Iran: Laporan IAEA Hancurkan Kebohongan Israel dan AS

Zarif menuturkan, verifikasi IAEA bahwa Iran melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian nuklir dengan negara-negara dunia, melawan kebohongan Israel dan AS. Foto/Istimewa

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Javad Zarif menuturkan, verifikasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk ke-14 kalinya bahwa Iran melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian nuklir dengan negara-negara dunia, melawan "kebohongan" Israel dan Amerika Serikat (AS).

Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano dalam pernyataan pengantarnya kepada Dewan Gubernur IAEA di Wina, Austria mengatakan, Iran terus mengimplementasikan kesepakatan nuklir tahun 2015.

"Iran sedang mengimplementasikan komitmen terkait nuklirnya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama," kata Amano, merujuk pada nama resmi kesepakatan nuklir, seperti dilansir PressTV pada Selasa (5/3).

Zarif, dalam sebuah pernyataan akun Twitternya menuturkan, apa yang disampaikan oleh IAEA berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Baik Trump dan Netanyahu terus menuding Teheran telah melanggar kesepakatan tersebut, dengan masih melakukan uji coba rudal. Teheran menyatakan rudal mereka bersifat defensif dan tidak dirancang untuk membawa hulu ledak itu, dan hal itu tidak melanggar kesepakatan tersebut.

“Berlawanan dengan kebohongan konstan yang Netanyahu, dan sekutunya sampaikan tentang Iran, IAEA sekali lagi dan untuk kesekian kalinya menegaskan pendirian kita dengan kata-kata kita dan mengikuti perjanjian nuklir," kicau Zarif.

Credit  sindonews.com

Pengawas PBB Sebut Iran Patuhi Pokok Perjanjian Nuklir 2015

Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]

CB, Jakarta - Badan Pengawas Nuklir PBB mengatakan Iran telah mematuhi poin perjanjian nuklir 2015 dengan membatasi aktivitas nuklirnya.
Laporan yang dirilis oleh Badan Atom Internasional (IAEA), seperti dilaporkan Aljazeera, 23 Februari 2019, Republik Islam Iran membatasi pengayaan uranium pada tingkatan yang disepakati pada kesepakatan yang ditandatangani di Wina, Austria, pada 2015.
Inspektur IAEA juga bertanggungjawab atas akses yang diberikan ke seluruh situs nuklir di Iran, untuk memeriksa kepatuhan Iran terhadap perjanjian.
Menurut perjanjian yang digagas bersama AS, Iran, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina dan Uni Eropa, Iran telah menurunkan pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghapus sanksi internasional.
IAIE yang bermarkas di Wina, berulangkali mengkonfirmasi Iran mematuhi kesepakatan yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Iran menyatakan penggunaan nuklirnya hanya untuk energi sipil semata.

Iran telah membuka kembali fasilitas UF6 di provinsi tengah Isfahan yang ditutup pada 2009 karena kurangnya "kue kuning", bahan baku yang digunakan untuk pengayaan nuklir.[Tehrantimes]
Laporan terbaru IAEA pada hari Jumat berpotensi mengurungkan tekanan AS terhadap Uni Eropa, yang mendesak blok tersebut membatalkan perjanjian.

Donald Trump mengatakan Iran masih mengembangkan senjata nuklir, meskipun dibantah oleh intelijennya.
Bulan lalu, Direktur CIA Gina Haspel mengatakan, Iran secara teknis mematuhi JCPOA.
Sejalan dengan Trump, Mike Pence juga meminta Prancis, Jerman dan Inggris untuk menekan Iran secara diplomatik dan ekonomi demi kebaikan rakyat Iran dan keamanan global.

Namun Inggris, Prancis dan Jerman tidak menunjukkan akan meninggalkan kesepakatan nuklir Iran. Ketiganya bahkan berjanji menyediakan insentif ekonomi untuk menyelamatkan Iran dengan platform khusus bernama INSTEX, yang bertujuan menghindari sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Credit  tempo.co

Iran Dinyatakan Memenuhi Kesepakatan Nuklir 2015

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files

Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran.

CB, WINA -- Organisasi pengawas tenaga nuklir PBB yakni Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan, Iran telah mengimplementasikan kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara berpengaruh. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dua pekan Amerika Serikat (AS) kembali memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran.

"Iran mengimplementasikan komitmen yang berhubungan dengan nuklir di bawah Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA)," kata Direktur IAEA Yukiya Amano, Kamis (22/11).

JCPOA juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran 2015 karena ditandatangani pada Mei 2015. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Iran dan enam negara berpengaruh, salah satunya Amerika Serikat.


Namun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini menarik AS dari kesepakatan tersebut. Alasannya untuk menggoyah pengaruh Iran dalam perang di Suriah dan Yaman serta agar Iran menghentikan program misil mereka.

Tidak ada satu pun alasan Trump tersebut yang tertuang dalam kesepakatan nuklir Iran 2015. Jerman, Prancis dan Inggris telah berusaha agar kesepakatan tersebut tidak batal. Kesepakatan itu telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai gantinya mereka harus membatasi aktivitas nuklir.

Akibat sanksi AS, banyak perusahaan-perusahaan negara Barat yang telah membatalkan rencana mereka melakukan bisnis dengan Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Iran akan melanggar kesepakatan tersebut, yang mana dirancang untuk menjauhkan mereka dalam membangun senjata nuklir.

Direktur IAEA Amano tidak berkomentar tentang dampak terhadap sanksi ekonomi AS yang mulai berlaku pada 5 November lalu. Iran telah mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir 2015 jika Prancis, Jerman dan Inggris serta sekutu mereka gagal untuk memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut. 

Credit  republika.co.id

RI Donasikan Patung GWK untuk IAEA

Pemrakarsa Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) Nyoman Nuarta berfoto dengan latar belakang Patung GWK. Miniatur patung ini banyak dijadikan suvenir termasuk untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)

Foto: Antara

Filosofi patung GWK sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan IAEA

CB, LONDON -- Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mendonasikan patung Garuda Wishnu Kencana (GWK) yang terbuat dari kayu jati setinggi 160 cm hasil karya pemahat Bali, I Made Ada kepada Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Pemberian Patung GWK dari Indonesia menandai berakhirnya posisi ketua Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) setelah menjabat selama satu tahun dari September 2017 hingga September 2018.


Indonesia menyerahkan posisi ketua kepada Dubes Leena Al-Hadid dari Yordania yang akan menjabat untuk periode 2018-2019, demikian Pensosbud KBRI Danurdoro KM Parnohadiningrat kepada Antara London, Selasa (25/9).

Penyerahan patung dilakukan Dubes/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, kepada Acting Direktur Jenderal IAEA, Mr Dazhu Yang, sebagai simbol dukungan Indonesia kepada IAEA. "Filosofi patung Garuda Wishnu Kencana sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan motto IAEA, yaitu Atom for Peace and Development," kata Dubes Djumala.


Selain sebagai bentuk dukungan kepada IAEA, pemberian patung ini sekaligus sebagai bentuk promosi produk seni budaya Indonesia. Hal ini mengingat Markas PBB di Wina setiap tahun dikunjungi ribuan orang dari seluruh dunia, sehingga karya seni budaya Indonesia akan semakin dikenal luas oleh masyarakat internasional.


Pemberian patung disambut pihak IAEA. Mr Yang selaku Acting Dirjen IAEA menyampaikan terima kasih atas pemberian patung seraya mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai Ketua Dewan Gubernur. "Kami menyampaikan penghargaan atas kualitas kepemimpinan, obyektifitas, dan keterbukaan yang ditunjukkan selama memimpin Dewan Gubernur dua belas bulan terakhir. Kami juga mengagumi ketenangan dan kelihaian Anda dalam menangani isu-isu yang sensitif di Dewan Gubernur," demikian Mr Yang mewakili Dirjen IAEA.


Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Gubernur IAEA periode 2017-2018 mewakili kelompok Asia Tenggara dan Pasifik (SEAP). Ini adalah kali kedua Indonesia menduduki jabatan tersebut setelah tahun 1985-1986. Patung tersebut akan dipasang di tempat strategis, di lobi utama markas PBB di Wina, sehingga dapat disaksikan setiap pengunjung.

Credit  republika.co.id

Laporan IAEA: Iran patuh terhadap kesepakatan nuklir

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Intenasional (IAEA) Yukiya Amano (REUTERS/Leonharad Foeger)

Wina, Austria, (CB) - Iran terus mematuhi larangan dalam kegiatan nuklirnya seperti yang ditetapkan dalam kesepakatan, yang dicapai dengan kekuatan dunia pada 2015.

Kesimpulan itu diisyaratkan dalam laporan rahasia badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-bangsa (IAEA) pada Kamis.

Dalam laporan triwulan keduanya sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Mei bahwa AS akan keluar dari kesepakatan itu dan menerapkan sanksi, IAEA mengatakan Iran mematuhi batasan dalam hal pengayaan uranium dan pasokan uranium serta bahan lain, yang diperkaya.

Dalam laporan sebelumnya pada Mei, IAEA mengatakan Iran bisa lebih bekerja sama dengan pemeriksa dan dengan itu akan meningkatkan kepercayaan.

Laporan pada Kamis menyebutkan bahwa IAEA, yang berpusat di Wina, dapat menjalankan seluruh pemeriksaan yang diperlukan guna memastikan bahwa Iran benar-benar mematuhi kesepakatan tersebut, kata Reuters.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif Iran dalam memberikan akses telah memudahkan penerapan Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," menurut laporan yang dibagikan kepada negara anggota IAEA itu.

"Tingkat produksi (uranium diperkaya) tetap tidak berubah. Tidak ada perubahan apa pun," tambah diplomat senior.

Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran --yang sebenarnya sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir. Melihat keadaan tersebut, banyak diplomat dan pengulas sekarang meragukan apakah kesepakatan itu akan bertahan di tengah upaya-upaya yang dijalankan Uni Eropa untuk mengimbangi beberapa dampak dari langkah yang diambil Trump.

Pada Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengungkapkan keraguannya bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Ia mengatakan Iran kemungkinan akan meninggalkannya.

Presiden Iran Hassan Rouhani diminta Khamenei tidak terlalu bergantung pada dukungan Eropa pada saat ia semakin mendapat tekanan di dalam negeri terkait penanganannya soal perekonomian dalam menghadapi sanksi AS.

Credit  antaranews.com

IAEA: Iran Patuhi Kesepakatan Nuklir Internasional

IAEA menyatakan Iran telah mematuhi perjanjian nuklir internasional. Foto/Istimewa

WINA - Iran terus mematuhi ketentuan perjanjian nuklirnya dengan kekuatan dunia meskipun Amerika Serikat (AS) telah menarik diri. Meski begitu, Negeri Mullah itu dianggap bisa lebih cepat dan lebih proaktif dalam memungkinkan inspeksi sekejap.

Demikian penilaian yang diberikan oleh badan pengawas nuklir PBB yang mengawasi pelaksanaan dari perjanjian itu.

Dalam laporannya yang pertama sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan penarikan Washington pada 8 Mei, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan Iran tetap dalam batas pada tingkat memperkaya uranium, stok uranium yang diperkaya dan item lainnya.

Namun IAEA tampaknya menegur Iran karena menyeret kakinya pada apa yang disebut "akses tambahan" inspeksi di bawah Protokol Tambahan agensi, yang diterapkan Iran di bawah kesepakatan itu. Inspeksi seperti itu sering dilakukan dalam waktu singkat.

IAEA mengatakan Protokol Tambahan untuk semua situs dan lokasi di Iran perlu dikunjungi.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif oleh Iran dalam menyediakan akses tersebut akan memfasilitasi implementasi Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," kata IAEA dalam laporannya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (25/5/2018).

Laporan itu datang bersama Prancis, Inggris, dan Jerman yang berebut untuk menyelamatkan penawaran inti dari bantuan sanksi dengan imbalan pembatasan aktivitas nuklir Teheran. Trump menerapkan kembali sanksi AS terhadap Teheran, mengancam akan mengakhiri kesepakatan dan mendorong pembalasan dari Iran.

IAEA telah berulang kali membela kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa IAEA menciptakan rezim verifikasi paling kuat di dunia.

Berbicara pada konferensi pers dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan laporan itu masuk ke arah yang benar dan menghibur.

Para diplomat yang mengikuti agensi itu mengatakan pemeriksaan bulan lalu turun ke jeruji kawat, tetapi seorang diplomat senior yang juga akrab dengan pekerjaan IAEA mengatakan pada hari Kamis bahwa laporan itu tidak membebani Iran.

“Tidak ada masalah. Itu hanya sebuah dorongan. IAEA ingin memastikan bahwa tidak akan ada masalah,” katanya, menambahkan bahwa tidak ada perubahan dalam perilaku Iran baik selama kuartal pertama 2018 atau sejak pengumuman Trump.

Trump melihat berbagai "kekurangan" dalam kesepakatan itu, termasuk bahwa banyak pembatasan-pembatasannya yang luntur dari waktu ke waktu dan bahwa itu tidak mengatasi program rudal balistik Iran atau perannya dalam konflik regional seperti perang di Suriah dan Yaman.

Beberapa perusahaan Barat seperti raksasa minyak Prancis Total telah mengatakan mereka mungkin harus berhenti dari Iran karena langkah AS. Pejabat senior dari negara-negara lain yang menandatangani perjanjian - Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina dan Iran - bertemu di Wina pada hari Jumat untuk membahas langkah selanjutnya. 

Pada pertemuan dengan ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa di Brussels pekan lalu, menteri luar negeri Prancis, Inggris dan Jerman berjanji untuk mempertahankan kesepakatan dengan mencoba untuk menjaga minyak dan investasi Iran mengalir, tetapi mengakui bahwa mereka akan berjuang untuk memberikan jaminan yang dicari Tehran.

Pemimpin tertinggi Iran menetapkan serangkaian syarat bagi Iran untuk tetap dalam kesepakatan, termasuk bahwa bank-bank Eropa harus menjaga perdagangan dengan Republik Islam.






Credit  sindonews.com

Inspektur Kepala Pengawas Nuklir PBB Mengundurkan Diri

Kepala inspektur IAEA Tero Varjoranta secara tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Foto/Istimewa

WINA - Kepala inspektur pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengundurkan diri pada Jumat kemarin. Hal itu dikatakan juru bicara lembaga tersebut.

Tidak ada alasan yang diberikan atas pengunduran diri tiba-tiba Tero Varjoranta. Pengunduran diri ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan kekuatan dunia atas program nuklirnya.

IAEA melakukan inspeksi di Iran untuk memverifikasi kepatuhan dengan ketentuan kesepakatan.

"Kegiatan pengamanan IAEA akan terus dilakukan dengan cara yang sangat profesional," kata juru bicara IAEA seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/5/2018).

Varjoranta, yang telah menduduki pos tersebut sejak akhir 2013, telah diganti secara temporer oleh Massimo Aparo, direktur pelaksana Kantor Badan untuk Verifikasi di Iran.

Varjoranta adalah orang Finlandia dan sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Keselamatan Radiasi dan Nuklir Finlandia.

"Pengganti permanennya akan ditunjuk sesegera mungkin," kata juru bicara IAEA.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa meskipun penarikan AS dari kesepakatan Iran, mereka menginginkan inspeksi IAEA di Iran untuk dilanjutkan.

"Amerika Serikat akan terus mendukung implementasi yang kuat dari inspeksi IAEA di Iran untuk sepenuhnya otoritas IAEA," kata seorang pejabat misi AS di IAEA.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), kesepakatan antara Teheran dan kekuatan besar dunia memaksa Iran untuk membuka situs apa pun ke IAEA dalam waktu paling banyak 24 hari.

Sejak kesepakatan itu tercapai pada tahun 2015, IAEA telah melakukan ratusan inspeksi terhadap Iran.

IAEA mengatakan bahwa berkat akses yang diberikan berdasarkan kesepakatan, pekerjaan inspeksi telah berlipat ganda sejak 2013, dengan inspekturnya sekarang menghabiskan 3.000 man days per tahun di Iran tahun lalu.

Badan ini juga membidik sekitar 2.000 seal tamper-proof yang melekat pada bahan nuklir dan peralatan serta ke ratusan ribu gambar yang diambil setiap hari oleh kamera pengintaian yang canggih, yang jumlahnya hampir dua kali lipat sejak 2013.

Sejak JCPOA mulai berlaku, IAEA telah mengeluarkan laporan rutin triwulanan yang menegaskan bahwa Iran mematuhi komitmen terkait nuklir di bawah kesepakatan itu.

Pihak-pihak lain dalam kesepakatan itu, termasuk Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa, mengatakan mereka ingin tetap mempertahankan meski ada langkah penarikan yang dilakukan Trump.

Namun, beberapa analis khawatir runtuhnya kesepakatan sekarang bahwasanya AS telah menarik diri dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang dapat menyebabkan Iran mengakhiri kerja sama dengan inspeksi IAEA.



Credit  sindonews.com

IAEA tolak bahas tuduhan Netanyahu terhadap Iran

Dokumentasi Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano, bersama Menteri Nuklir Iran, Ali Akbar Salehi. (IRNA)

... bukan tugas IAEA untuk membahas terbuka masalah terkait dengan keterangan semacam itu...

Wina, Austria (CB) - Badan Pengawas Energi Atom PBB (IAEA), Selasa, menolak secara langsung menangani tuduhan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa Iran melanggar kesepakatan nuklir bersejarah dengan kekuatan besar.

Netanyahu, Senin, meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat untuk keluar dari kesepakatan pada 2015, dengan menyajikan yang disebut dia sebagai bukti kegiatan rahasia senjata nuklir Iran.

Iran diketahui memiliki rencana persenjataan hingga 2003, yang pengulas dan diplomat katakan Netanyahu tampaknya mendaur ulang tuduhan lama.

"Sejalan dengan aturan IAEA, IAEA menilai semua keterangan terkait perlindungan tersedia untuk itu," kata juru bicara Badan Tenaga Atom Dunia, yang mengawasi kesepakatan tersebut.

"Namun, bukan tugas IAEA untuk membahas terbuka masalah terkait dengan keterangan semacam itu," katanya.

Dalam laporan yang dikeluarkan pada Desember 2015, sesaat sebelum kesepakatan itu berlaku, IAEA menyatakan berbagai kegiatan terkait pengembangan perangkat peledak nuklir yang dilakukan di Iran sebelum akhir 2003 sebagai upaya tergalang.

Kegiatan tersebut berlanjut sesudah 2003, meskipun dalam jumlah lebih sedikit secara tergalang, dan tidak ada tanda sahih apa pun hingga lewat 2009, kata IAEA pada saat itu.

Pernyataan juru bicara itu, Selasa, menegaskan kembali temuan laporan pada 2015 itu.

Berdasarkan atas kesepakatannya pada 2015 dengan kekuatan dunia, Iran menahan pengayaan uraniumnya untuk bahan bakar nuklir guna menghilangkan kekhawatiran akan mengembangkan bahan bom dan Teheran mendapatkan imbalan pengurangan sebagian besar hukuman antarbangsa.

IAEA berulang kali melaporkan Iran mematuhi persyaratan kesepakatan itu.

Credit  antaranews.com

Asosiasi Nuklir Dunia: Indonesia Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik dengan Nuklir

Asosiasi Nuklir Dunia menyatakan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, energi dan lingkungan dengan tenaga nuklir. Foto/Ilustrasi worldnuclear.org

JAKARTA - Direktur Jenderal Asosiasi Nuklir Dunia Agneta Rising mengatakan tenaga nuklir dapat membantu Indonesia memenuhi tujuan ekonomi, energi termasuk listrik dan lingkungannya. Dia menyambut komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung penggunaan tenaga nuklir yang inovatif.

Komentar Rising disampaikan saat membuka konferensi World Nuclear Spotlight Indonesia 2018 di Jakarta, hari Rabu (7/2/2018).

”Saya menyambut baik komitmen pemerintah untuk mendukung teknologi nuklir yang inovatif, Indonesia dapat memenuhi tujuan energi yang lebih cepat dengan rancangan reaktor hemat biaya yang telah terbukti dan diterapkan di seluruh dunia,” ujar Rising kepada para delegasi di konferensi tersebut.

Indonesia perlu melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik selama sepuluh tahun ke depan, dan melanjutkan ekspansinya hingga melampaui tahun 2050. Menurut asosiasi yang berbasis di London itu, tujuan ekspansi itu untuk memperbaiki akses terhadap listrik dan memenuhi permintaan ekonomi dan populasi Indonesia yang berkembang.

Masih menurut asosiasi itu, pada saat yang sama, Indonesia perlu mengatasi polusi udara tingkat tinggi dan menyampaikan komitmen yang dibuat pada konferensi perubahan iklim COP 21 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada tahun 2030.

Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menyebutkan, konsumsi listrik per kapita mencapai 994,41 kilo Watt hour (kWh) hingga September 2017. Angka ini naik 3,98 persen dari posisi akhir 2016 sebesar 956,36 kWh. Angka konsumsi ini akan bertambah lagi seiring dengan adanya program pengembangan mobil listrik.



Sebelumnya, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia hari Senin lalu, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano.

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya. 

Seperti diketahui,  IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini  bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer.



Credit  sindonews.com

Badan Energi Atom Dunia Dukung Indonesia Bangun Reaktor Nuklir

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano. Foto/REUTERS

JAKARTA - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano, Senin (5/2/2018).

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya.

Seperti diketahui,  IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini  bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer. 

Credit  sindonews.com

IAEA: Iran Terapkan Kesepakatan Nuklir

Kepala badan pengawas nuklir dunia IAEA Yukiya Amano juga bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

CB, ABU DHABI -- Sekretaris Jenderal Badan Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano telah melakukan inspeksi ke Iran untuk mengetahui komitmen Teheran dalam mematuhi kesepakatan nuklir. Menurut Amano, hingga saat ini Iran masih menunjukkan komitmen untuk menaati kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015.

"IAEA dapat menyatakan bahwa komitmen terkait (kesepakatan) nuklir tersebut sedang diterapkan (oleh Iran)," ungkap Amano dalam sebuah konferensi pers di Abu Dhabi setelah melakukan perjalanan ke Iran pada Ahad (29/10).

Ia meminta agar Iran tetap sepenuhnya melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan nuklir. "Ini adalah dorongan utama pertemuan di Iran. Mengenai kegiatan inspeksi kami, mereka melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa masalah," ujarnya.

Ketika melakukan inspeksi ke Iran, Amano menggelar pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan pejabat lainnya. Amano mengungkapkan pada pertemuan tersebut ia menyampaikan bahwa kesepakatan nuklir merupakan sebuah keuntungan yang signifikan untuk proses verifikasi.

Kendati demikian, Amano menolak mengomentari kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal itu menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menolak untuk memperpanjang kesepakatan nuklir dengan Teheran.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran.Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan nuklir dengan membangun senjata nuklir berbahaya. Ia juga mengklaim bahwa Teheran menyokong gerakan teroris di Timur Tengah.

Kendati demikian, Hassan Rouhani telah menegaskan bahwa Iran akan terus membangun rudal karena hal itu tak melanggar keaepakatan internasional. "Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kepala Atom PBB: Iran Laksanakan Komitmen Nuklir

Rakyat Iran sambut kesepakatan Nuklir dengan Enam Kekuatan Dunia

CB, NEW YORK -- Kepala badan atom PBB pada Ahad (29/10) kembali menyampaikan Iran melaksanakan komitmen kesepakatan nuklir 2015.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan di dalam siaran pers Direktur Jenderalnya Yukiya Amano bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Wakil Presiden dan Presiden Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, selama kunjungan ke Ibu Kota Iran, Teheran.

Sejak Januari 2016, IAEA telah mengabsahkan dan memantau pelaksanaan Iran atas komitmennya yang berkaitan dengan nuklir berdasarkan Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada 2015.

Kesepakatan itu antara lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman, Uni Eropa (UE) dan Iran menetapkan mekanisme aktif bagi batas pemantauan atas program nuklir Iran, dan pada saat yang sama melicinkan jalan bagi pencabutan sanksi PBB terhadap negeri tersebut.

Siaran pers itu mengatakan kegiatan pemantauan dan pengabsahan IAEA dilaksanakan dengan cara objektif dan tidak memihak dan sejalan dengan modalitas yang ditetapkan oleh JCPOA serta standar pelaksanaan pencegahan.

Amano kembali menyatakan JCPOA menyampaikan hasil jelas dari sudut pandang pengabsahan, dan menekankan pentingnya bagi pelaksanaan penuh oleh Iran atsemua komitmennya yang berkaitan dengan nuklir untuk membuat JCPOA berkelanjutan.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Ahad mendesak kepala nuklir PBB tersebut mengkonfirmasi negaranya masih mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan negara besar dunia setelah Presiden AS Donald Trump menolak untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut.

Kunjungan Amano dilakukan saat Kongres AS mempertimbangkan kesepakatan itu. Penolakan Trump pada Oktober untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut telah memicu perang baru kata-kata antara Iran dan Amerika Serikat.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Badan Atom Internasional Kunjungi Iran

Direktur Jenderal IAEA Yuki Amano.

CB, WINA -- Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano akan mengunjungi Iran pada Ahad (29/10). Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015.

Kunjungan Amano ke Iran merupakan yang perdana sejak ia menjabat sebagai direktur jenderal IAEA. Kehadirannya di Teheran, selain untuk membahas kesepakatan nuklir, juga dimaksudkan menyelidiki dugaan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir berbahaya. Dugaan ini telah berulang kali diutarakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi menyambut rencana kunjungan Amano ke negaranya. "Fokus kunjungan akan menjadi isu dalam kerangka kerja. Kami berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dan menyusun kerangka kerja baru untuk menjawab pertanyaan (IAEA) dan menjernihkan ambiguitas," kata Salehi, seperti dikutip laman the Guardian, Rabu (25/10).

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya.

Adapun alasan penolakan untuk melanjutkan kesepakatan nuklir, yakni karena Trump meyakinkan Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan senjata nuklir berbahaya. Selain itu, ia menyebut Teheran telah mensponsori gerakan terorisme.

Dengan keputusan Trump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.

Kesepakatan ini tercapai melalui negosiasi panjang dan alot. Tujuan dari kesepakatan ini adalah satu, yakni memastikan bahwa penggunaan nuklir Iran hanya terbatas pada kepentingan sipil dan bukan untuk keperluan militer. Imbalannya adalah sanksi dan embargo ekonomi terhadap Teheran akan dicabut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID