2 Kapal Perang Amerika Jajal Selat Taiwan, Kapal Cina Membayangi

Tiltrotor MV-22 Osprey terbang di atas kapal serbu amfibi Amerika Serikat, USS Wasp, di perairan Jepang di selatan Okinawa, 23 Maret 2018. Kapal amfibi USS Wasp mampu membawa pesawat tempur siluman F-35B Lighting II yang dapat terbang dan mendarat secara vertikal. REUTERS/Issei Kato

CB, Taiwan – Dua kapal perang angkatan laut Amerika Serikat berlayar melewati Selat Taiwan pada Senin, 22 Oktober 2018. Ini bakal meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi antara Washington dan Beijing.

 

Kementerian Pertahanan Taiwan dan Pentagon mengkonfirmasi soal ini dengan pemerintah Taiwan mengatakan mengetahui adanya operasi rutin ini. Taiwan juga mengatakan negara pulau itu mampu mempertahankan keamanan wilayah laut dan udara.
Operasi ini, yang menurut Taiwan berlangsung di perairan internasional, kemungkinan bakal menimbulkan reaksi keras dari Beijing. Cina selama ini mendesak Washington agar memutus semua hubungan militer dengan Taiwan, yang mengatur dirinya sendiri.

 

Selama ini, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang akan diambil kembali termasuk menggunakan kekuatan.
“Kapal ini transit melewati Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan perairan Indon-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kolonel Rob Manning, juru bicara Pentagon, kepada media pada Senin, 22 Oktober 2018 saat jumpa pers seperti dilansir SCMP dan Aljazeera.

 

Kedua kapal perang itu adalah USS Curtis Wilbur dan USS Antietam. Wilbur merupakan kapal penghancur yang memiliki rudal terpandu dan Antietam merupakan kapal penjelajah dengan rudal terpandu.
Ini adalah kali kedua setelah sekitar empat bulan lalu dua kapal perang USS Mustin dan USS Benfol juga melewati Selat Taiwan.
Menurut Manning, Pentagon tidak bermaksud meningkatkan eskalasi atau ketegangan dengan misi ini karena dilakukan dengan menjaga koordinasi dan kontak dengan otoritas terkait.

Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, mengatakan AS harus memperbaiki kesalahannya, berhenti melakukan kontak resmi, hubungan militer dan penjualan senjata kepada Taiwan.

 

Dia juga mengatakan AS harus mengendalikan pasukan kemerdekaan Taiwan jika itu membahayakan hubungan Cina dan AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Menurut Aljazeera, sejumlah kapal perang Cina membayangi pergerakan kapal perang AS itu selama transit dari jarak yang aman.

Credit  tempo.co

Anies-Sandi Resmi Pimpin DKI Jakarta

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi memimpin DKI Jakarta. (ANTARA FOTO).

Jakarta, CB -- Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022. Presiden Joko Widodo resmi melantik keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10) sore.

"Saya akan bertanya, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara sumpah jabatan menurut agama Islam?" kata Jokowi sebelum pengucapan sumpah.




"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur, sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa," ujar Anies dan Sandi mengucap sumpah.

Anies-Sandi tiba di Istana Negara sebelum pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Setelah pelantikan rencananya Anies-Sandi mengikuti Rapat Paripurna Istimewa dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Namun, rapat paripurna itu terancam batal.

DPRD menyebut, pihaknya belum bisa memastikan kapan rapat paripurna digelar. Sebab, belum menyetujui perihal waktu rapat Paripurna Istimewa tersebut.




Selain itu, belum adanya kepastian waktu tersebut juga dikarenakan adanya pesta rakyat di Balai Kota yang diperkirakan berlangsung sampai malam hari.

Adapun sejumlah tokoh hadir dalam pelantikan ini. Di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan mantan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono.

Lalu hadir juga para menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pranono Anung. Sementara dari legislatif hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana.



Credit  cnnindonesia.com

RI Beli Sukhoi Rusia, Menhan Pastikan Tak Ada Masalah dengan AS

Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan RI) dan Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) sepakat melakukan imbal dagang pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan komoditas perkebunan Indonesia. Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Ryamizard Ryacudu menyatakan Indonesia tidak khawatir dengan Amerika Serikat (AS) terkait pembelian pesawat Sukhoi SU-35.

Seperti diketahui, Rusia saat ini tengah menghadapi embargo perdagangan dari AS dan Uni Eropa terkait isu keamanan dan teritorial. Rusia lalu membalas dengan memberikan sanksi pembatasan impor dari negara-negara tersebut.

"Enggak ada. Makanya kita sama semua orang baik," ujar Ryamizard usai konferensi pers bersama Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Kementerian Pertahanan, Selasa (22/8/2017).



Ryamizard menyebut hubungan Indonesia dan AS baik-baik saja. Bahkan, menurutnya Presiden Jokowi ditawari untuk membeli pesawat.

"Saya sama Amerika itu baik-baik. Malahan tawarkan waktu ketemu Jokowi bilang, 'Jokowi, beli pesawat kita'," kata Ryamizard.

Kesepakatan imbal dagang ini bersifat sangat berarti bagi Rusia. Pasalnya, dampak dari embargo itu, Rusia membutuhkan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan.


Sebagai informasi, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) lewat barter ini merupakan pertamakalinya dilakukan dengan aturan baru, yakni UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pengadaan Alpanhankam harus memenuhi minimal 85% kandungan lokal (ofset). Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia hanya sanggup memenuhi ofset 35% dari kewajiban 85%, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan kewajiban Rusia membeli atau imbal beli sebanyak 50% dari nilai kontrak sebesar US$ 1,14 miliar atau sekitar Rp 15,16 triliun.

Saat ini kedua negara sudah menyepakati barter 50% dari nilai pesawat Sukhoi dengan komoditas perkebunan lewat MoU, dan akan diteruskan menjadi perjanjian jual beli setelah pembahasan jenis komoditas, sekaligus valuasi harganya, disepakati. Dua perusahaan ditunjuk untuk melakukan barter tersebut yakni PT PPI dan Rostec dari Rusia.




Credit  finance.detik.com

AW139 Basarnas Paling Canggih, Yuk Kita Intip Dalamnya

 

Heli AW139 Basarnas saat menjalani uji coba penerbangan di Milan, Italia. Sumber gambar: Cahyo Wibowo

Kalau ada helikopter yang masuk katagori paling canggih di Indonesia, maka AgustaWestland AW139 milik Basarnas adalah salah satunya. Dikatakan paling canggih karena selain telah menggunakan avionik digital dan dilengkapi sistem kendali empat sumbu otomatis, heli ini juga dilengkapi peralatan pendukung seperti penjejak infra merah FLIR Star SAFIRE 380-HDc dan searchlight TrakkaBeam A-800.
Di Basarnas sendiri, dibandingkan dengan heli Dauphin AS365N3+, lompatan teknologi AW139 terbilang cukup jauh. AW139 sudah fully integrated 4-axis autopilot. Secara ekstrem dapat dikatakan, AW139 bisa terbang dan mendarat sendiri hanya dengan memasukkan data flight plan. Pilot pun dapat membiarkan heli terbang diam (hovering) secara otomatis. Pada saat kondisi darurat, pilot bisa menset kemampuan ini dan beranjak ke kabin untuk membantu pertolongan udara.

Heli AW139 basarnas di Apron Hanggar Indopelita, Pondok Cabe. Sumber gambar: Suharso Rahman

Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya TNI FHB Soelistyo pada saat heli AW139 dengan nomor registrasi HR-1301 ini diluncurkan penggunaanya 28 Februari 2016 bertepatan dengan HUT Basarnas di Buperta Cibubur mengatakan, AW139 menjadi kekuatan baru Basarnas yang akan hadir ke berbagai pelosok dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam peluncuran tersebut, Kabasarnas didampingi antara lain oleh Panglima TNI, Dubes Italia untuk Indonesia, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, DPR RI, serta sejumlah gubernur di Indonesia.

Kokpit AW139 basarnas dengan konfigurasi full glass cockpit. Sumber gambar: Suharso rahman

Soelistyo menegaskan, Basarnas terus berkomitmen melaksanakan operasi SAR yang efektif, efisien, cepat, andal, dan aman. Itu pula sebabnya mengapa Basarnas butuh helikopter yang pas dan sesuai kemampuan, yakni AW139. “Basarnas membutuhkan helikopter AW139 untuk operasi penyelamatan yang semakin meningkat, terutama untuk operasi SAR di medan atau di daerah yang sulit dijangkau,” kata Soelistyo.
Kapasitas besar
Ditengok dari sisi kapasitas, AW139 yang masuk heli katagori kelas medium memiliki kemampuan angkut yang besar. Heli mampu membawa 15 penumpang dan dua pilot. Dalam konfigurasi medis udara, heli mampu membawa empat tandu pasien (stretcher) dan empat kru medis. Sementara Dauphin hanya mampu membawa dua pilot dan 12 penumpang. Atau dua pilot, dua tandu, dan satu personel medis.

Kabin heli AW139 Basarnas mampu membawa empat tandu dan empat personel medis. Sumber gambar: Cahyo Wibowo

Ruang kabin AW139 cukup lapang dan dirancang agar personel mudah melakukan pergerakan. Ini terlihat dari panel-panel yang sangat kompak dan tidak membuat sempit ruangan. Dari sisi kenyamanan, standar AW139 sudah dilengkapi pendingin udara (AC). Sementara heli lainnya masih mengandalkan kipas angin.
Pintu geser pada kabin AW139 juga terbilang lebar. Hal ini memberikan keleluasan bagi pergerakan loading maupun unloading. Uniknya, di bagian belakang AW139 juga terdapat ruang bagasi yang cukup besar dimana terdapat pula pintu di bagian belakang untuk memasukkan atau menurunkan bagasi.

Perangkat hoist untuk mendukung proses operasi SAR. Sumber gambar: Suharso Rahman

Beranjak ke mesin, AW139 menggunakan dua mesin Pratt & Whitney Canada PT6C turboshaft dengan sistem kontrol FADEC (full authority digital engine control) yang terbilang handal. Masing-masing mesin menghasilkan tenaga 1.531 HP.
AW139 mampu terbang hingga ketinggian 20.000 kaki. Bila satu mesin mati, heli masih tetap bisa beroperasi dan bahkan melakukan hovering pada ketinggian 12.000 kaki. Kemampuan ini jelas yang tertinggi dibandingkan helikopter lain di jajaran Basarnas.
Main rotor heli AW139 terdiri dari lima bilah baling-baling utama berbahan komposit dan hub berbahan titanium. Sementara pada bagian ekor, baling-baling hanya berjumlah empat dengan bahan material yang sama.

Tampak depan heli AW139 Basarnas di Hanggar Indopelipta, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Sumber gambar: Cahyo Wibowo

Dengan gabungan mesin dan konfigurasi lima baling-baling utama, AW139 mampu digeber hingga kecepatan 310 km/jam. Jarak jelajah terbang heli ini mencapai 1.250 km 9pada kecepatan 306 km/jam) dan lama terbang mencapai enam jam.
Untuk roda pendarat, W139 menggunakan tiga roda yang dapat dilipat. Dua roda utama disimpan di bagian sponson yang juga berfungsi sebagai ruang untuk menyimpan perangkat emergensi.
FLIR 380
Sedikit mengenai kemampuan FLIR Star SAFIRE 380-HDc, di Indonesia FLIR ini merupakan yang tercanggih, bahkan dibandingkan dengan FLIR yang digunakan pada heli H225M Cougar maupun heli Bell 412EP TNI AD.

FLIR Star SAFIRE 380-HDc di hidung heli AW139 Basarnas. Sumber gambar: Roni Sontani

Star SAFIRE 380-HDc mampu menyajikan gambar dan video yang jernih dan antigoyang pada jarak deteksi yang cukup jauh secara realtime. Perangkat ini terdiri dari tiga bagian yakni Turret FLIR Unit (TFU), Universal Hand Control Unit (UHCU), dan Laser Interlock Unit (LIU). Sistem FLIR 380-HDc dirancang secara khusus untuk penggunaan airborne atau dalam penerbangan, meskipun bisa digunakan pula pada kondisi yang lain.
SAFIRE 380-HDc dilengkapi sensor HD EO (High Definition Electro-Optic) terdiri dari sensor primer dan sekunder, kemudian sensor Short-Wave Infra-Red (SWIR), sensor High Definition Low Light (HD LL), dan Communications Interface Options. Sensor-sensor tersebut bekerja sesuai kondisi yang dihadapi. Misal SWIR, dapat digunakan untuk mendeteksi lebih detail huruf dan warna pada ekor pesawat atau tulisan di kapal pada kondisi cuaca yang buruk. Sensor ini juga dapat mengdeteksi nomor kendaraan yang sedang melaju kencang di jalan raya.
Perangkat FLIR ini dilengkapi dengan searchlight TrakkaBeam A-800 untuk memudahkan pencarian objek SAR terutama pada malam hari atau kondisi cuaca yang gelap.

Lampu pencarian atau searchlight trakkabeam pada heli AW139 Basarnas. Sumber gambar: Suharso Rahman

770 unit
Sejak diperkenalkan tahun 2003 dan mulai diproduksi sejak 2005, hingga saat ini AW139 tercatat telah dibuat sebanyak 770 unit. AW139 dioperasikan oleh satuan-satuan militer di 16 negara dan oleh instansi-instansi sipil di 23 negara.

Heli ambulance AW139 New South Wales, Australia. Sumber gambar: wikipedia

Kesuksesan AW139 dalam produksi dan penggunaannya di berbagai negara ini menjadi cerminan kalau heli ini merupakan heli tangguh. Dua negara adidaya, AS dan Rusia, yang masing-masing telah mampu membuat helikopter sendiri pun, turut berkolaborasi memroduksi AW139. Di AS heli AW139 dibuat di Philadelphia, sementara di Rusia di buat di Tomilino, Moskow.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoperasikan heli AW yang dari sisi performa sangat bagus, namun kadang kalah pamor karena belum banyak orang tahu tentang heli ini. Selain itu di Indonesia pun masalah harga selalu menjadi sorotan karena pada umumnya pembelian barang dengan harga mahal akan diperdebatkan tanpa membandingkan masalah kelengkapan dan keunggulan performa. Beli apapun yang pertama ditanya adalah soal harga. Sementara beli alutsista dengan harga murah biasanya didapat dalam bentuk hibah.

Tim Rescuer Basarnas tengah berlatih dengan heli AW139. Sumber gambar: Dok. Basarnas

Selain Basarnas, beberapa perusahaan swasta di Indonesia turut mengoperasikan heli AW termasuk heli untuk pengangkutan VVIP/VIP.
Basarnas dan Leonardo induk perusahaan AgustaWestland telah bersepakat menunjuk PT Indopelita untuk perakitan, perawatan, dan pengintegrasian sistem AW139. Satu unit AW139 untuk Basarnas dikirimkan ke Indonesia pada akhir tahun 2015 dan kemudian dirakit di Indopelita pada akhir Januari 2016 selama dua minggu hingga berhasil diujiterbang ulang.

Heli AW139 dipamerkan dalam ajang Indo Defence 2016 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sumber gambar: Roni Sontani

AgustaWestland juga telah mengirimkan pilot-pilot dan teknisi TNI AU yang mengoperasikan heli AW139 Basarnas ke Italia beberapa waktu lalu. Pihak AW juga mendatangkan pilot dan teknisinya ke Indonesia untuk memberikan supervisi dan pelatihan. Sebagaimana diketahui, untuk pengoperasian AW139, Basarnas bekerja sama dengan TNI AU khususnya Lanud Atang Sendjaja, Bogor.




Credit  Angkasa.co.id

Ini Kehebatan Sanca, Kendaraan Anti Ranjau Buatan Pindad

 

Sanca didesain khusus untuk angkutan personil dan pertahanan. (Liputan6.com/Ilyas Istianur P)

CB, Jakarta PT Pindad (Persero) kembali meluncurkan produk terbarunya berupa kendaraan militer berjuluk Sanca. Kendaraan ini merupakan hasil transfer teknologi antara Indonesia dengan Thales Australia‎.

Direktur Komersial PT Pindad Widjajanto menjelaskan, kendaraan ini didesain khusus untuk angkutan personil dan pertahanan. Sebagai kendaraan militer, Sanca dianggap mampu menjinakkan ledakan ranjau yang ditanam musuh di tanah.

"Frame nya itu berbentuk V. Dengan model frame seperti itu, bila terjadi ledakan di bawah, hentakannya ke samping. Jadi kendaraan tetap aman, tetap save," kata Widjajanto saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (3/11/2016).

Widjajanto menambahkan, tidak hanya bodi dasar yang berbentuk V, untuk meredam ledakan dan panas, di dalam plat baja di dasar mobil juga terdapat ruang yang diisi air. Ini yang menjadi spesialisasi Sanca.

Tak cukup dengan sistem pertahanan yang ada, Pindad juga mendesain Sanca dilengkapi senjata yang beroperasi secara digital (remote)‎ dengan kaliber 7,62 mm.

Dalam produksi kendaraan militer ini, Thales Australia sebagai pemegang resmi desain dasar dari Sanca. Sementara Pindad menghasilkan Sanca yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

"Kendaraan ini kan sudah dipakai di perang Irak, Afganistan, tapi karena di kita tidak ada perang, jadi kompleksitasnya bisa kita turunkan levelnya," papar dia.

Dia memaparkan, sampai saat ini di Indonesia terdapat tiga jenis kendaraan dengan tipe yang sama dengan Sanca yang dipakai oleh Kopassus. Hanya saja tiga kendaraan tersebut merupakan hasil impor dari Australia.

"Kita tertarik karena mengantisipasi kebutuhan dari operasional tempur kita, dari TNI terkait anti ranjau itu," tutup Widjajanto.




Credit  Liputan6.com

Sanca, Kendaraan Militer Anti-Ranjau Pertama di Indonesia

 

 

Kendaraan Anti Ranjau

 

 

CB, Jakarta - PT Pindad (Persero) tidak hanya meluncurkan produk terbarunya, tank boat. Pada hari kedua Indo Defence 2016, Pindad kembali meluncurkan produk terbarunya. Hanya saja kali ini digunakan di darat.

Sanca merupakan kendaraan militer terbaru buatan Pindad yang didesain khusus untuk anti ranjau, atau serangan-serangan di dasar tanah.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengungkapkan koleksi kendaraan militer yang diproduksi Pindad bertambah dengan peluncuran Sanca. Sebelumnya, Pindad telah mengeluarkan Anoa, Komodo, dan Badak.

‎"Kita awalnya punya komodo, tapi kapasitasnya hanya 12. Ini lebih banyak dari itu. Kemudian dilengkapi sistemnya anti-ranjau," kata Abraham saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (3/11/2016).

Sanca ini merupakan jenis kendaraan Thales Bushmaster yang sudah teruji keandalannya di dunia. Sebenarnya, beberapa negara sudah memproduksi kendaraan militer layaknya Sanca, sebut saja Australia. Hanya saja ini pertama kalinya Indonesia juga bisa memproduksinya.

Abraham mengungkapkan, Kopassus memiliki beberapa kendaraan tersebut hingga kini, hanya saja bukan produksi dari dalam negeri. Oleh karena itu, Kopasus‎ menjadi salah satu pihak yang menyatakan minatnya untuk membeli Sanca demi meningkatkan kemampuan mereka.

‎Kendaraan seperti ini, kata Abraham, telah terbukti keandalannya saat perang di Irak, Afganistan, dan Afrika. "Hanya saja kita sedikit modifikasi desainnya, kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tidak ada perang," ujar Abraham.

Hingga kini, Sanca masih dalam tahap uji kelayakan. Pindad dan Thales Australia sudah menciptakan prototipe untuk tahap pengujian tersebut. "Kalau tahap pengujian selesai, langsung kita produksi secara komersil. Saya harapkan 2017 sudah bisa produksi," tutur Abraham.

Credit  Liputan6.com

Kementerian Pertahanan Luncurkan Kendaraan Tempur Tank Boat

 

Kendaraan tempur Tank Boat. Foto/militerone.com

 

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menggelar pameran industri pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2016 Expo & Forum.

Akan ada berbagai suguhan spesial yang disajikan dalam pameran yang digelar tanggal 2 hingga 5 November 2016 itu. Salah satunya peluncuran Tank Boat.

Ditilik dari namanya, Tank Boat merupakan kendaraan tempur yang memadukan kapabilitas darat seperti yang dimiliki tank dan kemampuan manuver di perairan yang dimiliki kapal.

Dengan menggabungkan kemampuan manuver darat dan laut, kendaraan tempur ini menjadi yang pertama di dunia.

"Ini teknologi pertama di dunia jika berhasil," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Pothan, Brigjen Jan Pieter Ate di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Pieter menjelaskan, Tank Boat merupakan kendaraan tempur produksi Indonesia, hasil kerjasama PT Pindad dan PT Lundin asal Swedia.

Tank Boat memiliki spesifikasi panjang 18 meter dan dioperasikan oleh 12 orang awak. Kendaraan tempur ini juga disebut mampu beroperasi di perairan dangkal di kedalaman hingga 90 cm.

"Bisa beroperasi di pinggir pantai, bersembunyi di antara pohon bakau," ucap Pieter.

Karenanya, kendaraan tempur yang memadukan kemampuan darat dan manuver di perairan ini disebut Pieter cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. "(Industri) ini harus didukung," ucap Pieter.



Credit  Sindonews

Cerita di Balik Pengangkatan Jonan dan Arcandra Pimpin ESDM

Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar dilantik menjadi Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta Penunjukan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM terbilang mengejutkan. Bahkan hingga detik-detik menjelang pelantikan, nama Jonan sama sekali tidak muncul sebagai kandidat kuat pengganti Arcandra Tahar.

Namun menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, nama Jonan sebenarnya tidaklah muncul tiba-tiba.

"Ketika Presiden pada keputusan Pak Jonan tentu sudah melalui pertimbangan yang cukup teliti, cukup dengan mendengar pendapat, kemudian juga yang menjadi garis bawah Presiden beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM harus profesional. Kedua, punya keberanian, integritas yang disampaikan tadi itu," jelas Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Johan mengungkapkan, Presiden Jokowi sejak awal sudah menyiapkan pos baru untuk Jonan selepas tak lagi menjabat Menteri Perhubungan. Jonan akan dipercaya memegang holding BUMN yang dilakukan pemerintah.
"Waktu itu sempat diplot di sana sebenarnya ketika selesai, karena dianggap itu tadi yang seperti disampaikan Presiden, Pak Jonan ini orangnya berani, punya integritas, kemudian juga punya kapasitas dan kapabilitas," ungkap dia.
Namun di tengah perjalanan, Jokowi melihat Jonan lebih pas mengisi kursi Menteri ESDM.
Begitu juga Arcandra. Penunjukkannya sebagai wakil menteri mendampingi Jonan, bukan tanpa pertimbangan.
"Isunya soal bagaimana me-manage jadi soal managemen. Karena itu digabungkanlah Pak Jonan sebagai Menteri dan Pak Arcandra Tahar sebagai Wamen ESDM. Ya harapan Pak Presiden pada Pak Jonan maupun Pak Arcandra tentu membenahi ESDM," ujar Johan.
Presiden Jokowi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan juga melantik Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM di saat yang sama, Jumat siang tadi. Keduanya dilantik di Istana Negara, dan disaksikan menteri Kabinet Kerja dan pejabat tinggi negara lainnya.

Credit  Liputan6.com

Jokowi: Jonan-Arcandra Figur Profesional dan Berani

 

Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar dilantik menjadi Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar ke jajaran kabinet. Jonan ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra sebagai wakilnya. Apa alasannya?
Usai melantik, Jokowi mengungkapkan salah satu alasan memilih Jonan dan Arcandra adalah karena mereka dinilai sebagai figur yang profesional.

"Saya yakin beliau berdua sebagai figur profesional yang tepat, berani, dan berpotensi (melakukan) reformasi besar-besaran di ESDM," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan, baik Jonan maupun Arcandra adalah sosok yang keras kepala, tapi kompeten. Dia juga yakin keduanya bisa bekerja sama dengan baik di Kementerian ESDM.
"Saya yakin beliau berdua bisa selesaikan masalah di ESDM dan menjadi team work yang baik," katanya.
Jokowi juga mengatakan Jonan dan Arcandra bukan orang baru di kabinet. Keduanya pernah sama-sama menjabat sebagai menteri.
"Tidak usah saya kenalkan, semua sudah terkenal," katanya.
Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan sebelum terkena reshuffle dan digantikan Budi Karya Sumadi. Sementara Arcandra Tahar diberhentikan oleh Jokowi dari kursi Menteri ESDM setelah terkena masalah kewarganegaraan.

Credit  Liputan6.com

Luhut Bubarkan Unit-Unit Khusus di Kementerian ESDM

 

Foto: Michael Agustinus

Jakarta -Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini merangkap Plt Menteri ESDM, membubarkan semua unit-unit ad hoc di Kementerian ESDM. Pembubaran dilakukan sejak Selasa 23 Agustus 2016 kemarin.

Unit-unit ad hoc tersebut di antaranya adalah Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT) yang dipimpin Willy Syahbandar, Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) yang dipimpin Nur Pamudji, dan Komite Eksplorasi Nasional (KEN) yang diketuai Andang Bachtiar.

Semua unit khusus ini dibuat pada saat Menteri ESDM dijabat oleh Sudirman Said.

Luhut menjelaskan, pembubaran unit-unit dan tim ad hoc tersebut dilakukan untuk merampingkan organisasi. Menurutnya, fungsi-fungsi yang melekat pada unit-unit ad hoc bisa dijalankan oleh direktorat jenderal (ditjen).

Misalnya tugas UP3KN, cukup dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan saja. Atau tugas KEN, dapat diemban sendiri oleh Ditjen Migas. Begitu juga dengan Tim P2EBT, tugasnya bertubrukan dengan Ditjen EBTKE.

"Kita kembali pada struktur yang ada saja. Organisasi kan sudah sudah ada struktur, kalau kurang baik kita perbaiki. Kalau orangnya yang nggak baik, kita ganti. Kalau bikin organisasi tempel-tempelan kan jadi cost," kata Luhut saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Penambahan unit-unit khusus, selain tugas dan fungsinya bertubrukan dengan ditjen-ditjen yang ada, juga membebani negara. Tentu ada biaya tambahan, misalnya gaji, yang harus dikeluarkan untuk unit-unit ini.

"Pokoknya sesuai organisasi yang ada. Jangan bikin organisasi yang tidak efisien, nanti bayar gajinya bagaimana? Saya mau yang sederhana, jangan sampai nanti diaudit jadi ada masalah," ujar Luhut.

Saat ini Luhut masih menyiapkan Surat Keputusan (SK) pembubaran unit-unit ad hoc di ESDM. Masih dirumuskan juga bagaimana kelanjutan program-program yang terkait dengan unit-unit itu. Yang jelas semua tugas pokok, fungsi, dan program unit-unit ad hoc kini dikembalikan pada masing-masing ditjen.

"Lagi dirumuskan. Intinya saya bekerja dengan struktur yang ada. Kau bikin organisasi untuk mencapai tugas pokok dari organisasi itu. Kalau organisasi tidak mampu melaksanakan tugas pokok ya direvisi, kalau orangnya nggak mampu ya diganti," tegasnya.




Credit  detikfinance

Akhir Menteri Amerika di Kabinet Jokowi

Ia figur hasil perombakan Kabinet jilid II yang cukup disorot.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

 

CB – Arcandra Tahar hanya bertahan selama 20 hari sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia diberhentikan, akibat skandal kepemilikan paspor Amerika Serikat.
Presiden Joko Widodo, akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar. Hal tersebut, diumumkan melalui konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arcandra Tahar,” kata Pratikno, Senin malam, 15 Agustus 2016.
Dia mengatakan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan menjabat pelaksana tugas (plt) Menteri ESDM hingga diangkat menteri definitif. Keputusan Presiden soal pemberhentian Arcandra sudah dikeluarkan.
Dilantik pada 27 Juli 2016, Menteri Arcandra salah satu figur hasil perombakan Kabinet jilid II yang cukup disorot publik. Bagaimana tidak, usai diumumkan sebagai menteri yang akan menggantikan Sudirman Said, Pratikno menyebut Arcandra sebagai sosok mengagumkan dan sangat pakar di bidangnya. Selama 20 tahun , Arcandra dianggap terbukti bisa meniti karier di Amerika Serikat hingga ke posisi presiden direktur.
Namun, belum genap 20 hari, kabar kepemilikan paspor Amerika oleh sang menteri, santer terdengar. Dua hari berselang, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat ditemui, ketika kunjungan ke Lapas Cipinang, membenarkan paspor Amerika milik Arcandra.
“Kalau itu (punya paspor AS) ya. Tetapi, legal formalnya (WNI) belum dicabut,” kata Yasonna Laoly.
Yasonna membenarkan bahwa kepemilikan status warga negara asing akan membuat WNI otomatis hilang kewarganegaraannya, karena Indonesia tidak mengakui adanya dual citizenship atau ‘dwi kewarganegaraan’ tersebut.  “Meski demikian, kehilangan kewarganegaraan harus diformalkan melalui Keputusan Menteri,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.    
Perihal kehilangan kewarganegaraan jelas dan rinci diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut jelas bahwa Indonesia tak mengakui sistem dwi kewarganegaraan. WNI yang memiliki paspor lain, karena itu bukan lagi warga Indonesia.
UU mengaturnya dalam Bab IV mulai dari Pasal 23 hingga Pasal 30. Soal kepemilikan paspor negara asing bisa merujuk pada Pasal 23 huruf h yang berisi “mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”.
Pemberhentian Arcandra secara hormat, mau tak mau menjadi rekam jejak buruk dan sejarah sebuah lembaga Kepresidenan. Presiden mengangkat seorang warga negara Amerika Serikat menjadi seorang menteri. Parahnya, ketidakjujuran Arcandra tersebut tak terdeteksi.
Umumnya tak mengaku
Menyikapi isu menteri negara yang warga asing itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah sebelumnya sudah angkat bicara.  Dia meminta, agar Presiden Jokowi segera memberhentikan Arcandra. Lalu, hal tersebut terealisasi pada Senin malam.
“Dwi kewarganegaraan, menurut saya Presiden harus memberhentikan dulu yang bersangkutan sampai ada klarifikasi,” kata Fahri Hamzah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa ihwal tersebut sungguh persoalan serius. Apalagi, jabatan yang sedang diduduki Arcandra adalah soal penguasaan bumi dan air yang menyangkut hajat hidup rakyat. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 33 Konstitusi.
Namun, tak hanya menyoroti Arcandra, Fahri juga mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN), yang seharusnya bisa memberikan informasi kepada Presiden mengenai rekam jejak WNI. Dia juga mempertanyakan soal pemilihan menteri yang kurang cermat. Prerogatif Presiden, selayaknya digunakan dengan hati-hati. Sayangnya, penggunaan privilege itu terkesan serampangan.
“Anda suruh seseorang jadi menteri, artinya Anda suruh orang untuk jadi presiden di sektor itu. Begitu konsep UUD mengatakan, menteri bukan pejabat negara biasa,” kata Fahri lagi.
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan disampaikan alasan pemberhentian Arcandra. Secara eksplisit dijelaskan bahwa Jokowi mengambil keputusan tersebut, karena memang Menteri Arcandra telah melanggar Undang Undang Kewarganegaraan.
“Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM Saudara Arcandra Tahar. Dan, setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat,” kata Pratikno.
Pemberhentian ini juga, kata dia, sebagai respons Presiden atas pertanyaan publik selama beberapa hari belakangan.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya menyinggung soal kewarganegaraan ganda, bukan hal baru dalam kasus WNI. Sayangnya, jamak figur yang memperoleh paspor dari negara lain, tak mau melaporkan diri.
“Banyak WNI punya dua (paspor), tetapi tidak melaporkan, padahal harus dihentikan (status WNI) dan lapor ke pihak berwenang,” kata TB  Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena itu perlu melakukan pengawasan mengenai pelanggaran aturan kewarganegaraan tersebut.
Rahasia Negara
Pencopotan Arcandra langsung mendapat respons publik. Ormas Sekretariat Bersama Rakyat (SekBer) menilai, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi sudah tepat. Hanya, langkah pemberhentian dinilai tak cukup.
20 hari seorang warga Amerika, menjadi menteri dinilai cukup mengkhawatirkan. Apalagi, dia sudah mengetahui sejumlah kebijakan strategis pemerintah.
“Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana Arcandra dalam 20 hari ini telah banyak mengambil informasi dan rahasia negara terkait ESDM dan kemudian balik ke Amerika,” kata Ketua Umum SekBer, Mixilmina Munir melalui rilis pers, Senin malam, 15 Agustus 2016.
Selama menjadi menteri kilat, Arcandra sudah mendapatkan banyak informasi, termasuk informasi aset dan kerahasiaan negara. Karena itu, yang menjadi pekerjaan rumah berikutnya adalah memeriksa dan memastikan bahwa jejak Arcandra tidak berujung pada kerugian negara pada waktu ke depan.
“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk gerak cepat memastikan Arcandra tidak kembali ke Amerika, sampai persoalan dengan Indonesia clear,” kata mantan Ketua Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
Namun persoalan belum selesai bagi Arcandra yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Karena diangkat menjadi menteri, Arcandra juga bisa kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Laman resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut Departemen Luar Negeri menyebutnya “tidak memiliki syarat niat yang cukup untuk mempertahankan kewarganegaraan Amerika Serikat.”
Jika benar kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat, Arcandra kini tentu sudah stateless karena, seperti disampaikan Menteri Yasonna, status WNI hilang begitu memiliki kewarganegaraan asing.


Credit  VIVA.co.id

Presiden Jokowi berhentikan Archandra Tahar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar (ANTARA/M Agung Rajasa)

Jakarta (CB) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM, Archandra Tahar, dari posisinya.

Sejalan dengan itu, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebagai pelaksana tugas menteri ESDM. 

Hal itu dikatakan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Senin petang 15/8). Pratikno, kepada pers dalam pernyataan pers khusus, tidak mengurai secara rinci sebab-musabab pemberhentian menteri itu. 

"Berlaku efektif mulai besok pagi," kata Pratikno, yang didampingi Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi. 

Publik mempertanyakan status kewarganegaraan Archandra Tahar, yang disebut-sebut berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dia dilantik bersama beberapa menteri lain, pada seri perombakan ketiga Kabinet Kerja. 

Ini adalah pertama kali menteri diberhentikan begitu cepat, kurang dari sebulan menteri itu bekerja.

Credit  ANTARA News

Pemberhentian Archandra Tahar memerhatikan berbagai hal

Menteri ESDM Archandra Tahar. (ANTARA/Widodo S. Jusuf) 

Jakarta (CB) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, pemberhentian Menteri ESDM, Archandra Tahar, dilakukan Presiden Joko Widodo setelah memerhatikan berbagai hal. 

“Untuk selanjutnya, menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebagai pelaksana tugas menteri ESDM sampai dengan diangkat menteri ESDM (baru) definitif,” kata Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, Senin petang. 

Pratikno yang didampingi Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, tidak mengurai lebih lanjut alasan dan makna kata-kata “memerhatikan berbagai hal” yang dia maksud itu. Dia hanya menyatakan, menyikapi soal kewarganegaraan dan informasi-informasi yang diperoleh. 

Senin ini sebelum Pratikno memberi pernyataan pers, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berkata bahwa kewarganegaraan Tahar ini urusannya Sekretariat Negara. 

Polemik Tahar ini bergulir sejak beredar pernyataan di WhatsApp, pada Sabtu lalu (13/8) tentang kewarganegaraan Tahar, yang dikatakan berkewarganegaraan Amerika Serikat. 

Guna menangkis tuduhan dan pengungkapan ini, tidak kurang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyatakan, Tahar telah melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat seiring menerima tawaran bergabung di Kabinet Kerja.

Saat Jokowi menawarkan posisi menteri, lanjut Wiranto, Tahar bersedia melepas kariernya dan meninggalkan Amerika Serikat, di mana dia telah bermukim di AS sejak 1996.

"Itu membuktikan dia memiliki nasionalisme yang bagus dan bersedia mengabdi untuk kepentingan bangsa. Karena itu, dia melakukan proses melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dengan menyatakan sumpah serta menyerahkan paspor Amerikanya," ujar Wiranto.

Credit  ANTARA News

KemenpanRB: TNI/Polri Bisa Masuk Birokrasi Pemerintahan

Personel TNI mendengarkan pengarahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada apel pemadaman kebakaran hutan Riau di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (15/3). (Antara/Wahyu Putro)

 

CB, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan, TNI dan Polri memiliki kemungkinan besar untuk bisa masuk ke birokasi pemerintahan.
Dalam hal ini termasuk menjadi bagian pemerintahan daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kemenpan mengatakan hal itu memang sudah tertera dalam aturan pemerintah.
"Itu dimungkinkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Kepala Humas sekaligus Juru Bicara Kemenpan-RB, Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (25/2).
Herman juga menerangkan apabila terdapat unsur TNI atau Polri yang hendak dimasukkan ke dalam jabatan tinggi di pemerintahan. Jika itu terjadi, maka TNI atau Polri yang bersangkutan tersebut harus mengikuti seleksi terbuka terlebih dahulu.
Mekanisme ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014. Di aturan ini disebutkan bahwa pihak mananpu diperbolehkan mengikuti seleksi ASN termasuk para TNI/Polri.
Sementara itu, jika terdapat anggota TNI/Polri lulus seleksi dan mendapatkan jabatan tinggi di birokasi pemerintahan, menurut Herman, maka status anggota tersebut dialihkan. Dengan kata lain, kata dia, status mereka bukan TNI/POlri lagi tapi ASN termasuk pegawai ASN daerah.
Ia melanjutkan, terdapat 12 instansi yang tidak bisa mengalihkan status TNI/Polri menjadi ASN apabila ditempatkan di lembaga tersebut. Beberapa di antaranya adalah Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan sebagainya.
"Di luar 12 instansi ini, maka statusnya beralih menjadi ASN daerah. Itu harus dialih status sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Sejauh ini, Herman juga menegaskan, Kemenpan-RB belum menerima surat permohonan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Kemenpan-RB juga mengaku belum mengeluarkan surat apapun terkait permohonan pria yang biasa disapa Ahok tersebut.
Sebelumnya, Ahok merasa geram dengan informasi perilaku para pejabatnya yang kerap melakukan praktik kurang tepat dalam pemerintahan. Untuk itu, Ahok berencana memasukkan unsur TNI dan Polri ke dalam struktrur birokrasi pemerintahan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kepala Staf Presiden Baru: Teten Masduki

 

 Teten Masduki dilantik sebagai Kepala Staf Presiden yang baru, Rabu (2/9). (CNN Indonesia/Resty Armenia)

 

 

Jakarta, CB -- Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Kepala Staf Presiden baru pengganti Luhut Binsar Pandjaitan pukul 09.00 WIB, Rabu (2/9). Hingga lewat dari waktu yang telah ditentukan, Kepala Staf Presiden sempat belum juga dilantik.

Di Istana Negara telah hadir para tamu undangan, yakni menteri-menteri, pejabat setingkat menteri, dan para pemimpin lembaga negara, termasuk Komisioner Komisi Yudisial.

Ruangan pun telah disiapkan untuk prosesi pelantikan. Namun hingga detik akhir, para tamu undangan belum tahu siapakah yang hendak dilantik, sampai akhirnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung membocorkan lewat akun Twitter-nya.

Menurut Pram, Kepala Staf Presiden yang baru adalah Teten Masduki yang selama ini menjabat sebagai anggota Tim Komunikasi Presiden. Pram menyempatkan diri berfoto dengan Teten sebelum aktivis aktikorupsi itu dilantik Jokowi.

Teten ketika sebelumnya ditanya soal siapa Kepala Staf Presiden yang baru, kerap mengelak. Ia mengatakan nama Kepala Staf Presiden hanya ada di kantong Jokowi.

Sebelumnya terdapat beberapa nama yang santer disebut sebagai kandidat Kepala Staf Presiden, yakni Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purnawirawan) Johny Josephus Lumintang dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Razi.

Credit  CNN Indonesia

Jabat Kepala Staf Presiden, Teten Masduki Kini Setara Menteri

Resty Armenia, CNN Indonesia

Rabu, 02/09/2015 09:44 WIB

Browser anda tidak mendukung iFrame

Teten Masduki (kedua kiri) berfoto bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan) sesaat sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Presiden, Rabu (2/9). (Detikcom/Bagus Prihantoro)

 

 

Jakarta, CB -- Teten Masduki resmi menjabat sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (2/9). Aktivis antikorupsi itu dilantik di Istana Negara oleh Presiden Jokowi lewat seremoni yang terkesan mendadak.

Teten diangkat menjadi Kepala Staf Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91/P/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Presiden.

“Memberhentikan dengan hormat Luhut Pandjaitan sebagai Kepala Staf disertai ucapan terima kasih atas sumbangan dan jasa kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut,” kata Presiden Jokowi.

“Mengangkat Teten Masduki sebagai Kepala Staf dan kepada yang bersangkutan diberi hak setara menteri,” ujar Jokowi lagi.

Keputusan Presiden itu diteken oleh Jokowi kemarin Selasa (1/9). Hingga menit-menit akhir, banyak staf Kantor Kepresidenan yang tak tahu siapa atasan baru mereka.

Sempat beredar beberapa nama purnawirawan TNI yang disebut direkomendasikan Luhut kepada Jokowi untuk menggantikannya, hingga akhirnya sesaat sebelum Teten dilantik, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membocorkan lewat akun Twitter-nya bahwa Teten adalah Kepala Staf Presiden yang baru.

Credit  CNN Indonesia

Jokowi Lantik 5 Menteri dan Seskab

 

INDRA AKUNTO/KOMPAS.com Lima menteri dan sekretaris kabinet dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

JAKARTA, CB — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Mereka dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta.
Keenam menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.
Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.
Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.
Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto.
Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri.
Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.
Dua aturan ini berisi pemberhentian atas Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas; Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman; Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan; dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Aturan itu juga berisi pengangkatan terhadap enam menteri baru yang dilantik hari ini.

Credit  KOMPAS.com

Tugas Besar Jokowi Bereskan Carut-marut Perbatasan RI

Perbatasan Indonesia - Timor Leste di Atapupu, Nusa Tenggara Timur.

 

 

CB - Satu lagi masalah besar yang harus dibenahi Presiden Joko Widodo dan para pejabatnya. Ternyata selama ini wilayah-wilayah perbatasan terluar di Indonesia kurang terurus.
Banyak wilayah masih dalam kondisi tidak layak. Ironisnya, pemerintah sebenarnya sudah mengucurkan belasan triliun rupiah untuk membangun wilayah-wilayah perbatasan. 
Tidak heran bila banyak patok perbatasan bergeser ke negara tetangga. Bahkan tidak sedikit warga Indonesia di perbatasan yang hidup mereka bergantung ke negara tetangga, karena kondisi dan aksesnya jauh lebih baik dan mudah.
Usut punya usut, pengelolaan perbatasan ini pun tumpang tindih. Selama ini ada 27 kementerian yang berebutan mengelola anggaran Rp16,04 triliun yang dialokasikan untuk membangun perbatasan. Carut-marut pengelolaan perbatasan itulah yang baru-baru ini ditemui Jokowi.
Dia baru saja mengunjungi Pos Perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Selasa 16 Desember 2014. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi prihatin dengan kondisi perbatasan setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet yang beralamat di www.setkab.go.id, Tjahjo mengatakan dia telah menerima instruksi dari presiden agar melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, yang terdiri dari 187 kecamatan.

“Arahan Presiden mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Termasuk perhubungan dan sebagainya,” katanya di kantor Presiden, Rabu 17 Desember 2014.

Percepatan Pembangunan

Jokowi menurut Tjahjo meminta agar dilakukan percepatan proses pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan. Menurut Tjahjo dibutuhkan peran penting dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Jadi mulai dari Pulau Rondo Aceh sampai perbatasan Sekau, mulai Entikong sampai Sebatik hingga NTT,” ujar Tjahjo.

Terkait dengan percepatan pembangunan, Jokowi menurut Tjahjo juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengefektifkan tingkat koordinasi yang selama ini tidak efektif. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya penggunaan alokasi anggaran untuk daerah perbatasan.

“Sekarang ini Kemendagri kan membawahi untuk itu (daerah perbatasan) di 21 instansi, kan ngga efektif,” kata Tjahjo.

Presiden, kata Tjahjo, juga prihatin karena dana khusus perbatasan yang cukup besar itu sia-sia. Itu terjadi karena terlalu banyak kementerian yang terlibat, sehingga hasilnya tidak optimal.

Sebelumnya Jokowi mengatakan penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Akibatnya, tidak hanya perekonomian di wilayah-wilayah itu yang tidak bergerak, tetapi tingkat kesejahteraan penduduknya juga kurang baik.

Dana Kawasan Perbatasan
Menurut Jokowi alokasi dana kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar, yaitu mencapai Rp 16,04 triliun. Koordinasi penanganannya selama ini dilakukan oleh 27 kementerian.

“Dengan keterlibatan 27 kementerian dan lembaga lain, yang tanpa koordinasi serta perencanaan baik, dana Rp 16,04 triliun itu bukan hanya tidak jelas pemakaiannya, melainkan terdengar hasil-hasilnya pun tidak,” kata Jokowi.

Jokowi berencana menyederhanakan tanggung jawab kementerian dan koordinasi serta alokasi anggaran. “Dari 27 kementerian, kita akan bahas menjadi tiga atau empat kementerian yang fokus bertanggung jawab menanganinya,” ujarnya.

Usulan Menteri Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan Pulau Sebatik di Kalimantan yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia akan dijadikan sebagai kota. Namanya, Kota Sebatik.

"Sebatik itu nanti kita akan jadikan administrasi pemeritahannya itu jadi kota. Jadi Kota Sebatik. Itu usulan," kata Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 Desember 2014.

Ferry juga mengemukakan usulan itu disampaikan agar kehidupan masyarakat di Sebatik bisa berjalan lebih baik.

"Memberikan kemudahan kalau saat ini kan nggak jelas. Kalau kota kan ada pembangunan dan percepatan," ujarnya.

Ke depan, Kota Sebatik menurut Ferry akan dipimpin langsung oleh seorang wali kota. Ferry mengatakan saat ini Sebatik hanya daerah sekelas kecamatan. Menurut Ferry akan lebih baik jika Sebatik memiliki administrasi pemerintahan sendiri.

"Layanan publiknya lebih mudah dan tidak perlu ke luar pulau," katanya.

Ferry mengatakan untuk memperkuat wilayah perbatasan juga akan dilakukan sertifikasi terhadap seluruh pulau-pulau terluar.

"Semua, sertifikasi semua pulau terluar. Tetapi tidak jadi kota karena sudah ada pemerintahan," ujarnya.

Pengelolaan Satu Pintu

Selain sertifikasi, Ferry juga mengigatkan kebijakan mempercepat pembangunan daerah perbatasan harus berasal dari satu pintu. Padahal, saat ini dana pembangunan perbatasan tersebar di beberapa kementerian.

"Kebijakanya itu harus berasal dari satu tangan apakah Menhan atau Mendagri," katanya

Namun menurut Ferry soal anggaran tak akan jadi soal. Sebab nanti bisa saja anggaran percepatan pembangunan itu dikumpulkan kembali dan akan ditransfer ke perbatasan dari satu pintu.

"Boleh tersebar tetapi pelaksanaanya harus dari satu kebijakan. Boleh tersebar hari ini tetapi jangan bikin kebijakan sendiri," ujarnya.

Pada tahun anggaran ke depan menurutnya dana perbatasan harus berada di satu kementerian. "Satu pintu Bansos saja bisa," katanya.

Pergeseran Patok Perbatasan

Selain persoalan anggaran, koordinasi dan percepatan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan pesawat nirawak untuk memantau patok-patok perbatasan di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Ryamizard dalam konferensi pers saat Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2014.

"Akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak yang akan mendeteksi keberadaan patok-patok itu untuk tetap berada di posisinya," ujarnya.

Menurut Ryamizard, selama bertahun-tahun patok-patok perbatasan di wilayah Indonesia kerap kali bergeser. Hal itu yang membuat Kementerian Pertahanan langsung mengambil tindakan untuk mematenkan letak patok pada 2015.

"Ke depan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kita akan memasang patok yang benar," ujarnya.

Dukungan Parlemen

Ketua Komisi Pemerintahan DPR yang menjadi mitra kerja Kemendagri dan Kementerian Agraria sekaligus Kepala BPN di parlemen, Rambe Kamaruzaman, menyatakan dukungannya terhadap upaya Jokowi membenahi permasalahan yang terjadi di perbatasan.

Politisi Partai Golongan Karya itu ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 17 Desember 2014 mengatakan daerah perbatasan memang harus diberi perhatian lebih.

"Perencanaan dan tahapan-tahapan percepatan pembangunannya harus diperjelas," katanya.

Rambe mengatakan selain perbatasan di darat, perbatasan di laut juga harus diperhatikan oleh pemerintah khusus oleh pemerintah.  "Tidak cukup hanya sebatas political will saja," ujarnya.

Dukungan juga datang dari politisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Riza Patria. Dukungan disampaikan Riza ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 17 Desember 2014. Menurut Riza persoalan yang terjadi di perbatasan tidak hanya sekadar masalah kedaulatan negara.

"Juga ada problem-problem ekonomi yang harus diselesaikan," katanya.

Riza mengatakan kawasan perbatasan seharusnya dipandang sebagai kawasan terdepan dan bukan terluar. Sebagai kawasan terdepan, layaknya serambi atau pekarangan rumah maka perbatasan harus bagus, cantik dan bersih.

Selama melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah perbatasan, Riza menemukan permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi. Dia memberi contoh di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kantor-kantor, jalan dan infrastruktur yang berada di wilayah Indonesia kondisinya sangat buruk dan memprihatinkan.

"Sementara milik Malaysia bagus-bagus," ujarnya.

Jika permasalahan-permasalahan itu tidak segera dibenahi, menurut Riza bukan tidak mungkin warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak hanya belanja di wilayah Malaysia dan menggunakan mata uang Malaysia.

"Lama-kelamaan mereka akan pindah kewarganegaraan dan menjadi warga negara Malaysia," katanya.



Credit VIVAnews

Ini Sejarah Gedung BUMN yang Mau Dijual Rini

TRIBUN NEWS / DANY PERMANA Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno



JAKARTA,CB - Wacana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencuat, setelah Menteri Rini Soemarno menyatakan Kementerian akan melakukan efisiensi, awal pekan ini. Luasnya gedung dianggap sangat tidak efisien mengingat jumlah karyawan BUMN hanya 250 orang.

Lantas bagaimana sebuah Kementerian dengan sumber daya manusia yang hanya berapa ratus orang itu menghuni gedung setinggi 21 lantai? Bagaimana sejarahnya?

Mantan sekretaris BUMN, Said Didu mengatakan, gedung Kementerian BUMN saat ini merupakan saksi bisu penyelesaian krisis Garuda Indonesia tahun 2006. Said menuturkan, gedung tersebut dibeli oleh pemerintah agar aset Garuda Indonesia yang sangat strategis tersebut tidak jatuh ke tangan swasta.

"Atas dukungan DPR dan Kemenkeu maka disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun," kata Said kepada Kompas.com, Rabu (17/12/2014).

Pemerintah, lanjut Said, saat itu membeli gedung tersebut sedikit memaksa, karena hanya dibeli sedikit di atas Nilai Jual Objek Pajak. "Bahkan tidak melalui lelang, tapi hanya melalui appraisal," imbuh dia.

Perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menambahkan, pada dasarnya Garuda Indonesia "keberatan" menjual aset tersebut ke Pemerintah. Beberapa kali demo karyawan yang menolak. "Selain karena harganya murah, juga karena mereka tidak mau kehilangan ases strategis," ucap Said.

Perjuangan mendapatkan gedung tersebut, kata dia melibatkan opini dari DPR, BPK, dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa.

Namun, lanjut dia, atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda Indonesia agar tidak jatuh ke tangan swasta, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda.

Penggantian itu pun mendapatkan persetujuan dari BPK. "Kementerian BUMN dari awal menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar untuk Kementerian BUMN sehinga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim 1 lantai," jelas Said.


Credit  KOMPAS.com

Menteri Rini: Sebelum Akhir 2014, Ada Penggantian Direksi BUMN Lagi

Kementerian BUMN sudah mengganti beberapa dirut.

 
Menteri BUMN, Rini Soemarno (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)


CB - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan ada pergantian direksi beberapa perusahaan BUMN lagi yang akan rampung pada tahun ini.

"Selama dua bulan terakhir, sudah ada beberapa agenda yang sudah diselesaikan dan belum diselesaikan. Yang sudah selesai itu Dirut Pertamina dan Dirut Garuda. Yang akan datang itu, Telkom, PLN, Pindad, dan Bulog. Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

Adapun perusahaan pelat merah yang tak ada dirutnya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.

Posisi dirut di sejumlah BUMN tersebut kosong, karena ada dirut yang ditarik menjadi menteri seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.

Selain itu, Dirut yang mengundurkan diri, antara lain Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut Garuda Emirsyah Satar.

Lalu, ada juga dirut yang masa jabatanya habis, yaitu Dirut PLN Nur Pamudji (Nur masih menjabat sebagai Dirut PLN) dan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso yang kini dijabat oleh Plt. Dirut Budi Purwanto.

Sementara itu, posisi Dirut Semen Indonesia masih kosong dan sekarang diisi oleh pelaksana tugasnya, Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Sebab, Dirut Semen Indonesia, Dwi Soetjipto ditarik menjadi Dirut Pertamina menggantikan Karen.

Rini menjelaskan bahwa penggantian Dirut Semen Indonesia akan dilakukan pada 2015. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," tambahnya.

Credit VIVAnews