Ilustrasi ((ANTARA News/Suryanto))
Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihanJakarta (CB) - Sebagian industri berat Tiongkok akan berpindah ke wilayah tetangga, di antaranya Indonesia, mengingat negara tersebut kini memiliki tingkat polusi parah, sehingga mencari lokasi di kawasan lain, kata pengamat hubungan internasional Tiongkok Jona Widhagdo Putri.
"Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan tenaga kerja dari desa ke kota," kata Jona saat panel diskusi hubungan RI-RRT yang diadakan Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok-Indonesia (PERHATI), di Jakarta, Kamis.
Dia yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, mengatakan langkah tersebut perlu diambil Pemerintah Indonesia agar jangan sampai terjadi ketimpangan antara persediaan agraria dengan persediaan industri, seperti yang pernah terjadi di Tiongkok saat implementasi Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama dan kedua.
Pemerintah didukung oleh pengusaha dan masyarakat intelektual, tambahnya, harus menambah perhatian investasi untuk bidang pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial. Selain itu juga menjaga agar proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan.
Jona mengatakan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kebangkitan ekonomi Tiongkok, namun pemahaman antara kedua negara dan kedua masyarakat masih belum cukup, karena hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pernah mengalami pasang surut saat dihentikan tahun 1967 dan dilanjutkan kembali tahun 1990.
"Sekarang saatnya untuk lebih meningkatkan pemahaman dua arah yang mendalam baik dari tingkat pemerintahan, bisnis dan antarmasyarakat, agar kerja sama kedua negara dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dan bukan satu pihak saja," katanya.
Jona menyatakan seiring dengan kebijakan Indonesia tentang Poros Maritim dan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diusung pemerintah, akan muncul banyak kesempatan usaha bagi pengusaha Indonesia dan investor asing.
Menurutnya, rencana Pembangunan SosialdanEkonomi ke-13 (2016-2020) Tiongkok akan berfokus pada kata kunci inovasi, keseimbangan, penghijauan,dan keterbukaandan saling berbagi.
Peneliti LIPI Hayati Nufus, mengatakan Tiongkok juga menganggap posisi Indonesia penting utk menjaga kestabilan wilayah regional, terlihat dari sejarah hubungan kedua negara, saat Beijing beberapa kali memberikan dukungan kepada Indonesia termasuk ketika ada konfrontasi dgn Malaysia di tahun 1962, serta waktu Indonesia sedang menyelesaikan masalah Irian Barat.
"Persepsi masyarakat kita yang kurang terhadap Tiongkok dapat menjadi hambatan. Perlu disampaikan ke masyarakat tentang kerja sama apa saja yang sudah terjalin, dan saat Tiongkok memiliki kapasitas untuk membantu kita melakukan pembangunan, seperti bidang infrastruktur," katanya.
Deny Tri Basuki, kasubdit Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, mengatakan saat ini RI-Tiongkok sudah mempunyai tiga mekanisme tingkat tinggi bilateral di bidang polhukam, ekonomi dan masyarakat ke masyarakat yang dalam waktu dekat diharapkan juga akan terbentuk mekanisme bilateral di bidang kemaritiman.
Kemlu, tambahnya, akan terus mengawal hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan sinergi antara pemerintah dengan pebisnis, akademisi dan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar pemerintah dapat bekerja lebih baik.
Credit ANTARA News
