![Gubernur Kotamadya Phnom Penh, Khuong Sreng tiba ketika pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/25/id_721537/721537_720.jpg)
CB, Jakarta - Pasukan antihuru-hara Kamboja
menampilkan perlengkapan anti-kerusuhan dan senapan serbu di sebuah
stadion olahraga di ibukota Phnom Penh, pada Rabu 25 juli, menjelang
pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 Juli mendatang. Namun aksi
pamer senjata ini mengundang kritik banyak pihak.
Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun, diperkirakan akan menang dengan mudah pada pemilu hari Minggu setelah partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu dan serangkaian penindasan terhadap oposisi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil dan media independen.
Dilaporkan Reuters, 25 Juli 2018, sebanyak 4.625 petugas polisi mengenakan jaket antipeluru dan dipersenjatai dengan senapan otomatis berkumpul di Stadion Olimpiade di Phnom Penh dalam sebuah pameran yang dimaksudkan untuk mencegah protes jalanan selama pemilu.Kepala Kepolisian Phnom Penh, Chuon Sovann mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan ke seluruh kota untuk menjaga keamanan pada hari Minggu.
"Semua pasukan ini memiliki tugas untuk mencegah, menghentikan, dan menindak tegas setiap kasus yang mengarah pada penghalang pemilihan," kata Chuon Sovann.
Chuon Sovann mengatakan bahwa polisi akan menghentikan protes atau mereka yang mendesak orang lain untuk tidak memilih.
Pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]
Pihak berwenang mengatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa seruan itu tidak melanggar hukum.
Pemilihan hari Minggu telah dikritik oleh PBB dan negara-negara Barat yang secara fundamental cacat setelah Mahkamah Agung membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan atas tuduhan pengkhianatan tahun lalu.
Para pendukung Kem Sokha mengatakan bahwa pemenjaraannya bermotif politik. Dia saat ini dalam penahanan pra-sidang di dekat perbatasan Kamboja dengan Vietnam.Kem Monovithya, putri Kem Sokha, mengatakan bahwa pamer kekuatan menunjukkan bahwa pemungutan suara Kamboja akan dilakukan di bawah tekanan.
"Ini adalah bukti bahwa pemilu tidak hanya dilakukan tanpa oposisi yang layak, itu juga dilakukan di bawah ancaman, memaksa orang untuk memilih dalam pemilihan palsu," kata Kem Monovithya.
Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun, diperkirakan akan menang dengan mudah pada pemilu hari Minggu setelah partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu dan serangkaian penindasan terhadap oposisi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil dan media independen.
Dilaporkan Reuters, 25 Juli 2018, sebanyak 4.625 petugas polisi mengenakan jaket antipeluru dan dipersenjatai dengan senapan otomatis berkumpul di Stadion Olimpiade di Phnom Penh dalam sebuah pameran yang dimaksudkan untuk mencegah protes jalanan selama pemilu.Kepala Kepolisian Phnom Penh, Chuon Sovann mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan ke seluruh kota untuk menjaga keamanan pada hari Minggu.
"Semua pasukan ini memiliki tugas untuk mencegah, menghentikan, dan menindak tegas setiap kasus yang mengarah pada penghalang pemilihan," kata Chuon Sovann.
Chuon Sovann mengatakan bahwa polisi akan menghentikan protes atau mereka yang mendesak orang lain untuk tidak memilih.
Pasukan bersenjata Kamboja menampilkan peralatan antihuru-hara dan senapan serbu di stadion Olimpiade menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, di Phnom Penh, Kamboja, 25 Juli 2018.[REUTERS / Samrang Pring]
Pihak berwenang mengatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa seruan itu tidak melanggar hukum.
Pemilihan hari Minggu telah dikritik oleh PBB dan negara-negara Barat yang secara fundamental cacat setelah Mahkamah Agung membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan atas tuduhan pengkhianatan tahun lalu.
Para pendukung Kem Sokha mengatakan bahwa pemenjaraannya bermotif politik. Dia saat ini dalam penahanan pra-sidang di dekat perbatasan Kamboja dengan Vietnam.Kem Monovithya, putri Kem Sokha, mengatakan bahwa pamer kekuatan menunjukkan bahwa pemungutan suara Kamboja akan dilakukan di bawah tekanan.
"Ini adalah bukti bahwa pemilu tidak hanya dilakukan tanpa oposisi yang layak, itu juga dilakukan di bawah ancaman, memaksa orang untuk memilih dalam pemilihan palsu," kata Kem Monovithya.
Credit tempo.co
