PBB mengatakan bahwa sekitar 25 ribu
militan dari 100 negara sudah bergabung dengan kelompok ekstrem di Irak
dan Suriah serta negara lain. Jumlah ini meningkat sebanyak 71 persen
sejak pertengahan 2014 hingga Maret 2015. (via Reuters TV)
Kepala Interpol Juergen Stock mengungkapkan pergeseran ini sebagai tren yang sedang berkembang pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (29/5). Ia juga mengungkap perubahan metode perjalanan para militan asing yang ingin bergabung dengan ISIS atau al-Qaidah di Timur Tengah.
Stock adalah pembicara utama pada pertemuan yang dihadiri oleh enam menteri termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Jeh Johnson. Pertemuan ini ditujukan untuk menilai kemajuan implementasi resolusi PBB yang diadopsi September lalu, yang isinya mewajibkan semua negara untuk mencegah perekrutan dan perjalanan calon pejuang asing untuk bergabung dengan kelompok ekstremis.
Johnson mengatakan AS akan mengembangkan pemindaian data penumpang dan analisis sistem baru dalam setahun. Porgram ini akan tersedia secara gratis bagi keperluan komersial ataupun pemerintah.
Dikutip dari Al Arabiya, PBB mengatakan bahwa sekitar 25 ribu militan dari 100 negara sudah bergabung dengan kelompok ekstrem di Irak dan Suriah serta negara lain. Jumlah ini meningkat sebanyak 71 persen sejak pertengahan 2014 hingga Maret 2015.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengatakan sebagian besar para militan adalah laki-laki muda yang termotivasi oleh ideologi ekstremis tetapi Ban juga menyerukan penyelidikan mengapa banyak perempuan dan anak perempuan yang juga bergabung dengan kelompok ekstremis.
"Tidak ada negara yang dapat mengatasi tantangan ini sendirian,” kata Ban.
Komite Kontraterorisme Dewan Keamanan mengindetifikasi pada Jumat bahwa terdapat 67 negara yang paling terkena dampak militan asing, 21 negara telah melakukan upaya untuk mengatasi ancaman namun hanya lima negara yang mewajibkan informasi lanjutan bagi penumpang pesawat terbang. Komite ini juga mengatakan bahwa hampir semua negara telah terlibat dalam kerja sama internasional dalam upaya menangkal hasutan terorisme di bawah hukum pidana mereka, namun hanya 13 negara yang telah mengkriminalisasi pendanaan terorisme.
Stock mendesak 193 negara anggota PBB untuk berbagi informasi lebih lanjut, "dan berbagi lebih banyak,” menekankan bahwa database organisasi polisi internasional termasuk informasi dari kurang dari 100 negara yang bersisi lebih dari 4.000 nama.
"Intelijen melintasi perbatasan, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan militan teroris asing," kata dia.
credit CNN Indonesia
