Panglima TNI dan Ka Staf mendampingi Presiden Jokowi---MI/Barry Fatahillah
Moeldoko mengatakan, proses seleksi akan dilakukan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Wakil panglima, kata dia, ditunjuk dalam rangka penguatan organisasi TNI.
"(Calonnya) Bisa dari AU atau AL. Semua akan melalui wanjakti. levelingnya dimana? Bisa mantan kepala staf atau orang yang disiapkan," ujar Moeldoko dalam acara penyerahan keramik di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015).
Dia menampik anggapan yang menyebut wakil panglima tidak efisien, karena tak bisa mengambil alih komando jika panglima berhalangan.
Moedoko menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi wakil panglima adalah menangani ancaman-ancaman pada kedaulatan nasional yang menghadang. Hal itu akan dilakukan jika panglima sedang memantau pasukan TNI yang banyak tergabung dalam misi perdamaian PBB.
Credit Metrotvnews.com
Moeldoko: Wakil Panglima Akan Hapus Jabatan Kasum TNI
Fasilitas Kasum juga akan diberikan pada Wakil Panglima.
Kamis, 25 Juni 2015 | 11:45 WIB
Panglima TNI Jendral Moeldoko. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Moeldoko mengatakan, latar belakang adanya usulan Wakil Panglima itu dilihat dari perubahan lingkungan sehingga perlu adanya penyesuaian. Untuk itu dibutuhkan penambahan unsur-unsur dan penambahan komando terutama apabila Panglima TNI sering keluar.
"Kita punya empat ribu prajurit di PBB yang tersebar dan beroperasi di daerah perbatasan. Sehingga Panglima harus melihat dan mengetahui kesulitan pasukan di sana. Kalau seperti itu maka Panglima TNI memerlukan sebuah wakil lagi, agar tugasnya semakin firm," kata Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis, 25 Juni 2015.
Sekarang ini, lanjut Moeldoko, organisasi tidak seperti itu. Tidak ada Wakil Panglima, hanya ada Kepala Staf Umum (Kasum). Sedangkan Kasum tidak bisa mengambil alih komando jika terjadi sesuatu. "Ini juga salah satu alasan adanya Wakil Panglima TNI," ujarnya menjelaskan.
Moeldoko menambahkan, jabatan Kasum nantinya akan dihapuskan dan segala fasilitas yang diberikan kepada Kasum akan dialihkan untuk Wakil Panglima TNI. "Jadi tidak ada alasan tidak efisien, karena fasilitas Kasum akan kita berikan kepada Wakil Panglima," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai Wakil Panglima yang berasal dari TNI Angkatan Udara (AU), Moeldoko menjelaskan, posisi itu tidak harus dijabat oleh Angkatan Udara karena tidak menutup kemungkinan juga dari Angkatan Laut. "Ya bisa saja dari AL, bisa juga AU," ujar Moeldoko.
Ia mengatakan, seleksi pemilihan Wakil Panglima akan dilaksanakan tidak lama lagi. "Sebentar lagi kita akan (rapat) Wanjakti, dan salah satunya akan membicarakan itu (pemilihan Wakil Panglima), dan menyiapkan apabila Keppres segera turun."
Credit VIVA.co.id
