Ibu Kota Sudan Selatan Tutup Semua Kelab Malam karena Tindakan Amoral

Sebuah kelab malam di Juba, Sudan Selatan. Foto/Ondari Ogega/NMG

JUBA - Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari. Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di tempat-tempat malam tersebut.

Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.

"Pemerintah negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).

Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada siang hari.

"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.

"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.

Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.

Sudan Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam. Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken September lalu.

Credit  sindonews.com

Sudan terima penengahan Sudan Selatan di wilayah perbatasan

Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)

Khartoum (CB) - Sudan untuk pertama kali menerima penengahan pemimpin Sudan Selatan dalam pembicaraan perdamaian atas daerah perbatasan begolak Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru, kata pejabat Sudan pada Minggu.

Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.

Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.

Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.

Pembicaraan perdamaian di bawah perlindungan Afrika Bersatu diperkirakan berlangsung di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada pertengahan Desember, katanya.

"Perdamaian adalah pilihan strategis bagi pemerintah Sudan dan karena itu, pemerintah menyetujui penengahan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir," kata Sadiq.

Ribuan orang tewas dalam perang saudara di Sudan, termasuk di Darfur, tempat pemberontak berperang melawan pemerintahan Presiden Omar Hassan al-Bashir sejak 2003.

Pemerintah Kiir dan kelompok utama pemberontak Sudan Selatan menandatangani kesepakatan perdamaian pada September di Khartoum untuk mengakhiri perang saudara di negara itu sesudah 2013.

Credit  antaranews.com

Presiden Sudan Selatan dan Pemimpin Pemberontak Berdamai

Mantan Wapres Sudan Selatan, Riek Machar, yang dituding melakukan kudeta.

Foto: Reuters

Perdamaian tersebut mengakhiri konflik perang yang terjadi di Sudan Selatan

CB, ADDIS ABABA -- Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar menandatangani perjanjian perdamaian pada Rabu (12/9) dalam temu puncak kawasan di Ethiopia. Sudan Selatan terjerumus ke konflik peperangan sesudah memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada 2011.

Perselisihan politik Kiir dengan Machar meledak menjadi bentrok tentara. Kesepakatan perdamaian sebelumnya, yang ditandatangani pada 2015, berantakan setahun kemudian setelah bentrokan pecah antara pasukan pemerintah dengan pemberontak, yang memaksa Machar meninggalkan Juba.

Perjanjian baru itu, ditengahi Sudan, mengembalikan Machar, mantan wakil presiden, ke perannya semula. Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia, yang dikenal sebagai Tiga Sekawan pengawas upaya perdamaian, menyambut penandatanganan kesepakatan oleh Kiir, Machar dan kelompok lain itu.

"Kami mengharapkan pembicaraan tetap terbuka bagi yang belum meyakini keberlanjutan perjanjian ini," kata pernyataan mereka, "Kita harus merebut kesempatan kawasan lebih luas ini untuk mendapatkan perdamaian bagi rakyat Sudan Selatan."

Credit  republika.co.id

AS Usulkan Sanksi PBB Terhadap 6 Pejabat Senior Sudan Selatan

Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap beberapa menteri dan pejabat Sudan Selatan. AS menuduh mereka menghalangi upaya perdamaian dan memblokir bantuan kemanusiaan kepada warga sipil.

Diplomat Dewan Keamanan akan bertemu untuk negosiasi draft usulan tersebut pada hari Selasa esok dan melakukan voting pada Kamis. Resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Prancis, Inggris atau AS untuk diloloskan seperti dikutip dari Reuters, Senin (28/5/2018).

DK PBB sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat senior Sudan Selatan yang terlibat konflik pada tahun 2015, tetapi upaya AS untuk memaksakan embargo senjata pada bulan Desember 2016 gagal.

Pada bulan November, Rusia mengatakan akan menjadi kontraproduktif untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut atau embargo senjata di Sudan Selatan.

Langkah-langkah yang diusulkan akan membekukan aset dan melarang perjalanan bagi enam pejabat, termasuk Menteri Pertahanan Kuol Manyang Juuk, mantan panglima militer Paul Malong, Menteri Penerangan Michael Lueth, dan wakil kepala pertahanan untuk logistik di Angkatan Darat Sudan Selatan Malek Reuben Riak Rengu .

Sanksi ini juga menargetkan Koang Rambang, gubernur Negara Bagian Bieh, yang dituduh AS memimpin serangan militer dan menghalangi bantuan kepada warga sipil; dan menteri urusan kabinet Martin Elia Lomuro.

Sudan Selatan, yang memisahkan diri dari tetangganya Sudan utara pada 2011, dicengkeram oleh perang saudara yang dipicu oleh persaingan politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan deputinya Riek Machar.

Mawien Makol, juru bicara urusan luar negeri Sudan Selatan, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah mengetahui proposal sanksi baru dari Washington.

“Kami masih mengatakan bahwa sanksi bukanlah solusi dan juga menjatuhkan sanksi kepada individu bukanlah solusi. Solusinya adalah mendorong pihak-pihak untuk membawa perdamaian di negara ini,” kata Makol.

Pembicaraan di Ethiopia untuk menghidupkan kembali pakta perdamaian 2015 yang gagal di Sudan Selatan dan mengakhiri perang saudara yang bubar minggu lalu tanpa kesepakatan. 

Credit  sindonews.com

Sudan ingin selesaikan pertikaian dengan Sudan Selatan

Presiden Sudan Omar al-Bashir (REUTERS/James Akena)

Khartoum (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir pada Rabu (1/11) mengatakan kepada Presiden Salva Kiir bahwa Khartoum ingin menyelesaikan semua isu yang tertunda dengan Sudan Selatan, sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan, lapor kantor berita SUNA.

Pernyataan Bashir disampaikan saat sebuah pertemuan dengan Kiir, yang memulai kunjungan dua harinya ke Khartoum untuk mencoba menyelesaikan sengketa perbatasan dan mengatasi tuduhan mendukung pemberontak satu sama lain.

Itu adalah kunjungan ketiga Kiir ke Khartoum sejak wilayah selatan yang didominasi kristiani berpisah dari utara yang didominasi muslim pada 2011, setelah perang sipil selama 22 tahun. Ratusan ribu orang tewas dalam perang tersebut.

"Sudan ingin menyelesaikan semua masalah yang tertunda... dan mengaktivasi mekanisme politik serta keamanan guna memajukan hubungan bilateral," kata Bashir kepada Kiir di pertemuan mereka, menurut SUNA seperti dikutip AFP .

"Sudan mendukung rakyat Sudan Selatan dan tetap membuka teritorialnya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan, dan juga akan meningkatkan upaya perdamaian di Sudan Selatan," kata Bashir.

Bashir sebelumnya menyambut Kiir dan delegasinya di bandara Khartoum dan keduanya kemudian menggelar pertemuan bersama.

Credit  antaranews.com

Dubes AS untuk PBB Dievakuasi dari Sudan Selatan

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, dievakuasi dari Sudan Selatan setelah pecah bentrokan dalam sebuah demonstrasi politik. Foto/Istimewa

JUBA - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, dievakuasi dari sebuah kamp di Sudan Selatan. Haley terpaksa dievakuasi setelah aksi kekerasan pecah dalam sebuah demonstrasi politik di dekat daerah yang dikunjunginya.

Haley tengah mengunjungi sebuah kamp yang dioperasikan PBB untuk orang-orang terlantar. Kunjungan itu dilakukan bersamaan dengan demonstrasi politik untuk menentang Presiden Sudan Selatan Salva Kiir.

"Petugas keamanan PBB menggunakan gas air mata untuk memaksa lebih dari 100 demonstran bubar dan pergi," kata seorang pekerja kamp seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (26/10/2017).

Haley mengeluarkan sebuah peringatan kepada Kliir saat kunjungan tersebut. "Kebencian dan kekerasan yang kita lihat harus dihentikan, saya biarkan dia tahu bahwa AS berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan yang akan datang akan didasarkan pada tindakannya," kata Haley memperingatkan.

Kelompok bersenjata yang setia kepada Kliir dan Riek Machar telah bentrok selama bertahun-tahun dalam konflik sipil yang menyebabkan jutaan orang eksodus dari negara ini. Haley mengatakan militer Kliir telah menggunakan tentara anak-anak dan beberapa anggotanya terlibat dalam pemerkosaan.

AS telah menuangkan lebih banyak uang di Sudan Selatan untuk bantuan kemanusiaan daripada negara lain, dengan setidaknya USD11 miliar telah dilakukan, Haley melaporkan. Haley mengungkapkan ketidaksenangannya pada apa yang dia lihat di Sudan Selatan.

"Ini bukan yang kami pikir sedang kami investasikan. Apa yang kami pikir kami investasikan adalah masyarakat yang adil dan bebas dimana orang bisa selamat dan Sudan Selatan adalah kebalikannya," cetus Haley. 

Credit  sindonews.com

AS jatuhkan sanksi atas pejabat Sudan Selatan

Sudan Selatan. (google.com)

Washington (CB) - Amerika Serikat pada Rabu (6/9) menjatuhkan sanksi atas dua anggota senior Pemerintah Sudan Selatan, seorang mantan pejabat dan tiga perusahaan Sudan Selatan karena merusak perdamaian, keamanan atau kestabilan di negeri itu.

Menurut Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS, sanksi tersebut ditujukan kepada Wakil Menteri Pertahanan Sudan Selatan Malek Reuben, Menteri Penerangan Michael Makuei dan mantan kepala staf militer Paul Malong.

Tiga perusahaan milik Reuben, yaito All Energy Investments, A+ Engineering, Electronics & Media Printing dan Mak International Services juga menjadi sasaran sanksi, kata Departemen Keuangan AS.

"Kami terus menjelaskan kepada para pemimpin Sudan Selatan bahwa mereka harus menghormati gencatan senjata yang mereka umumkan, menghidupkan kembali Kesepakatan 2015 mengenai Penyelesaian Konflik di Republik Sudan Selatan dengan terlibat secara berarti dengan pihak oposisi," kata Departemen Luar Negeri AS di dalam pernyataan itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Sudan Selatan terperosok ke dalam kerusuhan pada Desember 2013, setelah pertikaian politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar mengakibatkan perang yang membuat berhadapan tentara, yang kebanyakan dari suku Dinka yang setia kepada Kiir, dengan kelompok etnik Nuer, asal Machar.

Kesepakatan perdamaian 2015 untuk mengakhiri kerusuhan sekali lagi dilanggar pada Juli 2016, ketika semua faksi yang bertikai melanjutkan perang di ibu kota sehingga memaksa Machar melarikan diri ke pengasingan.

Konflik itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan orang terusir dari rumah mereka dan mengungsi ke negara tetangga.

Credit  antaranews.com