Ditekan AS, Turki Pertimbangkan Tunda Penerimaan Rudal Rusia

Ilustrasi S-400. (UMNICK via WIkimedia Commons)

Jakarta, CB -- Turki mempertimbangkan untuk menunda penerimaan sistem pertahanan rudal dari Rusia karena didesak Amerika Serikat.

Seorang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Turki mempertimbangkan penundaan ini setelah AS melayangkan permintaan resmi agar Ankara menunda penerimaan sistem tersebut.

Reuters sendiri belum dapat mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Turki terkait kabar pertimbangan penundaan ini.

Namun pekan lalu, Fahrettin Altun selaku juru bicara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia sudah disepakati.


Pejabat AS menganggap pembelian sistem pertahanan rudal ini "sangat problematik" karena dapat berdampak pada program kerja sama kedua negara.

AS dan negara-negara anggota NATO khawatir sistem radar dalam S-400 dapat melacak jet F-35 sehingga nantinya akan sulit menghindari senjata Rusia.

Ankara sendiri sudah mendesak AS untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas meneliti risiko bahaya S-400 pada F-35. Namun, AS menolak pembentukan pokja tersebut.

Selisih pendapat ini merupakan perseteruan teranyar antara AS dn Turki. Sebelumnya, kedua negara sudah beberapa kali bersitegang.

Sejumlah isu yang sempat memanaskan hubungan kedua negara adalah permintaan ekstradisi Fethullah Gulen dari AS, perbedaan kebijakan di Timur Tengah, hingga sanksi atas Iran.

Credit  cnnindonesia.com

Amerika Larang 6 Perusahaan Teknologi Asal Cina

Presiden Cina, Xi Jinping dan Presiden AS, Donald Trump. REUTERS

CB, Washington – Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengatakan telah melarang enam perusahaan teknologi Cina, satu perusahaan Pakistan dan lima perusahaan di Uni Emirat Arab melakukan ekspor teknologi sensitif AS.

Pejabat Kementerian Perdagangan AS mengatakan empat perusahaan Cina, yang juga berkantor di Hong Kong, mencoba membeli komoditas asal AS, yang diduga untuk mendukung pengembangan senjata pemusnah massal Iran dan program senjata Iran. Ini melanggar peraturan kontrol ekspor AS.

“Pejabat Kementerian Perdagangan AS juga mengatakan dua perusahaan asal Cina lainnya ditambahkan dalam daftar entitas yang dilarang karena mereka berpartisipasi dalam ekspor teknologi yang dikontrol. Teknologi ini lalu diberikan kepada organisasi terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Cina,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.

Larangan ekspor ini terjadi pasca meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Cina. Eskalasi ini terjadi pasca negosiasi dagang antara dua ekonomi terbesar dunia pada akhir pekan lalu, yang tidak menghasilkan kesepakatan.
AS telah memutuskan menaikkan tarif untuk nilai impor sekitar US$200 miliar atau sekitar Rp2.900 triliun.
Tarif naik dari 10 persen menjadi 25 persen. Cina membalas dengan menaikkan tarif untuk impor senilai US$60 miliar atau Rp870 triliun dari AS.

Channel News Asia melansir Presiden Donald Trump juga telah memerintahkan pejabat AS untuk mengenakan kenaikan tarif untuk sisa impor dari Cina yang belum terkena kenaikan tarif.
Nilainya mencapai sekitar US$300 miliar atau sekitar Rp4.300 triliun,” kata Robert Lighthizer, perwakilan perdagangan AS, dalam pernyataan yang dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 11 Mei 2019.
Perusahaan Cina yang terkena larangan ini adalah Avin Electronics Technology Co Ltd yang berbasis di Shenzen, Longkui Qu di Linhai, Provinsi Zhejiang dan Multi-Mart Electronics Technology di Nanhai, Provinsi Guandong.

Lalu ada perusahaan Taizhou CBM-Future New Material Science and Technology Co Ltd di Linhai, Provinsi Zhejiang, perusahaan Tenco Technology Co Ltd di Shenzhen, dan Yutron Technology Co Ltd di Shenzhen.
Perusahaan Avin, Multi-Mart, Tenco dan Yutron, menurut penjelasan kementerian Perdagangan AS, memiliki kantor di Hong Kong.
“Kami memberi tahu individu, bisnis, dan organisasi seluruh dunia bahwa mereka akan dimintai pertanggung-jawaban karena mendukung program senjata pemusnah massal Iran, dan skema ilegal lainnya,” kata Wilbur Ross, menteri Perdagangan AS, dalam pernyataan.
Menurut Ross, AS tidak bisa membiarkan strategi integrasi teknologi sipil – militer Cina melemahkan keamanan nasional AS. Ini dilakukan lewat pelarangan transfer teknologi yang dilakukan oleh aktor negara.

Credit  tempo.co

Spanyol Tarik Kapal Perangnya dari Kelompok Tempur AS

Spanyol menarik kapal fregat Mendez Nunez dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln saat berada di Timur Tengah. Foto/Istimewa

MADRID - Spanyol menarik sementara kapal fregat Mendez Nunez, dengan 215 pelaut di dalamnya, dari kelompok tempur yang dipimpin oleh kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Abraham Lincoln. Penarikan kapal perang itu atas perintah dari Menteri Pertahanan Spanyol, Margaritas Robles.

Sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengatakan pejabat pemerintah telah memerintahkan tindakan penarikan sementara kapal fregat Mendez Nunez dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln saat berada di Timur Tengah.

"Kapal itu sedang dalam misi keliling dan tidak akan masuk ke dalam jenis misi lain," sumber-sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengungkapkan, dikutip Sputnik dari situs berita El Mundo, Selasa (14/5/2019).

Penarikan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara AS dan Iran. Keputusan itu diambil Robles di Brussels, selama pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa.

"Langkah ini dapat memicu krisis diplomatik antara AS dan Spanyol," wartawan ABC memperingatkan, mengutip sumber militer Spanyol yang mencatat bahwa hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan AS terhadap Spanyol.

Sebelumnya selama kunjungannya ke pangkalan udara Moron de la Frontera di Sevilla, Robles menekankan bahwa sehubungan dengan krisis Iran Spanyol berkomitmen pada Uni Eropa dan organisasi internasional.

"Dan di situlah kita akan selalu mengadopsi kesamaan posisi," ujarnya.

Ia bersikeras bahwa Spanyol adalah mitra serius dan dapat diandalkan. "Tetapi bahwa Angkatan Bersenjata hanya terikat oleh perjanjian yang dibuat dengan Uni Eropa dan NATO," tegasnya.

Integrasi Mendez Nunez ke dalam kelompok tempur AS - di mana tidak ada kapal non-AS - direncanakan setidaknya setahun yang lalu. Armada ini telah melintasi Selat Bab el Mandeb, yang menghubungkan Laut Merah ke Samudra Hindia, dan menuju Selat Hormuz. Pada 9 Mei, kelompok itu berlayar melalui Terusan Suez.

Fregat Spanyol diharapkan untuk kembali ke tanah airnya setelah mengunjungi California dan melewati Terusan Panama. 

Credit  sindonews.com

Tangan Kanan Presiden Palestina Ditolak Masuk AS

Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5). (ABBAS MOMANI/AFP)

Jakarta, CB -- Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5).

"Resmi, pengajuan visa AS saya ditolak. Tidak ada penjelasan," kata Ashrawi melalui akun Twitter pribadinya.

Kepada AFP, Ashrawi mengaku ini pertama kalinya dia ditolak masuk AS, tempat anak perempuan dan cucunya tinggal.

"Saya berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan seorang nenek. Saya telah menjadi aktivis pejuang untuk Palestina sejak akhir 1960. Saya selalu jadi pendukung kuat perlawanan tanpa kekerasan," kicaunya di Twitter.

"Saya telah bertemu (dan bahkan bernegosiasi) dengan setiap pejabat negara sejak (George) Shultz dan setiap presiden AS sejak George H.Q Bush (pemerintahan AS saat ini tidak termasuk)."

Ashrawi merupakan anggota komite eksekutif dan mantan Menteri Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Ia telah berkecimpung dalam politik Palestina selama beberapa dekade terakhir dan mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, termasuk Legion of Honour dari Prancis.

Hingga kini, belum ada respons langsung dari kedutaan besar AS terkait penolakan visa Ashrawi.

Hal ini terjadi ketika relasi AS dan Palestina tengah memanas sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak pada Desember 2017 lalu.

Palestina menganggap langkah Trump itu menunjukkan sikap bias AS yang sangat pro-Israel. Sejak itu, Abbas memutus interaksi dengan Negeri Paman Sam.

Abbas juga berulang kali menegaskan tidak akan menerima proposal perdamaian gagasan Trump yang rencananya akan dirilis awal Juni setelah bulan Ramadan.

Walau belum mengungkap begitu banyak detail, Washington mengisyaratkan bahwa proposal damai yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina itu tak akan menyertakan solusi dua negara di dalamnya.

Selama ini, solusi dua negara diyakini komunitas internasional sebagai jalan keluar terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut, di mana Israel dan Palestina akan berdiri beriringan sebagai dua negara berdaulat.

Credit  cnnindonesia.com

Perjuangan isu Palestina dan pemukiman ilegal di Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin diskusi informal "Arria Formula" Dewan Keamanan PBB tentang Palestina di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5/2019). ANTARA/HO-Kemenlu RI/aa

Jakarta (CB) - Selama beberapa dekade hingga sekarang, Palestina telah menjadi sasaran kebijakan Israel untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri. Pengungsi Palestina terkungkung dalam pengungsian terbesar dan terlama di dunia, dan warga Palestina terus menanggung penjajahan terpanjang dalam sejarah kontemporer.

Permasalahan Palestina itu pun telah menjadi pembahasan yang terus berlanjut dan berlarut-larut di berbagai forum internasional. Di antara banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina, Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Indonesia selama ini secara sinergis membantu upaya perjuangan Palestina melalui dukungan politik serta bantuan kemanusiaan, juga peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral, trilateral, maupun forum multilateral. Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan bangsa Palestina.

Untuk itu, Pemerintah RI memberi perhatian khusus pada perjuangan Palestina selama masa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya pada Januari tahun ini, menegaskan bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di DK PBB.


Tidak terpinggirkan

Selanjutnya, pemerintah Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak akan terpinggirkan dan tetap berada di radar, bahkan menjadi pusat perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan Pemerintah akan terus mendorong pembahasan isu Palestina di DK PBB.

"Penyelesaian masalah Palestina itu harus. Kita berupaya untuk tetap dihidupkannya perhatian dunia kepada Palestina. Kita dorong pertemuan dalam segala format untuk membahas Palestina agar menjadi perhatian DK PBB," ujar Grata.

Dia menekankan bahwa Pemerintah RI berkomitmen untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk terus mendorong pembahasan masalah Palestina dan menggalang dukungan bagi Palestina.

Itulah sebabnya, Indonesia pada saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB menggelar diskusi informal berbentuk  "Arria Formula" mengenai Palestina, yang dilangsungkan pada 9 Mei 2019 di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu yang belum ada kejelasan atau kesamaan pandangan di antara negara-negara DK. Karena itu, pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber.

Pertemuan Arria Formula tentang Palestina yang diadakan dalam rangka keketuaan Indonesia itu bertujuan untuk menghidupkan kembali pembahasan Palestina di DK PBB serta menampung pandangan dari para ahli dan berbagai negara, khususnya anggota DK PBB, sehingga dapat memetakan dukungan bagi Palestina.

Diskusi informal yang diketuai bersama oleh Indonesia, Kuwait dan Afrika Selatan itu terbuka bagi semua anggota PBB dan mengikutsertakan para ahli sebagai narasumber.


Pemukiman ilegal

Dalam diskusi informal di Dewan Keamanan itu, Indonesia memfokuskan pembahasan pada pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal (illegal settlement) oleh Israel, yang menduduki tanah milik rakyat Palestina, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016.

Resolusi tersebut mendesak penghentian pemukiman Israel di atas tanah Palestina. Resolusi itu menyebutkan bahwa permukiman tersebut "suatu pelanggaran di bawah hukum internasional".

Pertemuan Arria Formula tersebut mengangkat tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian". Pada awal pertemuan, diputar satu video singkat yang menggambarkan penderitaan warga Palestina akibat pemukiman ilegal Israel.

Beberapa ahli yang menjadi narasumber dalam pertemuan itu, seperti pengacara sekaligus aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan ahli hukum internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley, menyampaikan tentang pelanggaran dan dampak dari pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan yang mengawali pertemuan itu menekankan bahwa pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, semakin memudarkan harapan solusi dua negara (two-state solution).

Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurut Menlu RI, terus perluasan permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi perwujudan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Selain itu, Indonesia memandang bahwa pembangunan permukiman ilegal merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

"Kegiatan pemukiman ilegal merupakan sumber dan dalih untuk kebijakan (Israel) yang melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Hal itu telah direncanakan dengan cara yang konstan, strategis, dan sistematis dan mengakibatkan bencana kemanusiaan," ujar Menlu Retno.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno, menegaskan.

Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan kegiatan pemukiman ilegal. Menlu Retno mengatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.

"Perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," katanya.


Kritik Amerika Serikat

Pertemuan Arria Formula yang diprakarsai Indonesia untuk menyuarakan hak rakyat Palestina di DK PBB bukanlah tanpa hambatan atau kritikan. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik Indonesia dan dua co-chair lainnya, yakni Kuwait dan Afrika Selatan, karena dinilai lalai dengan tidak mengikutsertakan Israel dalam diskusi informal di DK PBB itu.

Utusan Khusus Amerika Serikat Jason Greenblatt, yang datang dari Washington, mengkritik pertemuan itu sebagai forum yang "bias dan anti-Israel".

"Apa yang kita capai ketika kita terus berkumpul untuk pertemuan seperti ini di mana kita mengutuk perilaku Israel, yang bahkan tidak diundang untuk berbicara pada sesi ini? Pertemuan ini sendiri mengejutkan dan tidak adil, alih-alih melihat ke depan dan mencoba mencari solusi yang realistis," ujar Greenblatt.

Menanggapi kritik itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia dalam berbagai platform multilateral selalu melibatkan semua negara anggota PBB, dan pertemuan Arria Formula itu merupakan wadah bagi semua negara dan pihak untuk menyampaikan pandangan terkait isu Palestina, terutama tentang permukiman ilegal.

"Ini (Arria Formula tentang Palestina) forum untuk menyampaikan concern seluruh negara di dunia terhadap isu Palestina. Ini jadi kepedulian seluruh warga dunia," ujar dia.

Dian menilai bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menyimpangkan isu yang dibahas dalam pertemuan itu dari persoalan utama, yakni masalah permukiman ilegal Israel.

"Ada satu negara (Amerika Serikat,red) yang mencoba membelokkan isu illegal settlement ke isu-isu lain," katanya.

Namun, secara keseluruhan dari berbagai pernyataan yang disampaikan para wakil negara yang hadir dalam pertemuan itu, semua negara, kecuali Amerika Serikat, berpandangan bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB.

Utusan khusus AS, dalam pernyataannya, menyebutkan AS tidak sependapat bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB . Pendapat AS itu berbeda dengan 14 negara anggota DK PBB sisanya, termasuk Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan.

"Semua negara, kecuali satu (AS), menganggap tindakan Israel telah melanggar berbagai resolusi dan kesepakatan di PBB, terutama Resolusi No. 2334 tahun 2016. Tindakan pendudukan Israel itu akan semakin mempersulit pencapaian two-state solution. Hal itu yang disampaikan beberapa anggota DK di Arria Formula," ujar Dubes Dian.

Dia menambahkan bahwa seluruh negara anggota DK PBB, kecuali AS, juga memandang bahwa pendudukan Israel berdampak pada aspek HAM, hukum, dan kehidupan rakyat Palestina.


Tekanan internasional

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong masyarakat internasional agar menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan di tanah Palestina.

"Tekanan publik dari komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan benar-benar vital," ucap Menlu Retno dalam pernyataannya pada diskusi informal DK PBB itu.

Menlu RI menekankan bahwa komunitas internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan hukum internasional oleh Israel.

Dia menambahkan bahwa, sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia tidak akan berhenti berusaha untuk memastikan masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama PBB. Semangat multilateralisme, ujarnya, akan dijunjung tinggi dan proses perdamaian akan berlanjut atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional.

"Masalah-masalah Palestina dan pemukiman ilegal pantas mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. Tidak ada tindakan bukanlah suatu pilihan. Ini tentang kredibilitas Dewan Keamanan," ujarnya.

"Kita tidak boleh berhenti sampai Palestina berdiri berdampingan dengan semua bangsa di dunia," ucap Menlu RI.

Credit  antaranews.com

Militer AS Ciptakan Rudal Ninja, Senjata Presisi dengan 6 Pisau

Rudal 'Ninja' memiliki bilah pisau yang dirancang untuk mengiris target individual tanpa meledak.[Mirror.co.uk]

CB, Jakarta - Militer AS menciptakan senjata rahasia baru, yakni rudal dengan enam pisau baja yang dirancang untuk membunuh individu dalam serangan presisi tinggi.
Dikutip dari Mirror.co.uk, 13 Mei 2019, rudal R9X atau yang dijuluki "Ninja", dirancang untuk membunuh target teroris secara individual, misalnya membunuh seorang penumpang tanpa melukai pengemudi.
Tidak seperti rudal konvensional militer AS yang lain, bom Ninja atau Ginsu terbang tidak dilengkapi dengan peledak.

Tidak seperti senjata militer AS lainnya, 'bom Ninja' atau 'Ginsu terbang' tidak dilengkapi dengan bahan peledak, untuk mengurangi kerusakan yang tidak diinginkan dalam serangan. Senjata ini juga ditembakkan dari drone Reaper yang dioperasikan dari jarak jauh.
Dilaporkan rudal berpemandu laser telah digunakan oleh CIA dan Pentagon pada sasaran di Suriah, Irak, Libya, Yaman dan Somalia, termasuk Jamal al-Badawi, seorang tersangka dalam serangan teror mematikan terhadap kapal perusak angkatan laut Amerika.
Senjata itu hanya digunakan sekitar belasan kali sejak dikembangkan dari rudal Hellfire sepanjang 1,5 meter dengan berat 45 kg, dan dikerahkan pada 2017, menurut laporan Wall Street Journal mengutip sumber terkait.
Alih-alih meledak, bom ini menghancurkan target atau menghancurkan mereka dengan enam bilah pisau yang melayang keluar dari dalam rudal sekian detik sebelum menghantam target. Rudal dapat menembus mobil dan mengiris target di dalamnya dari jarak 8 km.

Tokoh senior Al-Qaeda Ahmad Hasan Abu Khayr al-Masri terbunuh oleh salah satu rudal Ninja ketika di dalam mobil.[Mirror.co.uk]
Presiden Barack Obama memerintahkan pengembangan rudal non-eksplosif setelah AS dikritik atas kematian warga sipil dalam serangan udara.
The Wall Street Journal mengklaim setidaknya dua tokoh teroris senior telah dibunuh oleh rudal Ninja.
Laporan mengidentifikasi mereka sebagai Ahmad Hasan Abu Khayr al-Masri, orang kedua di bawah komando Al-Qaeda, yang terbunuh dalam serangan udara AS di provinsi Idlib di Suriah pada Februari 2017.

Rudal itu merobek atap mobil, menewaskan kedua penumpang dalam serangan yang membuat mobil tetap utuh dan tidak tampak bekas terbakar.
Ini menimbulkan spekulasi bahwa AS menggunakan senjata baru setelah foto menunjukkan lubang besar di atap mobil.

Rudal Ninja dirancang untuk membunuh teroris individu dalam serangan presisi tinggi tanpa menimbulkan ledakan yang tidak perlu.[Mirror.co.uk]





Yang kedua terjadi pada Januari tahun ini ketika al-Badawi terbunuh saat mengemudi sendirian.
Dia dihukum di Yaman karena mendalangi pemboman USS Cole Oktober 2000. Serangan teror di sebuah pelabuhan di Yaman itu menewaskan 17 pelaut Amerika.

Dikatakan teroris telah berspekulasi tentang jenis senjata baru ini dan menggunakan perempuan atau anak-anak sebagai tameng hidup.
Inggris menguji coba rudal non-eksplosif di Irak pada 2003 ketika jet Tornado menembakkan "bom inert" yang dipandu laser, yang terbuat dari beton di tank dan artileri.
Data dari Biro Investigasi Jurnalisme mengklaim serangan pesawat drone militer AS dengan senjata konvensional dalam 15 tahun terakhir, telah menewaskan antara 769 hingga 1725 warga sipil, termasuk 253 hingga 397 anak-anak.

Credit  tempo.co

Trump Peringatkan Iran Akan Menderita Jika 'Berbuat Sesuatu'

Presiden AS, Donald Trump, memperingatkan Iran bahwa mereka akan menderita jika 'berbuat sesuatu' di tengah ketegangan kedua negara. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan Iran bahwa mereka akan menderita jika "berbuat sesuatu" di tengah ketegangan kedua negara.

"Saya mendengar sedikit cerita tentang Iran. Jika mereka berbuat sesuatu, itu akan menjadi kesalahan buruk. Jika mereka berbuat sesuatu, mereka akan sangat menderita," ujar Trump sebagaimana dikutip AFP, Senin (13/5).

Pernyataan ini dilontarkan di tengah ketegangan kedua negara, terutama setelah AS menerima laporan bahwa Iran merencanakan serangan ke militer AS di Teluk.

Ketegangan antara kedua negara kian tinggi setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani, memberikan ultimatum kepada negara-negara penandatangan kesepakatan nuklir JCPOA, yaitu yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.


Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Rouhani mengancam bakal kembali melakukan pengayaan uranium jika pihak penandatangan tidak melindungi Iran dari dera sanksi AS.

Perjanjian yang diteken pada 2015 lalu itu menyepakati bahwa negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.

Sebagai balasan, Iran harus menyetop segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.

Namun, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.

Credit  cnnindonesia.com

Bersitegang dengan Iran, Pentagon Berencana Kirim 120 Ribu Tentara

Bersitegang dengan Iran, Pentagon berencana mengirim 120 ribu pasukan ke Timur Tengah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Patrick Shanahan, berencana mengirimkan 120 ribu tentara ke Timur Tengah seandainya Iran menyerang pasukan Amerika atau mempercepat proses senjata nuklirnya. Rencana itu dipresentasikannya dalam sebuah pertemuan pembantu keamanan nasional utama Presiden Donald Trump Kamis lalu.

Revisi itu diperintahkan oleh penasihat keamanan nasional John Bolton. Mereka tidak menyerukan invasi darat ke Iran, yang akan membutuhkan lebih banyak pasukan, begitu laporan media AS New York Times.

Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah Pejabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan; Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton; Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dunford; Direktur CIA Gina Haspel, dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats.

Pada pertemuan itu, Shanahan memberikan tinjauan umum tentang rencana Pentagon, kemudian berpaling kepada Dunford untuk merinci berbagai opsi pasukan. Opsi paling utama menyerukan pengerahan 120 ribu pasukan, yang akan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Jumlah pasukan yang diterjunkan mengejutkan banyak orang. Jumlah 120 ribu pasukan mendekati jumlah pasukan AS saat menginvasi Irak pada 2003 lalu.

Belum diketahui apakah Trump, yang telah berusaha untuk menarik AS dari konflik di Afghanistah dan Suriah, pada akhirnya akan mengirim begitu banyak pasukan ke Timur Tengah.

Juga tidak jelas apakah Trump telah diberitahu tentang jumlah pasukan atau rincian lainnya dalam rencana tersebut.

Trump sendiri saat ditanya tentang apakah dia mencari perubahan rezim di Iran mengatakan: "Kita akan melihat apa yang terjadi dengan Iran. Jika mereka melakukan sesuatu, itu akan menjadi kesalahan yang sangat buruk."

"Presiden sudah jelas, Amerika Serikat tidak mencari perang dengan Iran, dan dia terbuka untuk pembicaraan dengan para pemimpin Iran," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Garrett Marquis dalam sebuah email.

"Namun, opsi default Iran selama 40 tahun adalah kekerasan, dan kami siap membela personel dan kepentingan AS di kawasan (itu)," imbuhnya seperti dikutip dari New York Times, Selasa (14/5/2019).

Ketegangan antara Teheran dan Washington telah memanas sejak pemerintahan Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir internasional 2015 dengan Iran dan mulai memulihkan sanksi untuk meruntuhkan ekonomi Republik Islam tersebut.

Pentagon mengatakan pihaknya mempercepat penyebaran USS Abraham Lincoln dan mengirim pesawat pengebom strategis B-52 ke Timur Tengah setelah intelijen AS mengisyaratkan kemungkinan persiapan oleh Teheran untuk melancarkan serangan terhadap pasukan atau kepentingan AS di Timur Tengah. 

Credit  sindonews.com

Jerman Memanas, Lirik Lagu Kebangsaan Ingin Diganti

Petani Bangladesh Jual Tanah Demi Hasilkan Bendera Raksasa Jerman

CB, Jakarta - Situasi di Jerman memanas lantaran perdebatan antara pemimpin negara yang ingin mengganti lagu kebangsaan.
Dikutip dari Daily Sabah, 11 Mei 2019, Perdana Menteri Negara Bagian, Thuringi yang dulunya bagian dari Jerman Timur, Bodo Romelow mengatakan ini waktunya mengganti lirik lagu kebangsaan Jerman agar mendapatkan jiwa nasionalis yang lebih baik.

"Kami membutuhkan sesuatu yang sama sekali baru, lirik baru yang sangat menarik sehingga semua orang dapat mengenalinya dan mereka mempunyai rasa memiliki," Romelow kepada surat kabar Rheinische Post.

Menurut Romelow, banyak warga di Jerman bagian timur merasa kurang ada rasa nasionalis dengan lagu kebangsaan Jerman saat ini.
Das Lied der Deutschen atau The Song of the Germans merupakan lagu kebangsaan Jerman saat ini, yang ditulis pada 1841.
Lagu kebangsaan itu resmi digunakan pada 1922 dengan tiga bait yang di aransemen oleh komposer Joseph Haydn. Yang menjadi perdebatan bagi warga Jerman dari lagu ini terjadi pada baris pertama yakni "Deutschland, Deutschland ueber alles" atau yang diartikan, Jerman, Jerman di atas semua.

Jerman pada masa kepemimpinan Nazi hanya menggunakan bait pertama dan menghapus dua baris lainnya lalu menggabungkan dengan lagu naionalis lain yang telah dilarang.
Romelow mencatat, politisi sayap kanan Alternative for Germany (AfD) baru-baru ini ditangkap karena terlihat menyanyikan lirik "Deutschland, Deutschland ueber alles" melalui video dan memicu kemarahan banyak warga Jerman.
"Saya saat menyanyikan lagu kebangsaan Jerman, saya tidak bisa dan mendengarnya seperti ada kesan demonstrasi Nazi 1933-1945 di pikiranku," kata Romelow.


Berselang tujuh tahun peperangan, pada 1952 Jerman Barat kembali ke "The Song of the Germans" dan hanya menyanyikan bait ketiga pada acara resmi, yang mengandung makna "persatuan dan keadilan dan kebebasan."
Saat penyatuan kembali negara Jerman pada 1990, bagian timur ingin memasukan lirik "Bangkit dari Reruntuhan" ke lagu kebangsaan mereka namun ditolak oleh kubu Jerman Barat.
Rasa nasionalis sementara ini tetap menjadi masalah yang sangat sensitif di Jerman mengingat tragedi Perang Dunia II dan kengerian Holocaust.

Credit  tempo.co

Kerusuhan Anti-Muslim di Sri Lanka Telan Korban Jiwa

Seorang tentara menjaga gereja St.Theresa di Sri Lanka. (Foto: REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CB -- Kerumunan massa telah melukai hingga mengakibatkan seorang pria muslim di Sri Lanka meninggal dunia. Korban meninggal ini merupakan yang pertama kali terjadi meski jam malam telah diberlakukan pemerintah sebagai respons kerusuhan anti-muslim  di tiga distrik di bagian utara ibu kota.

Kerusuhan anti-muslim itu terjadi setelah serangkaian tragedi bom terjadi di sejumlah gereja dan hotel pada Hari Paskah. Pengeboman itu, yang diklaim kelompok militan ISIS, telah menewaskan lebih dari 200 orang.

Muslim yang tewas merupakan pria berusia 45 tahun. Dia meninggal setelah masuk ke rumah sakit di distrik Puttalam ketika kerusuhan dimulai pada Minggu (12/5). Informasi ini didapat AFP dari kepolisian setempat.

"Massa telah menyerang dia dengan benda tajam dan alat tukang. Ini adalah kematian pertama dari kerusuhan," kata pihak berwenang.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe sebelumnya sudah mengatakan jam malam dideklarasikan guna mencegah kelompok tidak dikenal mengacaukan negara dengan mengatur kekerasan komunal.

"Di beberapa tempat di provinsi barat laut, kelompok ini sudah menciptakan masalah, merusak fasilitas. Polisi dan kesatuan keamanan telah menangani situasi, tetapi kelompok ini terus bikin ulah," ucap Wickremesinghe di siaran televisi.

Dalam siaran televisi yang lain, Kepala Kepolisian Chandana Wickramaratne, mengingatkan polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap para perusuh. Dia bilang polisi telah diberi perintah untuk menggunakan kekuatan maksimum.

Polisi mengatakan kerusuhan yang terjadi saat muslim melakukan puasa di bulan Ramadan itu telah melakukan aksi sporadis seperti melempar batu serta membakar toko, sepeda motor, dan mobil milik muslim.

Pada Senin (13/5), otoritas Sri Lanka telah melarang Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Hal itu dilakukan setelah pengeboman di Hari Paskah.

"Saya meminta semua warga negara untuk tetap tenang dan tidak terbawa oleh informasi palsu," kata Wickremesinghe di Twitter yang tidak masuk dalam media sosial terlarang.

Credit  cnnindonesia.com

Masjid-masjid Diserang, Kota di Sri Lanka Berlakukan Jam Malam

Ilustrasi masjid di Sri Lanka. Foto/Globe and Mail

CHILAW - Polisi memberlakukan jam malam di kota Chilaw, Sri Lanka setelah perselisihan antara komunitas Kristen dan Muslim pecah dan berakhir dengan penyerangan sejumlah masjid. Kekerasan itu bermula dari sebuah posting di Facebook.

Massa Kristen melemparkan batu ke masjid-masjid dan toko-toko milik Muslim pada hari Minggu (12/5/2019). Serangan itu dipicu sebuah posting di Facebook yang dianggap sebagai ancaman bagi komunitas Kristen.

Warga di kota yang sebagian besar beragama Kristen, 80km utara ibu kota Kolombo, memukuli orang yang mereka percaya bertanggung jawab atas posting Facebook. Polisi mengatakan orang tersebut telah ditangkap.

"Jam malam polisi telah diberlakukan di daerah Kepolisian Chilaw dengan efek langsung sampai pukul 06.00 besok (Senin, 13 Mei) untuk mengendalikan situasi yang tegang," kata juru bicara kepolisian Ruwan Gunasekera kepada kantor berita Reuters.

Namun, polisi kemudian merevisi dengan mengatakan jam malam akan dicabut pada pukul 04.00 pagi waktu setempat pada hari Senin.

Pasukan Sri Lanka telah menembakkan tembakan ke udara untuk menghentikan kekerasan.

"Mereka melempari batu di tiga masjid dan beberapa toko milik Muslim. Sekarang situasinya telah tenang, tetapi kami takut pada malam itu," kata seorang pria Muslim setempat yang meminta namanya tidak disebutkan karena alasan keamanan, kepada Reuters.

Menurutnya, satu masjid mengalami kerusakan parah.

Ketegangan memuncak setelah para pengebom bunuh diri militan Muslim meledakkan diri di tiga gereja dan empat hotel pada 21 April atau pada Minggu Paskah. Sebanyak 257 orang tewas.

Kepala Polisi Sri Lanka Chandana Wickramaratn mengatakan pada pekan lalu bahwa semua yang terlibat dalam serangkaian serangan bom pada Minggu Paskah telah tewas atau ditahan. Namun, beberapa warga Sri Lanka khawatir masih ada penyerang.

Seminggu yang lalu di Negombo—tempat lebih dari 100 orang terbunuh saat ibadah Paskah—juga terjadi bentrokan antara komunitas Muslim dan Kristen. Pemicunya awalnya adalah perselisihan lalu lintas.

Sri Lanka telah berada dalam keadaan darurat sejak serangkaian serangan bom bunuh diri. Pasukan keamanan dan polisi telah diberikan kekuasaan untuk menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama.

Salah satu yang terakhir ditangkap adalah Mohamed Aliyar, cendekiawan Muslim asal Arab Saudi. Polisi mengklaim dia memiliki hubungan dengan Zahran Hashim, yang diduga sebagai pemimpin kelompok pengeboman.

"Informasi telah terungkap bahwa tersangka yang ditangkap memiliki hubungan dekat dengan Zahran dan telah mengoperasikan transaksi keuangan," bunyi pernyataan polisi.

Pernyataan itu mengatakan Aliyar terlibat dengan melatih kelompok pengebom bunuh diri di kota selatan Hambantota.

Credit  sindonews.com

Sebut Awan Bantu Jet India Hindari Radar Pakistan, PM Modi Dicemooh

Perdana Menteri India Narendra Modi. Foto/REUTERS

NEW DELHI - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dicemooh para politisi oposisi karena dianggap menghina Angkatan Udara India (IAF). Dia berkomentar bahwa awan dapat membantu jet-jet tempur IAF menghindari radar Pakistan ketika melakukan serangan udara akhir Februari lalu.

Modi mengaku secara pribadi memberi lampu hijau bagi jet-jet tempur IAF untuk melakukan serangan udara di sebuah situs di Balakot, Pakistan, yang diduga sebagai kamp teroris akhir Februari meski cuaca sedang buruk. Dia lantas mengklaim cuaca buruk berupa awan itu justru dapat membantu menutupi pesawat tempur IAF dari radar musuh.

Para politisi partai oposisi mengatakan pernyataan Modi "konyol" dan "tidak bertanggung jawab".

Dalam serangkaian tweet, pemimpin Partai Komunis, Sitaram Yechury, mengecam PM Modi yang dia anggap sudah menghina IAF. "Membuatnya tampak seolah-olah militer bodoh dan tidak profesional," katanya.

"Keamanan nasional bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pernyataan yang tidak bertanggung jawab dari Modi sangat merusak. Seseorang seperti ini tidak dapat tetap menjadi PM India," lanjut Yechury, seperti dikutip Sputnik, Senin (13/5/2019).

Pemimpin oposisi di majelis legislatif Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, juga tidak bisa tinggal diam atas pernyataan Modi.

"Radar Pakistan tidak menembus awan. Ini adalah bagian yang penting dari informasi taktis yang sangat penting ketika merencanakan serangan udara di masa depan," tulis Omar Abdullah di Twitter.

Salman Soz, seorang anggota Partai Kongres, juga telah ikut meramaikan kecaman terhadap pernyataan blunder PM Modi. "Jika Modi benar-benar percaya bahwa awan dapat membantu jet-jet menjauh dari radar, maka itu adalah masalah keamanan yang sangat serius," katanya.

Komentar Modi itu sejatinya dia lontarkan dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi News Nation pada hari Sabtu. "Para ahli memikirkan kembali serangan udara karena cuaca buruk, tetapi saya katakan, begitu banyak awan dan hujan bisa bermanfaat. Mungkin kita bisa lolos dari radar mereka. Ini adalah kebijaksanaan mentah saya, saya katakan mungkin ada manfaatnya. Akhirnya saya berkata, ada tutupan awan, silakan lanjutkan," katanya.

Pada 26 Februari lalu, IAF melakukan serangan udara di sebuah kamp yang diduga sebagai kamp teroris Jaish-e-Mohammed di Balakot, Kashmir yang dikelola Pakistan. IAF mengklaim serangannya menewaskan banyak militan dan menghancurkan sejumlah fasilitas.

Islamabad membantah keberadaan kamp semacam itu di wilayahnya. Sedangkan media mengutip penduduk setempat mengatakan bahwa selain menghantam sekitar 15 pohon pinus, hanya satu warga lanjut usia yang terluka dalam serangan udara waktu itu.

Hubungan yang tegang secara historis antara India dan Pakistan telah memanas sejak kelompok Jaish-e-Mohammed dianggap bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri terhadap konvoi pasukan keamanan India pada 14 Februari yang menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter. 

Credit  sindonews.com

Ledakan bom di Quetta Pakistan tewaskan empat polisi

Anggota unit penjinak bom mensurvei kendaraan yang rusak di lokasi setelah ledakan di dekat sebuah masjid di Quetta, Pakistan 13 Mei 2019. ANTARA/REUTERS / Naseer Ahmed/pri (REUTERS/NASEER AHMED)

Quetta (CB) - Bom rakitan yang dipasang di sepeda motor dan menargetkan kendaraan milik kepolisian meledak di dekat sebuah masjid di Kota Quetta Pakistan Barat, Senin.

Akibatnya, empat polisi gugur dan 11 lainnya mengalami luka, kata pejabat.

Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), Taliban Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pernyataan di sebuah email, hanya beberapa hari setelah mereka mengklaim serangan terhadap polisi yang menjaga Sufi, kuil paling tua di Kota Lahore.

Pasukan keamanan berstatus siaga tinggi selama bulan suci Ramadan, dengan keamanan ekstra di sejumlah objek vital di seluruh penjuru negeri.

Menteri Dalam Negeri di Provinsi Balochistan, Ziaullah Langove mengatakan bom pada Senin menargetkan polisi yang menjaga masjid, tempat para jemaah menjalankan salat tarawih.

Kepala kepolisian Quetta Abdul Razzaq Cheema mengatakan empat polisi tewas dan dua polisi lainnnya terluka.

Credit  antaranews.com

Saudi Tembak Mati 8 Terduga Teroris di Daerah Mayoritas Syiah

Ilustrasi jenazah. (Istockphoto/Sestovic)

Jakarta, CB -- Pasukan Arab Saudi menembak mati sekitar delapan terduga teroris dalam baku tembak yang terjadi di kota Qatif yang penduduknya mayoritas Syiah, pada Sabtu (11/5) pekan lalu.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, aparat menggerebek tempat persembunyian terduga militan di pulau Tarot di lepas pantai Provinsi Timur. Lokasi ini merupakan tempat dimana sebagian besar cadangan minyak negara itu berada.

Kaum militan ini juga disebut-sebut sebagai kelompok "sel teroris" yang berencana menyerang instalasi vital dan target keamanan.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pasukan keamanan hanya melepaskan tembakan setelah mereka ditembak. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung, dan jasad terduga teroris itu belum diidentifikasi.


Selain itu, video beredar yang diunggah sejumlah penduduk memperlihatkan asap hitam bermunculan dari sejumlah bangunan, disertai dengan suara baku tembak.

Pasukan keamanan Saudi kerap kali berseteru dengan milisi Syiah di wilayah Qatif. Hal ini juga sempat memunculkan demonstrasi oleh minoritas Syiah pada 2011 lalu, saat mereka menuntut untuk diperlakukan setara oleh rezim Muslim Sunni tersebut.

Sejak saat itu, kerajaan Saudi menargetkan para pemimpin demonstrasi, diantaranya Sheikh Nimr al-Nimr selaku ulama Syiah. Ia dituduh membahayakan keamanan nasional dan akhirnya dieksekusi pada awal 2016.

Eksekusi itu memicu protes dari kaum Syiah di Irak, Pakistan, dan Iran. Alhasil, terjadi penggeledahan terhadap Kedutaan Besar Saudi di Tehran yang akhirnya ditutup sejak saat itu.

Ketegangan terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Arab Saudi memenggal sekitar 37 pria yang kebanyakan adalah kaum Syiah pada eksekusi masal 23 April lalu.

Menurut kepala HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), eksekusi masal ini dianggap sebagai suatu hal yang "mengejutkan" dan "mengerikan" karena melibatkan penghukuman terhadap tiga anak di bawah umur.

Kelompok hak asasi Amnesti Internasional juga melaporkan sekitar 11 tersangka dihukum karena kejahatan terkait terorisme. Sedangkan 14 lainnya dieksekusi atas keikutsertaan mereka dalam demonstrasi anti pemerintah di wilayah berpenduduk Syiah di Arab Saudi pada 2011 dan 2012 lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Penyerangan Kapal Tanker Saudi Bisa Ganggu Ekonomi Global

Sebuah kapal tanker minyak mendekati fasilitas minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), 21 September 2016. UEA mengatakan empat kapal Saudi disabotase dekat Fujairah.

Foto: AP Photo/Kamran Jebreili

Tidak disebutkan siapa yang berada di balik penyerangan kapal tanker Saudi.

CB, MELBOURNE -- Sebanyak dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi termasuk di antara kapal-kapal yang ditarget oleh serangan sabotase di lepas pantai Uni Emirat Arab (UEA). UEAmengutuknya sebagai upaya merusak keamanan pasokan minyak mentah global.

UEA mengatakan empat kapal komersil disabotase di dekat emirat Fujairah.

Tidak disebutkan siapa yang berada di balik operasi itu, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran.
Investigasi telah diluncurkan dengan koordinasi bersama otoritas internasional.

UAE mengatakan empat kapal komersil disabotase di dekat emirat Fujairah, salah satu pusat penyimpanan terbesar di dunia yang terletak tepat di luar Selat Hormuz. Tidak disebutkan siapa yang berada di balik operasi itu, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.


Kementerian luar negeri Iran menyebut insiden itu mengkhawatirkan dan mengerikan dan meminta penyelidikan atas masalah tersebut. Selat, yang menjadi jalur pelayaran minyak dan gas global yang penting itu, memisahkan negara-negara Teluk dan Iran.


Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-Falih, mengatakan dalam sebuah pernyataan salah satu dari dua kapal Saudi yang diserang sedang dalam perjalanan untuk dimuati dengan minyak mentah Saudi dari pelabuhan Ras Tanura untuk pengiriman ke pelanggan perusahaan milik negara Saudi, Aramco, di Amerika Serikat. Serangan itu tidak menyebabkan korban atau tumpahan minyak tetapi menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur kedua kapal, kata pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah SPA itu.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih.

Sumber di sektor perdagangan dan pengapalan mengidentifikasi kapal-kapal Saudi itu sebagai kapal tanker Amjad yang sangat besar (VLCC), dan tanker pengangkut minyak mentah Al Marzoqah. Keduanya milik perusahaan Bahri.


Bahri tidak menanggapi permintaan komentar. Pada Ahad (12/5), Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan tidak ada korban dan operasi pelabuhan Fujairah normal. Investigasi telah diluncurkan dengan koordinasi bersama otoritas internasional, dan meminta negara-negara adidaya untuk mencegah pihak-pihak yang mencoba membahayakan keselamatan dan keamanan maritim.


Menimbulkan bahaya terhadap ekonomi global


Dua sekutu Muslim Sunni, Arab Saudi dan UEA, telah sangat mendukung sanksi AS terhadap sesama produsen OPEC dan musuh di Kawasan yakni Iran yang didominasi Muslim Syiah. Setelah Amerika Serikat mengakhiri semua keringanan sanksi terhadap minyak mentah Iran, Washington mengatakan Riyadh dan Abu Dhabi akan membantu mengkompensasi kekurangan pasokan minyak.


Al-Falih mengatakan serangan itu bertujuan merusak kebebasan maritim dan keamanan pasokan minyak kepada konsumen di seluruh dunia. "Komunitas internasional memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi keselamatan navigasi maritim dan keamanan kapal tanker minyak," katanya.


"Untuk mengurangi dampak negatif dari insiden seperti itu di pasar energi dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap ekonomi global."


Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi -yang sempat dikutip oleh kantor berita semi-resmi ISNA -mengatakan insiden di Fujairah "memiliki dampak negatif terhadap keamanan transportasi laut" dan meminta negara-negara di kawasan untuk "waspada terhadap rencana penurunan stabilitas dari agen asing".


Awal bulan ini, Administrasi Maritim AS mengatakan kapal-kapal komersial termasuk kapal tanker minyak yang berlayar melalui perairan Timur Tengah bisa menjadi sasaran Iran dalam salah satu ancaman terhadap kepentingan AS yang ditimbulkan oleh Teheran.


Washington mengatakan pihaknya mengirim kapal induk AS dan pasukan lainnya ke Timur Tengah atas apa yang disebutnya sebagai ancaman Iran, sementara Teheran menyebut kehadiran militer AS sebagai "target" ketimbang ancaman.


Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan sanksi sejak Washington mundur dari perjanjian nuklir internasional 2015 antara Teheran dengan sejumlah kekuatan dunia, setahun lalu.

Credit  republika.co.id

Iran Desak Insiden Sabotase di Selat Hormuz Diusut

Ilustrasi kapal tanker minyak. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Jakarta, CB -- Iran mendesak penyelidikan terhadap insiden sabotase dua kapal tanker Arab Saudi di perairan Fujairah, dekat Selat Hormuz, perairan Uni Emirat Arab, Minggu (12/5). Teheran menyebut insiden itu "mengkhawatirkan".

"Insiden di Laut Oman mengkhawatirkan dan disesalkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi melalui pernyataan, Senin (13/5).

Mousavi juga menyerukan "penyelidikan" terhadap insiden tersebut. Ia juga memperingatkan sabotase itu ada kemungkinan merupakan perbuatan pihak asing untuk mengancam keamanan maritim di kawasan Teluk.

Mousavi menuturkan Iran "meminta klarifikasi" terkait insiden sabotase tersebut.


"Insiden itu memiliki dampak negatif pada keselamatan pengiriman dan keamanan maritim di kawasan Teluk," kata Mousavi seperti dikutip AFP.

Mousavi memperingatkan "plot-plot oleh pihak yang ingin mengganggu keamanan regional" dan menyerukan kewaspadaan negara di kawasan "menghadapi setiap rencana dari unsur asing."

Arab Saudi pada Minggu malam mengatakan dua kapal tankernya disabotase di perairan Fujairah hingga mengakibatkan kerusakan. Uni Emirat Arab juga membenarkan insiden itu dengan mengatakan empat kapal disabotase di perairan tersebut.

Hingga kini, belum jelas kronologi sabotase itu terjadi, begitu pula mengenai pihak-pihak yang terlibat insiden itu.

Insiden ini terjadi ketika relasi Amerika Serikat dan Iran tengah memanas menyusul sanksi yang kembali dijatuhkan Presiden Donald Trump kepada Teheran.

Pekan lalu, Iran juga mengancam melanjutkan kembali program nuklir dan pengayaan uraniumnya jika negara Eropa, yang terlibat dalam perjanjian nuklir 2015, tidak bisa membela Teheran dari sanksi AS.

Pelabuhan Fujairah merupakan satu-satunya pelabuhan di Uni Emirat Arab yang berada di dekat perairan Laut Arab. Wilayah yang bersebelahan dengan Selat Hormuz itu juga merupakan rute pengiriman minyak global dari perairan Teluk Arab.

Iran berulang kali mengancam akan menutup jalur tersebut jika terjadi konfrontasi militer dengan Amerika Serikat.

Credit  cnnindonesia.com

Arab Saudi Sebut 2 Tanker Disabotase di Dekat Perairan UEA

Ilustrasi kapal tanker. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Jakarta, CB -- Pemerintah Arab Saudi menyatakan dua kapal tanker disabotase di perairan Fujairah, dekat Selat Hormuz, Uni Emirat Arab (UEA), pada Minggu (12/5) kemarin. Mereka mengklaim serangan itu terjadi saat kapal itu hendak mengangkut minyak mentah dari perusahaan energi Saudi, ARAMCO, untuk dikirim ke Amerika Serikat.

Menurut Menteri Energi Saudi, Khalid Al-Falih, akibat sabotase itu kedua kapal tanker mengalami kerusakan cukup parah. Namun, dia mengklaim hal itu tidak sampai membuat tumpahan minyak ke laut.

"Beruntung serangan itu tidak menelan korban atau menyebabkan tumpahan minyak. Akan tetapi hal itu menyebabkan kerusakan besar di rangka kapal," kata Khalid.

Insiden itu dibenarkan oleh UEA. Mereka menyatakan terjadi empat serangan kepada kapal tanker tanpa merinci pelaku dan identitas kapal.


Amerika Serikat juga bereaksi atas kejadian itu. Badan Pelayaran AS langsung menerbitkan peringatan terhadap seluruh kapal yang berlayar ke kawasan Teluk supaya waspada ketika melintas di perairan Fujairah.

Mereka juga memberikan koordinat sabotase yang terjadi pada pekan lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Diprotes Soal Perang Yaman, Kapal Saudi Batal Memuat Senjata Prancis

Kapal Bahri-Yanbu milik Arab Saudi batal memuat kargo senjata Prancis. Foto/REUTERS

PARIS - Sebuah kapal Arab Saudi yang akan memuat senjata di pelabuhan Prancis utara pada hari Jumat berlayar menuju ke Spanyol tanpa membawa muatan senjata tersebut. Reaksi kapal itu muncul sehari setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) berusaha untuk mencegah kapal itu memuat senjata sebagai protes atas perang di Yaman.

Kelompok HAM Prancis, ACAT, mengajukan gugatan di pengadilan untuk menolak penjualan senjata Paris kepada Riyadh. Namun, gugatan itu ditolak hakim pengadilan.

ACAT yang kecewa dengan putusan hakim berargumen pengiriman kargo senjata tersebut melanggar perjanjian PBB karena senjata tersebut digunakan untuk melawan warga sipil di Yaman.

Meski putusan hakim Prancis mengizinkan kapal Bahri-Yanbu milik Saudi memuat kargo senjata, namun data pelacakan kepal menunjukkan kargo itu batal dimuat.

Kejadian itu mempermalukan Presiden Emmanuel Macron, yang pada hari Kamis membela penjualan senjata Prancis kepada Arab Saudi.

Riyadh memimpin Koalisi Arab pro-pemerintah Yaman dalam perang saudara selama empat tahun terakhir yang menghancurkan negara tersebut. Puluhan ribu orang tewas dan banyak penduduk di ambang kelaparan.

Macron mengatakan Riyadh, yang ia sebut sekutu kunci dalam perang melawan terorisme, telah meyakinkannya bahwa senjata yang akan dimuat kapal tidak digunakan untuk melawan warga sipil.

Seorang pejabat yang bekerja untuk Jean-Paul Lecoq, anggota parlemen oposisi Komunis untuk kota pelabuhan Le Havre, mengonfirmasi bahwa kapal Saudi itu telah pergi tanpa kargo senjata.

"Ini pelajaran bagi eksekutif," katanya kepada Reuters, yang dilansir Sabtu (11/5/2019). "Itu tidak bisa lagi memberikan pernyataan hambar yang mengatakan 'jangan khawatir, kami punya jaminan'. Itu tidak lagi berfungsi."

Kedutaan Saudi di Prancis tidak berkomentar atas kejadian tersebut.

Langkah ACAT itu dilakukan setelah situs investigasi online, Disclose, menerbitkan bocoran data intelijen militer yang menunjukkan senjata yang dijual oleh Prancis ke Arab Saudi, termasuk tank dan sistem rudal berpemandu laser, digunakan terhadap warga sipil di Yaman.

Namun, Menteri Keuangan Bruno Le Maire pada hari Jumat mengklaim bahwa Paris mematuhi aturan terkait penjualan senjata.

Prancis yang menjadi salah satu pemasok senjata utama Arab Saudi, menghadapi tekanan publik dalam negeri untuk meninjau kembali hubungan perdagangan itu karena dampak kemanusiaan akibat perang di Yaman.

ACAT berpendapat bahwa pemuatan senjata pada kapal Saudi bertentangan dengan Perjanjian Perdagangan Senjata PBB, yang mengatakan satu negara tidak dapat mengotorisasi pemindahan senjata jika negara itu tahu bahwa senjata itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan perang atau menargetkan warga sipil.

Para pejabat PBB menyatakan semua pihak dalam konflik Yaman diduga telah melakukan kejahatan perang.

Pemerintah Prancis menolak memberikan rincian tentang otorisasi penjualan senjata itu, yang disebut situs Disclose termasuk delapan meriam howitzer Caesar. 

Credit  sindonews.com

Rusia Bakal Kirim Wahana ke Bulan, Dikendalikan Robot Manusia

Pesawat nirawak badan antariksa Rusia Roscosmos, Luna-Glob. gizmag.com

CB, Moskow – Wahana bulan buatan Rusia bakal dikendalikan oleh robot berbentuk manusia atau anthropomorphic robot. Wahana ini akan dikirim ke bulan pada misi pesawat luar angkasa Luna-29.

“Misi Luna-29 akan diluncurkan pada 2028,” begitu dilansir Sputnik News Ahad, 12 Mei 2019.
Pesawat luar angkasa Luna-29 bakal memiliki berat 1.3 ton dan bakal diluncurkan dari Kosmodrom Vostochny, Rusia, menggunakan roket Angara-A5B. Roket ini menggunakan teknologi pendorong oksigen dan hidrogen.

Menurut sumber Sputnik News, ide penggunaan robot berbentuk manusia muncul belakangan. Ke depannya, pengendalian wahana antariksa di bulan bakal menggunakan tenaga dan keahlian kosmonot.
Lembaga antariksa Rusia Roscosmos tidak komentar soal informasi ini.
AS pernah membawa wahana antariksa ke bulan pada 1971 – 1972 saat misi berawak ke bulan pada Apollo-15, Apollo-16, dan Apollo-17.

Pada 1970 – 1973, Uni Sovyet meluncurkan wahana antariksa ke bulan, yang merupakan satelit alami bumi.

Pada November 2018, Roscosmos dan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia untuk Antariksa mengembangkan konsep eksplorasi ke bulan. Rusia bakal membangun sebuah markas operasi di bulan pada 2036 dan 2040.

Credit  tempo.co

Militer Korea Selatan Bakal Gunakan Robot Hewan saat Bertempur

Robot anjing tersebut yang dinamakan Cujo dibuat oleh Boston Dynamics dan telah dibeli oleh Google. dailymail.co.uk

CB, Seoul – Militer Korea Selatan bakal menggunakan robot tempur yang menyerupai hewan seperti ular dan serangga pada 2024.

Lembaga Defence Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan mengatakan akan memulai pengadaan robot hewan untuk kepentingan tempur.
“Biometrik robot bakal jadi penentu dalam perang di masa depan dan teknologi terkait bakal berdampak besar di industri pertahanan,” kata Park Jeong-eun, juru bicara DAPA, seperti dilansir Sputnik News pada Ahad, 12 Mei 2019.

Menurut DAPA, militer Korea Selatan tertinggal jauh dalam mengembangkan teknologi biometrik untuk pertempuran. Sejumlah negara yang lebih maju dalam bidang ini adalah AS, Jepang, Rusia, dan Cina.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, militer Korea Selatan bakal menggandeng perusahaan swasta untuk mengaplikasikan teknologi biometrik untuk pertempuran.

Menurut ahli, hewan telah mengalami proses penyempurnaan selama jutaan tahun lewat proses evolusi sehingga dapat menjadi solusi. Ini termasuk untuk membuat robot menyerupai hewan.

Credit  tempo.co

Cina Yakin Masalah Nuklir Korut Bisa Selesai Melalui Dialog

Warga Korea Selatan (Korsel) menonton tayangan peluncuran proyektil Korea Utara (Korut) dalam program berita di Seoul Railway Station di Seoul, Korsel, Sabtu (4/5).

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu.

CB, BEIJING -- Diplomat tinggi pemerintah Cina mengatakan masih ada kemungkinan memecahkan masalah nuklir Korea Utara (Korut) melalui dialog internasional. Pernyataan ini diungkapkan setelah Pyongyang melepaskan dua tembakan rudal jarak pendek.

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu. Hal itu menjadi uji coba kedua semacam ini dalam waktu kurang dari satu pekan.

Dalam perjalanannya menuju Rusia, Penasihat Negara Cina Wang Yi mengatakan proses resolusi sudah buntu. Menurutnya, sejak pertemuan AS-Korut di Hanoi pada Februari gagal, ketidakpastian terus meningkat.

"Tapi kami melihat dari sisi Korut masih menahan tujuan dasar untuk mencapai denuklirisasi semenanjung (Korea), dan dari sisi AS belum mengabaikan pemikiran dasar untuk menyesaikan isu ini melalui dialog," kata Wang dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, Selasa (14/5).

Wang yakin proses denuklirisasi Semenanjung Korea belum keluar jalur. "Dan tetap dalam kerangka kerja untuk resolusi politik," katanya.


Ia menambahkan kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak belum menemukan peta jalan yang layak dan realistis untuk membuat resolusi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia tidak melihat uji coba rudal Korut telah 'melanggar kepercayaan'. 

Credit  republika.co.id

Muslim Uighur Bangun Kehidupan di Turki Usai Lari dari China

Imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan diri dari China ke Turki perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka merasa lebih bebas dan nyaman di Turki. (Reuters/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Setelah berjuang kabur dari persekusi di China, sejumlah imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan diri ke Turki kini perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka merasa lebih bebas dan nyaman di Turki.

Sejumlah Muslim Uighur terlihat berbondong-bondong beribadah di mesjid Emine Inanc. Tak tak sedikit dari mereka bahkan memenuhi jalanan untuk ikut beribadah.

"Kami merasa lebih nyaman dibandingkan ketika kami berada di negara asal kami," ujar Abudureyimu, salah satu warga Uighur yang melarikan diri ke Turki sejak 2014 lalu.

"Saya bisa melaksanakan kewajiban agama dan berbicara menggunakan bahasa asli saya dengan bebas."

Meskipun begitu, Abudureyimu masih dihantui trauma akan penganiayaan dan penumpasan yang menargetkan Uighur di China.

Diperkirakan sekitar satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di mana mereka dipaksa belajar paham komunisme. Hingga kini, ia sendiri tak mengetahui keberadaan keluarganya, masih hidup atau tidak.

Namun, Abudureyime meyakini bahwa pihak China masih menahan keluarganya di kamp Xinjiang. Abudureyime khawatir keadaan keluarganya akan lebih parah jika aparat mengetahui ia kabur.

Turki sendiri mengecam pendirian kamp-kamp konsentrasi untuk menampung Muslim Uighur tersebut. Turki menuding China melakukan operasi militer guna menumpas "identitas etnis, agama, dan budaya masyarakat Turki Uighur di daerahnya."

Pemerintah Turki meyakini ratusan ribu orang Uighur menjadi target "penyiksaan dan pencucian otak" saat berada di dalam kamp.


Guna menunjukkan solidaritas terhadap Muslim Uighur, Turki pun mengizinkan para imigran itu masuk ke negaranya. Di sana, pemerintah juga menjamin keamanan para Muslim Uighur.

Sejumlah warga Uighur yang tinggal di Turki juga menggagas kampanye #MeTooUyghur yang disebarkan melalui sosial media.

Ratusan warga turun ke jalanan dan mendesak pemerintah China untuk merilis bukti video bahwa kerabat mereka yang hilang tersebut masih hidup.

Masyarakat Uighur ingin agar pihak China bertanggung jawab atas hilangnya kontak mereka dengan sanak saudaranya.

Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa serukan gencatan senjata di Libya

Foto udara memperlihatkan seorang migran berenang menuju kapal pemasok lepas pantai komersial Vos Triton yang terdaftar di Gibraltar, di daerah Search and Rescue (SAR) lepas pantai Libya, Sabtu (11/5/2019), seperti yang terlihat dari pesawat Moonbird milik organisasi kemanusiaan Sea-Watch Jerman. (Sea-Watch.org/HANDOUT)

Brussels (CB) - Semua pihak yang bertikai di Libya harus berkomitmen untuk menerapkan gencatan senjata dan kembali pada mediasi yang dipimpin PBB, kata Uni Eropa pada Senin.

Organisasi itu menyebut situasi tersebut dapat mengancam keamanan internasional.

"Uni Eropa mendesak semua pihak untuk segera memberlakukan gencatan senjata dan terlibat dengan PBB guna memastikan dihentikannya permusuhan secara menyeluruh," kata menteri luar negeri Uni Eropa dalam satu pernyataan usai bertemu dengan Perdana Menteri Libya dukungan PBB, Fayez al-Serraj di Brussels.

"EU juga meminta mereka agar memisahkan diri baik  di depan umum maupun di lapangan dari elemen teroris dan kriminal yang terlibat dalam pertempuran serta menghindari mereka yang diduga melakukan kejahatan perang, termasuk orang-orang yang masuk daftar hitam Dewan Keamanan PBB," bunyi pernyataan tersebut.

Kekerasan terbaru di Libya, tempat Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011, meletus sejak bulan lalu saat pasukan komandan Khalifa Haftar, yang bermarkas di Libya timur, bergerak menuju pinggiran Tripoli.

Lebih dari 400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi, menurut PBB.

Credit  antaranews.com

Dapat Ancaman, Walikota London Diberi Perlindungan Khusus

Walikota London Sadiq Khan. FOTO/Reuters

LONDON - Pasca referendum Brexit 2016 silam, telah terjadi peningkatan Islamofobia, antisemitisme, dan homofobia di Inggris. Fakta ini diungkapkan oleh Walikota London Sadiq Khan. Bahkan, Khan yang seorang Muslim itu juga menjadi sasaran kekerasan di media sosial.

Imbasnya, saat ini Khan mendapat perlindungan khusus dari polisi selama 24 jam penuh. Menurut Khan, ancaman pada dirinya mulai dari ancaman biasa, hingga terorisme. Khan mengaku, dia menjadi salah satu korban dari meningkatnya Islamofobia.

“Tidak bisa dibenarkan, bahwa salah satu konsekuensi dari saya menjadi walikota London dan seorang Muslim dalam kehidupan publik, saya mendapat perlindungan dari polisi," ucap Khan dalam wawancara dengan The Times, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).
Menjadi korban pelecehan rasial sudah dialami Khan sejak ia masih anak-anak. Sejak itu, pelecehan berkembang menjadi arus deras cacian berdasar Islamofobia. 

"Itu dimulai dengan pemanggilan nama, itu dapat merujuk pada aksi kriminal dan grafiti (dan) pada akhirnya pada situasi di mana Jo Cox (seorang anggota parlemen Inggris) dibunuh. Atau, seorang teroris dapat datang ke London dan mencoba untuk memecah-belah komunitas," ungkapnya.

Menurut laporan Times, beberapa ancaman yang diterima Khan sangat mengganggu, sehingga stafnya diberikan konseling untuk membantu mereka menghadapi kondisi ini. Menurut koran itu, tahun lalu Balai Kota London merujuk 17 kasus dalam periode tiga bulan kepada polisi. Muncul pula 237 ancaman yang dilayangkan di media sosial.

Credit  sindonews.com

Diadang Kapal Militer Maduro, Kapal AS Batal Masuk Perairan Venezuela

USCGC James, kapal berteknologi tinggi milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Foto/Wikipedia.org/Jameslwoodward

CARACAS - Kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USCGC James, berlayar dan mencoba masuk ke perairan teritorial Venezuela. Namun, Angkatan Laut rezim pemerintah Presiden Nicolas Maduro mengirim kapal patroli untuk mengadangya.

Kapal AS mengubah jalur dan menjauhi kawasan perairan teritorial Venezeula setelah kapal militer Maduro melontarkan peringatan via radio komunikasi.

Angkatan Laut Venezuela, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat waktu Caracas, mengatakan insiden itu terjadi pada hari Kamis. Kapal Coast Guard AS hendak menuju pelabuhan utama negara Venezuela, La Guaira.

USCGC James berjarak 14 mil laut (16 mil) di lepas pantai Venezuela ketika Caracas mengirim kapal patroli untuk mencegatnya. Dalam komunikasi radio, kru USCGC James setuju untuk berbalik.

“USCG James didorong untuk mengubah arahnya dan meninggalkan perairan yurisdiksi kami. Instruksi dipatuhi," kata Angkatan Laut Venezuela dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).

Angkatan Laut rezim Maduro telah melihat kapal AS itu sehari sebelumnya ketika sedang transit melalui zona ekonomi eksklusif Venezuela. Sejak itu, kapal patroli dikirim untuk memantau manuvernya.

Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam tindakan kapal AS itu sebagai provokasi yang bertujuan menghasut kerusuhan.

"Para penyelundup perang menjadi bersemangat karena mereka melihat Coast Guard (Penjaga Pantai) AS sangat dekat dengan perairan teritorial Venezuela. Ini adalah tipuan khas untuk meningkatkan ketegangan," tulis Moncada di Twitter.

USCGC James, digambarkan sebagai kapal paling berteknologi maju dalam armada Coast Guard AS. Kapal itu dilengkapi dengan peralatan surveillance dan resonansi modern.

Menurut Angkatan Laut AS, kapal itu juga dapat berfungsi sebagai pos komando untuk penegakan hukum yang kompleks dan misi keamanan nasional yang melibatkan Coast Guard dan berbagai lembaga mitra.

(mas)

Credit  sindonews.com

Tokoh Oposisi Venezuela Minta Bantuan Pentagon Lawan Maduro

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, kiri, menyerukan kepada militer negara itu agar melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Sumber: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/foxnews.com

CB, Caracas – Tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, meminta bantuan kerja sama kepada Pentagon lewat delegasi yang dikirim ke Amerika Serikat.

Guaido berharap bantuan ini bisa mengakhiri konflik politik, yang berlangsung sejak awal tahun ini.
“Kami telah menginstruksikan duta besar Carlos Vecchio untuk segera bertemu dengan Komando Selatan dan pimpinannya untuk memulai hubungan langsung,” kata Guaido dalam sebuah unjuk rasa pada Sabtu di ibu kota Caracas, Venezuela, seperti dilansir Reuters pada 11 Mei 2019.

Guaido mengatakan,”Kami telah mengatakan sejak awal akan menggunakan semua sumber daya dalam jangkauan kami untuk meningkatkan tekanan.”

Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2019. Dia mendesak agar Presiden Nicolas Maduro untuk segera mundur karena diduga memenangkan pemilu dengan cara curang pada 2018.
Guaido mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa serta negara Amerika Latin. Namun, Maduro didukung Kuba, Rusia, dan Cina. Rusia telah mengirim pasukan sebanyak 100 orang prajurit untuk menggelar pelatihan militer pada April 2019.

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, Guaido mencoba menggerakkan massa untuk menggulingkan Maduro. Namun, gerakan ini ditumpas oleh pasukan militer yang setia kepada Maduro. Arus massa yang mencoba mendatangi istana kepresidenan Venezuela dicegat ditengah jalan ditembaki gas air mata serta peluru karet.
Mengenai pertemuan ini, perwakilan dari Komando Selatan AS dan Vecchio belum memberikan komentar. Selama ini, seperti dilansir Channel News Asia, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan semua opsi terbuka untuk menjatuhkan Maduro, yang menyebut Guaido sebagai boneka AS.
Komando Selatan AS pernah mencuit pada Kamis lalu bahwa pimpinannya siap berdiskusi untuk mendukung perang masa depan dari para pemimpin militer Venezuela, yang mendukung konsitusi.

Credit  tempo.co

Kantor Kepresidenan Argentina Diancam Bom

Sebuah van milik Brigade Ledakan Polisi Federal Argentina diparkir di luar gedung Kongres setelah ada ancaman bom di Buenos Aires, Argentina, Senin (13/5).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang pria bersenjata ditangkap di kantor itu

CB, BUENOS AIRES -- Militer dan polisi federal Argentina menyerbu kantor kepresidenan di Buenos Aires karena ada ancaman bom. Ancaman tersebut terjadi ketika Presiden Mauricio Macri berada di kantornya.

Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang laki-laki bersenjata ditangkap karena mencoba masuk ke gedung tersebut. Kantor kepresidenan Argentina Casa Rosada menerima ancaman itu melalui sambungan telepon.

Kantor Sekretaris Jendral Argentina mengatakan pelaku ancaman diindikasi berencana meletakkan bom di dalam mobil. Lalu, militer mereka mengaktifkan protokol ancaman semacam itu.

Tim yang dikerahkan pun memeriksa dan mengamankan pintu masuk Casa Rosada yang tidak hanya sebagai kantor kepresidenan tapi juga pusat pemerintahan. Selama pemeriksaan, petugas tidak menemukan mobil dengan bahan peledak dan orang-orang di gedung itu pun tidak dievakuasi. 

"Tidak ada kemungkinan bom masuk tanpa terdeteksi," kata petugas dari kantor Sekretaris Jenderal Argentina, Rabu (14/5).

Media setempat melaporkan kantor kongres juga mendapat ancaman yang sama. Petugas pun segera dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sebelumnya, Buenos Aires juga pernah menerima ancaman bom palsu termasuk menjelang pertemuan G-20 tahun lalu.

Sebelum ada ancaman bom, ada seorang laki-laki bersenjata yang mengaku harus bertemu Macri. Kantor kepresidenan mengatakan laki-laki itu ditangkap di pintu masuk.

Petugas keamanan mengatakan nama laki-laki itu Ariel Muniz, berusia 36 tahun. Ia berusaha masuk Casa Rosada dengan pistol Magnum Taurus yang disimpan di dalam koper.

Ketika petugas mendapat konfirmas ia tidak memiliki jadwal pertemuan dengan Macri, Muniz pun mencoba meninggalkan kopernya. Ia kemudian ditangkap petugas jaga. Di media sosial Twitter, Menteri Keamanan Argentina mengatakan pistol yang dibawa Muniz tidak berpeluru.

Macri yang berasal dari kelompok tengah-kanan mulai berkuasa pada 2015. Ia akan maju lagi dalam pemilihan umum pada bulan Oktober mendatang. Tampaknya ia harus bertarung dengan sengit di saat Argentina sedang mengalami resesi.

Kepuasan terhadapnya di jajak pendapat terus menurun. Ia juga dihadapi inflansi tinggi dan menurunnya mata uang peso.

Pada pekan lalu sebuah serangan di luar gedung kongres menewaskan satu orang legislator dan pembantunya. Polisi mengatakan motif pembunuhan dengan 'gaya mafia' ini lebih bersifat pribadi dibandingkan politis. 

Credit  republika.co.id