Tampilkan postingan dengan label EKONOMI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label EKONOMI. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 Maret 2019

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa


Foto: dok. GAPKI
Foto: dok. GAPKI




Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.


 Darmin dan Luhut Sepakat Kecam Uni Eropa

Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Foto: Ristu Hanafi/detikcom


Darmin dan Luhut berkumpul bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua secara kompak menyatakan sikap pemerintah Indonesia atas penolakan sawit di Uni Eropa.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan Darmin, Luhut dengan menggebu-gebu mengutuk langkah diskriminatif Uni Eropa pada komoditas sawit. Bahkan Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi.

"Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, nantinya Uni Eropa akan menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Padahal, Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.


Luhut Ancam Boikot Perdagangan RI-UE
Foto: Syahdan Alamsyah
Foto: Syahdan Alamsyah


Luhut menyatakan Indonesia akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut.

Luhut tidak menyebut secara spesifik produk apa yang kemungkinan bisa diboikot. Namun, setidaknya hingga kini Indonesia merupakan importir sejumlah produk dari Eropa.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia bisa saja akan meningkat pesat, hingga saat ini sendiri ada 55 juta orang.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa.

"Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelas Luhut.

Namun, setidaknya Luhut menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar ribuan pesawat pabrikan Eropa.


Sawit Entaskan Kemiskinan RI

Foto: dok. GAPKI
Foto: dok. GAPKI


Luhut menilai kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya Indonesia telah dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.

"Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan," ungkap Luhut.

Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," jelas Luhut.

Jutaan Orang Menggantungkan Hidup pada Sawit
Darmin menyebutkan bahwa industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan upah dari pekerjaannya dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, di Indonesia ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Belum lagi ditambah dengan para petani lokal yang juga ikut menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita lihat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," kata Darmin.

Senada dengan Luhut, Darmin juga menilai industri kelapa sawit pun dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan melawan segala upaya yang memboikot sawit termasuk kampanye penolakan sawit Uni Eropa.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin.





Credit  finance.detik.com




Jumat, 22 Februari 2019

IMF: 2023 Ekonomi Indonesia Akan Lebih Besar dari Inggris dan Rusia

JAKARTA, CB - Ekonomi Indonesiaterus tumbuh pasca-Reformasi 1998. Kini sudah ada di kelompok G20 atau 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus membesar.

Bahkan akan menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan ekonomi terbesar (produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli/PPP) pada 2023. Begitu proyeksi Dana Moneter Internasional ( IMF).

Pada 2023, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,4 persen. Sedangkan PDB per kapita Indonesia akan mencapai 5.120 per dollar AS, atau Rp 71,6 juta.


Dikutip dari data IMF, Rabu (20/2/2019), pangsa ekonomi Indonesia akan mencapai 2,8 persen pada 2023. Angka ini lebih besar dari sejumlah negara.

Misalnya saja Brasil yang hanya menempati posisi ke-8 dengan pangsa ekonomi 2,34 persen. Begitu juga Inggris yang ada di posisi ke-9 dengan 2,03 persen.

Perancis yang sempat ada di posisi ke-6 pada 2000, diproyeksikan turun ke posisi ke-10 pada 2023. Pangsa ekonominya hanya 2 persen.

Sedangkan Mexico ada di posisi ke-11 dengan kontribusi ekonomi sebesar 1,84 persen.


Credit KOMPAS.com

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/20/164203026/imf-2023-ekonomi-indonesia-akan-lebih-besar-dari-inggris-dan-rusia?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Dlvrit





Rabu, 06 Februari 2019

Perusahaan Cryptocurrency Krisis Usai Pendiri Meninggal Dunia


Perusahaan Cryptocurrency Krisis Usai Pendiri Meninggal Dunia
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Marco Bello)


Jakarta, CB -- Pengguna layanan pertukaran mata uang digital atau cryptocurrency QuadrigaCX mengeluhkan tidak bisa mengakses dana mereka. Alasannya bukan karena layanan tersebut menjadi korban peretasan, namun sang pendiri Gerald Cotten dilaporkan meninggal dunia.

Cotten dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit komplikasi saat sedang di India awal Desember lalu.

Kematiannya menyisakan krisis lantaran Cotten menggunakan perangkat fisik yang tidak terhubung dengan internet atau 'cold storage' untuk menyimpan dana.


'Cold storage' digunakan untuk melindungi dana pengguna dari tangan usil peretas. Sementara Cotten menjadi satu-satunya orang yang memiliki kendali atas akun dan password menyimpan Bitcoin senilai US$145 juta atau sekitar Rp2 miliar dan sejumlah aset digital lainnya.



Sementara untuk dana yang bisa diakses untuk transfer tersimpan dalam 'hot wallet' dengan nominal lebih kecil dibandignkan yang ada di 'cold storage'. Quadriga juga memiliki uang sekitar US$53 juta, namun tetap tidak cukup untuk menutupi aset milik lebih dari 100 ribu penggunanya.

Jennifer Robertson, istri Cotten mengatakan QuadrigaCX mengajukan perlindungan kreditor lantaran tak bisa mengakses dana di 'cold storage'.

"Selama beberapa pekan terakhir kami berusaha mengatasi masalah likuiditas, termasuk mencari cara untuk mengakses 'cold storage'. Sayangnya upaya ini belum berhasil karena tidak ada yang tahu kata sandi dan akses pemulihannya," ucap Robertson dalam pernyataannya seperti dilansir CNN.

QuadrigaCX dilaporkan juga sudah merekrut seorang ahli untuk membobol laptop dan perangkat lainnya namun belum berhasil memecahkan kode enkripsinya.





Credit  cnnindonesia.com




Senin, 28 Januari 2019

Saudi Bidik Investasi Sebesar 427 miliar dolar AS


Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih
Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih
Foto: Alarabiya

Visi 2030 Saudi tak hanya untuk internal tetapi juga jamaah secara umum.





CB, DUBAI — Arsitek terkemuka transformasi ekonomi Arab Saudi berkumpul pada Senin (28/1) di Riyadh, Saudi. Mereka berencana menetapkan langkah lebih lanjut dalam pengembangan Kerajaan Arab Saudi (KSA).


Seperti dilansir di Arab News pada Senin (28/1), mereka akan meluncurkan Program Pengembangan Industri dan Logistik Nasional di negara tersebut.

Karena itu, negara tersebut berencana menarik 427 miliar dolar AS selama dekade berikutnya, baik dari Saudi dan investor sektor swasta global.


Program itu merupakan pilar utama dari strategi Visi Saudi 2030, yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada pendapatan minyak dan pengeluaran pemerintah.


Menteri Energi Saudi, Khalid al-Falih, mengatakan Kerajaan akan mengumumkan proyek bernilai miliaran dolar AS untuk mendorong sektor industri, pertambangan, energi, dan logistik.


“Program itu sangat ambisius, tetapi sudah lebih dari 10 tahun (merencanakannya), sehingga kami punya waktu untuk melakukannya,” kata dia.


Dia optimistis sektor swasta di luar KSA akan berkontribusi besar. Program itu diluncurkan pada masa krisis perkembangan ekonomi Kerajaan, di tengah volatilitas di pasar energi global, serta meningkatnya kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dunia yang didorong perang dagang antara AS dan Cina.


Gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi (SAGIA), Ibrahim al-Omar, mengatakan menjelaskan Visi Saudi 2030 bukan semata untuk warga Saudi saja, tetapi jamaah dari seluruh dunia.


“Saya pikir ini adalah peluang emas bagi investor untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan kami,” ujar dia.


Al-Omar mengatakan, Saudi berada dalam transformasi besar-besaran pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudi berubah secara ekonomi, sosial, dan budaya.


“Kami tiga tahun dalam perjalanan 15 tahun untuk mengubah dan mendiversifikasi ekonomi kami, dan kami melakukannya dengan sangat cepat, karena kami memiliki sikap mewujudkannya,” kata dia. 






Credit  republika.co.id







Jumat, 25 Januari 2019

Sebagai Ketua G20, Shinzo Abe Janjikan ini di Forum Ekonomi Davos


Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2019. [REUTERS / Arnd Wiegmann]
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2019. [REUTERS / Arnd Wiegmann]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan ia akan berusaha untuk menggunakan kepemimpinannya di G20 untuk membangun kembali kepercayaan pada sistem perdagangan global dan mendorong konsensus tentang cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim.
Pidatonya pada World Economic Forum di Pegunungan Alpen Swiss yang menyinggung sengketa perdagangan Cina-AS yang pahit adalah salah satu dari beberapa faktor yang mengancam pelambatan tajam dalam pertumbuhan global.

"Jepang bertekad untuk melestarikan dan berkomitmen untuk meningkatkan tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berdasarkan aturan," katanya kepada para delegasi G20, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2019. [REUTERS / Arnd Wiegmann]



"Saya meminta Anda semua...untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perdagangan internasional. Itu harus menjadi sistem yang adil, transparan, dan efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan juga di bidang-bidang seperti e-commerce dan pengadaan pemerintah," lanjut Abe.

Abe mengatakan Jepang berharap dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Eropa untuk mereformasi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga mereka mengadopsi lingkungan yang berubah dengan cepat untuk perdagangan global."Kita harus menjadikan WTO kehadiran yang lebih kredibel. Kita harus melakukan reformasi agar lebih kredibel. Jepang ingin memainkan peran utama dalam reformasi WTO," lanjut Shinzo Abe kepada delegasi G20 yang hadir di forum ekonomi Davos.




Credit  tempo.co





5 Hal Penting Mengenai Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss


Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum kembali digelar dari 22 -- 25 Januari 2019 di Davos, Swiss. moneycontrol
Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum kembali digelar dari 22 -- 25 Januari 2019 di Davos, Swiss. moneycontrol

CBDavos – Forum Ekonomi Dunia atau Forum Davos, Swiss, kembali digelar dan berlangsung pada 22 – 25 Januari 2019. Forum tahunan ini mengusung tema “Globalisasi 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution".


Tema ini menjadi penting karena adanya temuan dari lembaga bantuan kemanusiaan Oxfam bahwa jurang antara masyarakat kaya dan miskin di dunia melebar. Namun, angka kemiskinan ekstrim dunia selama 30 tahun ini telah menurun. Salah satu agenda yang dibahas untuk menangani ketimpangan ini adalah kapitalisme inklusif.


Berikut ini beberapa poin menarik mengenai WEF sepeti dilansir media The Local dari Swiss:
1. Berdiri 1971
Forum Ekonomi Dunia dibentuk pada 1971 di Jenewa oleh pengusaha berorientasi sosial atau entrepreneur social Klaus Schwab. Forum ini bersifat independen dan nirlaba dengan tujuan mengumpulkan para pemimpin politik dan bisnis agar mereka berkolaborasi mencari solusi mengatasi tantangan global.
Menurut laporan tahunan 2017 – 2018, WEF memperoleh pendapatan sekitar 288 juta euro dan digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, edukasi, layanan kesehatan, teknologi informasi, mobilitas, lingkungan hidup, dan energi.

2. Jaringan Global
Ini merupakan pertemuan WEF ke 49. Pertemuan ini dianggap sebagai kekuatan kreatif terdepan untuk mengajak para pemimpin dunia melakukan aktivitas kolaboratif dalam membentuk agenda global, regional dan industri setiap awal tahun.
Sekitar 3000 peserta hadir dari sektor ekonomi, pemerintahan, lembagan donor internasional, akademisi, seni, budaya dan media. Sekitar 22 partisipan merupakan perempuan dan ini naik 1 persen dari 2018.
3. Bintang Acara
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menjadi bintang acara pada tahun ini setelah terpilih sebagai Presiden baru-baru ini. Bolsonaro berpidato mengenai “Brasil Baru”, yang ditandai dengan reformasi ekonomi total untuk membuat ekonomi negara itu terbuka bagi investor dalam menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas barang dan jasa, serta mengembangkan teknologi.
Pada saat yang sama, isu penebangan hutan Amazon bakal menjadi sorotan para peserta. Ini karena semakin banyak hutan ditebang bakal semakin mengubah iklim dunia menjadi buruk.

4. Tokoh yang Tidak Hadir
Sejumlah tokoh dunia bakal melewatkan acara penting ini karena sedang menghadapi masalah domestik di negaranya masing-masing. Ini seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sedang berkonflik dengan Kongres dan menutup sebagian pemerintahannya.
Lalu, Perdana Menteri Theresa May, yang juga sedang mengurus isu Brexit atau pemisahan Inggris dari Uni Eropa. Isu ini menjadi kontroversial dengan pro dan kontra hingga saat ini.
Dan, ada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga tidak hadir karena menghadapi masalah domestik mengenai isu kenaikan harga BBM, yang telah memicu unjuk rasa besar-besaran selama dua bulan terakhir.
5. Kritik
Direktur Eksekutif Internasional Greenpeace, yang merupakan lembaga pemerhati lingkungan global, mendesak isu perubahan iklim menjadi isu utama untuk dibahas para tokoh dunia dari berbagai negara.
“Namun, isu ini hanya menjadi satu dari banyak isu yang dibahas. Elit Davos masih berpura-pura kita semua memiliki waktu untuk memperbaiki krisis iklim. Kita tidak punyak waktu lagi,” kata dia mengenai Davos.





Credit  tempo.co




Rabu, 09 Januari 2019

Kandidat dari AS dan Eropa Dominasi Bursa Bos Baru Bank Dunia



Foto: Ardan Adhi Chandra
Foto: Ardan Adhi Chandra




Jakarta - Jim Yong Kim telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden bank Dunia. Kim terpilih sebagai Presiden Bank Dunia pada 2012 yakni saat Presiden Amerika Serikat (AS) dijabat oleh Barack Obama.

Mengutip Reuters proses seleksi pengganti menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Bahkan disebutkan AS adalah salah satu pengucur dana terbesar untuk pembangunan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua untuk pembiayaan rekonstruksi di Eropa. Sejak saat itu Bank Dunia fokus untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.


Kemudian seorang warga Amerika telah menjalankan bank ini sejak didirikan pada 1945. Kemudian sister company Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga selalu dipimpin oleh orang Eropa.

Ini seperti kesepakatan tidak tertulis yang diterapkan oleh kekuatan negara Barat. Contohnya, Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde yang saat ini menduduki posisi ketua IMF.

Namun sejumlah negara juga mendorong perwakilan Bank Dunia dari negara berkembang. Hal ini karena proses pemilihannya juga dilakukan oleh direktur bank yang mewakili 189 negara anggota.

Senior fellow Center for Global Development Scott Morris mengungkapkan pemilihan itu didasarkan oleh koalisi. "Itu selalu tentang koalisi yang telah dilakukan selama 75 tahun, yaitu AS-Eropa," ujarnya dikutip dari Reuters.


Pria yang pernah bekerja di bagian tresuri di bawah pimpinan Obama ini menyebut itu merupakan hal yang kuat dan akan terus bertahan ke depannya.



Credit finance.detik.com






Masa Jabatan Masih 3 Tahun Lagi, Bos Bank Dunia Mundur


Jim Yong Kim diapit Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Bos IMF Christine Lagarde. Foto: Reuters
Jim Yong Kim diapit Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Bos IMF Christine Lagarde. Foto: Reuters





Jakarta - Presiden Bank Dunia (World Bank), Jim Yong Kim, mengundurkan diri. Kim akan melepas jabatan itu akhir Januari ini, tiga tahun lebih cepat dari berakhirnya masa jabatan.

Kristalina Georgieva, wakil Kim di Bank Dunia, akan mengisi kekosongan Kim sementara sebagai presiden direktur Bank Dunia.

Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke email para pegawai Bank Dunia, Kim mengaku akan bergabung dengan institusi swasta yang fokus pada investasi infrastruktur di negara-negara berkembang.

"Kesempatan bergabung di sektor swasta ini tidak diduga-duga, tapi saya sudah memutuskan di jalan ini saya bisa memberikan kontribusi terbesar pada masalah-masalah besar seperti perubahan iklim dan minimnya infrastruktur di negara-negara berkembang," kata Kim dalam keterangan tertulis yang dikutip Reuters, Selasa (8/1/2019).

Pria berumur 59 tahun itu kembali terpilih sebagai presiden Bank Dunia untuk kedua kalinya pada Juli 2017. Rencana pengunduran diri Kim ini meninggalkan tanda tanya besar di Pemerintahan Donald Trump.

Kemungkinan besar Trump akan menyodorkan nama untuk menggantikan Kim yang dulu dinominasikan Barack Obama di Bank Dunia.






Credit  finance.detik.com






Minggu, 23 Desember 2018

Donald Trump Ingin Pecat Gubernur Bank Sentral AS


Presiden AS Donald Trump berencana memecat Gubernur bank sentral AS The Fed Jerome Powell. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (ASDonald Trump berencana memecat Gubernur bank sentral AS The Fed Jerome Powell. 

Dikutip dari Reuters, Minggu (23/12), dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa Trump telah secara pribadi membahas kemungkinan pemecatan yang kemungkinan bisa mengacaukan kondisi pasar keuangan tersebut.

Sumber tersebut mengatakan mereka tidak setuju dengan rencana pemecatan dan karena itu meminta Trump untuk mengurungkan niatnya. Tapi Trump tetap ngotot. Ia bahkan telah minta pandangan kepada para panasihat tentang dasar hukum yang bisa digunakan untuk memecat Powell.

Sebagai informasi, Federal Reserve Act memang memungkinkan seorang presiden untuk memberhentikan anggota dewan Fed. Namun, belum diketahui apakah aturan tersebut juga bisa digunakan oleh presiden untuk memberhentikan seorang ketua, yang juga memegang masa jabatan terpisah sebagai anggota dewan Fed.


Gedung Putih belum membuat keputusan akhir mengenai rencana pemecatan tersebut. Penasihat Trump mengatakan awal tahun ini bahwa mereka ragu presiden memiliki wewenang hukum untuk memberhentikan ketua The Fed.

Sebagai informasi, Trump memang sering berseberangan dengan Powell yang dilantik menjadi gubernur bank sentral AS awal Februari lalu. Masalah dipicu oleh kebijakan kenaikan suku bunga acuan agresif yang dilakukan The Fed sepanjang 2018 ini.

Trump mengatakan  kebijakan agresif tersebut telah membebani perekonomian AS. Dan kekhawatiran Trump tersebut terbukti.

Paska The Fed menaikkan suku bunga acuan mereka untuk keempat kalinya pekan lalu, saham dan imbal hasil obligasi AS merosot.  

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181223170307-78-355884/donald-trump-ingin-pecat-gubernur-bank-sentral-as






PLTGU Terbesar di Asia Tenggara Dibangun di Karawang

Ilustrasi PLTGU Jawa 1. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Jakarta, CB -- Pembangunan proyek Infrastruktur gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 yang berlokasi di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat resmi dimulai. Pembangunan proyek bernilai investasi Rp26 triliun tersebut mulai diresmikan pembangunannya oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.  

Darmin menjelaskan proyek tersebut akan menjadi salah satu pembangkit listrik penting yang menopang kehandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Listrik yang dihasilkan PLTGU Jawa 1 nantinya akan berkapasitas 1.760 megawatt. 

Darmin mengatakan PLTGU-1 akan menjadi pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara, yang menggabungkan bisnis LNG dan bisnis independent power producer(IPP).

"Kita patut bersyukur dengan proyek yang penting dan membanggakan ini. Proyek ini merupakan pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara" ujar Menko Darmin dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (19/12).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan PLTGU Jawa 1 merupakan salah satu langkah proyek yang dirancang untuk meningkatkan komposisi energi bersih sampai 2025.  

"Pembangunan proyek ini, merupakan langkah strategis yang kedepannya akan menjalankan komitmen pemerintah dalam mendukung energi baru dan terbarukan," kata Nicke. 

PLTGU Jawa 1 dibangun dengan melibatkan lebih dari 20 perusahaan baik dari dalam negeri maupun internasional. Nilai investasi tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,8 milyar atau sekitar Rp26 triliun. 

Darmin berharap proyek ini akan menciptakan multiplier effect yang sangat luas bagi perekonomian wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya. Salah satu efek diharapkan bisa tercipta dalam penciptaan lapangan kerja.

Proyek tersebut diharapkan bisa  merekrut pekerja hingga 5.000 orang pada masa konstruksi dan 200 orang pada masa operasi. 


Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218204402-85-354709/pltgu-terbesar-di-asia-tenggara-dibangun-di-karawang



Harga Minyak Dunia Terus Merosot, Sentuh Titik Terendah Sejak Januari 2016



 

CBHarga minyak dunia masih terus turun di perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menyentuh titik terendah sejak Januari 2016. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan dan berkurangnya permintaan, kemudian diperparah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Sentimen suram di antara para pedagang minyak datang bersamaan dengan berlanjutnya aksi jual di pasar saham, karena para investor mempertahankan pandangan bearish pada pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang.

Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, melihat tingkat pertumbuhan PDB-nya direvisi 0,1 persen lebih rendah menjadi 3,4 persen pada kuartal ketiga, menurut Departemen Perdagangan AS pada Jumat (21/12).

Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDB 4,2 persen pada kuartal kedua, revisi yang lebih lemah dari perkiraan itu terutama terseret oleh kemunduran pengeluaran konsumen dan ekspor, menambah risiko-risiko penurunan terhadap pertumbuhan mendatang negara itu.

Pasar minyak global sedang bergulat dengan meningkatnya stok, meskipun ada kesepakatan pengurangan produksi 1,2 juta barel per hari antara OPEC dan sekutunya, yang mulai berlaku sejak Januari tahun depan.

Efek potensial dari pengurangan produksi sebagian diimbangi oleh perkiraan yang mengkhawatirkan bahwa produksi tujuh cekungan serpih utama AS diperkirakan akan mencapai 8,166 juta barel per hari (bph) pada Januari 2019, dengan peningkatan terbesar 134.000 barel per hari sejak September.

Saat ini, Amerika Serikat memproduksi 11,6 juta barel per hari, melampaui Arab Saudi dan Rusia untuk menjadi produsen minyak terbesar di dunia.

Dengan semakin dekatnya liburan Natal dan Tahun Baru, para pedagang cenderung mengaktifkan mode risk-off untuk menghindari kerugian tambahan.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, turun USD 0,29 menjadi menetap di USD 45,59 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari, turun USD 0,53 menjadi ditutup pada USD 53,82 per barel di London ICE Futures Exchange.

Credit Merdeka.com



https://m.merdeka.com/uang/harga-minyak-dunia-terus-merosot-sentuh-titik-terendah-sejak-januari-2016.html?utm_source=GoogleAMP&utm_medium=Trending&utm_campaign=Mdk-AMP-Trending&utm_content=Artikel-8






Sabtu, 22 Desember 2018

Profesor ITB Temukan Batubara Hibrida Ramah Lingkungan




JAKARTA - Dewasa ini, penggunaan batubara sebagai sumber energi banyak disorot lantaran limbah buang yang mencemari lingkungan. Tak heran, sejak abad 20, terjadi perubahan signifikan pada penggunaan batubara.
Moda transportasi dan mesin industri banyak beralih menggunakan energi ramah lingkungan. Di sisi lain, stok batubara di dunia masih cukup melimpah. Sumber energi ini bisa menjadi alternatif di tengah menipisnya bahan bakar minyak. Indonesia adalah negara kesembilan yang memiliki sumber energi batubara dunia.
Namun, semakin minimnya penggunaan batubara dipastikan akan berdampak pada kelangsungan industri di sektor ini. Pertambangan batubara terus menurun. Diikuti dampak ekonomi yang sedikit terpengaruh.
Dilatarbelakangi banyaknya potensi dan penggunaan batubara yang semakin berkurang, profesor ITB yang terdiri atas Prof Dwiwahju Sasongko (guru besar FTI ITB), Dr Winny Wulandari, dan Dr Jenny Rizkiana, membuat terobosan menghasilkan produk batubara hibrida.
“Batubara hibrida dibuat dengan mencampurkan partikel batubara dan biomassa, misalnya serbuk gergaji kayu, menggunakan perekat (binder). Campuran itu kemudian diproses menggunakan piro lisis pada temperatur rendah (200-300°C) atau sering disebut sebagai proses torefaksi,” kata dia.
Melalui proses itu, sebagian bahan volatil mengalami dekomposisi dan terlepas dari matriks batubara atau biomassa. Dengan demikian, nilai kalor bahan bakar padat ini lebih tinggi dibandingkan nilai kalor umpan. Sementara biomassa menjadi lebih hidrofobik sehingga tidak mudah membusuk dan tingkat ketergerusannya meningkat.
Hasil akhir dari semua proses itu menyebabkan pengecilan ukuran partikel batubara hibrida untuk umpan FBC atau pun PF lebih mudah dilakukan.
“Yang lebih menarik, emisi CO2 pada pembakaran batubara hibrida lebih rendah dibandingkan dengan batubara umpan. Karena CO2 yang dihasilkan pada pembakaran biomassa adalah CO2 netral,” beber dia.
Dengan begitu, limbah buang dari proses pembakaran batubara lebih ramah lingkungan. Tak hanya menghasilkan energi dari pemanasan batubara, dari proses itu kandungan sulfur dalam batubara dapat disisihkan dari batubara secara biologik dengan memanfaatkan Thiobacillus ferrooxidans.
Hasil penelitian lainnya juga menghasilkan bahan bakar cair melalui biosolubilisasi. Dengan mengonversi batubara menjadi bahan bakar cair, abu tidak akan dihasilkan pada pembakaran.

“Mengingat beberapa keunggulan yang dimiliki batubara, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi pemrosesan batubara ramah lingkungan pada masa kini dan masa depan,” kata Dwiwahju Sasongko.
Temuan tersebut, kata dia, diharapkan dapat kembali menggerakkan industri batubara. Karena, kata dia, Indonesia memiliki cadangan terbanyak kesembilan atau sekitar 2,2% dari seluruh cadangan batubara dunia. Sayangnya, sekitar 80% cadangan batubara Indonesia termasuk batubara peringkat sedang dan rendah dengan nilai kalor kurang dari 5.000 kkal/kg.
Batubara dengan nilai kalor yang rendah ini masih sedikit atau belum dimanfaatkan. Dengan produksi batubara lebih dari 400 juta ton per tahun, hanya sekitar 20% yang dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri sementara 80% diekspor.
Saat ini, pemanfaatan batubara yang paling banyak dijumpai adalah pembakaran langsung untuk membangkitkan panas. Salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Namun, proses itu menyebabkan terbentuknya emisi gas rumah kaca dan berpotensi mencemari lingkungan dengan senyawa, seperti NOx dan SOx yang menyebabkan hujan asam.

Credit Okezone.com

https://economy.okezone.com/amp/2018/03/21/320/1875846/profesor-itb-temukan-batubara-hibrida-ramah-lingkungan



Minggu, 16 Desember 2018

Lion Air Makin Yakin Batalkan Pesanan Pesawat ke Boeing


JAKARTA, CB — PT Lion Air Mentari semakin yakin mengenai rencananya untuk membatalkan pesanan pesawat Boeing mereka senilai 22 miliar dollar AS.
Rusdi Kirana, pemilik salah satu maskapai berbiaya rendah terbesar di Indonesia, menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Boeing atas kecelakaan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 MAX-8 nomor penerbangan JT-610 di kawasan perairan Karawang pada Oktober lalu.
Dikutip dari Bloomberg, Rabu (12/12/2018), hingga saat ini Lion Air memiliki 368 pesanan pesawat kepada Boeig dan Airbus, lebih banyak tiga kali lipat dari 117 armada yang saat ini beroperasi.
Adapun Boeing sendiri, ujar Rusdi, masih akan mengirimkan 250 pesawat kepada Lion, sementara dalam laman resmi Boeing dijelaskan masih terdapat 190 pesanan yang belum dipenuhi.
Walaupun demikian, Rusdi saat ini dalam proses melakukan pemetaan atas ambisinya untuk melakukan ekspansi untuk bisa menerbangkan hingga 1.000 armada pesawat. Dia juga mengatakan, Lion Air pun bisa jadi akan mendaftarkan unit bisnis Indonesia di pasar saham pada tahun 2019.
Masih belum pasti apakah Boeing akan turut memiliki andil dalam ekspansi besar-besaran Lion Air usai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Sebab, Rusdi mengklaim Boeing tidak adil dan menyudutkan Lion Air dalam insiden yang menewaskan 189 orang tempo lalu.
Rusdi pun telah mengirimkan surat pernyataan kepada Boeing.
"Perlakuan mereka sangat licik dan tidak pantas, yang menurut saya sangat tidak beretika. Mereka melakukannya kepada konsumen terbesarnya. Mereka membentuk opini kami tidak menjaga kualitas maskapai dengan baik," ujar dia.

Credit KOMPAS.com

Senin, 15 Oktober 2018

Ekonom sepakat pertemuan IMF-World Bank tak mampu selesaikan konflik perang dagang



Ekonom sepakat pertemuan IMF-World Bank tak mampu selesaikan konflik perang dagang
ILUSTRASI. IMF - WBG : SESI FOTO BERSAMA GUBERNUR BANK SENTRAL

CB - JAKARTA Pertemuan tahunan IMF - World Bank yang digelar dalam sepekan terakhir di Bali dianggap tak mampu menyelesaikan konflik dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).
Ekonom Maybank Myrdal Gunarto berpendapat, perang dagang yang terjadi sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Apalagi, hingga saat ini belum ada perubahan yang terlihat dalam perang dagang tersebut.
"Saya rasa (annual meeting) tidak berpengaruh signifikan (pada perang dagang). Itu kan kebijakan internal masing-masing negara walaupun dampaknya mengglobal," tutur Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (14/10).
Hal senada pun diutarakan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, pengaruh pertemuan tahunan ini sangat kecil ke perang dagang yang terjadi, karena negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan China dilakukan secara bilateral.
"Selama dua negara belum menemukan common ground-nya, imbauan terhadap upaya meredakan perang dagang kurang efektif," tutur Bhima.

Tak hanya lewat Annual Meeting IMF - World Bank yang digelar tahun ini, menurut Bhima, para pemimpin dunia pun sudah meminta adanya kerjasama dan koordinasi di masing-masing negara lewat Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos. Sayangnya, Presiden Amerika Serikat tetap menaikkan bea masuk untuk beberapa negara. 





Credit  kontan.co.id



Senin, 06 Agustus 2018

Teknologi EOR Bantu Pengambilan Minyak di Blok Rokan


Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau, Rabu (1/8).
Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau, Rabu (1/8).
Foto: ANTARA FOTO

Teknologi EOR dibutuhkan untuk dua lapangan besar yaitu Minas dan Duri




CB, JAKARTA -- Geologiwan Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, teknologi  Enhanced Oil Recovery (EOR) harus dilakukan di Blok Rokan. Jika tidak, maka minyak akan sulit diambil karena seolah-olah ‘lengket’ di bebatuan.

“Jadi teknologi ini memang sangat dibutuhkan, terutama untuk dua lapangan besar yaitu Minas dan Duri. Dengan EOR maka minyak menjadi lebih cair dan lebih mudah dialirkan,” kata Rovicky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (4/8).

Di Blok Rokan, saat ini terdapat dua metode EOR yang dipakai. Pertama dengan mempergunakan air biasa yang dimasukkan ke dalam injection atau dikenal sebagai waterflooding. Kedua, dengan mempergunakan uap dan dikenal sebagai steamflooding.

Kedua metode tersebut, menurut Rovicky, sama-sama dibutuhkan, tergantung jenis minyak dan bebatuan. Untuk jenis minyak yang kental, berat dan mengandung lilin, maka yang dipakai adalah metode steamflooding. Sedangkan untuk minyak biasa yang tidak terlampau kental namun masih tersembunyi di pori-pori, yang dipakai adalah metode waterflooding.

Menyinggung Pertamina sebagai pihak yang akan mengelola Blok Rokan sejak 2021, Rovicky mengaku tidak khawatir. Karena menurutnya, BUMN itu sudah terbiasa menerapkan teknologi EOR di beberapa lapangan. “Secara teknologi, Pertamina mampu. Untuk waterflooding mereka tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk steamflooding, harus menyesuaikan,” ujarnya.

Pertamina memang sudah menerapkan dan mengembangkan teknologi EOR. Pengembangan teknologi tersebut dikelola oleh Pertamina Upstream Technology Center (UTC). Di antaranya adalah Pengujian Viskositas Lapangan Bantayan, Formulasi Surfaktan SLS untuk Lapangan Rantau, Pre Feasibility Study CO2 EOR Lapangan Sukowati dan Lapangan Tambun, Pre Feasibility Study Steamflood Lapangan Batang, Implementasi software EOR predictive modeling, dan pengadaan Lab EOR Tahap 2.

Rovicky mengatakan, pengalaman Pertamina dalam menerapkan teknologi EOR  bisa diaplikasikan di Blok Rokan. Hanya saja dia mengingatkan bahwa Pertamina harus cermat serta menyesuaikan dengan karakteristik yang ada.

“Jadi dari sisi knowledge, yes. Terpenting, Pertamina harus memperhitungkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Baik secara geologi maupun jenis minyak. Apalagi, seluruh peralatan dan teknologi tersebut sebenarnya sudah terpasang dan terinstal di lapangan di sana. Jadi Pertamina tinggal menjalankan saja teknologi itu," paparnya.



Credit  republika.co.id





Barata Indonesia Akuisisi Pabrik Siemens Demi Omzet 20 Persen


Barata Indonesia Akuisisi Pabrik Siemens Demi Omzet 20 Persen
PT Barata Indonesia (Persero) mengakuisisi pabrik milik PT Siemens Indonesia melalui penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA), Kamis (2/8). (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)



Jakarta, CB -- PT Barata Indonesia (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan bisa naik 20 persen pada tahun depan usai mengakuisisi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components yang berlokasi di Cilegon, Banten.

Direktur Utama Barata Indonesia Silmy Karim mengatakan pabrik yang awalnya dimiliki oleh PT Siemens Indonesia itu akan menambah fasilitas atau komponen yang bisa diberikan kepada proyek pembangkit listrik di dalam negeri.

"Dengan pabrik Siemens ini maka kami bukan hanya bisa ekspor produk pembangkit, tapi juga bisa hasilkan produk asli Indonesia," ucap Silmy, Kamis (2/8).





Keberhasilan akuisisi ini ditandai dengan penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA) antara Barata Indonesia dengan Siemens Indonesia.

Silmy memastikan seluruh biaya akuisisi menggunakan dana kas internal perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan pabrik tersebut.

"Nilainya masih rahasia, tapi nilai asetnya itu di atas 15 juta euro," imbuh Silmy.

Menurut Silmy, tingkat utilisasi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components sekitar 50 persen. Ia menargetakn utilisasi pabrik tersebut bisa semakin bertambah hingga 100 persen.



Selain itu, akuisisi ini juga berpotensi mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Barata Indonesia menjadi 80 persen dari posisi saat ini yang hanya 45 persen.

Terkait kinerja perusahaan, Silmy mengaku perusahaan meraih pendapatan lebih dari Rp1 triliun. Sementara, Barata Indonesia menargetkan pendapatannya tahun ini bisa mencapai Rp2,5 triliun.

"Pertumbuhan kami selalu baik, tahun lalu order kami saja naik 360 persen, sangat signifikan naiknya," pungkas Silmy.


Credit  cnnindonesia.com





Perjalanan Chevron Kelola Blok Rokan hingga Jatuh ke Pertamina



Foto: Kiagoos Auliansyah/Infografis

Foto: Kiagoos Auliansyah/Infografis


Jakarta - PT Chevron Pacific Indonesia akhirnya harus mengalah dari perusahaan pelat merah, PT Pertamina (persero) setelah menguasai blok migas raksasa di Rokan, Riau 94 tahun lamanya.

Bagaimana kisahnya?

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 memiliki dua lapangan minyak terbesar, yakni Minas dan Duri. Kedua lapangan tersebut menjadi lapangan minyak terbesar karena hasil produksi yang berlimpah.



Chevron sendiri pertama kali datang ke Blok Rokan sejak tahun 1924 dan melakukan produksi pertama di tahun 1952. Saat itu, tingkat produksi di lapangan Minas masih berada di level 15.000 barel per hari (bph) dan terus meningkat lebih dari 100.000 bph.

Dalam perjalanan yang panjang tersebut, tahun 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sempat mempersilakan Chevron memperpanjang kontraknya. Sebab di tahun 2021 kontrak pengelolaan tersebut akan habis.

"Chevron akan habis kontraknya di Rokan pada 2021. Kami mengatakan, kalau mereka berharap ini diperpanjang, coba sampaikan usulan," kata Jonan kala itu.

Lantas, tidak ingin kehilangan Blok Rokan, Chevron terus berupaya dengan melakukan penawaran, salah satunya penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara full scale. Dengan EOR tersebut produksi Blok Rokan diperkirakan bisa mencapai 500.000 barel per hari.

Tetapi Pertamina tak diam saja, pihaknya juga mengajukan proposal untuk mengelola Blok Rokan di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mensejajarkan dengan perusahaan minyak papan atas dunia.

Akhirnya pada 31 Juli 2018 perebutan tersebut diselesaikan. Kementerian ESDM memutuskan pengelolaan Blok Rokan di tahun 2021 jatuh kepada Pertamina. Sebab Pertamina menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar US$ 784 juta atau Rp 11,3 triliun.

Kemudian, Pertamina juga menawarkan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun kepada pemerintah.

"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insya Allah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.



Credit  finance.detik.com





Pertamina Dapat Blok Rokan, What's Next?


Foto: Nadia Permatasari/Infografis

Foto: Nadia Permatasari/Infografis



Jakarta - PT Pertamina (Persero) diminta segera mencari mitra untuk mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Hal ini menyusul keputusan Kementerian ESDM yang memutuskan Pertamina sebagai pengganti PT Chevron Pasific Indonesia.

Pertamina baru bisa mengoperasikan Blok Rokan pada 2021. Sehingga masih memiliki waktu dua tahun untuk mencari mitra dan mematangkan konsep pengelolaannya.

Terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.

Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph.

'Saudara' Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude.

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2. Pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu.

Penasaran siapa yang menjadi mitra Pertamina di Blok Rokan? Simak selengkapnya di sini:

Permintaan Pemerintah

Pemerintah menyarankan PT Pertamina (Persero) menggandeng mitra dalam mengelola Blok Rokan. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, hal diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan.

"Apakah setelah ini akan ada share down nanti ada di Pertamina bagaimana dia menggandeng partner kalau itu untuk meningkatkan produksi. Kita menyarankan Pertamina mencari partner di bidang oil and gas hulu migas yang mampu meningkatkan produksi," kata dia, di JCC Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Apakah Pertamina tak mampu mengelola sendiri Blok Rokan?

"Bukan, kita menyarankan nanti dalam surat t&c kita elaborate lagi apa saran pemerintah sewaktu t&c ditandatangani," ujarnya.

Perihal mitra, Arcandra menyerahkannya ke Pertamina apakah akan menggandeng kontraktor eksisting atau bukan.

"Nanti diserahkan ke Pertamina, kan pemerintah menyerahkan 100% ke Pertamina, di situ ada hak BUMD Pemda 10%, sisanya aksi korporasi Pertamina," kata Arcandra.


Buka Peluang Chevron


Setelah dapat restu pemerintah mengoperasikan Blok Rokan, Pertamina membuka peluang kerja sama dengan operator lama yakni Chevron Pacific Indonesia.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan peluang tersebut tidak hanya untuk Chevron semata, melainkan perusahaan migas lainnya.

"Terbuka, dengan siapapun," kata Nicke saat acara FMB9 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Nicke menjelaskan, rencana Pertamina bermitra dalam mengoperasikan Blok Rokan dilakukan demi memitigasi risiko seperti teknologi dan pendanaan.

Dia menjelaskan, untuk memitigasi teknologi dalam mengelola blok bisa diatasi dengan mencari partner, terutama pada sumur-sumur yang belum pernah dikelola oleh Pertamina.

Selanjutnya, dengan bermitra juga bisa memitigasi risiko pendanaan. Pasalnya, Pertamina harus mengeluarkan sekitar US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.008 triliun (kurs Rp 14.413 per dolar AS) selama 20 tahun untuk mengelola wilayah kerja migas Rokan di Riau.


Siap 'Bajak' Karyawan Chevron

Pertamina juga siap merekrut karyawan PT Chevron Pacific Indonesia setelah Blok Rokan jatuh ke tangan BUMN migas itu di 2021.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perekrutan tersebut juga pernah dilakukan oleh Pertamina saat mengoperasikan Blok Mahakam dari Total.

"Ketika terjadi alih kelola dari operator lama ke Pertamina jangan sampai timbul lay off," kata Nicke saat acara FMB9 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Dia menceritakan, pengalaman saat mengelola Blok Mahakam dari Total perusahaan pelat merah ini justru memberdayakan para pegawainya dalam mengoperasikan Blok Mahakam.

"Karyawan kita rekrut pindah menjadi karyawan Pertamina, demikian juga dengan Rokan, kita tetap menggunakan tenaga kerja lokal, malah akan menambah, jadi mengenai itu kita akan optimalkan sumber daya yang kompeten," tutup dia.


Yang Perlu Disiapkan Pertamina

Masih ada waktu dua tahun sampai 2020 untuk Pertamina menyiapkan strategi mengoperasikan ladang minyak terbesar di Indonesia. Lalu apa yang disiapkan BUMN sektor minyak sekarang?

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan hal utama yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Chevron Indonesia selaku operator saat ini.

"Lalu koordinasi dengan SKK Migas, pemerintah," kata Nicke saat acara FMB di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Koordinasi yang dimaksud, kata Nicke agar masa transisi dari Chevron ke Pertamina berjalan lancar. Serta mampu mempertahankan jumlah produksi yang ada saat ini.

Pasalnya, pada 2016 Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, angka itu hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini.

Oleh karena itu, hal utama yang dipersiapkan Pertamina adalah menjalin koordinasi dengan operator lama yakni Chevron dan juga pemerintah.

"Dalam masa transisi ini kita harus duduk bersama dengan operator lama untuk melakukan settlement seperti itu yang kemudian nanti akan divalidasi oleh SKK migas," ungkap dia.





Credit  finance.detik.com





Fakta-fakta Blok Rokan Diserahkan ke Pertamina



Foto: Nadia Permatasari/Infografis
Foto: Nadia Permatasari/Infografis



Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil keputusan besar. Pemerintah memilih PT Pertamina (Persero) untuk mengelola salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia yakni Blok Rokan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kemarin malam di kantornya.

Blok Rokan akan habis masa kontraknya pada 2021 mendatang. Blok tersebut sebelumnya dikuasai PT Chevron Pacific Indonesia dengan waktu yang cukup lama.

Chevron sebenarnya masih ingin mempertahankan Blok Rokan. Sehingga, terjadilah perebutan antara Chevron dan Pertamina yang juga menginginkan blok tersebut.

Lantas apa alasan pemerintah memilih Pertamina? Berikut berita selengkapnya:

Pertamina Ambil Alih Blok Rokan

Pengelolaan Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Kontrak Blok Rokan sendiri akan berakhir pada 2021 mendatang.
Ladang minyak terbesar di Indonesia ini sebelumnya menjadi rebutan PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero).
"Setelah melihat proposal hari ini, jam 5 sore maka pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.
Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph.
'Saudara' Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude.
Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2. Pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu.

Alasan Pemerintah Pilih Pertamina

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, keputusan pemerintah menyerahkan blok tersebut karena menimbang proposal yang ditawarkan Pertamina.
Pertamina menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun.
Bonus tanda tangan adalah bonus yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak. Tujuannya, untuk menunjukkan perusahaan yang menang lelang itu bonafide dan bersungguh-sungguh.
"Dari sisi komersial Pertamina, mengajukan dalam proposal signature bonus US$ 784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Kemudian, dia mengatakan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.
"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insyaallah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujarnya.
Chevron sebenarnya masih ingin mengelola blok tersebut. Tapi, penawarannya kurang memikat pemerintah. Meski, Arcandra enggan membeberkan.
"Penawaran dari Chevron jauh di bawah penawaran yang diajukan oleh Pertamina," tutupnya.



Cadangan Minyak Blok Rokan 1,5 Miliar Barel

Blok Rokan masih memiliki cadangan minyak yang besar. Blok ini diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina (Persero) pada 2021.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, cadangan minyak blok tersebut diperkirakan 500 juta hingga 1,5 miliar barel.
"Itu berkisar antara 500 juta barel of oil equivalent sampai 1,5 miliar tanpa EOR (enhanched oil recovery)," kata dia Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Arcandra mengatakan, pengelolaan itu berpindah ke Pertamina pada 8 Agustus 2021 mendatang.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, akan ada masa transisi terkait pengelolaan Blok Rokan.
"Jadi pemerintah sudah memutuskan, kemudian sesudah PSC (production sharing contrac) antara Pertamina ditandatangani, maka fokus berikutnya kerjasama antara Chevron sebagai eksisiting kontraktor dengan Pertamina sebagai leader kontraktor untuk melakukan kegiatan-kegiatan transisi sampai dengan masa kontrak yang sekarang habis guna menjaga tingkat produksi," jelasnya

Tak Ada Kaitan dengan Politik

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, penyerahan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) tidak ada hubungannya dengan masalah tekanan politik. Blok Rokan masih dikelola PT Chevron Pacific Indonesia yang masa kontraknya habis tahun 2021.
Arcandra mengatakan, pengelola Blok Rokan harus memberikan yang terbaik pada pemerintah.
"Yang kita compare dari sisi komersialnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa siapapun pengelola Blok Rokan atau blok-blok terminasi harus bisa memberikan bagian pemerintah yang lebih daripada kontrak sebelumnya," kata dia di Jakarta, Selasa (21/7/2018).
Dalam proposal tersebut, Arcandra mengatakan, Pertamina menawarkan bonus tandatangan (signature bonus) yakni bonus yang menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun.
Kemudian, dia mengatakan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.
"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insya Allah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujarnya.

Salam Perpisahan Arcandra untuk Chevron

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengucapkan salam perpisahan pada PT Chevron Pacific Indonesia. Sebab, kontrak Blok Rokan yang selama dipegang Chevron akan diserahkan ke PT Pertamina.
Kontrak Chevron di Blok Rokan akan berakhir pada 2021 mendatang.
"Terakhir atas nama pemerintah kami dari Kementerian ESDM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chevron yang sudah mengelola blok ini," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Arcandra berharap Chevron tetap berminat berinvestasi di Indonesia. Dia ingin Chevron mengelola blok-blok lain.
"Semoga Chevron tetap mau berinvestasi di Indonesia untuk blok-blok lain selain Blok Rokan," tambah Arcandra.






Credit  finance.detik.com





Transisi Pengalihan Blok Rokan Tiru Skema Mahakam


Foto: Nadia Permatasari/Infografis
Foto: Nadia Permatasari/Infografis

Jakarta - Proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) akan meniru skema pengalihan pada Blok Mahakam. Blok Mahakam sendiri sebelumnya dikelola Total E&P dan kemudian diserahkan ke Pertamina.

Kontrak Blok Rokan baru habis pada tahun 2021. Sebelum masa kontrak habis, ada masa transisi pengambilalihan pengelolaan.

"Untuk masa transisi kita belajar banyak dari Mahakam, dari Pertamina Total, semoga pelajaran transisi dari Blok Mahakam lebih baik kita aplikasikan ke Blok Rokan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di JCC, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Arcandra belum sempat menerangkan lebih rinci proses transisi tersebut. Tapi, dia mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja Blok Rokan.


"Kita di tim bekerja dengan data-data yang cukup lengkap termasuk Pak Jonan ke Amerika berbicara Chevron sebelumnya, sebulan lalu kalau nggak salah, untuk melihat bagaimana kita pemerintah evaluasi Blok Rokan ini," ujarnya.

Dia menerangkan, semua aspek telah dievaluasi. Dengan berbagai pertimbang, Arcandra mengatakan akhirnya pemerintah memilih Pertamina untuk mengelola Blok Rokan.

"Kami di tim, saya ketua tim mengevaluasi melihat semua yang ada, prosedur evaluasi berkaitan program kerja, apa yang akan kita dapatkan, berapa besaran pemerintah yang akan dapat, itu pertimbangan kita Pertamina akhirnya dipilih mengelola Blok Rokan," tutupnya.


Credit  finance.detik.com