Sempat menunjukkan hubungan baik, pemerintahan
Mahmoud Abbas (kiri) dan Donald Trump (kanan) kini berselisih paham.
(Reuters/Jonathan Ernst)
Tanggapan itu dilontarkan pada akhir pekan kemarin, menyusul langkah mengejutkan Amerika Serikat dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencari modal perundingan dalam negosiasi perdamaian Israel-Palestina.
Trump sebenarnya mempunyai waktu 90 hari untuk membatalkan penutupan kantor PLO jika dia memandang ada perkembangan berarti.
Namun, Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan organisasinya telah secara resmi menyampaikan kepada Washington bahwa "kami akan menangguhkan semua komunikasi dengan pemerintah Amerika saat ini" jika kantor itu jadi ditutup.
Meski dipandang sebagai perwakilan seluruh warga Palestina oleh masyarakat internasional, PLO mesti memperbarui izin beroperasinya di ibu kota AS setiap enam bulan sekali.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan ini adalah kali pertamanya pemerintahan AS menolak untuk memperbarui izin itu sejak era 1980-an.
Kepada AFP, Malki mengatakan sejumlah pejabat Palestina telah menerima surat dari Washington dua hari lalu yang "menyatakan Menteri Luar Negeri AS tidak punya cukup alasan untuk membiarkan kantor itu tetap buka."
"Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan kami telah meminta klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih," ujarnya.
"Mereka mengatakan kepada kami bahwa akan ada rapat antara pakar hukum senior Senin ini. Lalu mereka akan memberikan jawaban yang jelas," kata Malki yang juga mengatakan para pemimpin Palestina akan turut menggelar rapat untuk membahas respons terhadap langkah AS.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS menggarisbawahi "pernyataan tertentu yang diungkapkan para pemimpin Palestina" soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai alasan penolakan pembaruan izin.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato terakhirnya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sempat menyiratkan akan membawa isu permukiman Israel ke ICC.
Credit cnnindonesia.com
AS Bekukan Operasional Kantor PLO di Washington
Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).
CB, WASHINGTON -- Otoritas Amerika akan
membekukan operasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang
berpusat di Negeri Paman Sam. Ini menyusul desakan otoritas Palestina
untuk menginvestigasi Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional
(ICC).
PLO merupakan lembaga politik resmi Palestina yang telah mendapatkan
pengakuan dari dunia internasional. Lembaga yang terdiri atas sejumlah
organisasi perlawanan, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, hingga
guru ini membuka kantor perwakilan di Washington DC pada 1994.
Seperti diwartakan BBC, Ahad (19/11) otoritas Amerika menilai desakan yang dilakukan melalui ICC melanggar regulasi di AS dan membuat PLO tak bisa beroperasi. Hukum AS menetapkan otoritas Palestina tidak boleh mendesak ICC menginvestigasi Israel.
Hal tersebut membuat Departemen Luar Negeri AS menolak menerbitkan ulang lisensi operasional PLO. Deplu AS mengatakan, Presiden Donald Trump memiliki waktu sekitar 90 hari untuk membuat keputusan terkait kelanjutan lisensi operasional PLO di AS.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Dia mengatakan, langkah itu akan berdampak buruk pada stabilitas hubungan Amerika dan Arab.
Sekretaris Jendral PLO, Saeb Erekat menilai kebijakan tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia percaya pemerintah Israel menekan Amerika di saat Palestina mencoba untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun lewat AP, pihak Israel menyangkalnya. Israel menyebut ini urusan dalam negeri AS.
Pada September lalu, Mahmoud Abbas mengatakan kepada PBB bahwa Palestina meminta ICC untuk menginvestigasi dan mengambil langkah hukum terhadap otoritas Israel terkait kegiatan permukiman dan agresi terhadap rakyat Palestina.
Seperti diwartakan BBC, Ahad (19/11) otoritas Amerika menilai desakan yang dilakukan melalui ICC melanggar regulasi di AS dan membuat PLO tak bisa beroperasi. Hukum AS menetapkan otoritas Palestina tidak boleh mendesak ICC menginvestigasi Israel.
Hal tersebut membuat Departemen Luar Negeri AS menolak menerbitkan ulang lisensi operasional PLO. Deplu AS mengatakan, Presiden Donald Trump memiliki waktu sekitar 90 hari untuk membuat keputusan terkait kelanjutan lisensi operasional PLO di AS.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Dia mengatakan, langkah itu akan berdampak buruk pada stabilitas hubungan Amerika dan Arab.
Sekretaris Jendral PLO, Saeb Erekat menilai kebijakan tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia percaya pemerintah Israel menekan Amerika di saat Palestina mencoba untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun lewat AP, pihak Israel menyangkalnya. Israel menyebut ini urusan dalam negeri AS.
Pada September lalu, Mahmoud Abbas mengatakan kepada PBB bahwa Palestina meminta ICC untuk menginvestigasi dan mengambil langkah hukum terhadap otoritas Israel terkait kegiatan permukiman dan agresi terhadap rakyat Palestina.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
