Tampilkan postingan dengan label AFRIKA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AFRIKA. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Mei 2019

Uni Eropa serukan gencatan senjata di Libya


Uni Eropa serukan gencatan senjata di Libya
Foto udara memperlihatkan seorang migran berenang menuju kapal pemasok lepas pantai komersial Vos Triton yang terdaftar di Gibraltar, di daerah Search and Rescue (SAR) lepas pantai Libya, Sabtu (11/5/2019), seperti yang terlihat dari pesawat Moonbird milik organisasi kemanusiaan Sea-Watch Jerman. (Sea-Watch.org/HANDOUT)



Brussels (CB) - Semua pihak yang bertikai di Libya harus berkomitmen untuk menerapkan gencatan senjata dan kembali pada mediasi yang dipimpin PBB, kata Uni Eropa pada Senin.

Organisasi itu menyebut situasi tersebut dapat mengancam keamanan internasional.

"Uni Eropa mendesak semua pihak untuk segera memberlakukan gencatan senjata dan terlibat dengan PBB guna memastikan dihentikannya permusuhan secara menyeluruh," kata menteri luar negeri Uni Eropa dalam satu pernyataan usai bertemu dengan Perdana Menteri Libya dukungan PBB, Fayez al-Serraj di Brussels.

"EU juga meminta mereka agar memisahkan diri baik  di depan umum maupun di lapangan dari elemen teroris dan kriminal yang terlibat dalam pertempuran serta menghindari mereka yang diduga melakukan kejahatan perang, termasuk orang-orang yang masuk daftar hitam Dewan Keamanan PBB," bunyi pernyataan tersebut.

Kekerasan terbaru di Libya, tempat Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011, meletus sejak bulan lalu saat pasukan komandan Khalifa Haftar, yang bermarkas di Libya timur, bergerak menuju pinggiran Tripoli.

Lebih dari 400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi, menurut PBB.


Credit  antaranews.com



Ibu Kota Sudan Selatan Tutup Semua Kelab Malam karena Tindakan Amoral


Ibu Kota Sudan Selatan Tutup Semua Kelab Malam karena Tindakan Amoral
Sebuah kelab malam di Juba, Sudan Selatan. Foto/Ondari Ogega/NMG

JUBA - Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari. Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di tempat-tempat malam tersebut.

Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.

"Pemerintah negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).

Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada siang hari.

"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.

"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.

Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.

Sudan Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam. Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken September lalu.





Credit  sindonews.com






Petahana Cyril Ramaphosa Dipastikan Menang Pemilu Afsel


Petahana Cyril Ramaphosa Dipastikan Menang Pemilu Afsel
Petahana Cyril Ramaphosa. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)



Jakarta, CB -- Petahana Cyril Ramaphosa dan partai pendukungnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), menang dalam pemilihan umum Afrika Selatan (Afsel) 2019. Namun, perolehan suara partainya justru menurun dan oposisi koalisi kelompok sayap kiri justru semakin kuat.

Seperti dilansir Reuters, Senin (13/5), dari hasil penghitungan yang sudah mencapai 99,9 persen komisi pemilihan umum Afsel, ANC meraih 55,5 persen suara untuk parlemen. Namun, jumlah perolehan suarat itu justru yang terburuk setelah rezim apartheid tumbang, tetapi justru mulai membaik sejak pemilihan kepala daerah tiga tahun lalu.

Dengan perolehan suara itu, Ramaphosa mustahil terkejar oleh kelompok oposisi Aliansi Demokratik (DA) dan partai Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF).


"Kami melakukan kesalahan, dan kami memintaa maaf atas hal itu serta kami meminta seluruh penduduk kembali menanamkan kepercayaan kepada kami," kata Ramaphosa.


Masa kepemimpinan penuh Ramaphosa sebagai presiden akan dimulai pada akhir Mei, setelah dia dilantik. Dia adalah salah satu orang dekat mendiang tokoh anti apartheid sekaligus presiden kulit hitam pertama Afsel, Nelson Mandela.

Ramaphosa juga menggantikan mantan Presiden Jacob Zuma yang mundur pada Februari 2018 karena dibelit skandal korupsi.

Selama masa kampanye, Ramaphosa menjanjikan pemerataan kesejahteraan yang masih menjadi masalah besar setelah 25 tahun keruntuhan rezim apartheid. Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada masa kepemimpinan Zuma karena skandal korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Selama 15 bulan memimpin, Ramaphosa berjuang memperbaiki kinerja sejumlah badan usaha milik negara, termasuk perusahaan listrik Eskom. Namun, ekonomi Afsel ternyata belum membaik.

Ramaphosa juga akan menghadapi tekanan kuat dari oposisi jika tidak memberikan jalan keluar yang bisa mendongkrak perekonomian Afsel. Salah satunya adalah desakan penghematan anggaran di seluruh lembaga negara dan BUMN.


Ramaphosa adalah anak penisunan polisi yang muncul sebagai tokoh serikat buruh tambang pada masa apartheid. Dia yang memimpin unjuk rasa besar-besaran pada 1987.

Ketika mendiang Mandela bebas pada 1990 setelah tiga dasawarsa dipenjara, Ramaphosa adalah orang yang membantu memegang mikropon saat Mandela berpidato.

Ramaphosa juga dikenal sebagai perunding ulung. Presiden kulit putih terakhir di Afsel, F.W. de Klerk, menyatakan Ramaphosa sangat pandai berkata-kata dan pendapatnya selalu meluluhkan lawan bicaranya.

Sejumlah pakar sejarah menyatakan mulanya Mandela disebut mempersiapkan Ramaphosa untuk menggantikannya. Namun, tekanan dari faksi di dalam ANC yang berjuang melawan apartheid dari luar negeri memaksanya menunjuk Thabo Mbeki sebagai penerusnya.


Setelah itu, Ramaphosa mundur dari dunia politik dan sibuk berbisnis. Dia mendirikan firma investasi Shanduka yang berkembang pesat dan menjadi pemilik izin dagang McDonald di Afsel.

Ramaphosa menjual perusahaan itu pada 2015 sebesar ratusan miliar dolar, yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Afsel.




Credit  cnnindonesia.com





Kamis, 09 Mei 2019

Kelompok oposisi Sudan ancam akan gelar "pembangkangan sipil"

Kelompok oposisi Sudan ancam akan gelar "pembangkangan sipil"
Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntutDewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)




Khartoum (CB) - Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi "pembangkangan sipil" jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Khalid Omer Youssef --Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan)-- menuduh MTC "bermanuver" untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.

Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi "membuat rumit keadaan".

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari'ah sebagai "upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama --yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil".

Medani menuduh MTC "melancarkan taktik rejim lama". Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan "masih menguasai negeri itu".

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.

MTC sekarang memimpin "masa peralihan" dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas.

Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan --dalam waktu secepatnya-- kepada pemerintah sipil.




Credit  antaranews.com





Tentara Sudan Ingin Syariat Islam Jadi Prinsip Struktur Sipil


Tentara Sudan Ingin Syariat Islam Jadi Prinsip Struktur Sipil
Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk. (AFP Photo)



Jakarta, CB -- Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk.

Keinginan ini terungkap saat dewan militer mengajukan proposal struktur sipil setelah mereka menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.

Dewan militer itu mengatakan bahwa para jenderal militer pada dasarnya setuju dengan proposal itu, tapi ada banyak perubahan, termasuk ketiadaan Syariat Islam sebagai dasar.

"Deklarasi tersebut gagal menjelaskan akar dari legislasi dan hukum syariah Islam. Tradisi haruslah menjadi sumber dari legislasi," ujar juru bicara Dewan Militer, Shamseddine Kabbashi.

Di bawah pimpinan Bashir, pelaksanaan hukum Islam di Sudan tidak konsisten meskipun konstitusi negara tersebut menetapkan Syariah sebagai kaidah penuntun.

Selain itu, dewan militer juga menyoroti tuntutan para pengunjuk rasa untuk mengisi kuris dewan penguasa dengan warga sipil. Para jenderal berkeras agar pihak militer yang memimpin.

Selain itu, dewan militer juga mendesak masa transisi dua tahun. Namun, pihak penyelenggara unjuk rasa menentangnya dengan mengusulkan empat tahun masa transisi.


Credit  cnnindonesia.com




Senin, 29 April 2019

Kelompok bersenjata di Nigeria culik pekerja minyak asing


Kelompok bersenjata di Nigeria culik pekerja minyak asing
Peta Nigeria




Yenagoa, Nigeria (CB) - Kelompok bersenjata menculik tiga pekerja asal Kanada, Skotlandia dan Nigeria di wilayah Delta Nigeria pada Sabtu, kata sejumlah pejabat, tindakan yang menjadi penculikan kedua di daerah tersebut dalam waktu kurang dari sepekan.

Para penyerang menyerbu tempat pengeboran minyak milik Niger Delta Petroleum Resources di Ogbele, Negara Bagian River sekitar pukul 8 pagi, kata juru bicara operasi militer di daerah tersebut, Mayor Ibrahim Abubakar.

Kelompok tersebut mencari rawa di sekelilingnya, kata dia. Polisi pun langsung meningkatkan keamanan di jalan timur-barat, lokasi kelompok bersenjata menyerang warga sipil dalam beberapa pekan terakhir.

Niger Delta memproduksi sebagian besar minyak mentah Nigeria. Namun, aktivitas produksi dikacaukan oleh sejumlah geng kriminal dan kelompok bersenjata, yang meminta "jatah" lebih besar dari hasil pendapatan minyak daerah tersebut.

Pada Kamis, dua pekerja Royal Dutch Shell diculik dan polisi yang mengawal mereka tewas di Negara Bagian River, saat kembali setelah melakukan perjalanan.



Credit  antaranews.com




Militer dan Oposisi Sudan Bentuk Pemerintahan Sementara


Militer dan Oposisi Sudan Bentuk Pemerintahan Sementara
Tentara mengawal aksi demonstrasi di Khartoum, Sudan, 11 April. (AFP PHOTO)



Jakarta, CB -- Dewan Militer dan sejumlah tokoh oposisi Sudan menyatakan sepakat membentuk pemerintah gabungan sementara untuk meredakan ketegangan di antara masyarakat. Mereka menyatakan hal itu dilakukan untuk mempersiapkan masa peralihan, setelah tiga dasawarsa berada dalam pemerintahan otokrasi Omar al-Bashir yang digulingkan dengan kudeta.

Kesepakatan itu dibuat di depan para pengunjuk rasa yang berhari-hari berada di depan gedung Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Khartoum. Mereka menuntut penyerahan kekuasaan kepada kalangan sipil, dan menolak rezim militer kembali berkuasa, seperti dilansir The Guardian, Minggu (28/4).

"Kami sepakat membentuk dewan gabungan militer-sipil. Kami sedang berunding berapa persentase keterwakilan sipil dan militer," kata seorang tokoh pegiat sipil Sudan, Ahmed al-Rabie.


Akan tetapi, kedua pihak ternyata belum menyetujui sebesar apa kewenangan masing-masing kubu guna menghindari pertikaian di kemudian hari.

Dewan Gabungan itu terdiri dari sejumlah tokoh sipil dan militer. Kelompok oposisi mendesak lembaga itu berisi 15 orang, dan meminta jatah 8 kursi bagi sipil. Namun, nampaknya militer Sudan belum sepakat dengan hal itu.

Mereka menyatakan akan menjadi lembaga yang berdaulat penuh, sebelum pemerintahan peralihan terbentuk.

Dalam perundingan dengan para tokoh politik dan sipil pada Rabu lalu, tiga anggota Dewan Militer Sudan memilih mundur. Mereka adalah Letjen Omar Zain al-Abdin, Letjen Jalaluddin Al-Sheikh dan Letjen Al-Tayieb Babikir.

Salah satu tokoh gerakan sipil Sudan, Siddiq Farouk, menyatakan akan menggelar aksi mogok nasional jika pemerintahan sipil tak kunjung terbentuk. Dia juga menyatakan jutaan rakyat Sudan siap turun ke jalan.

Unjuk rasa besar-besaran dimulai pada 19 Desember 2018, ketika Omar al-Bashir memutuskan menaikkan harga roti tiga kali lipat. Gelombang unjuk rasa lantas menyebar ke penjuru Sudan dan mendesaknya mundur setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Mereka khawatir bakal bernasib seperti Mesir, di mana revolusi untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak kini terlihat semu. Sebab, militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi, dan kini mantan menterinya, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, dikhawatirkan meneruskan jejak Mubarak menjadi diktator.




Credit  cnnindonesia.com




Selasa, 23 April 2019

Pasukan Libya Timur berencana tingkatkan serangan terhadap Tripoli


Pasukan Libya Timur berencana tingkatkan serangan terhadap Tripoli
Komandan pasukan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar. (Anadolu Agency)




Benghazi, Libya (CB) - Pasukan Libya Timur pada Senin (22/4) mengatakan mereka akan meningkatkan serangan terhadap Ibu Kota Libya, Tripoli, di bagian barat negeri tersebut, yang dikuasai oleh pemerintah yang diakui internasional.

Sementara itu jumlah korban jiwa akibat pertempuran, yang sekarang berada pada pekan ketiga, mencapai 254.

Personel Tentara Nasional Libya (LNA), yang setia kepada Komandan Khalifa Haftar, bersekutu dengan pemerintah tandingan di Libya Timur dan telah melancarkan serangan tapi tak bisa menembus pertahanan di bagian selatan Tripoli.

Pasukan yang setia kepada Tripoli memukul mundur pasukan LNA dalam beberapa hari belakangan ke pinggir selatan Tripoli, Ain Zara, lokasi utama pertemuan, kata wartawan Reuters yang mengunjungi daerah itu. LNA menyatakan telah melancarkan serangan udara terhadap lokasi militer di ibu kota LIbya.

Juru Bicara LNA Ahmed Mismari membantah bahwa pasukan LNA mundur tapi mengatakan gerak maju pasukan LNA telah lambat akibat padatnya penduduk di daerah tempat pertempuran berkecamuk.

Ia mengatakan kepada wartawan LNA mengerahkan prajurit cadangan untuk membuka front baru di Tripoli dan mengatakan LNA akan menggunakan artileri dan infantri dalam beberapa hari ke depan. Tapi ia tidak memberi perincian lebih lanjut.

Suasana Senin lebih tenang di front utama di bagian selatan Tripoli; pemboman lebih sedikit dibandingkan beberapa hari sebelumnya, kata warga. Cuaca buruk membuat serangan udara tak mungkin dilancarkan, kata Mismari.

Suara ledakan bom masih terdengar di Tripoli Tengah, 11 kilometer dari garis depan dan asap membubung ke udara dari satu tempat di Tripoli Selatan, kata seorang koresponden Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Jumlah korban jiwa sejak pertempuran meletus telah mencapai 254, sementara 1.228 orang telah cedera, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lebih dari 32.000 orang telah kehilangan tempat tinggal, kata badan kemanusiaan PBB itu.

Peningkatan paling akhir pertempuran di Libya, yang telah dinodai oleh kekacauan sejak orang kuat negeri tersebut Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011, mengancam bisa mengganggu aliran minyak, menyulut pengungsian di seluruh Laut Tengah menuju Eropa dan memungkinkan gerilyawan mengeksploitasi kevakuman kekuasaan.

Kalau gencatan senjata dicapai sebagaimana dituntut oleh PBB, LNA akan memperoleh banyak wilayah, sebab mereka masih menguasai sebagian besar wilayah di sebelah selatan Tripoli, termasuk satu pangkalan di Gharyan, kota kecil pegunungan sekitar 80 kilometer di selatan Tripoli.

Pertempuran untuk memperebutkan Tripoli telah mencapai puncaknya sejak Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump berbicara dengan Haftar pada Senin.

Pengungkapan percakapan itu dan satu pernyataan AS bahwa Washington "mengakui peran penting Marsekal Medan Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber minyak Libya" telah mendorong pendukung komandan Libya Timur tersebut dan membuat marah lawannya.



Credit  antaranews.com




Botswana Pamerkan Berlian Biru Langka




Berlian Okavango Blue ini ditemukan di Botswana. Okavango Diamond Company
Berlian Okavango Blue ini ditemukan di Botswana. Okavango Diamond Company

CBGaborone – Perusahaan Okavango Diamond Company memamerkan sebuah berlian biru bernama Okavango Blue yang memiliki 20.46 karat.

Berlian yang disebut nyaris sempurna ini digadang-gadang bisa mengalahkan pesona dari berlian terkenal sebelumnya yaitu Hope Diamond.
“Ini merupakan berlian biru terbesar yang pernah ditemukan di Botswana,” begitu dilansir CNN pada Jumat, 19 April 2019.

Berlian biru ini dipamerkan di ibu kota Gaborone oleh perusahaan milik negara Okavango. Awalnya, berlian biru ini ditemukan sebagai batu berlian dengan 41.11 karat di tambang berlian Orapa, yang dikelola oleh Debswana.

Pesaingnya yaitu Hope Diamond berasal dari Golconda, India, dan sekarang di simpan di Museum National Smithsonian Institute di Washington. Berlian ini memiliki 45.52 karat.
Namun, kelebihan dari berlian Okavango Blue adalah pada kejernihan batu yang berwarna kebiruan ini.
“Sangat tidak biasa bagi sebuah batu dengan warna biru ini berasal dari Botswana, sebuah penemuan sekali seumur hidup, sama langkanya dengan bintang di Galaksi Bimasakti,” kata Marcus ter Haar, direktur operasional Okavango Diamond Company.




Credit  tempo.co




Kamis, 18 April 2019

Serangan roket tewaskan enam orang di ibu kota Libya


Serangan roket tewaskan enam orang di ibu kota Libya
Seorang pria berjalan dekat sebuah rumah yang rusak akibat serangan semalam di distrik Abu Salim, Tripoli, Libya, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Ahmed Jadallah/djo/wsj.




Tripoli, Libya (CB) - Enam orang telah tewas dalam serangan roket di Ibu Kota Libya, Tripoli, kata beberapa pejabat lokal pada Rabu.

Sejumlah roket menghantam Permukiman Abu Salim serta kabupaten Algarat dan Salahuddin di ibu kota Libya pada Selasa malam (16/4).

Petugas medis mulanya mengatakan dua orang telah tewas dalam serangan tersebut, tapi Dewan Lokal Abu Salim mengatakan enam orang tewas dan 35 orang lagi cedera.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang diakui PBB, menuduh pasukan yang berpusat di Libya Timur dan dipimpin oleh Jendeal Khalifa Haftar melancarkan serangan tersebut.

Serangan itu dilancarkan di tengah pertempuran di ibu kota Libya sejak Haftar melancarkan operasi militer pada awal Maret untuk merebut Tripoli, tempat GNA berpusat.

Pada Senin, GNA menyatakan sedikitnya 76 orang, termasuk 24 warga sipil, telah tewas sejak bentrokan meletus di sekitar Tripoli.

Sejak penggulingan mantan orang kuat Muammar Gaddafi pada 2011, dua pemerintah telah muncul di Libya: satu di Libya Timur, di bawah Jenderal Khalifa Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat pengakuan PBB.


Credit  antaranews.com




Selasa, 16 April 2019

Eks Presiden Sudan Bakal Diadili Usai Dikudeta


Eks Presiden Sudan Bakal Diadili Usai Dikudeta
Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)



Jakarta, CB -- Keberadaan mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dilaporkan ditahan setelah kudeta sampai saat ini belum diketahui. Menurut laporan, dia beserta dua orang dekatnya akan segera diadili atas tuduhan korupsi dan kematian belasan pengunjuk rasa, dalam gelombang demonstrasi sejak akhir 2018.

Seperti dilansir CNN, Selasa (16/4), menurut sumber para mantan pejabat Sudan yang akan diadili selain Bashir adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Abdelrahim Mohamed Hussein, dan Ketua Partai Kongres Nasional, Ahmed Haroun.

Ketiganya juga menjadi buronan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Mereka disebut bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik di Darfur.

Kini Angkatan Bersenjata Sudan mengambil alih pemerintahan dengan membentuk Dewan Militer. Mereka menyatakan akan berkuasa selama dua tahun dan menggelar pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan peralihan.


Akan tetapi, kontak senjata dilaporkan terjadi antara pasukan yang loyal terhadap Bashir dan tentara Sudan.

Kudeta ini dianggap sebagai pengaruh dari gerakan Revolusi Semi Arab yang terjadi sejak 2011. Negara tetangga mereka, Mesir, sudah lebih dulu melakukan itu tetapi kini malah melahirkan presiden diktator baru, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi.

Sudan juga menyatakan tetap terlibat dalam pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang berperang di Yaman, melawan kelompok Houthi.

Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada 11 April.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.





Credit  cnnindonesia.com




Senin, 15 April 2019

Pasukan Haftar Libya Akui Jet Tempurnya Hilang, Menduga Ditembak Roket


Pasukan Haftar Libya Akui Jet Tempurnya Hilang, Menduga Ditembak Roket
Jet tempur MiG-21 yang dioperasikan pasukan LNA pimpinan Jenderal Khalifa Haftar di Libya. Foto/REUTERS/Stringer

TRIPOLI - Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar telah mengonfirmasi bahwa mereka kehilangan sebuah pesawat jet tempur. LNA menduga pesawat mereka ditembak jatuh oleh roket milik pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB.

"Kami telah kehilangan salah satu dari pesawat tempur MiG-21 kami setelah pilot kehilangan kendali atas pesawat. Mungkin pesawat itu dihantam roket, namun tidak ada serangan langsung," kata juru bicara LNA, Ahmed Mismari, dalam konferensi pers pada hari Minggu malam, yang dilansir Sputnik, Senin (15/4/2019).

Sebelumnya, juru bicara militer GNA Mohammed Ghnounou mengatakan kepada Sputnik bahwa pasukan yang loyalis GNA telah menjatuhkan pesawat tempur milik tentara Haftar.

"Kami mengonfirmasi bahwa kami menembak jatuh sebuah pesawat militer yang menyerang pasukan kami di Wadi Rabie (selatan Tripoli)," kata Ghnounou.

LNA melancarkan serangan sejak minggu lalu untuk merebut kembali Ibu Kota Libya, Tripoli, dari kelompok yang mereka sebut sebagai teroris. Pemerintah GNA yang didukung PBB bersumpah untuk melawan setiap serangan terhadap Tripoli. 

PBB telah menuntut agar kedua pasukan menahan diri dengan tidak menyerang warga sipil. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pertempuran tersebut telah menewaskan 120 orang.

Selama bertahun-tahun, Libya telah terpecah menjadi dua pemerintahan. Di bagian timur negara itu dikendalikan oleh parlemen yang dipilih pada tahun 2014 dan didukung oleh LNA yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar. Sedangkan bagian barat Libya dikendalikan GNA yang berbasis di Tripoli. 



Credit  sindonews.com




Pemerintah Libya di Tripoli tembak-jatuh jet pasukan Haftar


Pemerintah Libya di Tripoli tembak-jatuh jet pasukan Haftar
Tentara dari pasukan Libya timur berada di Ain Zara, selatan Tripoli, Libya, Kamis (11/4/2019). (REUTERS/STRINGER)




Tripoli, Libya (CB) - Pemerintah Libya, yang didukung PBB, pada Ahad (14/4) mengumumkan bahwa mereka menembak-jatuh satu jet tempur milik pasukan yang berpusat di Libya Timur dan melancarkan serangan ke Ibu Kota Libya, Tripoli.

Jet tempur milik pasukan Jenderal Khaliga Haftar tersebut ditembak-jatuh di Lembah Ar-Rabi di sebelah selatan Tripoli, kata Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di media sosial.

Pernyataan itu tak mengatakan apa-apa mengenai pilot jet tersebut, dan pasukan Haftar belum mengeluarkan komentar, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Pada 4 April, Haftar melancarkan serangan untuk merebut Tripoli, tempat pasukan Libya, yang didukung PBB, berpusat.

Sejak penggulingan presiden Muammar Gaddagfi pada 2011, dua pemerintah telah muncul di Libya: satu di Libya Timur dan satu lagi di Tripoli, yang mendapat dukungan PBB.

Kekhawatiran meningkat mengenai perang saudara baru di Libya, setelah anggota milisi yang bersekutu dengan Pemerintah Tripoli menangkap banyak prajurit dari pasukan saingannya, yang tangguh. Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan ia akan mengakhiri kunjungan ke negeri itu "yang terpecah-belah".

Orang yang ditangkap adalah petempur Tentara Nasional Libya (LNA) di bawah Haftar, yang telah memerintahkan serangan ke Tripoli, dalam tindakan mengejutkan yang menandai peningkatan berbahaya pergolakan kekuasaan yang telah berlarut sejak penggulingan Gaddafi pada 2011.

Guterres menyatakan pertemuan penting dengan komandan Libya Timur, Panglima Lapangan Khalifa Haftar tidak menghasilkan jaminan dari orang kuat tersebut untuk menghindari peningkatan ketegangan.

"Saya meninggalkan Libya dengan berat hati dan sangat prihatin. Saya masih berharap bahwa mungkin untuk menghindari bentrokan berdarah di Tripoli dan sekitarnya. PBB berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian politik dan, apa pun yang terjadi, PBB berkomitmen untuk mendukung rakyat Libya," kata Guterres dalam cuitan pada Jumat lama (12/4).




Credit  antaranews.com




PBB Catat 121 Orang Tewas dalam Perang Sipil di Libya


Anggota militer Misrata, di bawah perlindungan pasukan Tripoli mempersiapkan senjatanya saat bersiap-siap menuju garis depan di Tripoli, Libya, 8 April 2019. Pasukan Haftar mulai menyerang ke arah Tripoli dari arah selatan, sejak pertengahan pekan lalu. REUTERS/Hani Amara
Anggota militer Misrata, di bawah perlindungan pasukan Tripoli mempersiapkan senjatanya saat bersiap-siap menuju garis depan di Tripoli, Libya, 8 April 2019. Pasukan Haftar mulai menyerang ke arah Tripoli dari arah selatan, sejak pertengahan pekan lalu. REUTERS/Hani Amara

CB, Jakarta - PBB mencatat perang sipil di Libya telah menewaskan sedikitnya 121 orang.
Organisasi kesehatan PBB, WHO, menyampaikan pada Ahad bahwa konflik yang bermula dari serangan Libyan National Army (LNA) pada 5 April, telah melukai 561 orang, seperti dikutip dari Fox News, 14 April 2019.

Pertempuran antara LNA, yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar, melawan milisi yang berafiliasi dengan pemerintahan Government of National Accord (GNA), yang didukung PBB.

AS mengatakan awal pekan ini bahwa lebih dari 8.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran.
Menurut Sputnik yang mengutip laporan WHO, hanya tiga hari yang lalu jumlah korban tewas mencapai 58 orang, termasuk enam warga sipil, dan 275 lainnya luka-luka.
"Korban #LibyaCrisis adalah 682: 121 tewas dan 561 luka-luka. WHO mengirim pasokan medis, dukungan staf kesehatan untuk responden lini pertama dan kedua," kicau WHO di Libya pada Sabtu malam.

Anggota Tentara Nasional Libya (LNA), diperintahkan oleh Khalifa Haftar, keluar dari Benghazi untuk memperkuat pasukan yang maju ke Tripoli, di Benghazi, Libya 7 April 2019. [REUTERS / Esam Omran Al-Fetori]


WHO juga mengutuk serangan terhadap pekerja medis, mencatat bahwa total delapan ambulan telah ditembaki sejak awal serangan ke Tripoli.
"Dua ambulans lagi ditembak di #Libya pada hari Sabtu selama pertempuran #Tripoli, menjadikan jumlah total menjadi 8 unit sejak kekerasan dimulai. WHO sangat mengutuk serangan berulang-ulang terhadap petugas kesehatan, dan kendaraannya," tambah WHO.


Serangan berpotensi memicu perang saudara yang lebih besar seperti pemberontakan 2011 yang menggulingkan dan membunuh diktator Muammar Gaddafi.
Setelah kejatuhan Gaddafi, Libya terpecah antara pemerintahan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh berbagai milisi.





Credit  tempo.co




Polisi Afsel Temukan 167 Cula Badak yang Akan Dikirim ke Asia


Polisi Afsel Temukan 167 Cula Badak yang Akan Dikirim ke Asia
Ilustrasi (REUTERS/Baz Ratner)




Jakarta, CB -- Polisi Afrika Selatan (Afsel) menemukan 167 cula badak yang diyakini akan dikirim ke Asia, Minggu (14/4). Dalam penangkapan itu polisi mengamankan dua tersangka dalam operasi dadakan di provinsi Barat Laut. Keduanya ditangkap sejak Sabtu (13/4) setelah kepolisian mendapat informasi bahwa ada mobil yang mengangkut cula badak.

Ini adalah salah satu tangkapan cula badak terbesar dalam sejarah di negara itu, menurut unit polisi elit yang dikenal sebagai Hawks, yang tengah menyelidiki jenis kejahatan khusus itu.

"Kami menangkap mereka pada Sabtu di daerah bendungan Hartbeespoort. Mereka sedang mengendarai kendaraan ketika dicegat petugas," kata juru bicara Hawks, brigadir Hangwani Mulaudzi kepada AFP.


"Ini adalah operasi yang digerakkan berdasarkan keterangan intelijen yang berlanjut dengan penangkapan kedua tersangka. Mereka menjadi pemilik 167 cula badak itu," katanya, seraya menambahkan "itu adalah salah satu (tangkapan) yang terbesar".

Para tersangka yang masing-masing berusia 57 dan 61 tahun itu diperkirakan akan muncul di pengadilan kota Brits pada hari Senin. Polisi mengatakan cula badak bernilai mahal itu ditujukan untuk pasar Asia Tenggara.

Permintaan cula badak terutama didorong oleh konsumen di Cina dan Vietnam. Sebab, cula badak di dua negara ini direkomendasikan oleh beberapa praktisi pengobatan tradisional sebagai bahan yang punya efek penyembuhan ajaib.


Pada kenyataannya cula badak tak lain adalah lubang hidung badak yang mengandung keratin, protein yang serupa dengan yang ada di rambut dan kuku manusia.

Tapi di pasar ini, harga cula badak bisa mencapai US$ 60.000 per kilogram. Sehingga tak heran jika cula ini memicu jaringan kejahatan transnasional yang menguntungkan yang telah menghancurkan populasi badak dalam beberapa dekade terakhir.

Afrika Selatan merupakan rumah bagi sekitar 80 persen populasi badak dunia. Sebagai tempat populasi badak terbesar, negara ini mendapat serangan perburuan badak ilegal terparah. Pada tahun 2018, 769 badak diburu di Afrika Selatan saja. Lebih dari 7.100 hewan telah dibunuh selama dekade terakhir.



Credit  cnnindonesia.com




Serangan Udara tewaskan wakil pimpinan ISIS di Somalia


Serangan Udara tewaskan wakil pimpinan ISIS di Somalia
Asap mengepul setelah ledakan di Somalia




Garowe (CB) - Serangan udara menewaskan wakil pemimpin kelompok ISIS dan sejumlah militan lainnya di wilayah semi-otonomi Puntland, Somalia, ungkap pejabat keamanan setempat, Minggu.

Saksi mata menceritakan sebuah kendaraan yang berada tiga kilometer di luar desa Xiriiro di bukit Qandala dihantam rudal pada pukul 10.00GMT (17.00 WIB), Minggu.

"Serangan udara hari ini menewaskan wakil pimpinan ISIS, Abdihakim Dhuqub," kata Menteri Keamanan Puntland, Abdisamad Mohamed Galan kepada Reuters.

Menurut PBB, Dhuqub membantu mendirikan jaringan pertama al-Ittihad al-Islamiya (AIAI), pendahulu ideologi Ash-Shabaab, kelompok militan yang memerangi pemerintah nasional Somalia selama satu dasawarsa.

Ia kemudian membelot ke ISIS.

Somalia terpecah oleh perang saudara dan kelompok fanatik  -- meskipun lebih banyak di selatan dar pada di utara tempat Puntland berada-- sejak 1991 saat panglima perang klan melengserkan seorang diktator.

"Sejumlah rudal menghantam mobil Suzuki. Kemudian helikopter mengepung dari atas lokasi kejadian," kata warga Xiriiro, Mohamed Iid kepada Reuters. "Itu serangan udara yang membisingkan telinga. Kami mendekati lokasi setelah helikopter tersebut pergi. Mobil tersebut benar-benar meleleh."

Matt Bryden - kepala think tank Sahan Research yang bermarkas di Nairobi, meremehkan urgensi pembunuhan oleh ISIS. Ia berpendapat bahwa ISIS hanya memiliki kekuatan yang relatif kecil dengan 150-200 tentara.

"Jika Anda memperhitungkan bahwa mereka tidak pernah melakukan serangan teror besar dalam beberapa tahun operasi, Anda pada dasarnya memilik geng yang terjebak di gurun pasir".

"Hanya karena mereka disebut ISIS, itu tidak menjadikan mereka ancaman eksistensial," kata dia kepada Reuters melalui percakapan telepon.




Credit  antaranews.com



Dewan Militer Sudan cabut pembatasan atas media


Dewan Militer Sudan cabut pembatasan atas media
Demonstrasi anti Presiden Sudan Omar al-Bashir yang akhirnya dipaksa turun dari jabatannya. April 11, 2019. (REUTERS/STRINGER)



Khartoum, Sudan (CB) - Dewan Peralihan Militer, yang memerintah di Sudan, mencabut pembatasan atas media, kata Kementerian Penerangan Sudan di dalam satu pernyataan pada Ahad (14/4).

Tindakan tersebut dilakukan beberapa hari setelah penggulingan Omar Al-Bashir, yang lama menjadi presiden, dan kekuasaan diambil-alih oleh Dewan Militer, yang menjanjikan masa peralihan dua-tahun sebelum pemilihan umum.

Pernyataan itu menegaskan bahwa wartawan dan kantor media internasional yang diblokir akan diperkenankan melanjutkan pekerjaan serta diakhirinya sensor atas surat kabar dan media lokal.

Secara terpisah, konsultasi kedua guna membahas pembentukan pemerintah baru dijadwalkan diadakan pada Ahad, kata beberapa sumber dari kelompok oposisi kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Partai oposisi dijadwalkan mengajukan daftar nama orang yang akan ikut dalam Dewan Peralihan --yang akan dibentuk antara militer dan oposisi, kata beberapa sumber yang tak disebutkan jatidiri mereka.

Aliansi oposisi Perubahan dan Kebebasan telah berkeras agar Dewan Militer membubarkan partai yang memerintah, organ keamanan, dan milisi pemerintah sebagai langkah utama bagi pembubaran "negara dalam negara" Sudan.




Credit  antaranews.com






Minggu, 14 April 2019

Giliran Kepala Intelijen Sudan Mengundurkan Diri


Giliran Kepala Intelijen Sudan Mengundurkan Diri
Militer Sudan bergabung dengan demonstran merayakan pengunduran diri Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf. Foto/Istimewa
 
 
KHARTOUM - Media pemerintah Sudan melaporkan Kepala Keamanan dan Intelijen negara itu mundur. Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Menteri Pertahanan yang didapuk untuk menjadi presiden sementara setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir juga mengundurkan diri.

Salah Abdallah Mohamed Saleh, yang dikenal sebagai Salah Gosh, yang mengepalai Badan Intelijen dan Keamanan Nasional dan pernah menjadi orang yang paling berpengaruh di negara itu setelah Bashir. Ia dianggap bertanggung jawab oleh para pemrotes atas pembunuhan para demonstran yang menuntut diakhirinya pemerintahan militer seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf mengundurkan diri sebagai kepala dewan militer transisi Jumat malam setelah hanya sehari menduduki pos itu, karena para pemrotes menuntut perubahan politik yang lebih cepat.


"Kepala baru dewan militer, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, menerima pengunduran diri Gosh," bunyi laporan kantor berita SUNA yang dikutip Reuters, Minggu (14/4/2019).

Burhan adalah seorang komandan militer yang diyakini lebih siap untuk berbicara dengan para demonstran.

Ia adalah jenderal senior ketiga di angkatan bersenjata Sudan dan kehidupan publiknya hanya sedikit yang diketahui. Sebagai kepala pasukan angkatan darat Sudan, ia mengawasi pasukan Sudan yang berperang dalam perang Yaman yang dipimpin Saudi dan memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior militer Teluk.

Perayaan meletus di jalan-jalan Khartoum semalam setelah pengunduran diri Ibnu Auf. Ribuan pengunjuk rasa melambaikan bendera dan ponsel yang menyala dalam kegelapan dan pengemudi membunyikan klakson mobil. Orang-orang meneriakkan: "Yang kedua telah jatuh!" referensi ke Ibn Auf dan Bashir, kata saksi.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang telah memimpin protes menuntut pemerintah sipil, menyerukan demonstrasi lebih lanjut pada hari Sabtu.

"Hari ini, kami melanjutkan pawai untuk menyelesaikan kemenangan bagi revolusi kemenangan kami," kata SPA dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan bahwa revolusi kami terus berlanjut dan tidak akan mundur atau menyimpang dari jalannya sampai kami mencapai tuntutan sah rakyat kami untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil," katanya.

Dewan militer pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan transisi pra-pemilihan akan berlangsung paling lama dua tahun jika kekacauan dapat dihindari.

Bashir (75) merebut kekuasaan dalam kudeta militer 1989. Dia telah menghadapi aksi demonstrasi selama 16 minggu yang disebabkan oleh kenaikan biaya makanan, pengangguran yang tinggi dan meningkatnya penindasan selama tiga dekade berkuasa.

Protes meningkat pada Sabtu lalu ketika ribuan demonstran, tampaknya didukung oleh perubahan di Aljazair menyusul protes serupa, berbaris menuju Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah untuk menyampaikan memorandum yang menuntut pihak militer berada di sisi mereka.

Demonstran telah berkemah di luar kompleks sejak saat itu untuk mendorong penyerahan kekuasaan.

Para demonstran memadati jalan-jalan di sekitar Kementerian Pertahanan untuk salat Jumat, mengindahkan seruan oleh SPA untuk menantang dewan militer.

Jumlah demonstran membengkak pada sore hari dan seorang saksi mata Reuters memperkirakan ratusan ribu pengunjuk rasa memadati daerah sekitar kementerian, yang dijaga oleh tentara.

Paling tidak 16 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat peluru nyasar pada protes dan aksi duduk pada Kamis dan Jumat, kata seorang jurubicara kepolisian. Bangunan pemerintah dan properti pribadi juga diserang, juru bicara Hashem Ali menambahkan.

Ia lantas meminta warga untuk membantu memastikan keamanan dan ketertiban umum.




Credit   sindonews.com


Oposisi Sudan Desak Pemerintah Transisi Diserahkan pada Sipil


Oposisi Sudan Desak Pemerintah Transisi Diserahkan pada Sipil
Oposisi Sudan, mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Foto/Reuters


KHARTOUM - Oposisi Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.

"Kami mendesak kepemimpinan baru tentara, di atas mereka Letnan Jenderal, Abdel-Fattah al-Burhan Abdel-Rahman, untuk mendengarkan suara jalanan dan segera memulai mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil transisi melalui kepemimpinan dewan kebebasan dan aliansi perubahan," kata aliansi tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Sabtu (13/4).

Lebih lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam.

Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dewan Transisi Militer Sudanm, Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Dia kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.


Pengunduran diri Ibn Auf terjadi hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala Dewan Militer Transisi. "Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini. Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," kata Ibn Auf.




Credit  sindonews.com



Baru Sehari Dilantik, Pemimpin Sementara Sudan Menggundurkan Diri


Baru Sehari Dilantik, Pemimpin Sementara Sudan Menggundurkan Diri
Kepala Dewan Transisi Militer Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri sehari setelah dilantik. Foto/Istimewa
 
 
KHARTOUM - Kepala Dewan Transisi Militer Sudan yang berkuasa mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi pemerintah. Jenderal Awad Ibn Auf kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.

Pengunduran diri Ibn Auf terjadi sehari setelah penggulingan mantan Presiden Omar-al Bashir ketika seruan untuk pemerintah yang dipimpin sipil meningkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Ibu Kota Sudan, Khartoum, menuntut transisi yang dipimpin warga sipil.

"Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini," kata Ibn Auf, hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala dewan militer transisi.

"Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," ujarnya dalam sebuah pernyataan singkat.

"Saya ingin merekomendasikan agar Anda bekerja sama dan mencapai solusi dengan sangat dengan cepat," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/4/2019).

Ibn Auf mengatakan dia yakin Burhan akan mengarahkan "kapal ke pantai yang aman," dan menambahkan dia melangkah ke samping untuk menjaga persatuan angkatan bersenjata.

Para pengunjuk rasa di Khartoum menyambut langkah itu dengan lolongan dan sorakan.

"Orang-orang merayakan di jalanan; mereka mengatakan bahwa mereka berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah empat bulan protes dan kurang dari 48 jam setelah dewan militer mengambil alih, mereka juga berhasil menjatuhkan Ibn Auf," kata jurnalis Al Jazeera, Hiba Morgan, dari Ibu Kota Sudan.

Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala staf al-Bashir dan kepala pasukan darat pada bulan Februari, tidak memiliki catatan tercemar seperti yang dimiliki pejabat era al-Bashir lainnya. Hal itu merujuk pada kejahatan perang terhadap mantan presiden dan penggantinya selama perang 2003-2008 di wilayah barat Darfur, Sudan.

Pemimpin baru Dewan Militer Sudan adalah salah satu jenderal yang menyambangi pengunjuk rasa di perkemahan selama seminggu di dekat markas militer, bertemu dengan mereka secara tatap muka, dan mendengarkan pandangan mereka.

Morgan mengatakan Burhan diperkirakan akan berbicara kepada publik Sudan pada hari Sabtu waktu setempat.

"Para pengunjuk rasa sedang menunggu untuk melihat visi dan rencana seperti apa yang dimiliki Burhan, (untuk) melihat apakah ia akan menjadi orang yang mereka inginkan untuk mewakili mereka selama masa transisi, atau apakah mereka harus melanjutkan dengan tetap berada di posisi mereka," tukasnya.



Credit  sindonews.com