PLTGU Terbesar di Asia Tenggara Dibangun di Karawang

Ilustrasi PLTGU Jawa 1. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Jakarta, CB -- Pembangunan proyek Infrastruktur gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 yang berlokasi di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat resmi dimulai. Pembangunan proyek bernilai investasi Rp26 triliun tersebut mulai diresmikan pembangunannya oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.  

Darmin menjelaskan proyek tersebut akan menjadi salah satu pembangkit listrik penting yang menopang kehandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Listrik yang dihasilkan PLTGU Jawa 1 nantinya akan berkapasitas 1.760 megawatt. 

Darmin mengatakan PLTGU-1 akan menjadi pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara, yang menggabungkan bisnis LNG dan bisnis independent power producer(IPP).

"Kita patut bersyukur dengan proyek yang penting dan membanggakan ini. Proyek ini merupakan pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara" ujar Menko Darmin dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (19/12).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan PLTGU Jawa 1 merupakan salah satu langkah proyek yang dirancang untuk meningkatkan komposisi energi bersih sampai 2025.  

"Pembangunan proyek ini, merupakan langkah strategis yang kedepannya akan menjalankan komitmen pemerintah dalam mendukung energi baru dan terbarukan," kata Nicke. 

PLTGU Jawa 1 dibangun dengan melibatkan lebih dari 20 perusahaan baik dari dalam negeri maupun internasional. Nilai investasi tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,8 milyar atau sekitar Rp26 triliun. 

Darmin berharap proyek ini akan menciptakan multiplier effect yang sangat luas bagi perekonomian wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya. Salah satu efek diharapkan bisa tercipta dalam penciptaan lapangan kerja.

Proyek tersebut diharapkan bisa  merekrut pekerja hingga 5.000 orang pada masa konstruksi dan 200 orang pada masa operasi. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218204402-85-354709/pltgu-terbesar-di-asia-tenggara-dibangun-di-karawang

Dikuasai Indonesia, Ini Jajaran Direksi Freeport yang Baru

CB, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Perseroan juga mengubah susunan direksi baru Freeport Indonesia.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Inalum dan Freeport McMoran selaku pemilik Freeport Indonesia telah menyepakati susunan direksi yang baru, dengan mengangkat Tony Wenas sebagai Direktur Utama Freeport Indonesia, Waki Direktur Orias Petrus Moedak, Jenpino Ngabdi, Robert Charles Schroeder dan Mark Jerome Johnson sebagai Direktur.

"Direksinya ada empat orang Indonesia. Dua non Indonesia," kata Budi, di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Sedangkan susunan dewan komisaris terdiri dari, Richard Carl Adkerson‎ sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Amin Sunaryadi, Komisaris Budi Gunadi Sadikin, Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk dan ‎Adrianto Machribie‎.

"Komisaris juga ada empat orang Indonesia dan dua bukan Indonesia," ujarnya.

Budi mengungkapkan, dari 51,23 persen saham tersebut, kepemilikannya  terdiri dari 41'23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua‎.

"PTFI akan dimiliki oleh Inalum, McMoran, dan PT IPMM  itu punya Inalum dan BUMD Papua sebesar 40 persen 60 persen Inalum," tandasnya.

Jokowi:RI Rebut Freeport untuk Kemakmuran Rakyat

Presiden Jokowi memberi pidato saat merayakan Hari Musik Nasional 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saham PT FreeportIndonesia sebesar 51,2 persen telah resmi beralih ke PT Inalum (Persero). Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan para Menteri ESDM Ignasius Jonan kepadanya dirinya di Istana sore ini.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar dia di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

 

Menurut Jokowi,‎ dengan resminya peralihan saham tersebut menjadi momen yang bersejarah bagi Indonesia. Terlebih setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dengan kepemilikan mayoritas ini, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, nonpajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," kata dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah pusat juga memastikan jika 10 persen saham Freeport akan menjadi milik masyarakat Papua melalui pemerintah daerah. Hal ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah tersebut.

"Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen

Credit Liputan6.com


https://m.liputan6.com/bisnis/read/3854324/dikuasai-indonesia-ini-jajaran-direksi-freeport-yang-baru

Divestasi Freeport lunas dan tiga hal yang perlu diketahui

Hak atas fotoBIRO SETPRESImage captionPresiden Jokowi menyebut divestasi saham ini akan memberi keuntungan lebih bagi warga Papua.

Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi telah menguasai saham mayoritas perusahaan emas yang beroperasi di Mimika, Papua, PT Freeport Indonesia.

Pemerintah melalui perusahaan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, kini memegang 51,23% saham Freeport. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun.

Porsi saham Freeport itu merupakan yang terbesar yang pernah dipegang pemerintah.

"Ini adalah momen yang bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12).

Setelah pelunasan ini, saham mayoritas itu akan dibagi dua. Inalum akan memegang 41,2% dan 10% menjadi hak pemerintah daerah Papua.

Pengelolaan saham Papua itu akan dikerjakan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Perusahaan itu dikuasai Inalum sebesar 60%, dimiliki secara minoritas oleh Pemda Papua.

Dari mana dana pembelian saham Freeport?

Sejak pemerintah berniat membeli mayoritas saham Freeport tahun 2017, sumber dana tidak pernah secara terbuka dipublikasikan.

Dalam sejumlah kesempatan, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, menyebut 11 bank bersedia mendanai transaksi itu. Namun Budi tidak merinci nama-nama lembaga keuangan itu.

Hak atas fotoNURPHOTO/GETTY IMAGESImage captionCEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, memeluk Menteri ESDM Ignasius Jonan, setelah penandatanganan perjanjian divestasi saham, pada 27 September 2018.

Mengutip Detikcom, Inalum bersiasat dengan menerbitkan surat utang sebesar US$4 miliar.

Sejumlah bank yang menjadi penjamin obligasi itu antara lain BNP Paribas, Citigroup, MUFG, Maybank, CIMB, dan Standard Chartered.

Berdasarkan catatan, harga saham mayoritas yang dibayar Inalum lebih rendah daripada tawaran pertama Freeport, sebesar US$12,1 miliar.

Adapun, Inalum membayar saham mayoritas itu kepada Freeport McMoRan Inc dan perusahaan tambang asal Inggris, Rio Tinto.

Ketika mengalami kesulitan modal tahun 1996, Freeport menggandeng Rio Tinto yang berbasis di London.

Apa yang terjadi setelah pelunasan ini?

Pengalihan saham mayoritas Freeport terjadi bersamaan dengan penerbitan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi untuk Freeport.

Izin itu menggantikan kontrak karya Freeport yang akan habis tahun 2021 setelah diterbitkan pada 1967 dan diperbaharui tahun 1991.

Izin pertambangan khusus Freeport ini akan berlaku sampai 2041. Selama periode itu, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum serta jaminan fiskal untuk Freeport.

Di sisi lain, dalam lima tahun ke depan Freeport harus sudah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian emas (smelter).

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno berharap smelter Freeport akan dibangun di Papua. Ia ingin pabrik itu akan berdiri di dekat sungai agar listrik diproduksi dari tenaga air.

Hak atas fotoNURPHOTO/GETTY IMAGESImage captionTambang emas Freeport masih terus menjadi pro dan kontra, termasuk di kalangan masyarakat Papua.

Merujuk UU 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemegang kontrak karya tidak boleh mengekspor hasil tambang jika tak memberi nilai tambah terhadap produk itu.

Artinya, setiap perusahaan tambang termasuk Freeport wajib memiliki smelterdi Indonesia. Penjualan produk mentah hasil tambang di dalam negeri dikecualikan dari regulasi itu.

Terkait smelter, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan komitmennya.

"Itu akan kita bangun dalam waktu lima tahun, akan segera kita tentukan di mana. Ini juga harapan pemerintah untuk memberikan nilai tambah," ujarnya.

Hak atas fotoAFPImage captionDalam catatan BPK, operasional Freeport merusak ekosistem hingga ratusan triliun rupiah.

Freeport masih berutang

Meksi pengalihan saham mayoritas selesai seiring pelunasan oleh PT Inalum, Freeport tetap diwajibkan membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Freeport harus membayar Rp460 miliar karena menggunakan hutan lindung tanpa izin dari pemerintah. Denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), limbah yang dihasilkan Freeport selama ini ternyata merusak ekosistem. Nilai kerusakan itu ditaksir Rp185 triliun.

Menteri Lingkungna Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut pihaknya akan segera mengkaji lebih lanjut dugaan kerusakan lingkungan tersebut.

Credit BBC INDONESIA

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46650494

Sejarah Freeport Indonesia Hingga Jadi Rebutan Negara Maju

freeport. ©2018 liputan6.com

 

CB - Tambang FreeportIndonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan bijih lain, yakni tembaga dan perak.

Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jean Jacques Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak, Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM).

Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama perang dunia ke II, dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung, menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda.

Seperti tulis Lisa Pease, wartawan Majalah Probe Amerika dengan judul artikel: "JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur", edisi Maret-April 1996. Pertengahan 1959, revolusi mengatasnamakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin Fidel Castro. Fidel berhasil merebut Kota Havana hingga memaksa rezim diktator Batista hengkang.

Dampak dari hal ini, kebijakan pun berubah paska Castro berkuasa. Dia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur yang saat itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana.

Sempat tak terdengar kabar, pada Agustus 1959, berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan van Fruisen, Direktur Pelaksana East Borneo Company.

Dalam rapat itu, Jan van Fruisen bercerita kepada Wilson isi buku Dozy ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu.

Berbekal buku tulisan Dozy, Wilson dan rombongannya pada februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku "Conquest of Copper Mountain".

Persis seperti yang ditulis oleh Dozy, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Erstberg, dia terperanjat dengan hamparan bijih tembaga di atas permukaan tanah.

Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50 persen bijih besi, tiga persen tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya.

Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari areal 14 hektar, hanya satu hektar tanpa bijih tembaga. Sedangkan kedalaman baru mencapai seratus meter.

Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman seratus meter. Perlu sekitar USD 60 juta dolar untuk mengeksplorasi kawasan itu.

Ongkos produksi juga ditaksir mencapai USD 16 sen per pon dan harga jual USD 35 sen saban pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam tiga tahun. Laporan ini kini tersimpan di National Archieve, Washington DC, Amerika Serikat.

National Archieve adalah lembaga independen menyimpan dokumen catatan sejarah dan dokumen. Lembaga ini bertanggung jawab memelihara dan menerbitkan salinan hukum asli dan otoritatif dikeluarkan oleh kongres, pernyataan presiden dan perintah eksekutif, serta federal.

Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat.

Akhir 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitgerald Kennedy saat itu karena lebih memihak Indonesia.

Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua (rencana Marshal) untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan antikolonialisme.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selanjutnya turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda.

Dalam laporan Lisa, dua tahun sebelum Pepera, Freeport sudah mendapat Kontrak Karya Pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya.

Sejak 1967 hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal.

Pemerintah pun ingin peran negara, terutama badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport McMoran di daerah Mimika, Papua, itu. Dengan sekian banyaknya persoalan itu, pemerintah pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya dengan demikian lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, Freeport merasa dirinya digdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan itu seperti ogah-ogahan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah.

Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun.

Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab beleid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu.

"Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut," kata Marwan kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Polemik keberadaan Freeport Indonesia di Tanah Air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara(Minerba).

Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Selain itu harus tetap membayar bea keluar.

Salah satu perusahaan yang pada awalnya getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc., Richard C. Adkerson secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Credit Merdeka.com


https://m.merdeka.com/uang/sejarah-freeport-indonesia-hingga-jadi-rebutan-negara-maju.html

Freeport Tetap Pengelola Meski Mayoritas Saham Dimiliki RI

Freeport McMoran masih akan menjadi pengelola tambang PT Freeport Indonesia, meski Pemerintah Indonesia melalui Inalum mendominasi kepemilikan saham. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Jakarta, CB -- Freeport McMoran masih akan menjadi pengelola tambang PT Freeport Indonesia, meski Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum mendominasi kepemilikan saham. 

Diketahui, transaksi divestasi saham Freeport rampung pada Jumat (21/12) kemarin. Usai transaksi, RI resmi menggenggam 51,2 persen saham Freeport Indonesia. Sementara, 48 persen sisanya masih dipegang Freeport McMoran, perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tambang emas dan tembaga tersebut merupakan tambang terumit di dunia lantaran letaknya di bawah tanah. Dalam hal ini, Freeport McMoran telah terbukti kompeten untuk mengelola dan mengembangkan tambang tersebut. 

Namun, bukan berarti ia meragukan kemampuan para teknisi Indonesia dalam mengelola Tambang Grasberg. 

"Saya sangat yakin engineer Indonesia bisa, hanya kita perlu belajar, suatu hari saya yakin alumni kita bisa. Cuma perlu belajar dari McMoran sebagai best proven operator underground mining(pengelola terbaik tambang bawah tanah)," katanya, Jumat (21/12). 

Saat ini, Freeport Indonesia membangun tambang bawah tanah sepanjang 700 kilometer. Ke depan, Freeport Indonesia akan melanjutkan pembangunan tambang bawah tanah hingga mencapai 1.000 km. 

"Sukses ini akan menggema ke seluruh dunia, jadi banyak perusahaan-perusahaan tambang internasional lain ke Indonesia," imbuh Budi. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku manajemen menyiapkan modal sebesar US$14 miliar atau setara Rp203 triliun (mengacu kurs Rp14.500 per dolar AS) untuk pembangunan tambang bawah tanah di Grasberg, Papua. 

"Ada tambahan US$14 miliar lagi sampai dengan 2041," kata Tony. 

Untuk tahun depan, produksi Freeport Indonesia diperkirakan akan menurun lantaran transisi tambang terbuka (open pit) menjadi tambang bawah tanah. Setelah 2020, ia melanjutkan produksi Freeport Indonesia akan kembali normal bahkan meningkat. 

Kemarin, pemerintah lewat Inalum telah melunasi pembayaran divestasi 51,23 persen saham Freeport Indonesia. Inalum membayar US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto. 

Usai divestasi ini kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Dari kepemilikan saham sebesar 51,23 persen, pemerintah mengalokasikan 10 persen saham Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. 

Hal itu sesuai dengan penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222110549-85-355695/freeport-tetap-pengelola-meski-mayoritas-saham-dimiliki-ri

Kronologi Upaya RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport

CB, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen. Saham perusahaan tambang ini resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan nasional.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Ini dinilai menjadi momen bersejarah. Memang, selama puluhan tahun, tambang emas ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, di bawah bendera PT Freeport Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua adalah salah satu yang terbesar di dunia.

Proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia pun dimulai, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip data dari PT Inalum, berikut proses panjang Indonesia hingga bisa menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia:

10 Januari 2017

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 51 persen dari saat itu sebesar 9,36 persen

11 Januari 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang di antaranya memuat tentang:

- Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap

- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk merubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Januari - Agustus

Renegosiasi antara Freeport McMoRan (FCX), pemilik 90,64 persen PTFI, dan pemerintah berlangsung untuk memastikan operasional PTFI dalam jangka panjang. Renegosiasi mencakup 4 hal:

- Divestasi 51 persen

- Kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK

- Jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, PNBP dan jaminan regulasi pembangunan smelterdengan deadline operasional pada 12 Januari 2022.

18 April 

MoU antara FCX and pemerintah memberikan jaminan KK akan tetap berlaku hingga ada IUPK yang disetujui bersama beserta jaminan stabilitas investasi.

27 Agustus

Pemerintah dan FCX mencapai kesepahaman untuk:

- PTFI mengubah Kontrak Karya (KK) ke IUPK dan mendapatkan jaminan operasi.

- Pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI.

- PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun.

- FCX bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI, sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51 persen saham di PTFI.

- Setelah 4 butir di atas disepakati, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041.

September - November

Perundingan Pemerintah RI, Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait struktur divestasi.

18 Desember

Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham divestasi PTFI hingga saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51 persen.

Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

 

12 Januari 2018

Pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen dari saham PTFI untuk Pemda Papua dan Mimika.

18 Februari

Pembahasan hasil due diligence dan valuasi oleh Danareksa, PwC, Morgan Stanley dan Behre Dolbear Australia terkait divestasi saham PTFI.

28 Februari – 11 Juli

Perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto.

12 Juli

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi.

13 Juli – 25 September

Penyelesaian proses divestasi saham, pemberian jaminan fiskal dan regulasi, detail terkait pembangunan smelter, dan tindak lanjutdari HoA.

27 September

Penandatanganan perjanjian terkait divestasi saham PTFI yang terdiri dari:

1. Perjanjian Divestasi PTFI

2. Perjanjian Jual Beli Saham PTRTI

3. Perjanjian Pemegang Saham PTFI

15 November

Dana hasil penerbitan obligasi sebesar USD 4 miliar sudah masuk ke rekening Inalum.

Credit Liputan6.com


https://m.liputan6.com/bisnis/read/3854251/kronologi-upaya-ri-kuasai-51-persen-saham-freeport

51 Persen Saham Freeport Sudah Dilunasi Inalum

CB, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia telah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. PT Inalum telah membayar lunas pembelian saham Freeport Indonesia tersebut.

"Saya baru saja menerima laporan. Disampaikan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Ia melanjutkan, Jumat ini merupakan hari yang bersejarah karena setelah Freeportberoperasi di indonesia sejak 1973 dan baru saat ini Indonesia bisa menjadi pemegang pengendali.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, non-pajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja." tambah dia. 

Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport yang ada. "Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya.

Credit Liputan6.com


https://m.liputan6.com/bisnis/read/3854237/51-persen-saham-freeport-sudah-dilunasi-inalum

LAPAN dan PT DI Sedang Kembangkan N219 Amfibi

Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

CB, Tangerang Selatan - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 jenis amfibi. Proyek ini untuk menjangkau daerah yang hanya bisa dijangkau oleh pesawat yang bisa mendarat di air.

"Pesawat ini butuh 200 jam terbang lagi untuk disertifikasi, kita kembangkan untuk bisa mendarat di air," kata Kepala Program pesawat N219 Lapan Agus Ariwibowo saat ditemui usai workshop Composite Float Development For Amphibious Aircraft yang berlangsung di Puspiptek, Jumat 4 Desember 2018.
Menurut Agus, LAPAN mengembangkan floating atau alat untuk mengambang di atas permukaan air dalam tiga tahun belakangan ini. "Saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan wisata bahari, maka dari itu kami menyesuaikan kebutuhan untuk bisa pesawat mendarat di dekat resort penginapan," ujarnya.

Dengan dikembangkannya wisata bahari ini, kata Agus, LAPAN akan memproduksi pesawat amphibi pada 2019. Target dari pemerintah Indonesia di tahun pertama enam sampai 12 pesawat.


"Kalau yang memesan pesawat N219 ini juga sudah banyak, sekitar 140 dari airlines seperti dari Kartika, Merpati, kemudian dari maskapai luar negeri juga ada," kata dia.

Credit  tempo.co

Boeing Buka Pabrik Perakitan Pesawat 737 Pertama di Cina

Pekerja Cina berdiri di depan pesawat Air China Boeing B737 di Bandara Beijing 23 Maret 2005. [REUTERS / Claro Cortes IV]

CB, Jakarta - Boeing membuka pabrik perakitan tahap akhir pesawat 737 pertama di Cina di tengah sengketa perang dagang AS-Cina.
Produsen pesawat terbesar di dunia itu juga mengirimkan tipe pesawat terlarisnya, Boeing 737, yang dirakit di fasilitas Zhoushan, sekitar 290 kilometer tenggara Shanghai, ke maskapai penerbangan Air China selama upacara pada Sabtu, menurut laporan dari Reuters, 16 Desember 2018.

Para eksekutif, bersama perwakilan dari perencana negara bagian dan regulator penerbangan Cina, meluncurkan pesawat di sebuah acara yang dihadiri oleh ratusan orang.

Boeing dan Airbus telah memperluas kehadiran mereka di Cina untuk bersaing di negara dengan pasar penerbangan yang tumbuh cepat, yang diperkirakan akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai yang pasar penerbangan terbesar di dunia saat ini, dalam beberapa puluh tahun ke depan.

Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]
Boeing menginvestasikan US$ 33 juta atau Rp 480 miliar tahun lalu untuk mengambil saham mayoritas dalam bentuk usaha gabungan dengan Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) milik negara untuk membangun pusat perakitan akhir, yang memasang interior dan cat pesawat.
Boeing yang berbasis di Chicago mengklaim telah mengirimkan lebih dari satu dari setiap empat jetliner yang dibuatnya tahun lalu kepada pelanggan di Cina, di mana perkiraan permintaan untuk 7.700 pesawat baru selama 20 tahun ke depan senilai US$ 1,2 triliun atau Rp 17 ribu triliun.

Namun upacara pembukaan pabrik dibayangi oleh sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Cina dalam perang tarif. Dua ekonomi terbesar dunia berada dalam 90 hari kebuntuan untuk negosiasi dagang."Apakah saya gugup tentang situasinya? Ya tentu saja. Ini adalah situasi yang menantang," kata John Bruns, Presiden Boeing di Cina.

Presiden Cina Xi Jinping terpampang di layar raksasa saat dia mengunjungi jet 737-800 di pabrik perakitan Boeing di Everett, Washington 23 September 2015. [REUTERS / Mark Ralston / Pool]






Bruns mengatakan dia tetap optimis tentang hasil pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina dan menyebut sektor penerbangan sebagai titik terang di tengah ketegangan antara kedua negara.

Ditanya tentang kemungkinan perjanjian transfer teknologi antara Boeing dan COMAC, Bruns menekankan bahwa tujuan instalasi itu adalah memasang kursi, mengecat kendaraan, dan menyelesaikan pengiriman akhir pesawat.Boeing menargetkan pengiriman 100 pesawat setahun di Zhoushan, Cina, dan berharap pabrik akan mengurangi tekanan di fasilitas Seattle di mana Boeing berencana untuk meningkatkan produksi Boeing 737 tahun depan.

Credit  tempo.co

Lion Air Makin Yakin Batalkan Pesanan Pesawat ke Boeing

JAKARTA, CB — PT Lion Air Mentari semakin yakin mengenai rencananya untuk membatalkan pesanan pesawat Boeing mereka senilai 22 miliar dollar AS.

Rusdi Kirana, pemilik salah satu maskapai berbiaya rendah terbesar di Indonesia, menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Boeing atas kecelakaan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 MAX-8 nomor penerbangan JT-610 di kawasan perairan Karawang pada Oktober lalu.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (12/12/2018), hingga saat ini Lion Air memiliki 368 pesanan pesawat kepada Boeig dan Airbus, lebih banyak tiga kali lipat dari 117 armada yang saat ini beroperasi.

Adapun Boeing sendiri, ujar Rusdi, masih akan mengirimkan 250 pesawat kepada Lion, sementara dalam laman resmi Boeing dijelaskan masih terdapat 190 pesanan yang belum dipenuhi.

Walaupun demikian, Rusdi saat ini dalam proses melakukan pemetaan atas ambisinya untuk melakukan ekspansi untuk bisa menerbangkan hingga 1.000 armada pesawat. Dia juga mengatakan, Lion Air pun bisa jadi akan mendaftarkan unit bisnis Indonesia di pasar saham pada tahun 2019.

Masih belum pasti apakah Boeing akan turut memiliki andil dalam ekspansi besar-besaran Lion Air usai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Sebab, Rusdi mengklaim Boeing tidak adil dan menyudutkan Lion Air dalam insiden yang menewaskan 189 orang tempo lalu.

Rusdi pun telah mengirimkan surat pernyataan kepada Boeing.

"Perlakuan mereka sangat licik dan tidak pantas, yang menurut saya sangat tidak beretika. Mereka melakukannya kepada konsumen terbesarnya. Mereka membentuk opini kami tidak menjaga kualitas maskapai dengan baik," ujar dia.

Credit KOMPAS.com

30 Tahun Tertidur, Pesawat Raksasa Antonov Buatan Uni Soviet akan Dihidupkan Lagi oleh China

flightzona.com

30 Tahun Tertidur, Pesawat Raksasa Antonov Buatan Uni Soviet akan Dihidupkan Lagi oleh China 

CB -- Ada , 'burung raksasa' sedang tidur di pangkalan udara era Uni Soviet di pinggiran Kota Kiev, Ukraina.

'Burung' itu bernama Pesawat Antonov An-225.

Dirancang dan diproduksi pada era 1980-an, An-225 meraih predikat sebagai pesawat terbesar yang pernah mengangkasa di dunia.

Sedemikian besarnya, panjang tubuh pesawat raksasa itu melampaui jarak penerbangan pesawat pertama ciptaan Wright Bersaudara.

Kini, Pesawat Antonov An-225 berusia 30 tahun dan baru-baru ini melalui proses peremajaan agar bisa tahan digunakan 20 tahun mendatang.

Meski demikian, pesawat tersebut jarang mengudara lagi.

Di pangkalan udara Gostomel itulah, 'burung besi' itu tidur nyenyak, walau sesekali dibangunkan oleh para kru yang merawat.

Pesawat raksasa itu jarang mengangkasa lantaran permintaan penggunaannya sedikit sekali dan biaya operasionalnya sangat mahal.

Untuk sekali terbang selama satu jam, penggunanya harus merogoh kocek sekitar US$30.000 atau hampir Rp400 juta

Sepanjang 2016, pesawat berjuluk 'Mriya' ('Mimpi' dalam bahasa Indonesia), hanya bekerja selama tiga bulan dalam dua misi.

Sembilan bulan sisanya, 'Mriya' tidur dan bermimpi.

Untuk sekali terbang selama satu jam, pengguna Antonov An-225 harus merogoh kocek sekitar US$30.000 atau hampir Rp400 juta. (ANTON SKYBA)

Ternyata, Pesawat Antonov An-225 awalnya dirancang sebagai pengangkut pesawat ulang-alik Buran milik Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet bubar, Pesawat Antonov An-225 terpaksa mencari misi lainnya sebagai pesawat kargo, kata Alexander Galunenko, orang pertama yang menerbangkan An-225.

"Ketika Uni Soviet bubar, program antariksa dihentikan dan pembiayaan ditutup. Kebutuhan untuk menggunakan (An-225) pun tidak ada lagi," ujar Galunenko.

Sebagai pilot penguji pesawat-pesawat Uni Soviet, Galunenko pertama kali menerbangkan Pesawat Antonov An-225 pada 21 Desember 1988.

Dia ingat betul kesan yang timbul saat menerbangkan pesawat raksasa itu melintasi dunia ke Amerika Serikat.

Untuk menjawab pertanyaan itu, kru navigasi Antonov mengeluarkan peta dan menunjuk letak Ukraina.

"Dia mengambil spidol dan melingkari Kiev untuk menunjukkan mereka letaknya. Kami memperlihatkan pesawat sekaligus memberi pelajaran geografi kepada orang-orang Amerika," kata Galunenko sembari terpingkal.

Pengangkut pesawat antariksa

BBC bertemu dengan Nikolay Kalashnikov, pakar mesin yang bertugas merancang dan membangun proyek Pesawat Antonov An-225.

Dijumpai di sebuah ruangan yang penuh dengan miniatur pesawat buatan Antonov, Kalashnikov menghabiskan seluruh karier profesionalnya di perusahaan berusia 71 tahun tersebut.

Baginya, 'Mriya' adalah puncak pencapaian dalam karier.

lexander Galunenko, orang pertama yang menerbangkan Pesawat Antonov An-225. (ANTON SKYBA)

"Sekarang sulit menjelaskannya, tapi saat itu sangat menakjubkan. Sulit membayangkan pesawat sebesar itu bisa terbang," ujar Kalashnikov.

Menurutnya, sebelum Antonov memutuskan membuat An-225, perusahaan tersebut sejatinya sudah memproduksi An-124 'Ruslan' yang bertugas mengangkut peralatan militer.

Kala itu, An-124 adalah pesawat kargo yang mengesankan banyak orang.

Namun, An-124 dianggap terlalu kecil untuk mengangkut pesawat antariksa Buran.

Oleh karena itu, Kalashnikov dan rekan-rekannya diperintahkan memodifikasi struktur An-124 untuk meningkatkan daya maksimum saat lepas landas.

Mereka menambahkan dua mesin, sejumlah peranti pendaratan, memperpanjang tubuh pesawat, dan merancang ulang ekor pesawat guna memastikan pesawat baru itu bisa mengangkut Buran.

Pada masa tersebut, misi antariksa Uni Soviet dijalankan di kawasan yang kini dikenal sebagai Kazakhstan selatan, tepatnya di Kosmodrom Baikonur.

Dengan demikian, misi An-225 adalah membawa roket pendorong Buran dan Buran itu sendiri dari Moskow ke Baikonur.

Menurutut Kalashnikov, para pejabat Uni Soviet memperhitungkan bahwa lebih murah merancang dan memproduksi An-225 ketimbang membangun jalan bebas hambatan di antara dua sungai dan pegunungan Ural hanya untuk mengirim Buran.

Segudang potensi

Direktur Utama Antonov, Mikhail Kharchenko, meyakini Mriya masih punya segudang potensi walau sudah berumur.

Salah satunya mengembangkan An-225 menjadi landasan peluncur pesawat lain.

Dengan demikian, pesawat lain tersebut bisa lepas landas dari An-225 yang tengah mengudara.

"Sekitar 90 persen energi kendaraan peluncur dihabiskan untuk mencapai ketinggian 10 kilometer. Jika kita menaruh sebuah pesawat antariksa dan menempelkannya pada punggung Mriya lalu menerbangkannya pada ketinggian 10km, maka kita bisa meluncurkan pesawat antariksa itu langsung ke luar angkasa. Dari sudut pandang biaya, keuntungan ekonominya cukup besar jika peluncuran dilakukan di ketinggian 10 km," kata Kharchenko.

Pesawat Antonov An-225 yang masih berwujud rangka dapat dijumpai di pusat Kota Kiev. (ANTON SKYBA)

Guna mewujudkannya, Kharchenko mengakui banyak perbaikan yang harus dilakukan. Namun, dia meyakini itu adalah arah terbaik bagi pesawat raksasa tersebut. Dan keyakinan itu bukan hanya datang dari Kharchenko.

Ambisi Cina

Pada 2016, Perusahaan Industri Antariksa Cina (AICC), sebuah perusahaan antariksa dan pertahanan swasta, menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Antonov di bidang pengembangan An-225. Jika semua hal berjalan lancar, armada An-225 buatan Cina akan bermunculan.

"Ide pertama dan riset tahap awal An-225 dimulai pada 2009. Lalu kontak resmi dengan Antonov terjalin pada 2011. Kemudian dari 2013 hingga 2016 adalah tahap akselerasi proyek ini," kata direktur utama AICC, Zhang Yousheng.

Perusahaan China itu tidak tertarik membeli pesawat An-225 yang sudah ada.

Mereka menghabiskan beberapa tahun terakhir mengkaji kelaikan modernisasi An-225 yang masih berwujud rangka.

Benda itu tersimpan di dalam hangar milik Antonov di pusat Kota Kiev selama 30 tahun terakhir.

Manakala rampung dimodernisasi, pesawat itu bisa memberi Chinakemampuan yang melampaui negara-negara lain di dunia, bahkan mungkin lebih hebat dari pesawat militer Amerika Serikat.

Menurut Zhang, An-225 merupakan pusat dari rencana superambisius yang hendak memproduksi 1.000 pesawat angkut raksasa selama 10 tahun mendatang. Dan kemampuan pesawat tersebut tak hanya itu.

"An-225 bisa dilengkapi dengan pesawat antariksa dengan ketinggian jauh dan bisa meluncurkan satelit komersial pada ketinggian di bawah 12.000 meter. Waktu peluncurannya fleksibel, akurat, dan dengan cepat mengirim satelit ke orbit sehingga mengurangi biaya peluncuran secara signifikan," kata Zhang.

Pembelian rangka Pesawat Antonov An-225 merupakan pusat dari rencana superambisius Cina yang hendak memproduksi 1.000 pesawat angkut raksasa selama 10 tahun mendatang. (ANTON SKYBA)

Skenario itu sejalan dengan ambisi Cina dalam pengembangan industri peluncuran satelit, yang menurut data AICC, diproyeksikan menggandakan pendapatan pada periode 2006-2015.

 

Kesepakatan pembelian rangka An-225 serupa dengan akuisisi kapal induk Ukraina nyaris 20 tahun lalu.

Kapal yang dibuat pada era Uni Sovietitu dibangun ulang dan dimodernisasi selama dua dekade sampai akhirnya dinyatakan 'siap tempur' oleh militer Cina pada November 2016.

Jika rencana berjalan mulus, Mriya akan dihidupkan kembali oleh AICC.

Namun, di sisi lain, Ukraina akan kehilangan simbol industri dirgantaranya.

Para kru yang terlibat dalam pembuatan Mriya berpuluh tahun lalu mengaku perasaan mereka bercampur baur.

"China ingin membeli pesawat ini dari kami dan tidak ada salahnya. Namun, tiada di antara kami yang ingin melepas pesawat ini. Mriya tidak terpisahkan dari Ukraina, ibaratnya sudah seperti anak kami. Pesawat itu akan selalu menjadi kebanggaan anak dan cucu kami," kata Kalashnikov.

Credit TRIBUNKALTIM.COM

Ini Dia Kapal Made in Banyuwangi yang Diekspor hingga ke Swedia

Foto: Ardan Adhi Chandra

Banyuwangi - PT Lundin Industry Invest merupakan salah satu galangan kapal swasta yang ada di Indonesia. Bermarkas di Banyuwangi, Jawa Timur Lundin sudah mengekspor kapal ke Australia hingga Swedia.

Sejak berdiri di 1997, Lundin sudah memproduksi 278 kapal. Kapal yang diproduksi juga melayani pesanan militer dalam negeri.

"Produksi sejak berdiri sampai sekarang sudah 278 kapal. Diekspor ke berbagai negara maupun kegiatan militer Indonesia," kata Manajer Logistik Lundin Eko Budi di kantornya, Banyuwangi, Sabtu (24/11/2018).

Kinerja ekspor Lundin terbilang apik. Kualitas kapal buatan Banyuwangi pun kualitasnya tidak kalah dengan produk serupa dari negara lain.

"Ekspor peningkatan bagus. Kualitas produksi Lundin bisa diadu dengan kapal-kapal dari galangan kapal di dunia. Produk kita nggak kalah sm dunia internasional," ujar Eko.

Untuk pesanan dalam negeri, ia mengatakan bahwa TNI AL menjadi pemesan paling banyak. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bakamla juga memesan kapal buatan Lundin.

"Dominan militer Indonesia TNI AL, kemudian Bakamla kemudian ada KKP," tutur Eko.

Akan tetapi, pesanan kapal untuk dalam negeri belakangan ini menurun. Terakhir ia melayani pesanan dalam negeri pada pertengahan 2016 silam.

"2015 dapat pesanan 10 kapal dari KKP kemudian 15 TNI AL. Setelah 2015 pertengahan 2016 belum ada pesanan," kata Eko.

Credit  finance.detik.com

Kerja Sama Pinhantanas-UI Jadi Fondasi Industri Pertahanan

Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) telah menandatangani nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) dengan UI. Foto/Rico Afrido Simanjuntak/SINDOnews

JAKARTA - Kerja sama antara pelaku industri dengan dunia akademis diyakini bakal menjadi fondasi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Maka itu, Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) menandatangani nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Indonesia (UI).

"Kami ingin bekerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan, pembuatan prototipe, hingga produksi," ujar Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie seusai penandatanganan MoU tersebut di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (8/10/2018).



Dia mengatakan, kerja sama antara industri pertahanan nasional dan kampus akan membantu tegaknya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya soal pengadaan Alpalhankam strategis. "Dan juga memperkuat kemampuan perkembangan teknologi perang kita," katanya.

Dia melanjutkan, kerja sama yang terjalin antara Pinhantanas sebagai pelaku industri dan Universitas Indonesia sebagai dunia akademis akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, kerjasama itu diyakini memungkinkan Universitas Indonesia lebih cepat lagi mencapai targetnya sebagai kampus yang terdepan dalam applied science.

Pasalnya, tidak hanya kampus sebagai lembaga, mahasiswa dan dosen pengajar bisa terlibat langsung dalam proses penelitian dan pengembangan di dapur produksi industri pertahanan. "Akan ada banyak ilmu yang bisa diserap dari mitra industri pertahanan regional dan global," ujar Connie.

Sehingga lanjut dia, dunia akademis akan memperoleh manfaat berupa riset berteknologi tinggi serta laboratorium kelas dunia. Para peneliti juga bisa punya ruang praktik yang konkret. Ilmu akan bisa diterapkan, sehingga terwujud applied science, yaitu ilmu dan teknologi yang tepat guna, tidak berhenti sebatas proposal penelitian saja.

Sedangkan bagi Pinhantanas sebagai pelaku industri, manfaat kerja sama itu adalah tersedianya pasokan pikiran dan tenaga yang berkualitas. Sebagai salah satu mesin ekonomi, industri pertahanan tidak hanya menghasilkan lapangan kerja langsung, tapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor lain yang membentuk bagian dari rantai pasokan. 

Ada manfaat potensial lainnya yang juga bisa dirasakan, yakni pembentukan teknologi dan proses manufaktur sebagai modal dasar inovasi. Kemudian, ada potensi ekonomi Industri Pertahanan dalam negeri, yakni anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) 2014-2019 yang mencapai Rp15 triliun.

Diperkirakan juga 40% anggaran pertahanan dari Kementerian Pertahanan untuk pengadaan dalam negeri akan diserap oleh Industri Pertahanan Nasional. Alokasi anggaran sebesar itu akan juga bisa dirasakan dunia kampus yang bekerja sama dengan pelaku industri pertahanan.
"Kalau bisa, anggaran itu juga masuk ke fasilitas riset dan pengembangan kampus lewat proyek-proyek bersama dengan Pinhantanas," kata Connie.

Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila anggaran PDN yang diserap oleh pelaku industri pertahanan nasional, disalurkan kembali ke laboratorium-laboratorium kampus mitra Pinhantanas. Ketimbang harus keluar ke fasilitas riset di luar negeri.

"Ini akan memperkecil potensi brain drain, atau larinya bakat-bakat berkualitas dalam negeri ke mancanegara," ucap Connie.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Rosari Saleh menegaskan bahwa kerja sama antar kampus dan Pinhantanas adalah wujud dukungan nyata pada kepentingan yang selaras dengan semangat meningkatkan serapan output industri dalam negeri, demi mengejar kemandirian industri pertahanan.

"Keberadaan Pinhantanas sendiri merupakan sebuah terobosan untuk mendukung kemandirian alutsista secara sinergis mengisi peluang-peluang yang belum bisa dipenuhi oleh badan-badan negara," kata Rosari dalam kesempatan sama.

Dia melanjutkan, sejauh ini dukungan terhadap Pinhantanas datang dari berbagai kalangan, bukan dari kampus saja. Tapi dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, DPR, hingga lembaga finansial seperti Askrindo dan perbankan.

Kerja sama itu juga diharapkan bisa mengatasi soal penelitian dan pengembangan. "Paradigma birokrasi dengan pola fiskal tradisional masih menganggap litbang sebagai unsur biaya dengan indikator kinerja berupa barang," kata Rosari.

Padahal sebenarnya, Kontribusi litbang yang paling dasar adalah menemukan kesalahan-kesalahan pokok yang harus dihindari sebelum memasuki fase produksi. Kontribusi litbang berikutnya adalah menemukan cara-cara optimalisasi sumber daya nasional yang dapat mencegah pengeluaran devisa dan lebih jauh lagi mencegah ketergantungan strategis.

Industri yang didukung oleh pemerintah dan lembaga akademis akan menciptakan industri pertahanan nasional yang dihormati di mata negara-negara lain mitra kerja sama. Di tingkat yang lebih lanjut, kerja sama Pinhantanas dan kampus akan memastikan teknologi pertahanan dalam negeri akan berkembang sesuai karakteristik khas Indonesia, karena sumber daya aset intelektualnya berasal dari bangsa sendiri, yang lebih mengerti kondisi kekhasan Indonesia.

Sekaligus juga menjamin semua aset intelektualnya milik Indonesia, mulai dari pemikiran, konsep, gagasan, hingga pelaksanaan. "Sehingga ketika kita berbicara di luar, kita bisa menyatakan dengan tegas bahwa  inilah konsep dan produk industri pertahanan Indonesia yang mandiri," tuturnya.




Credit  sindonews.com

Barata Indonesia Akuisisi Pabrik Siemens Demi Omzet 20 Persen

PT Barata Indonesia (Persero) mengakuisisi pabrik milik PT Siemens Indonesia melalui penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA), Kamis (2/8). (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)

Jakarta, CB -- PT Barata Indonesia (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan bisa naik 20 persen pada tahun depan usai mengakuisisi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components yang berlokasi di Cilegon, Banten.

Direktur Utama Barata Indonesia Silmy Karim mengatakan pabrik yang awalnya dimiliki oleh PT Siemens Indonesia itu akan menambah fasilitas atau komponen yang bisa diberikan kepada proyek pembangkit listrik di dalam negeri.

"Dengan pabrik Siemens ini maka kami bukan hanya bisa ekspor produk pembangkit, tapi juga bisa hasilkan produk asli Indonesia," ucap Silmy, Kamis (2/8).





Keberhasilan akuisisi ini ditandai dengan penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA) antara Barata Indonesia dengan Siemens Indonesia.

Silmy memastikan seluruh biaya akuisisi menggunakan dana kas internal perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan pabrik tersebut.

"Nilainya masih rahasia, tapi nilai asetnya itu di atas 15 juta euro," imbuh Silmy.

Menurut Silmy, tingkat utilisasi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components sekitar 50 persen. Ia menargetakn utilisasi pabrik tersebut bisa semakin bertambah hingga 100 persen.



Selain itu, akuisisi ini juga berpotensi mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Barata Indonesia menjadi 80 persen dari posisi saat ini yang hanya 45 persen.

Terkait kinerja perusahaan, Silmy mengaku perusahaan meraih pendapatan lebih dari Rp1 triliun. Sementara, Barata Indonesia menargetkan pendapatannya tahun ini bisa mencapai Rp2,5 triliun.

"Pertumbuhan kami selalu baik, tahun lalu order kami saja naik 360 persen, sangat signifikan naiknya," pungkas Silmy.


Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Resmi Kuasai Mayoritas Saham Freeport

Perundingan panjang antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia seputar kepemilikan saham berakhir dengan kesepakatan pengalihan sebanyak 51% saham kepada PT Indonesia Asahan Aluminium alias Inalum. Kesepakatan tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12/7).

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita, PT Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya seperti dilansir Kompas.

Pengalihan saham tersebut ditaksir bakal bernilai US$ 4 miliar atau setara dengan Rp. 57 triliun, menurut laporan harian Singapura The Straits Times. Untuk itu PT. Inalum telah lebih dulu mengamankan pinjaman senilai Rp 74,36 triliun.

Kesepakatan antara Indonesia dan Freeport McMoran mengakhiri "negosiasi alot" yang dimulai sejak Agustus 2017. Saat itu kedua pihak telah sepakat mengawali proses pengalihan saham atau divestasi sebesar 51% dan pembangunan fasilitas pemurnian mineral. Sebelum itu Indonesia hanya memiliki tidak lebih dari 10% saham di PT. Freeport Indonesia.

Meski tidak lagi memegang saham mayoritas, PT. Freeport tetap bertanggungjawab atas pengelolaan dan proses produksi di tambang Grasberg. Aliran dana segar dari pengalihan saham tersebut akan membantu Freeport membiayai ekspansi tambang menjadi tambang bawah tanah yang ditaksir akan menelan biaya miliaran Dollar AS.

Nantinya kepemilikan tambang Grasberg akan dipegang oleh perusahaan patungan yang dimiliki para pemegang saham utama, yakni PT. Inalum sebesar 41%, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sebesar 10% dan Freeport McMOran Inc. sebesar 49%.

"Tiga setengah tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam satu setengah tahun ini. Tapi memang kita kerjain ini diem, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar Jokowi kepada Kompas.

Ditemukan pada 1998, tambang Grasberg dijuluki "keajaiban alam" oleh pelaku industri. Tambang yang berada di ketinggian sekitar 4.200 meter itu memiliki cadangan emas dan tembaga yang bisa dikelola hingga akhir abad.

Isu pengalihan saham Freeport juga sempat memicu kekhawatiran campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya investor terbesar Freeport McMoran Inc. adalah Carl Icahn, penasehat Presiden Donald Trump.

Credit  sindonews.com/dw

Tiga Model Kendaraan Pedesaan Siap Diluncurkan Agustus 2018

Foto: M Luthfi Andika


Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan bisa secepatnya meluncurkan secara resmi program kendaraan pedesaan. Kendaraan ini ditargetkan bisa resmi diperkenalkan pada Agustus 2018 ini.

Direktur Jendral (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto, mengatakan ada tiga model kendaraan pedesaan yang dikembangkan. Ketiganya ialah Wintor dari Astra Otopart, KHS dari CV Karya Hidup Sejahtera, dan yang terbaru Mahesa dari Kiat Motor.

"Ya ancer-ancer Agustus ini. Saya akselerasi Agustus ini bisa selesai, ini baru perkiraan. Tergantung yang produksinya, tapi mereka sudah katakan kalau siap untuk Agustus, karena kan produksi itu enggak gampang. Sekaligus regulasi kita akselerasi bicara dengan Perhubungan dan lainnya untuk bisa mengaturnya. Jadi Sisi regulasi Sisi produksi bisa barengan," kata Harjanto saat berbincang dengan detikFinance di kantornya pekan lalu.




Harjanto mengungkapkan, dari ketiga model tersebut KHS sudah diproduksi dan dipasarkan. Kemudian untuk Wintor juga sudah diproduksi namun sekarang sedang melakukan pengembangan. Sedangkan untuk Mahesa masih dalam tahap pengembangan.

Nantinya, ketiga model kendaraan pedesaan itu ditargetkan bisa diluncurkan secara resmi sekaligus.

"Nanti launching nanti tiga-tiganya sekaligus. Jadi dikumpulin dulu setelah mereka siap semua baru kita launching. Nah kita bukan bicara prototype di sini, kita bicarain production. Jadi bukan prototype lagi, jadi ini produksi yang siap dipasarkan," ungkap Harjanto.



Bersamaan dengan itu, Harjanto mengatakan, Kemenperin juga sedang menyiapkan regulasi terhadap kendaraan pedesaan. Dalam mengatur kendaraan ini, Kemenperin bakal menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan.

"Termasuk nanti distribusinya dengan teman-teman yang nanti terlibat kita akan bicarakan, tapi itu kan business to business, kita nggak akan intervensi, kita hanya memfasilitasi. Nah kita memfasilitasi untuk bertemu beberapa industri supaya jadi. Jadi tinggal peran pemerintah agar regulasi yang diperlukan itu supaya masuk ke pasar enggak ada masalah mulai dari laik jalan serta perpajakannya," tutupnya.




Credit  finance.detik.com

Harga di Bawah Rp 70 Juta, Ini Kecanggihan Mobil Pedesaan Jokowi

Foto: Kemenperin



Jakarta - Salah satu kendaraan pedesaan yang sedang dikembangkan saat ini ialah Mahesa yang diproduksi oleh Kiat Motor. Kendaraan pedesaan ini masih tahap pengembangan dan rencananya diluncurkan pada Agustus 2018 ini bersamaan dengan model kendaraan pedesaan lainnya.

Direktur Jendral (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Harjanto, mengungkapkan bahwa harga jual kendaraan ini di bawah Rp 70 juta. Angka tersebut dinilai sudah cukup terjangkau untuk masyarakat pedesaan.

"Harga harus di bawah Rp 70 jutaan, jadi murah sekali. Tapi memang reliable untuk ditaruh di pedesaan," kata Harjanto saat berbincang dengan detikFinance di kantornya pekan lalu.


Dengan kendaraan ini, Harjanto menjelaskan, selain sebagai alat transportasi, Mahesa memiliki beragam fungsi untuk membantu berbagai pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan.

"Jadi itu bisa dipakai untuk pompa, untuk mesin-mesin lain. Lalu dia punya power trainnya bisa di-connect, bisa untuk pembangkit listrik. Kalau misalnya di desa lampunya mati, nanti jadi generator. Jadi multifungsi, beda dengan mobil pada umumnya," kata Harjanto.

Tak hanya itu, kata Harjanto, kendaraan pedesaan ini juga dinilai irit dalam hal bahan bakar. Mahesa sendiri memiliki tenaga 500 CC dengan 1 silinder dan menggunakan mesin diesel.

"Dia bisa untuk seperti genset segala macam, dia multifungsi. Lalu walaupun manual, memiliki fungsi seperti truk dump. Kalau mobil misalnya pick up Suzuki atau lainnya, mobilnya enggak bisa diangkat baknya, nah kalau ini baknya didesain bisa langsung buang kayak dump truck walaupun manual jadi memang benar-benar untuk mobil pedesaan dengan engine yang kecil," jelasnya.

Dengan hadirnya kendaraan pedesaan ini, Harjanto berharap, agar masyarakat desa bisa lebih memanfaatkan alat mekanisasi di pedesaan sekaligus sebagai transportasi untuk keperluan logistik. Sehingga memudahkan dan membantu sektor pertanian serta perkebunan.

"Kalau lahan mereka sudah bisa mekanisasi dan mendapatkan accessibility yang baik insya Allah kehidupan petani di desa akan lebih baik, itu saja," tutup Harjanto.






Credit  finance.detik.com

Pabrik Kereta INKA di Banyuwangi Beroperasi 2019

Jakarta - PT INKA (Persero) bakal membuka pabrik barunya di Banyuwangi. Pabrik dengan nilai investasi Rp 600 miliar ini ditargetkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

Pelaksana Tugas Dirut PT INKA, Mohamad Nur Sodiq, mengatakan saat ini progres pembangunan pabrik tersebut baru merampungkan urusan pembebasan lahan. Tahun 2018 nanti, INKA fokus untuk memasuki tahap konstruksi pabrik, sehingga pada 2019 nanti pabrik sudah bisa beroperasi.

"Tahun ini pengadaan tanah, tahun depan untuk konstruksi pabriknya. Jadi pabrikan INKA, main factory (pabrik utama) ada di Madiun, satu lagi di Banyuwangi proses pengadaan tanah selesai tahun ini, kemudian 2018 konstruksi Kita harapkan awal 2019 sudah siap berproduksi," kata Sodiq di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sodiq menjelaskan, dengan pembangunan pabrik kedua diharapkan INKA bisa memenuhi kebutuhan kereta api domestik maupun luar negeri. Menurutnya, kapasitas produksi kereta di pabrik Madiun sudah berlebih, sehingga INKA membutuhkan pabrik baru.

Nantinya pabrik yang dibangun di Banyuwangi tersebut akan dijadikan pabrik kereta berbahan dasar stainless steel dan aluminium.

"Kapasitas produksi itu jadi tantangan. Untuk hadapi berbagai pesanan kemampuan harus ditingkatkan dan solusinya dengan pembangunan pabrik baru," kata Sodiq.

Lebih lanjut Sodiq menambahkan, saat ini kemampuan produksi INKA sekitar 3 kereta dalam dua hari. Hal itu dinilai belum cukup, pasalnya INKA mendapatkan banyak pesanan baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

Sodiq menargetkan, bahwa kemampuan produksi INKA bisa bertambah hingga dua kali lipatnya dengan pabrik baru di Banyuwangi. Sodiq ingin INKA bisa memproduksi 3 kereta dalam satu hari.

"Hari ini kita bisa hasilkan 1,5 car per day. Itu dengan spesifikasi terberat, jadi rata-rata 1,5 car per day. Yang 1,5 car itu juga akan kita tingkatkan ke 3 car per day," pungkasnya.



Credit  finance.detik.com

INKA Pinjam Rp 4 T untuk Bikin Kereta LRT Jabodebek

Jakarta - PT INKA (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi atau pinjaman ke sejumlah perbankan untuk proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Dalam proyek tersebut, PT INKA sendiri berperan menjadi penyedia sarana kereta LRT untuk Jabodebek. Sindikasi ini nantinya digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan 31 trainset LRT Jabodebek.

Adapun, sejumlah bank yang memberikan pinjaman antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi lnfrastruktur (Persero) dan PT Bank Sumitomo Mitsui lndonesia dengan nilai total Rp 4,05 triliun.

"Ini merupakan bagian dari upaya mensukseskan LRT Jabodebek, yang prosesnya cukup panjang. Yang nantinya proyek itu akan dibangun LRT yang menghubungkan Jakarta hingga Bogor serta Bekasi. Dimana PT Inka diberikan kesempatan untuk mengerjakan sarana LRT Jabodebek ini," kata Pelaksana Tugas Dirut PT INKA, Mohamad Nur Sodiq dalam sambutannya di lokasi, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sodiq mengatakan, proyek pengadaan sarana kereta LRT Jabodebek ini sendiri menelan investasi sebesar Rp 5,2 triliun. Sebanyak Rp 4,05 triliun ini didapatkan dari sindikasi 3 perbankan tersebut.

"Ini tentunya kebanggaan kita karena mendapatkan kepercayaan ini, dimana kami terus berupaya untuk meningkatkan eksistensi PT INKA sebagai satu-satunya industri kereta api di Indonesia dan Asia Tenggara," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Komisaris Utama PT INKA, Haris Munandar, juga mengatakan dengan adanya kepercayaan kepada INKA, diharapkan dapat memperlebar kiprah Inka untuk mengisi pasar dalam dan luar negeri.

"Ini adalah wujud dari keinginan Pak Presiden untuk mendorong industri dalam negeri karena sebagai salah satu motor dari pertumbuhan ekonomi. BUMN perlu didukung, kami dari dewan komisaris mengucapkan terima kasih," katanya.

Sebelumnya diketahui, pada 19 Desember 2017 lalu, Kementerian Perhubungan telah menandatangani kontrak investasi proyek LRT Jabodebek dengan PT Adi Karya (Persero), Tbk dan PT KAI (Persero). Nilai investasi proyek tersebut adalah Rp. 29,9 triliun untuk pengadaan prasarana, sarana serta perawatan LRT.




Credit  finance.detik.com

Pemerintah Aceh Mau Beli Pesawat N219 Made in Bandung

Banda Aceh - Pemerintah Aceh berencana membeli pesawat terbang jenis N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI). Pembelian pesawat ini dengan opsi untuk mengembangkan fasilitas produksi N219, kedirgantaraan serta antariksa di Tanah Rencong.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, pihak Pemerintah Aceh sudah bertemu dengan PTDI untuk membahas rencana pengembangan fasilitas produksi N219 di Aceh. Pemerintah Aceh juga akan memfasilitasi lokasi area untuk keperluan berdirinya fasilitas kedirgantaraan.

"Pemerintah Aceh menyampaikan rencana untuk mengembangkan fasilitas dirgantara dan antariksa, antara lain, Aero City dengan fasilitasnya, termasuk kawasan industri dan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul)," kata Mulyadi Rabu (27/12/2017).

Pesawat N219 yang ingin dibeli Pemerintah Aceh yaitu merupakan pesawat penumpang berkapasitas 19 orang yang digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi Pratt and Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP.

Pesawat tersebut mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil. Pesawat tersebut juga sudah dilakukan uji terbang perdana pada 16 Agustus lalu.

Menurut Mulyadi, pertemuan Pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia digelar di Bandung 19 Desember 2017 lalu. Dalam pertemuan itu juga ditandatangani kesepakatan untuk melakukan kerja sama strategis antara Pemerintah Aceh dan PTDI.

"Pemerintah Aceh akan membangun tiga Kawasan Ekonomi Khusus yang akan didukung oleh transportasi yang terintegrasi," jelas Mulyadi.

"Merespons rencana tersebut, PTDI akan memberikan proposal terkait dengan pembentukan fasilitas final assembly lines N219, termasuk program pengembangan SDM putra daerah Aceh dalam bidang industri kedirgantaraan. Proposal tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Aceh pada akhir Januari 2018 mendatang," ungkap Mulyadi.



Credit  finance.detik.com

6 Prototipe Pesawat Habibie Mulai Dibuat Tahun Depan

Jakarta - Sebanyak 6 prototipe alias purwarupa pesawat R80 akan dimulai pembuatannya tahun depan. Dari 6 purwarupa yang akan dibuat, 4 di antaranya akan digunakan untuk uji terbang dan 2 sisanya untuk uji kekuatan struktur.

"Prototipe dilakukan dalam fase 2018 sampai 2022. Di situ ada detail desain ada pembuatan purwarupa sebanyak 6 buah, 4 di antaranya diterbangkan dan akan menjalani sertifikasi dan pengujian terbang, 2 di antaranya akan digunakan untuk melakukan uji kekuatan struktur," kata Direktur Utama PT Regio Aviasi Industri Agung Nugroho di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Saat ini, pengembangan purwarupa pesawat R80 memasuki fase kedua, yaitu pembuatan detail dari desain pesawat R80 hingga 2019. Di 2019-2020 dilakukan pembangunan fasilitas pabrik yang rencananya dibangun di Kertajati, Jawa Barat.

Di 2020, uji terbang perdana prototipe dilakukan pada 2020 mendatang hingga 2022. Sehingga diperkirakan di 2025 bisa mendapatkan type certificate dan bisa diproduksi massal.

"Akhir dari fase ini di 2025 kita akan mendapatkan Insya Allah sertifikasi nasional yang diberikan Kementerian Perhubungan," ujar Agung.

Saat ini, RAI Juga melakukan penggalangan dana melalui kitabisa.com. Dengan dilakukannya penggalangan dana diharapkan masyarakat Indonesia bisa berperan langsung dalam mewujudkan pesawat R80.

Sampai saat ini, crowdfunding di kitabisa.com sudah mencapai Rp 7,2 miliar dengan lebih dari 18.575 donatur.

Dilakukan crowdfunding untuk R80 karena total biaya pembuatan prototipe pesawat mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Sedangkan keseluruhan biaya pengembangan usaha mencapai US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.

"Perlu US$ 1,6 miliar, jumlah fantastis untuk cari investor yang mau investasi ke program ini sekaligus. Yang kita lakukan mencari beberapa investor karena tipe pengembangan pesawat enggak semuanya aplicable," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan.

Destra menambahkan, ada beberapa jenis investor yang akan terlibat dalam pengembangan purwarupa pesawat R80. Pertama, mereka yang benar-benar berminat menanamkan modalnya ke proyek ini, dan kedua menjalin kerja sama dengan industri pendukung pesawat terbang.

Sampai saat ini, kata Destra, sudah ada 5 investor yang berminat bekerjasama dalam pengembangan prototipe pesawat R80.

"Sampai saat ini sudah ada 5 calon partner. Sudah bicara nego tinggal ujungnya aja, ada juga sudah tanda tangan," kata Destra.



Credit  finance.detik.com

Pesawat R80 Sudah Dipesan Hingga 155 Unit

Jakarta - Pesawat R80 sudah banyak dipesan hingga 155 unit meskipun belum bisa diproduksi massal. Pesawat besutan Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) B. J. Habibie yang rencananya diproduksi 2025 mendatang sudah mendapatkan komitmen pembelian dari maskapai dalam negeri.

"Sudah dipesan ada 155," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Destra merinci, pesanan terbanyak datang dari NAM Air sebanyak 100 unit, kemudian disusul oleh Kalstar 25 unit, Trigana Air 20 unit, dan Aviastar 10 unit. Keempat maskapai dalam negeri tersebut sudah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan RAI.

"Ini yang sudah LoI," tutur Destra.

Harga jual pesawat dengan kapasitas 80 penumpang sebesar US$ 23 juta. "Harga jual US$ 23 juta," tutur Destra.

Pesawat R80 memiliki kapasitas hingga 80 penumpang. Pesawat ini juga memiliki desain kokpit yang modern dan menjamin kenyamanan penumpang selama mengudara.

Pesawat R80 dibuat dengan tujuan mempermudah konektivitas dari satu tempat ke tempat lain di negara dengan bentuk kepulauan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire, yaitu sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah.



Credit  finance.detik.com

Masuk Proyek Strategis, Pesawat R80 Lebih Mudah Dapat Investor

Jakarta - Pemerintah mendukung pengembangan prototipe pesawat R80. Pesawat ini juga dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Utama Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho mengungkapkan, dukungan pemerintah dengan dimasukkannya R80 ke dalam PSN memberikan kemudahan RAI dalam mencari pendanaan. Meski tak dianggarkan langsung, R80 akan lebih menarik di mata investor yang ingin bergabung.

"Perpres PSN memberikan kemudahan. Kami secara khusus didampingi Bappenas melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran)," ujar Agung di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Disematkannya status PSN dalam pengembangan prototipe pesawat R80 menjadi semangat khusus bagi RAI merealisasikan R80. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen dalam mempermudah perizinan pengembangan prototipe pesawat.

"Kredibilitas kita terbantu ada pemerintah, selain itu kemudahan perizinan dan dukungan R&D (research and development) sudah banyak," terang Agung.


Pesawat R80 mampu mengangkut 80 penumpang. Pesawat ini juga memiliki desain kokpit yang modern dan menjamin kenyamanan penumpang selama mengudara. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 32,3 meter dengan lebar sayap 30,5 meter dan tinggi 8,5 meter.

Pesawat R80 dibuat dengan tujuan mempermudah konektivitas dari satu tempat ke tempat lain di negara dengan bentuk kepulauan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire, yaitu sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah.



Credit  finance.detik.comr

Ini Alasan Habibie Semangat Wujudkan Pesawat R80

Jakarta - Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) B. J. Habibie masih berupaya mewujudkan pesawat buatan dalam negeri melalui R80. Pesawat R80 yang digarap oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) terlebih lagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Upaya Habibie mewujudkan kemandirian industri dirgantara dalam negeri bukan tanpa sebab. Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, kebutuhan transportasi udara akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun.

Angkutan udara menggunakan pesawat terbang lebih cepat dan mudah menjangkau ke pulau-pulau atau ke daerah terpencil di Indonesia.

"Ada 17.000 pulau bahwa sampai kiamat, Indonesia perlu pesawat terbang jarak jauh, menengah, dekat-menengah," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan menyampaikan kembali gagasan Habibie di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Destra menambahkan, Indonesia menjadi pasar penjualan pesawat jarak dekat-menengah terbesar di dunia. Namun, sayangnya potensi yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan industri dirgantara dalam negeri.

"Dekat-menengah Indonesia pasar terbesar dunia. 50% dari penjualan pesawat dunia adanya di sini dan akan konyol sekali kalau enggak bisa dapatkan apa-apa dari sini dan kita mampu," kata Destra.

Destra meyakini, Indonesia sangat mampu membuat pesawat buatan dalam negeri sendiri. Ia meyakini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mampu mewujudkan pesawat buatan dalam negeri.

Akan tetapi, jika SDM yang sudah ada tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka dibutuhkan waktu 30 tahun mendatang untuk Indonesia merakit pesawat buatannya sendiri.

"Bikin pesawat bukan uang, tapi SDM. Bikin SDM mampu 30 tahun. Kalau enggak bisa meneruskan, generasi dirgantara mati selesai dan butuh 30 tahun lagi bangun," kata Destra.

Direktur Utama RAI menambahkan, keterlibatan Habibie dalam proyek R80 bisa dibilang sebagai penggerak roda pembuatan R80. Habibie juga terlibat langsung dalam desain R80 bersama anak dalam negeri lainnya.

"Pak Habibie selalu kita tanyai hal strategis. Kita mau bikin 20 atau 80 penumpang atau 100 penumpang. Strategis, ini Pak Habibie selalu dan ini berjalan belasan tahun lalu saya dulu di PTDI teknologi dan kita biasa tiap minggu diskusi teknik," ujar Agung.




Credit  finance.detik.com