WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengancam akan menutup kembali layanan atau shutdown
pemerintah federal Amerika Serikat (AS). Hal itu akan dia lakukan jika
kubu Demokrat tidak mendukung pendanaan pembangunan tembok perbatasan.
Kebijakan garis keras dengan ancaman shutdown pemerintah federal bisa menjadi bumerang bagi Trump jika warga AS atau pemilih pemilu menyalahkan Partai Republik. Partai pengusung Trump dalam pemilihan presiden 2016 itu saat ini mengendalikan Kongres dan bisa disalahkan jika layanan pemerintah terganggu.
"Saya akan bersedia untuk 'menutup' pemerintah jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang meliputi Tembok! Harus menyingkirkan Lottery, Catch & Release dan lain-lain. Dan akhirnya pergi ke sistem Imigrasi berdasarkan MERIT. Kami membutuhkan orang-orang hebat datang ke negara kami!," tulis Trump di Twitter, yang dikutip Senin (30/7/2018).
Sikap orang-orang Amerika terbelah mengenai kebijakan imigrasi Trump. Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis bulan ini, 81 persen dari Partai Republik menyetujui penangan Trump atas masalah tersebut.
Presiden dari Partai Republik itu telah mengancam menutup layanan pemerintah federal AS beberapa kali sejak menjabat pada tahun 2017. Ancaman itu sebagai upaya untuk mendapatkan prioritas imigrasi dalam anggaran pengeluaran Kongres, terutama pendanaan untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS selatan. Trump telah meminta USD25 miliar untuk membangun tembok perbatasan.
"Saya kira itu tidak akan membantu, jadi mari kita coba menghindarinya," kritik Senator Republik Ron Johnson, yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, dalam program "Face the Nation" CBS.
Kongres harus menyetujui anggaran pengeluaran untuk mendanai pemerintah federal AS dengan batas waktu 30 September. Jika tidak, maka akan terjadi shutdown.
Meskipun Partai Republik mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres AS, perselisihan antara kubu moderat dan konservatif dalam partai itu telah menghambat kerja legislatif.
Kebuntuan atas tingkat pengeluaran dan kebijakan imigrasi pernah menyebabkan layanan pemerintah federal AS tutup tiga hari pada bulan Januari lalu. Pada bulan Februari juga pernah terjadi penutupan selama jam panjang.
DPR AS pada Juni lalu menolak rancangan undang-undang (RUU) Imigrasi yang disukai oleh Partai Republik terutama dari kubu konservatif.
Presiden Trump telah membuat kebijakan imigrasi yang lebih ketat, termasuk larangan masuk bagi imigran asal negara-negara Mayoritas Muslim ke wilayah AS yang memicu kecaman. Selain itu, kebijakan imigrasi Trump yang dikecam sejumlah kalangan adalah pemisahan anak-anak imigran gelap dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.
Kebijakan garis keras dengan ancaman shutdown pemerintah federal bisa menjadi bumerang bagi Trump jika warga AS atau pemilih pemilu menyalahkan Partai Republik. Partai pengusung Trump dalam pemilihan presiden 2016 itu saat ini mengendalikan Kongres dan bisa disalahkan jika layanan pemerintah terganggu.
"Saya akan bersedia untuk 'menutup' pemerintah jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang meliputi Tembok! Harus menyingkirkan Lottery, Catch & Release dan lain-lain. Dan akhirnya pergi ke sistem Imigrasi berdasarkan MERIT. Kami membutuhkan orang-orang hebat datang ke negara kami!," tulis Trump di Twitter, yang dikutip Senin (30/7/2018).
Sikap orang-orang Amerika terbelah mengenai kebijakan imigrasi Trump. Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis bulan ini, 81 persen dari Partai Republik menyetujui penangan Trump atas masalah tersebut.
Presiden dari Partai Republik itu telah mengancam menutup layanan pemerintah federal AS beberapa kali sejak menjabat pada tahun 2017. Ancaman itu sebagai upaya untuk mendapatkan prioritas imigrasi dalam anggaran pengeluaran Kongres, terutama pendanaan untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS selatan. Trump telah meminta USD25 miliar untuk membangun tembok perbatasan.
"Saya kira itu tidak akan membantu, jadi mari kita coba menghindarinya," kritik Senator Republik Ron Johnson, yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, dalam program "Face the Nation" CBS.
Kongres harus menyetujui anggaran pengeluaran untuk mendanai pemerintah federal AS dengan batas waktu 30 September. Jika tidak, maka akan terjadi shutdown.
Meskipun Partai Republik mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres AS, perselisihan antara kubu moderat dan konservatif dalam partai itu telah menghambat kerja legislatif.
Kebuntuan atas tingkat pengeluaran dan kebijakan imigrasi pernah menyebabkan layanan pemerintah federal AS tutup tiga hari pada bulan Januari lalu. Pada bulan Februari juga pernah terjadi penutupan selama jam panjang.
DPR AS pada Juni lalu menolak rancangan undang-undang (RUU) Imigrasi yang disukai oleh Partai Republik terutama dari kubu konservatif.
Presiden Trump telah membuat kebijakan imigrasi yang lebih ketat, termasuk larangan masuk bagi imigran asal negara-negara Mayoritas Muslim ke wilayah AS yang memicu kecaman. Selain itu, kebijakan imigrasi Trump yang dikecam sejumlah kalangan adalah pemisahan anak-anak imigran gelap dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.
Credit sindonews.com
