FAO Serukan Vietnam Berlakukan Darurat Nasional Flu Babi

Flu Babi (Ilustrasi)

Wabah virus flu babi telah menyebar ke 17 provinsi di Vietnam

CB, HANOI -- Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (19/3) menyarankan Vietnam memberlakukan wabah Flu Babi Afrika (ASF) yang menyebar dengan cepat sebagai darurat nasional. Virus tersebut pertama kali dideteksi sebulan lalu di tiga peternakan di dua provinsi di bagian utara Vietnam.

"Virus tersebut kemudian menyebar ke 17 provinsi di Vietnam Utara dengan 239 wabah yang sudah dikonfirmasi," kata FAO dalam satu pernyataan.

Daging babi menyumbang tiga perempat dari total konsumsi daging di Vietnam, yang berpenduduk 95 juta jiwa, tempat sebagian besar dari 30 juta ekor babi yang diternak dikonsumsi di dalam negeri. "Hilangnya babi karena infeksi ASF dan tindakan pengendalian mengarah kepada beban ekonomi yang berat bagi banyak keluarga di pedesaan," kata Albert T Lieberg, perwakilan FAO di Vietnam, setelah pertemuan pekan lalu dengan pihak berwenang Vietnam.

Vietnam melaksanakan pengendalian ketat gerakan babi dan produk-produk babi dan memusnahkan lebih 25 ribu ekor babi. Tetapi FAO mengatakan peternakan-peternakan kecil dengan "biosecurity" akan menimbulkan penyebaran ASF.

Penyakit itu, yang tidak bisa disembuhkan pada babi tetapi tidak berbahaya bagi manusia, juga menyebar secara cepat di China, negara tetangga Vietnam, pekan lalu. Beijing melarang impor babi, babi hutan dan produk-produk terkait dari Vietnam.

Credit  republika.co.id

Indonesia-FAO Sepakat Berdayakan Petani Kecil

Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard menyerahkan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Senin (23/4). (Ist.)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-bangsa (Food Agriculture Organization/FAO) sepakat untuk memberdayakan petani kecil. Komitmen itu dilontarkan Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard, saat menyerahkan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Senin (23/4).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan komitmen Indonesia pada perbaikan ketahanan pangan. "Saya menekankan pentingnya peran petani kecil dalam rantai suplai pangan global," kata Marsudi seperti juga diutarakan lewat akun Twitter resminya.

Menyambut pernyataan Menlu RI, Rudgard menegaskan bahwa berkaitan dengan petani skala kecil, FAO fokus pada upaya pemberdayaan petani.

"Kita harus memperbaiki kehidupan dan sumber penghidupan petani kecil di wilayah pedesaan, terutama kondisi ekonomi dan gizi mereka," kata Rudgard.

Menurutnya, perlu pendekatan yang seimbang, antara tujuan komersial sektor pertanian, dan di saat yang sama memperbaiki faktor kunci ketahanan pangan dan nutrisi.

"Akses yang mudah untuk pangan yang sehat dan bergizi adalah kuncinya, " kata Rudgard lewat rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/4).



FAO juga menekankan pentingnya 'agenda petani kecil dan pertanian keluarga'. Sekitar 90 persen dari 570 juta pertanian dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani. Banyak keluarga petani tersebut dalam kondisi miskin dan rawan pangan serta memiliki akses terbatas terhadap pasar dan jasa.

Rudgard menuturkan pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan untuk peningkataan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja dan mengelola sumber daya alam berkelanjutan. "Perbaikan kehidupan keluarga petani kecil adalah solusi dari permasalahan ini," kata Rudgard.

Dalam pertemuan dengan Rudgard, Menlu RI juga meminta dukungan bagi sawit Indonesia. "Dukungan FAO pada kelapa sawit lestari juga penting artinya," kata Menlu RI, yang juga disampaikan lewat akun Twitter-nya.

Sekitar 48 persen perkebunan kepala sawit dimiliki oleh petani kecil. Kedua pihak menggarisbawahi pentingnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Kerja Sama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kerja sama Indonesia-FAO berlandaskan pada Country Programming Framework (CPF/Kerangka Program Kerjasama Nasional), sebuah dokumen dinamis yang menetapkan empat area prioritas pemerintah sebagai referensi dalam kemitraan FAO dengan Pemerintah Indonesia selama lima tahun yaitu 2016-2020.


Dokumen tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan inovasi, praktik terbaik, pengetahuan dan standar yang ada di Indonesia secara global dengan kerjasama para ahli internasional dan nasional.

Di sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan. Rudgard mengatakan FAO terus bekerja untuk menyelaraskan program FAO dengan prioritas pemerintah dan memperkuat bantuan teknis khususnya dalam sektor pangan dan pertanian.

Kedua belah pihak membahas kemungkinan untuk mengadakan pertemuan nasional dalam waktu dekat yang berfokus pada upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan status gizi seluruh rakyat Indonesia.

Rudgard telah berkecimpung selama lebih dari 30 tahun pada area pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di negara-negara tropis.

Sebelum bertugas di Indonesia, Stephen adalah Kepala Perwakilan FAO di Laos selama 4 tahun, dan 14 tahun sebelumnya bertugas di Kantor Pusat FAO di Roma, dengan posisi terakhir sebagai Chief of Knowledge and Capacity for Development.



Credit  cnnindonesia.com