Senin, 22 Februari 2016

Ribuan Warga Jepang Protes Pembangunan Pangkalan Udara AS



Ribuan Warga Jepang Protes Pembangunan Pangkalan Udara AS  
Warga Okonawa mengatakan sudah tak ingin lagi hidup dengan kebisingan, kecelakaan dan kejahatan yang kadang dilakukan oleh anggota militer Amerika Serikat.(Koichi Kamoshida/Getty Images)
 
Jakarta, CB -- Ribuan pengunjuk rasa berkumpul dan mengepung gedung parlemen Jepang pada Minggu dalam aksi untuk menentang rencana pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di pulau selatan Okinawa.

Sekitar 28 ribu orang, menurut media setempat, mengepung bangunan parlemen di Tokyo itu pada Minggu (21/2) dan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "tidak ada lagi pangkalan Amerika Serikat di Okinawa" dan "turuti keinginan Okinawa".

Banyak di antara demonstran mengenakan pakaian biru, warna yang menandakan dukungan bagi pulau tersebut.

Pihak kepolisian tidak memberikan perkiraan jumlah warga yang ikut dalam demonstrasi terbaru dari serangkaian protes yang telah berlangsung lama.

Okinawa hanya kurang dari satu persen dari keseluruhan total daratan Jepang, namun wilayah itu menjadi lokasi sekitar 75 persen fasilitas militer AS di Jepang.

Pemerintah pusat berencana membangun sebuah pangkalan udara Marinir AS yang baru di wilayah terpencil pulau tersebut untuk menggantikan pangkalan udara AS, Futenma, di Ginowan. Ginowan adalah wilayah padat penduduk, sehingga pangkalan militer dilihat sebagai ancaman bagi warga sipil.

Namun gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, beserta banyak penduduk pulau itu menginginkan pengganti pangkalan Futenma dibangun di luar Okinawa, di tempat lain di Jepang atau bahkan di luar negeri.

Mereka mengatakan sudah tak ingin lagi hidup dengan kebisingan, kecelakaan dan kejahatan yang kadang dilakukan oleh anggota militer Amerika Serikat.

Jepang dan AS pertama kali mengajukan untuk memindahkan Futenma pada 1996. Namun, keduanya bersikeras bahwa pangkalan pengganti harus tetap berada di Okinawa. Dari lokasi itu, pasukan dan pesawat AS dapat memberikan respons cepat jika ada potensi konflik di wilayah Asia.


Credit  CNN Indonesia