliar.

Namun, Beijing tak dapat memasang tarif bagi produk AS setinggi yang dipasang Trump. Sebab, nilai impor China tidak sebesar AS.

Menanggapi tudingan intervensi pemilu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menganggap tudingan Trump terhadap negaranya "tidak beralasan."

"Tiongkong telah mengikuti prinsip non-intervensi. Kami tidak akan mencampuri urusan domestik negara manapun. Kami menolak menerima tuduhan tak beralasan apa pun terhadap China," ujar Wang.





Credit  cnnindonesia.com





Trump Sebut AS-Korut Akan Perang Jika Dia Tak Jadi Presiden


Trump Sebut AS-Korut Akan Perang Jika Dia Tak Jadi Presiden
Pertemuan Pimpinan Korut Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump (CNN/Artho Viando)


Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terlibat perang dengan Korea Utara jika dia tak menang dalam pemilihan umum 2016 lalu.

Menurut Trump, perannya cukup berpengaruh dalam membawa Washington dan Pyongyang semakin dekat pada perdamaian.

"Jika saya tidak terpilih (sebagai presiden), kita semua akan terlibat perang," kata Trump di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum (PBB) di New York, Rabu (26/9).



"Kami (AS-Korut) memiliki hubungan yang sangat baik. Dia (Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un) menyukai saya, saya juga menyukainya."

Trump memang menjadi satu-satunya presiden AS yang berhasil bertemu dengan pemimpin Korut. Trump dan Kim Jong-u bertemu untuk pertama kalinya pada 12 Juni lalu di Singapura.

Pertemuan puncak keduanya terjadi berkat terobosan pendekatan yang dilakukan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang berperan sebagai jembatan antara AS-Korut.

Sejak pertemuan Trump-Kim Jong-un berlangsung, ketegangan kedua negara semakin mereda. Korut tak lagi menguji coba rudal dan nuklirnya.


Trump dan Kim Jong-un juga disebut sepakat melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dalam pertemuan mereka di Pulau Sentosa.

Meski sejumlah pihak mengkritik hasil pertemuannya dengan Kim Jong-un yang tak membuahkan hasil signifikan, Trump percaya Korut mau berkomitmen soal denuklirisasi.

Trump juga mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk kembali berkunjung ke Pyongyang bulan depan.

"Saya sangat meyakini bahwa dia (Kim Jong-un) ingin menyelesaikan ini semua. Dia mau sebuah kesepakatan, begitu juga saya," ujar Trump seperti dikutip AFP.

Meski begitu, Trump lagi-lagi menolak memberikan kerangka waktu yang jelas soal proses denuklirisasi yang dilakukan Korut.



"Saya tidak mau terpaku pada permainan kerangka waktu. Kalian tahu kenapa? Saya beri tahu: 'Mike, jangan terjebak dengan permainan waktu.' karena kita sudah menghentikannya (Kim Jong-un)," tutur Trump.

"Mereka (Korut) sedang menutup reaktor nuklir, mereka juga melucuti banyak situs-situs uji coba lainnya."

Dalam kesempatan itu, Trump bahkan meyakini bahwa Korut akan lebih banyak melucuti situs-situs senjatanya.

"Kalian akan mendengar kabar itu segera. Saya tidak mau mendahului, kalian akan mendengarnya dalam waktu dekat."



Credit  cnnindonesia.com





Krisis Rohingya, Kanada Cabut Kewarganegaraan Suu Kyi

Krisis Rohingya, Kanada Cabut Kewarganegaraan Suu Kyi
Kanada mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)


Jakarta, CB -- Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine.

"Pada 2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status ini," ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland.

AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9).



Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan sepekan setelah Kanada mendeklarasikan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida.


Isu ini kembali menjadi sorotan sejak tahun lalu, ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di Rakhine.

Rangkaian kekerasan itu pecah setelah satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine.



Mereka mengklaim serangan itu merupakan bentuk protes untuk membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas.

Myanmar menganggap ini sebagai teror. Militer kemudian melancarkan operasi pembersihan Rakhine dari kelompok teror Rohingya.

Namun menurut sejumlah laporan, militer tak hanya menyerang kelompok tersebut, tapi juga warga sipil. Mereka bahkan dilaporkan membakar rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.

Rangkaian kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah terpilih dalam pemilu.



Meski demikian, sejumlah pengamat memperkirakan Suu Kyi tak dapat bertindak banyak karena ditekan oleh militer yang masih memegang porsi besar dalam parlemen.

Walau mencabut status Suu Kyi, Kanada memastikan bahwa mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya.

"Kami akan terus mendukung Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, dan menuntut pihak bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten," ujar Austen. 




Credit  cnnindonesia.com