Indonesia Desak ILO Atasi Pengangguran di Palestina

Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto, menyampaikan pernyataan dalam pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan GNB di Jenewa, Swiss. Foto/Istimewa

JENEWA - Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina. Hal tersebut ditegaskan oleh Indonesia di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Selasa (5/6/2018) lalu.

“Tingkat pengangguran di Palestina saat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, di sela-sela Sidang ke-107 International Labour Conference (ILC) di Jenewa.

Menaker menekankan bahwa isu Palestina sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah RI akan terus mendukung kemerdekaan Palestina menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut.

“Indonesia sangat prihatin dengan laporan yang disampaikan oleh Dirjen ILO mengenai situasi para pekerja di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Kita ingin negara-negara GNB bersama-sama mendesak ILO agar dapat memobilisasi dana untuk Palestinian Fund for Employment and Social Protection” demikian disampaikan oleh Sugeng Priyanto, Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker, pada pertemuan GNB di Jenewa seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (8/6/2018).

Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, menyampaikan bahwa Direktur Jenderal ILO secara rutin setiap tahun selalu mempublikasikan laporan mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan di Arab, termasuk Palestina. Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa.

“ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50%,” jelas Dubes Hasan Kleib.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan Deklarasi yang antara lain memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Dalam Deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina. 

Credit  sindonews.com

RI Desak GNB Perkuat Dukungan pada Palestina dan Tekan Israel

Wamenlu RI, A.M. Fachir mendesak negara-negara anggota GNB untuk memperkuat dukungan kepada masyrakat Palestina dan penguatan tekanan pada Israel. Foto/Kemlu RI

BAKU - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir mendesak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk memperkuat dukungan kepada masyrakat Palestina dan penguatan tekanan pada Israel.

Berbicara saat pertemuan tingkat Menteri GNB di Baku, Azerbaijan, Fachir menyatakan perdamaian antara Israel dan Palestina hanya bisa tercapai jika kedua negara mendapat dukungan yang seimbang dari dunia internasional. Oleh karena itu, dia mendesak GNB untuk memperkuat dukungan bagi Palestina.

“Perdamaian hanya dapat dicapai jika pihak-pihak yang terlibat memiliki tingkat dukungan yang sama. Diperlukan dukungan kuat untuk rakyat Palestina dan proses perdamaian, serta tekanan kuat terhadap Israel," ucap Fachir, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (8/4).

Dia kemudian meminta penegasan komitmen untuk mendukung negara dan rakyat Palestina dan menyampaikan bahwa dukungan yang semakin kuat diperlukan di semua tahapan dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Fachir menekankan perlunya kebersamaan GNB, termasuk dalam upaya internasional untuk pengakuan negara Palestina, mulai dari upaya internasional seperti pengakuan keberadaan negara Palestina serta mendukungnya bergabung pada organisasi dan traktat internasional dan juga pemberian pelatihan di berbagai bidang dan dukungan ekonomi untuk rakyat Palestina.

Dirinya juga menekankan perlunya terus lakukan tekanan internasional terhadap Israel dengan mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Israel, dan dengan mempromosikan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk menambahkan bahwa dorongan dan tekankan tersebut harus didasarkan pada proses internasional yang kredibel yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan, serta membuka jalan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB no. 66/225 dan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334.

Credit  sindonews.com

Indonesia Desak Gerakan Non-Blok Bersatu Dukung Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina GNB di Baku, Azerbaijan, Kamis (5/4). (Ist/Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Indonesia mendesak negara-negara non-blok (Non Alignment Movement/NAM atau Gerakan Non Blok/GNB) untuk bersatu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mereka. Seruan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina GNB di Baku, Azerbaijan, Kamis (5/4).

"Perdamaian hanya dapat dicapai jika pihak-pihak yang terlibat memiliki tingkat dukungan yang sama. Diperlukan dukungan kuat untuk rakyat Palestina dan proses perdamaian, dan tekanan kuat terhadap Israel," kata Wamenlu RI dalam intervensinya.

Di hadapan negara-negara anggota GNB, Fachir mendesak suatu "penegasan komitmen untuk mendukung negara dan rakyat Palestina," dan menyampaikan bahwa dukungan yang semakin kuat diperlukan di semua tahapan dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Indonesia mendesak agar negara-negara anggota GNB memiliki kebersamaan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Termasuk dalam upaya internasional untuk pengakuan negara Palestina.

"Mulai dari upaya internasional seperti pengakuan keberadaan negara Palestina serta mendukungnya bergabung pada organisasi dan traktat internasional - dan juga pemberian pelatihan di berbagai bidang dan dukungan ekonomi untuk rakyat Palestina," kata Fachir lewat rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (5/4).


Wamenlu RI juga menekankan perlunya tekanan internasional terhadap Israel dengan mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Israel, dan dengan mempromosikan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Indonesia menekankan bahwa dorongan dan tekankan tersebut harus didasarkan pada proses internasional yang kredibel yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan, serta membuka jalan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 66/225 dan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334.

Baru-baru Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tentara Israel kepada warga Palestina yang sedang berdemo di perbatasan Gaza dan Israel. Serangan itu mengakibatkan belasan warga Palestina meninggal dan ratusan luka-luka.

Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Bentrokan di Gaza, Palestina

Pemerintah Indonesia juga mengingatkan Israel bahwa mereka memiliki tanggung jawab dibawah hukum hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil.

Adapun Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina Gerakan Non-Blok diadakan bersamaan dengan Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok di Republik Azerbaijan pada 5-6 April 2018. 

Gerakan Non-Blok yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955 beranggotakan 120 negara, dengan 17 negara observer. Jumlah tersebut menjadikan GNB sebagai salah satu kekuatan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pelopor GNB antara lain Presiden Pertam RI Ir. Soekarno, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah kala itu.






Credit  cnnindonesia.com

RI Dorong Palestina-Israel Berdiri Berdampingan

 

Menlu Retno Marsudi mendorong Gerakan Non-Blok untuk mendukung pengakuan kedaulatan Palestina. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggalang dukungan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendorong penerapan solusi damai dua negara untuk menyelesaikan masalah pendudukan Israel di Palestina.

"Saya optimistis bahwa two-state solution (solusi damai dua negara) di mana kedua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai," kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina di New York, Amerika Serikat, Selasa malam (19/9).

Solusi damai dua negara mengharuskan Israel mengakui Palestina sebagai negara independen di barat Sungai Yordania. Perbatasan antara kedua negara masih diperdebatkan karena Israel tidak setuju pada gagasan pemimpin Palestina soal perbatasan antara kedua negara.

"Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina."

Dalam pertemuan yang berlangsung di sela pembukaan Sidang Mejelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 itu, Retno juga mendesak seluruh negara GNB untuk mengakui kemerdekaan, kedaulatan, serta status keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Selain itu, Retno juga mendorong negara GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk membujuk pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.

“Indonesia juga mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap konflik Palestina-Israel. Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap nafas diplomasi Indonesia,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan penting bagi negara GNB untuk juga lebih memperhatikan dan meningkatkan bantuan terhadap pembangunan Palestina.

Mantan duta besar RI di Belanda itu mendorong negara GNB untuk meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas yang mampu membantu pembangunan dan penguatan institusi nasional Palestina.

Credit  cnnindonesia.com

Sokong Kemerdekaan Palestina, Menlu Retno Galang Dukungan Gerakan Non-Blok

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari di forum Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina di New York. Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia

NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi aktif menggalang dukungan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) guna membantu Palestina merdeka dari Israel.

“Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina bertajuk “50 Tahun Okupasi Israel di Palestina”.

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 19 September 2019 waktu setempat.

Menlu perempuan pertama Indonesia ini mengingatkan bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina yang telah berlangsung sejak 1967.

Gencarnya Menlu Retno menggalang dukungan negara-negara GNB itu sebagai komitmen kuat Indonesia untuk perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina. ”Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap napas diplomasi Indonesia,” ucap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, diplomat top Indonesia ini menyerukan agar GNB mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Menurutnya, penting bagi anggota GNB untuk mengambil langklah konstruktif agar dapat segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.

”Saya optimistis bahwa two-state solution, d imana kedua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai,” ucap Menlu Retno.

Dia mengusulkan 4 langkah yang dapat ditempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, Indonesia mengajak GNB memperkuat upaya bersama untuk meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

”Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia mengharapkan dapat segera mengakuinya,” seru Menlu Retno.

Kedua, Indonesia menyerukan bagi negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina.

Ketiga, Indonesia mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflk Palestina-Israel.  

Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota GNB untuk mengambil langkah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. ”Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina,” tutur Retno.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina yang dilakukan melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT ke-7 GNB tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB, Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina.







Credit  sindonews.com

Indonesia-GNB berkomitmen perjuangkan Palestina di PBB

Menlu Retno Marsudi (depan kiri) di markas besar PBB di New York, AS, pada Senin (18/9). (ANTARA News/UN Photo/Mark Garten)

New York (CB) - Indonesia bersama negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) menunjukkan komitmen mereka untuk membantu perjuangan rakyat Palestina pada pertemuan tingkat menteri di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Selasa.

"Palestina ada di jantung politik Indonesia dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara Non Blok di Markas PBB, New York, Selasa.

Pada pertemuan tingkat menteri tentang Palestina tersebut, disepakati sejumlah isu yang perlu didorong untuk memperjuangkan Palestina.

Di antaranya adalah pentingnya upaya meningkatkan status Palestina di panggung internasional.

Dalam hal itu, Menlu Retno meminta negara-negara Gerakan Non Blok yang belum mengakui Palestina untuk segera mengakuinya serta mendorong agar Palestina diakui dan menjadi salah satu anggota PBB.

Kedua, pentingnya upaya diplomatik di semua tingkatan untuk menyampaikan keprihatinan terhadap upaya-upaya ilegal dari Israel dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif agar negosiasi bisa dilakukan kembali.

"Kita juga meminta negara-negara Non Blok yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk memberikan tekanan kepada Israel," kata Retno.

Selain itu perlunya langkah di dalam organisasi internasional untuk menyuarakan perlawanan yang kuat kepada Israel dan mendukung lebih perjuangan rakyat Palestina, kata Menlu.

Dan yang terakhir adalah mengenai pentingnya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Palestina dalam bentuk bantuan pembangunan kapasitas.

"Di dalam Debat Umum saat Wapres (Jusuf Kalla) nanti akan bicara, insya Allah kita juga akan bawa isu Palestina ini," kata Menlu.

Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 telah dibuka pada Selasa sementara Wapres Jusuf Kalla, yang memimpin delegasi Indonesia, dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya di depan mimbar PBB pada Kamis (21/9).

Credit  antaranews.com