Kelompok oposisi Sudan ancam akan gelar "pembangkangan sipil"

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntutDewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)

Khartoum (CB) - Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi "pembangkangan sipil" jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Khalid Omer Youssef --Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan)-- menuduh MTC "bermanuver" untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.

Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi "membuat rumit keadaan".

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari'ah sebagai "upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama --yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil".

Medani menuduh MTC "melancarkan taktik rejim lama". Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan "masih menguasai negeri itu".

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.

MTC sekarang memimpin "masa peralihan" dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas.

Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan --dalam waktu secepatnya-- kepada pemerintah sipil.

Credit  antaranews.com

Tentara Sudan Ingin Syariat Islam Jadi Prinsip Struktur Sipil

Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk. (AFP Photo)

Jakarta, CB -- Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk.

Keinginan ini terungkap saat dewan militer mengajukan proposal struktur sipil setelah mereka menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.

Dewan militer itu mengatakan bahwa para jenderal militer pada dasarnya setuju dengan proposal itu, tapi ada banyak perubahan, termasuk ketiadaan Syariat Islam sebagai dasar.

"Deklarasi tersebut gagal menjelaskan akar dari legislasi dan hukum syariah Islam. Tradisi haruslah menjadi sumber dari legislasi," ujar juru bicara Dewan Militer, Shamseddine Kabbashi.

Di bawah pimpinan Bashir, pelaksanaan hukum Islam di Sudan tidak konsisten meskipun konstitusi negara tersebut menetapkan Syariah sebagai kaidah penuntun.

Selain itu, dewan militer juga menyoroti tuntutan para pengunjuk rasa untuk mengisi kuris dewan penguasa dengan warga sipil. Para jenderal berkeras agar pihak militer yang memimpin.

Selain itu, dewan militer juga mendesak masa transisi dua tahun. Namun, pihak penyelenggara unjuk rasa menentangnya dengan mengusulkan empat tahun masa transisi.

Credit  cnnindonesia.com

Militer dan Oposisi Sudan Bentuk Pemerintahan Sementara

Tentara mengawal aksi demonstrasi di Khartoum, Sudan, 11 April. (AFP PHOTO)

Jakarta, CB -- Dewan Militer dan sejumlah tokoh oposisi Sudan menyatakan sepakat membentuk pemerintah gabungan sementara untuk meredakan ketegangan di antara masyarakat. Mereka menyatakan hal itu dilakukan untuk mempersiapkan masa peralihan, setelah tiga dasawarsa berada dalam pemerintahan otokrasi Omar al-Bashir yang digulingkan dengan kudeta.

Kesepakatan itu dibuat di depan para pengunjuk rasa yang berhari-hari berada di depan gedung Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Khartoum. Mereka menuntut penyerahan kekuasaan kepada kalangan sipil, dan menolak rezim militer kembali berkuasa, seperti dilansir The Guardian, Minggu (28/4).

"Kami sepakat membentuk dewan gabungan militer-sipil. Kami sedang berunding berapa persentase keterwakilan sipil dan militer," kata seorang tokoh pegiat sipil Sudan, Ahmed al-Rabie.


Akan tetapi, kedua pihak ternyata belum menyetujui sebesar apa kewenangan masing-masing kubu guna menghindari pertikaian di kemudian hari.

Dewan Gabungan itu terdiri dari sejumlah tokoh sipil dan militer. Kelompok oposisi mendesak lembaga itu berisi 15 orang, dan meminta jatah 8 kursi bagi sipil. Namun, nampaknya militer Sudan belum sepakat dengan hal itu.

Mereka menyatakan akan menjadi lembaga yang berdaulat penuh, sebelum pemerintahan peralihan terbentuk.

Dalam perundingan dengan para tokoh politik dan sipil pada Rabu lalu, tiga anggota Dewan Militer Sudan memilih mundur. Mereka adalah Letjen Omar Zain al-Abdin, Letjen Jalaluddin Al-Sheikh dan Letjen Al-Tayieb Babikir.

Salah satu tokoh gerakan sipil Sudan, Siddiq Farouk, menyatakan akan menggelar aksi mogok nasional jika pemerintahan sipil tak kunjung terbentuk. Dia juga menyatakan jutaan rakyat Sudan siap turun ke jalan.

Unjuk rasa besar-besaran dimulai pada 19 Desember 2018, ketika Omar al-Bashir memutuskan menaikkan harga roti tiga kali lipat. Gelombang unjuk rasa lantas menyebar ke penjuru Sudan dan mendesaknya mundur setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Mereka khawatir bakal bernasib seperti Mesir, di mana revolusi untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak kini terlihat semu. Sebab, militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi, dan kini mantan menterinya, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, dikhawatirkan meneruskan jejak Mubarak menjadi diktator.

Credit  cnnindonesia.com

Usai Kudeta, Presiden Sudan Dilaporkan Digiring ke Penjara

Presiden Sudan yang baru saja digulingkan melalui kudeta militer, Omar al-Bashir, dilaporkan sudah ditransfer ke penjara di Khartoum pada Rabu (17/4). (Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah)

Jakarta, CB -- Presiden Sudan yang baru saja digulingkan melalui kudeta militer, Omar al-Bashir, dilaporkan sudah ditransfer ke penjara di Khartoum pada Rabu (17/4).

"Kemarin malam, Bashir dibawa ke Penjara Kober di Khartoum," ujar seorang sumber di lingkaran keluarga Bashir kepada AFP.

Sejumlah saksi mata mengaku melihat pengerahan tentara besar-besaran di luar penjara yang terletak di utara Khartoum tersebut.

"Banyak tentara di dalam kendaraan-kendaraan yang membawa senjata mesin di dekat penjara," tutur seorang saksi anonim.


Penjara Kober sendiri didirikan pada masa kolonial Inggris di timur Blue Nile, di mana Bashir tumbuh dan berkembang.

Dibangun dengan tumpukan bata kuat, penjara itu menampung ratusan narapidana. Kebanyakan tahanan berimpitan di satu sel kecil.

Hotel prodeo itu memiliki satu sayap khusus untuk tahanan politik, termasuk mereka yang selama ini menentang Bashir.

"Di sel-sel kecil itu, mereka menahan enam hingga tujuh orang, kebanyakan penyelundup, pelaku pasar gelap, penyelundup manusia, dan pelaku tindak kriminal kecil," ucap seorang koresponden AFP yang sempat ditahan di penjara itu Januari 2018 lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Eks Presiden Sudan Bakal Diadili Usai Dikudeta

Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Jakarta, CB -- Keberadaan mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dilaporkan ditahan setelah kudeta sampai saat ini belum diketahui. Menurut laporan, dia beserta dua orang dekatnya akan segera diadili atas tuduhan korupsi dan kematian belasan pengunjuk rasa, dalam gelombang demonstrasi sejak akhir 2018.

Seperti dilansir CNN, Selasa (16/4), menurut sumber para mantan pejabat Sudan yang akan diadili selain Bashir adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Abdelrahim Mohamed Hussein, dan Ketua Partai Kongres Nasional, Ahmed Haroun.

Ketiganya juga menjadi buronan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Mereka disebut bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik di Darfur.

Kini Angkatan Bersenjata Sudan mengambil alih pemerintahan dengan membentuk Dewan Militer. Mereka menyatakan akan berkuasa selama dua tahun dan menggelar pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan peralihan.


Akan tetapi, kontak senjata dilaporkan terjadi antara pasukan yang loyal terhadap Bashir dan tentara Sudan.

Kudeta ini dianggap sebagai pengaruh dari gerakan Revolusi Semi Arab yang terjadi sejak 2011. Negara tetangga mereka, Mesir, sudah lebih dulu melakukan itu tetapi kini malah melahirkan presiden diktator baru, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi.

Sudan juga menyatakan tetap terlibat dalam pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang berperang di Yaman, melawan kelompok Houthi.

Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada 11 April.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.

Credit  cnnindonesia.com

OKI Serukan Dialog Bahas Transisi Damai di Sudan

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meminta semua pihak di Sudan untuk melakukan dialog guna menjamin transisi kekuasaan secara damai. Foto/Reuters

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meminta semua pihak di Sudan untuk melakukan dialog guna menjamin transisi kekuasaan secara damai. Seruan ini datang setelah lengsernya Omar al-Bashir sebagai pemimpin negara tersebut.

"OKI mendesak semua pihak Sudan untuk mengejar dialog konstruktif dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan kohesi sosial di negara itu dan mencapai aspirasi rakyat Sudan untuk transfer kekuasaan secara damai," kata OKI dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (15/4).

Seruan itu datang ketika ribuan demonstran Sudan melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas militer di Ibu Kota Khartoum untuk menuntut pemindahan kekuasaan ke pemerintah sipil.

Pekan lalu, tentara Sudan menggulingkan Bashir, yang memerintah Sudan sejak 1989, menyusul berbulan-bulan aksi demonstrasi terhadap pemerintahannya. Tentara kemudian membentuk Dewan Militer untuk menjalankan negara dalam masa transisi dua tahun.

Letnan Jeneral Abdel Fattah Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala Dewan Militer, menjanjikan reformasi politik dan ekonomi skala besar.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Burhan mengatakan periode transisi dua tahun negara itu akan berakhir dengan pemilihan yang bebas dan adil dan berjanji untuk mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan para pengunjuk rasa serta korupsi di bawah rezim lama. 

Credit  sindonews.com

Revolusi Sudan, Arab Saudi Dukung Dewan Militer Transisi

Tentara Sudan telah berusaha melindungi pengunjuk rasa dari intelijen dan personel keamanan.[Reuters]

CB, Jakarta - Arab Saudi mendukung dewan militer transisi pemerintahan Sudan setelah demonstrasi berujung kudeta.
Menurut laporan Reuters, 14 April 2019, Kerajaan Saudi memberikan bentuk dukungan paket bantuan termasuk gandum, obat-obatan dan bb,.
Kantor berita Saudi Press Agency melaporkan, dukungan Riyadh terhadap dewan militer demi masa depan Sudan yang akan membawa keamanan dan stabilitas negeri.

Dewan militer dibentuk pada Kami setelah militer mengkudeta Presiden Omar al-Bashir setelah 30 tahun berkuasa.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Jenderal Ahmed Awad ibn Auf mengumumkan diri sebagai pemimpin dan membentuk dewan militer, untuk transisi selama dua tahun.
Namun ini ditentang ribuan demonstran yang menginginkan pemerintahan sipil segera mungkin.
Pada Jumat, Jenderal Auf mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Militer dan digantikan oleh Jenderal al-Burhan, kepala staf angkatan darat.

Para demonstran Sudan berkumpul untuk salat Jumat ketika mereka memprotes pengumuman tentara bahwa Presiden Omar al-Bashir akan digantikan oleh dewan transisi yang dipimpin militer, dekat Kementerian Pertahanan di Khartoum, Sudan, 12 April 2019. REUTERS/Stringer
Pasukan Dukungan Cepat Sudan mengatakan, seperti dikutip dari Sputnik, bahwa mereka akan menyerukan pembentukan dewan transisi untuk memasukkan tidak hanya personel militer tetapi juga pejabat sipil, setelah pengambilalihan militer.
Namun, oposisi Sudan sebelumnya menuntut agar Dewan Militer segera mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Selain itu, mantan Partai Kongres Nasional (NCP) yang berkuasa di Sudan menuntut pada hari Sabtu bahwa dewan militer, yang mengambil alih setelah kudeta minggu ini, membebaskan presiden Bashir yang ditahan beserta anggota senior lainnya.

NCP mengatakan tindakan militer hanya akan memperlambat transisi damai dan membatalkan piagam nasional yang diadopsi oleh mayoritas partai.
NCP menuntut agar Burhan memberikan hak yang sama kepada semua kekuatan politik dan membawa mereka yang menyerang kantor regionalnya ke pengadilan.
Sementara itu, kepala dewan militer transisi yang berkuasa di Sudan mengumumkan berakhirnya darurat nasional pada Sabtu.

Credit  tempo.co

Dewan Militer Sudan cabut pembatasan atas media

Demonstrasi anti Presiden Sudan Omar al-Bashir yang akhirnya dipaksa turun dari jabatannya. April 11, 2019. (REUTERS/STRINGER)

Khartoum, Sudan (CB) - Dewan Peralihan Militer, yang memerintah di Sudan, mencabut pembatasan atas media, kata Kementerian Penerangan Sudan di dalam satu pernyataan pada Ahad (14/4).

Tindakan tersebut dilakukan beberapa hari setelah penggulingan Omar Al-Bashir, yang lama menjadi presiden, dan kekuasaan diambil-alih oleh Dewan Militer, yang menjanjikan masa peralihan dua-tahun sebelum pemilihan umum.

Pernyataan itu menegaskan bahwa wartawan dan kantor media internasional yang diblokir akan diperkenankan melanjutkan pekerjaan serta diakhirinya sensor atas surat kabar dan media lokal.

Secara terpisah, konsultasi kedua guna membahas pembentukan pemerintah baru dijadwalkan diadakan pada Ahad, kata beberapa sumber dari kelompok oposisi kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Partai oposisi dijadwalkan mengajukan daftar nama orang yang akan ikut dalam Dewan Peralihan --yang akan dibentuk antara militer dan oposisi, kata beberapa sumber yang tak disebutkan jatidiri mereka.

Aliansi oposisi Perubahan dan Kebebasan telah berkeras agar Dewan Militer membubarkan partai yang memerintah, organ keamanan, dan milisi pemerintah sebagai langkah utama bagi pembubaran "negara dalam negara" Sudan.

Credit  antaranews.com

Giliran Kepala Intelijen Sudan Mengundurkan Diri

Militer Sudan bergabung dengan demonstran merayakan pengunduran diri Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf. Foto/Istimewa

 

 

KHARTOUM - Media pemerintah Sudan melaporkan Kepala Keamanan dan Intelijen negara itu mundur. Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Menteri Pertahanan yang didapuk untuk menjadi presiden sementara setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir juga mengundurkan diri.

Salah Abdallah Mohamed Saleh, yang dikenal sebagai Salah Gosh, yang mengepalai Badan Intelijen dan Keamanan Nasional dan pernah menjadi orang yang paling berpengaruh di negara itu setelah Bashir. Ia dianggap bertanggung jawab oleh para pemrotes atas pembunuhan para demonstran yang menuntut diakhirinya pemerintahan militer seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf mengundurkan diri sebagai kepala dewan militer transisi Jumat malam setelah hanya sehari menduduki pos itu, karena para pemrotes menuntut perubahan politik yang lebih cepat.


"Kepala baru dewan militer, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, menerima pengunduran diri Gosh," bunyi laporan kantor berita SUNA yang dikutip Reuters, Minggu (14/4/2019).

Burhan adalah seorang komandan militer yang diyakini lebih siap untuk berbicara dengan para demonstran.

Ia adalah jenderal senior ketiga di angkatan bersenjata Sudan dan kehidupan publiknya hanya sedikit yang diketahui. Sebagai kepala pasukan angkatan darat Sudan, ia mengawasi pasukan Sudan yang berperang dalam perang Yaman yang dipimpin Saudi dan memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior militer Teluk.

Perayaan meletus di jalan-jalan Khartoum semalam setelah pengunduran diri Ibnu Auf. Ribuan pengunjuk rasa melambaikan bendera dan ponsel yang menyala dalam kegelapan dan pengemudi membunyikan klakson mobil. Orang-orang meneriakkan: "Yang kedua telah jatuh!" referensi ke Ibn Auf dan Bashir, kata saksi.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang telah memimpin protes menuntut pemerintah sipil, menyerukan demonstrasi lebih lanjut pada hari Sabtu.

"Hari ini, kami melanjutkan pawai untuk menyelesaikan kemenangan bagi revolusi kemenangan kami," kata SPA dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan bahwa revolusi kami terus berlanjut dan tidak akan mundur atau menyimpang dari jalannya sampai kami mencapai tuntutan sah rakyat kami untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil," katanya.

Dewan militer pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan transisi pra-pemilihan akan berlangsung paling lama dua tahun jika kekacauan dapat dihindari.

Bashir (75) merebut kekuasaan dalam kudeta militer 1989. Dia telah menghadapi aksi demonstrasi selama 16 minggu yang disebabkan oleh kenaikan biaya makanan, pengangguran yang tinggi dan meningkatnya penindasan selama tiga dekade berkuasa.

Protes meningkat pada Sabtu lalu ketika ribuan demonstran, tampaknya didukung oleh perubahan di Aljazair menyusul protes serupa, berbaris menuju Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah untuk menyampaikan memorandum yang menuntut pihak militer berada di sisi mereka.

Demonstran telah berkemah di luar kompleks sejak saat itu untuk mendorong penyerahan kekuasaan.

Para demonstran memadati jalan-jalan di sekitar Kementerian Pertahanan untuk salat Jumat, mengindahkan seruan oleh SPA untuk menantang dewan militer.

Jumlah demonstran membengkak pada sore hari dan seorang saksi mata Reuters memperkirakan ratusan ribu pengunjuk rasa memadati daerah sekitar kementerian, yang dijaga oleh tentara.

Paling tidak 16 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat peluru nyasar pada protes dan aksi duduk pada Kamis dan Jumat, kata seorang jurubicara kepolisian. Bangunan pemerintah dan properti pribadi juga diserang, juru bicara Hashem Ali menambahkan.

Ia lantas meminta warga untuk membantu memastikan keamanan dan ketertiban umum.




Credit   sindonews.com

Oposisi Sudan Desak Pemerintah Transisi Diserahkan pada Sipil

Oposisi Sudan, mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Foto/Reuters

KHARTOUM - Oposisi Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.

"Kami mendesak kepemimpinan baru tentara, di atas mereka Letnan Jenderal, Abdel-Fattah al-Burhan Abdel-Rahman, untuk mendengarkan suara jalanan dan segera memulai mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil transisi melalui kepemimpinan dewan kebebasan dan aliansi perubahan," kata aliansi tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Sabtu (13/4).

Lebih lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam.

Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dewan Transisi Militer Sudanm, Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Dia kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.


Pengunduran diri Ibn Auf terjadi hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala Dewan Militer Transisi. "Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini. Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," kata Ibn Auf.




Credit  sindonews.com

Baru Sehari Dilantik, Pemimpin Sementara Sudan Menggundurkan Diri

Kepala Dewan Transisi Militer Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri sehari setelah dilantik. Foto/Istimewa

 

 

KHARTOUM - Kepala Dewan Transisi Militer Sudan yang berkuasa mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Jenderal Awad Ibn Auf kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.

Pengunduran diri Ibn Auf terjadi sehari setelah penggulingan mantan Presiden Omar-al Bashir ketika seruan untuk pemerintah yang dipimpin sipil meningkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Ibu Kota Sudan, Khartoum, menuntut transisi yang dipimpin warga sipil.

"Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini," kata Ibn Auf, hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala dewan militer transisi.

"Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," ujarnya dalam sebuah pernyataan singkat.

"Saya ingin merekomendasikan agar Anda bekerja sama dan mencapai solusi dengan sangat dengan cepat," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/4/2019).

Ibn Auf mengatakan dia yakin Burhan akan mengarahkan "kapal ke pantai yang aman," dan menambahkan dia melangkah ke samping untuk menjaga persatuan angkatan bersenjata.

Para pengunjuk rasa di Khartoum menyambut langkah itu dengan lolongan dan sorakan.

"Orang-orang merayakan di jalanan; mereka mengatakan bahwa mereka berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah empat bulan protes dan kurang dari 48 jam setelah dewan militer mengambil alih, mereka juga berhasil menjatuhkan Ibn Auf," kata jurnalis Al Jazeera, Hiba Morgan, dari Ibu Kota Sudan.

Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala staf al-Bashir dan kepala pasukan darat pada bulan Februari, tidak memiliki catatan tercemar seperti yang dimiliki pejabat era al-Bashir lainnya. Hal itu merujuk pada kejahatan perang terhadap mantan presiden dan penggantinya selama perang 2003-2008 di wilayah barat Darfur, Sudan.

Pemimpin baru Dewan Militer Sudan adalah salah satu jenderal yang menyambangi pengunjuk rasa di perkemahan selama seminggu di dekat markas militer, bertemu dengan mereka secara tatap muka, dan mendengarkan pandangan mereka.

Morgan mengatakan Burhan diperkirakan akan berbicara kepada publik Sudan pada hari Sabtu waktu setempat.

"Para pengunjuk rasa sedang menunggu untuk melihat visi dan rencana seperti apa yang dimiliki Burhan, (untuk) melihat apakah ia akan menjadi orang yang mereka inginkan untuk mewakili mereka selama masa transisi, atau apakah mereka harus melanjutkan dengan tetap berada di posisi mereka," tukasnya.



Credit  sindonews.com

Menhan Sudan Dilantik Jadi Kepala Negara Usai Kudeta

Pelantinkan Menhan Sudan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf, usai kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir. (REUTERS TV)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada Kamis (11/4) kemarin. Mereka lantas mengambil alih pemerintahan sipil dengan membentuk Dewan Militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (12/4), Ibn Auf langsung disumpah untuk memimpin Dewan Militer beberapa jam setelah kudeta berlangsung. Pelantikannya disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan, Kamal Abdel-Marouf al-Mahi, diangkat menjadi Wakil Kepala Dewan Militer.

Kemungkinan besar Ibn Ouf akan menjadi kepala negara Sudan saat ini. Militer menyatakan mereka akan menjalankan pemerintahan selama dua tahun, sebelum memindahkannya kepada sipil.


Akan tetapi, sikap militer yang mengklaim pemerintahan justru memantik amarah kalangan politikus sipil dan pegiat. Sebab, mereka selama ini menuntut supaya Bashir yang dianggap diktator mundur dan digantikan dengan pemerintahan demokratis.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Militer Sudan saat ini memberlakukan jam malam. Mereka juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Credit  cnnindonesia.com

Jam Malam di Sudan, Ribuan Warga Demo Markas Tentara

Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta Presiden Omar al-Bashir.

"Perdamaian! Keadilan! Kebebasan!" teriak para demonstran yang sudah enam hari berunjuk rasa di Kompleks Khartoum itu, sebagaimana dikutip AFP.

Jam malam ini diberlakukan tak lama setelah militer mengambil alih pemerintahan di Sudan dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke depan.

Indikasi kudeta Bashir mulai menguat ketika Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mulai mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.


"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu.

Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota, Khartoum. Namun, mereka tidak menghentikan massa yang turun ke jalan merayakan kejatuhan Bashir.

Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Sementara itu, kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed. 

Credit  cnnindonesia.com

Menteri Pertahanan Sudan Konfirmasi 'Pencopotan' Presiden Bashir

Militer Sudan mengumumkan 'pencopotan' Presiden Omar al-Bashir. Foto/Istimewa

 

KHARTOUM - Militer Sudan mengumumkan 'pencopotan' Presiden Omar al-Bashir, yang telah memerintah Sudan sejak 1989, dan pemberlakukan fase transisi dua tahun.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan - yang mulai berlaku sejak Kamis malam - bersama dengan keadaan darurat tiga bulan di seluruh negara.

Ibn Auf selanjutnya mengumumkan penangguhan konstitusi Sudan 2005 dan pembubaran lembaga kepresidenan Sudan, parlemen dan dewan menteri. Sementara Dewan Militer sekarang akan disusun untuk menjalankan urusan negara selama fase interim pasca-Bashir.

Dalam pernyataan yang sama, ibn Auf mengatakan bahwa wilayah udara Sudan - bersama dengan semua penyeberangan perbatasan - akan ditutup selama 24 jam ke depan.

"Sementara pengadilan Sudan dan semua bagian komponennya, akan terus berfungsi seperti biasa, bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan kantor kejaksaan umum," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (12/4/2019).

Menteri Pertahanan Sudan mengakhiri pidatonya dengan berjanji untuk mendorong iklim yang kondusif bagi pemindahan kekuasaan secara damai dengan maksud untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil pada akhir fase transisi.

Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional, pada bagian mereka, bereaksi terhadap pengumuman tersebut secara negatif. Mereka menyuarakan penolakan total atas apa yang mereka sebut sebagai kudeta militer.

Mereka membuat pernyataan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.

"Rezim telah melakukan kudeta militer yang hanya akan mereplikasi tokoh dan institusi yang sama dengan yang telah dibangkitkan oleh rakyat Sudan," bunyi pernyataan itu.

Mereka kemudian mendesak para demonstran Sudan untuk mempertahankan demonstrasi yang sedang berlangsung di luar markas tentara di Khartoum dan di bagian lain negara itu.

Pernyataan itu juga meminta para demonstran untuk tetap berada di jalan-jalan sampai kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi.

Sementara oposisi mendukung lengsernya al-Bashir, mereka menolak apa yang digambarkannya sebagai penggantian satu kudeta militer dengan yang lain.

Untuk diketahui, al-Bashir berkuasa setelah kudeta militer 1989 terhadap pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang terpilih secara demokratis. 

Credit  sindonews.com

Partai oposisi Sudan tolak "kudeta militer"

Presiden Sudan Omar Al Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)

Khartoum, Sudan (CB) - Perhimpunan profesional dan partai oposisi Sudan pada Kamis menyuarakan "penolakan total" mereka terhadap "kudeta militer", yang diduga telah menurunkan Presiden Omar al-Bashir dari jabatan.

Mereka mengeluarkan pernyataan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.

"Rejim ini telah melancarkan kudeta militer yang hanya akan meniru tokoh yang sama dan semua lembaga menentang apa yang telah ditolak oleh rakyat Sudan," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kelompok itu juga mendesak pemrotes Sudan agar "terus melancarkan demonstrasi yang berlangsung di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, dan di bagian lain negeri tersebut".

Mereka mendesak demonstran agar tetap turun ke jalan "sampai kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi".

Pada Kamis pagi, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" Omar al-Bashir dari jabatan Presiden dan memberlakukan "masa peralihan" selama dua tahun.

Di dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Ahmed Awad ibn Auf mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan --mulai Kamis malam-- dan keadaan darurat tiga-bulan di seluruh negeri itu.

Ibn Auf juga mengumumkan pembekuan undang-undang dasar 2005 Sudan, serta pembubaran dewan menteri, parlemen serta presiden Sudan.

Satu dewan militer, tambah Menteri Pertahanan Sudan tersebut, sekarang akan dibentuk untuk melaksanakan urusan negara selama masa sementara pasca-al-Bashir.

Pada gilirannya para pemimpin oposisi Sudan telah menggambarkan keputusan militer sebagai "tak bisa diterima".

Meskipun oposisi mendukung kepergian al-Bashir, kelompok itu menolak apa yang digambarkannya sebagai "penggantian satu kudeta militer oleh kudeta militer lain".

Al-Bashir memangku jabatan dalam kudeta militer pada 1989 terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Sadiq Al-Mahdi.

Credit  antaranews.com

Kudeta Presiden, Militer Sudan Ambil Alih Pemerintahan

Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dikudeta. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan mengkudeta Presiden Omar al-Bashir. Mereka menyatakan bakal memimpin negara itu dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke depan.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), Bashir sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.

"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.


Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir mundur semakin gencar sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok dengan aparat ketika berdemo di depan Kementerian Pertahanan.

Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka tidak menghentikan ribuan massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya Bashir.

Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.

Credit  cnnindonesia.com

Disebut Mundur, Militer Sudan Tangkap Presiden Omar al-Bashir

Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan menangkap Presiden Omar al-Bashir. Dia sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.

"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.

Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir mundur sudah dilakukan sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok dengan aparat.


Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka tidak menghentikan ribuan massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya Bashir.

Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk membentuk pemerintahan peralihan.

"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.

Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Sudan Omar al-Bashir meletakkan jabatan

Para demonstran Sudan meneriakkan slogan-slogan ketika mereka berdiri di atas papan reklame yang robek dalam sebuah demonstrasi yang menuntut Presiden Sudan Omar Al-Bashir untuk mundur, di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum, Sudan 9 April 2019. REUTERS / Stringer TPX GAMBAR DARI HARI

Ankara, Turki (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir dipaksa meletakkan jabatan pada Kamis, dan dikenakan tahanan rumah saat militer menahan pejabat partai yang memerintah.

Al-Bashir dilahirkan pada 1 Januari 1944 di Desa Housh Banga, dekat Provinsi Shendi di Sudan Utara, dan memangku jabatan pada 1989 melalui kudeta militer.

Pada Juni 1989, al-Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah perdana menteri saat itu Sadiq Al-Mahdi.

Kudeta tersebut dilaporkan didukung oleh tokoh agama Hassan At-Turabi, tapi pada pertengahan 1990-an al-Bashir bersilang pendapa dengan At-Turabi dan menjebloskan dia ke dalam penjara beberapa kali.

Al-Bashir telah dituntut oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam kasus kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia dan pemusnahan suku; militernya dilaporkan melakukan perbuatan tersebut di Darfur --wilayah Sudan Barat, tempat konflik berlangsung sejak 2003.

Namun, meskipun ada surat perintah penangkapan oleh ICC, ia menang dalam pemilihan umum Sudan pada 2009.

Pada 2011, ia menyelenggarakan referendum di Sudan Selatan, saat rakyat memilih kemerdekaan dari Sudan.

Kekuasaannya dinodai oleh protes rakyat pada awal pekan Arab Spring pada Januari 2011, dan pada 2013 gara-gara kenaikan harga bahan bakar.

Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lagi cedera selama protes 2013, sebelum pemerintah memadamkan protes tersebut.

Pada penghujung 2018, protes massa untuk menuntut pembaruan ekonomi meluas jadi seruan pengunduran diri al-Bashir.

Pemerintah Sudan menyatakan puluhan orang telah tewas sejak protes meletus, sementara kubu oposisi menyatakan jumlah korban jiwa mendekati 50.

Satu bulan kemudian, al-Bashir berjanji akan melakukan pembaruan ekonomi, di tengah berlanjutnya seruan oleh oposisi untuk melancarkan protes.

Pada 6 April, ribuan warga Sudan melancarkan aksi duduk di luar markas militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, untuk melancarkan tekanan atas militer Sudan untuk campur-tangan.

Pada Kamis pagi, Presiden Omar al-Bashir meletakkan jabatan di tengah seruan yang berlanjut bagi pengunduran dirinya.

Banyak pengamat mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, tindakan al-Bashir dilakukan sebelum pernyataan resmi yang ditunggu mengenai pengunduran diri al-Bashir.

Al-Bashir kini dikenakan tahanan rumah dan para pengawalnya telah ditahan, kata media setempat.

Sementara itu, dinas intelijen militer Sudan mengumpulkan lebih dari 100 pelaksana Partai Kongres Nasional --yang memerintah.

Credit  antaranews.com

Pemimpin oposisi: Sekitar 20 pemerotes tewas dalam serangan di Sudan

Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai oposisi utama Sudan pada Selasa.(REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)

Khartoum (CB) - Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai oposisi utama Sudan pada Selasa.

Sadiq al-Mahdi, pemimpin partai oposisi itu, juga menyerukkan "penyerahan kekuasaan kepada komando militer terseleksi untuk berunding dengan para wakil rakyat guna memebangun sebuah sistem baru untuk mencapai perdamaian dan demokrasi".

Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Khartoum, ibu kota Sudan, pada Selasa.

Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.

Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.

Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.

Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.

Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.

Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.

Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.

Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.

Credit  antaranews.com

Suara tembakan gencar terdengar saat protes di Khartoum, Sudan

Kairo, Mesir (CB) - Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Ibu Kota Sudan, Khartoum, pada Selasa.

Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa, memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.

Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.

Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.

Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.

Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.

Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.

Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.

Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.

Credit  antaranews.com