John Kirby (state.gov)
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengungkapkan pertukaran itu ketika ditanya tentang laporan Wall Street Journal bahwa pemerintahan Presiden Barack Obama diam-diam menyetujui pembicaraan damai untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea 1950-1953, sehari sebelum Korea Utara melakukan uji coba nuklir terbaru awal tahun ini.
Uji coba pada 6 Januari -- yang merupakan keempat kalinya setelah uji coba sebelumnya pada 2006, 2009 dan 2013 -- mengakhiri kontak eksplorasi yang berlangsung di PBB, di mana diplomat AS dan Korea Utara dapat berbaur secara informal dengan tidak adanya hubungan resmi antara kedua negara, kata Wall Street Journal.
"Supaya jelas, Korea Utara lah yang mengusulkan untuk membahas perjanjian damai," kata Kirby kepada wartawan saat bepergian dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Amman, Yordania.
"Kami secara seksama mempertimbangkan usulan mereka, dan jelas menyampaikan bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari setiap diskusi perjanjian damai tersebut," tambahnya.
"Korut menolak tanggapan kami. Kami menanggapi proposal Korut secara konsisten dengan fokus lama kami pada denuklirisasi," ujar Kirby.
Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Wall Street Journal menyebutkan bahwa Gedung Putih telah menghilangkan syarat lamanya untuk pembicaraan damai -- yaitu Korea Utara harus lebih dulu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi simpanan senjata nuklirnya.
"Sebaliknya AS menyerukan program senjata atom Korea Utara menjadi bagian dari pembicaraan," kata surat kabar itu melaporkan.
Untuk menanggapi uji coba nuklir Korut pada Januari, yang memicu kekhawatiran dan kecaman global, Dewan Keamanan PBB sepakat untuk menggelar langkah-langkah baru untuk menghukum Korea Utara.
Pada Kamis, Obama menandatangani langkah-langkah baru yang disahkan oleh Kongres AS untuk memperketat sanksi terhadap siapa pun yang mengimpor barang atau teknologi yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal ke Korea Utara, atau siapa saja yang dengan sengaja terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Langkah tersebut juga memberi tekanan finansial tambahan pada rezim pemimpin Kim Jong-Un yang sudah dijatuhi sanksi, dengan tujuan untuk mengurangi praktik pencucian uang dan perdagangan narkotika.
Dua kegiatan besar terlarang itu diyakini telah menyalurkan jutaan dolar ke lingkaran dalam pemerintahan Kim, demikian AFP melaporkan.
Credit ANTARA News
