Ilustrasi Kongres AS. (REUTERS/Joshua Roberts)
Anggaran $17 miliar itu "melarang kerjasama militer-ke-militer dengan Rusia," menurut ringkasan legislasi yang dirilis anggota perwakilan Republik, Mac Thornberry, ketua Komisi Badan Pertahanan.
Larangan itu ada juga pada versi undang-undang yang sama tahun lalu. Namun, kali ini hal tersebut muncul di tengah kemungkinan kerja sama antara kedua negara menyusul pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki.
Laporan yang mewakili kompromi antara versi Dewan Perwakilan dan Senat itu juga mendanai rencana pemerintahan Trump mengembangkan hulu ledak penangkal Rusia, juga dukungan atas permintaan Trump untuk menggelontorkan bantuan pertahanan ke Ukraina.
|
|
Selain itu, ada pula Inisiatif Penangkalan Eropa "untuk lebih jauh meningkatkan jumlah pasukan AS di Eropa, meyakinkan rekanan dan sekutu AS, dan menangkal agresi Rusia."
Anggaran kompromi itu juga mengizinkan pemerintahan Trump untuk menunda sanksi-sanksi dalam Akta Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi 2017. Undang-undang itu diloloskan dengan perolehan suara mutlak tapi disebut cacat oleh Trump.
Sejumlah anggota pemerintahan Trump mengupayakan untuk menunda sejumlah elemen dari sanksi-sanksi itu, terutama yang berkaitan dengan hukuman untuk negara pembeli senjata asal Rusia.
Pada Jumat, Menteri Pertahanan Jim Mattis mengirim surat kepada Kongres, mengatakan walaupun "Rusia mesti merasakan akibat sikap agresifnya," pihak legislatif harus memberi Menlu Mike Pompeo kewenangan untuk menunda sanksi tersebut.
|
|
Mattis mengatakan kewenangan penundaan ini akan memungkinkan negara-negara "membangun hubungan keamanan lebih dekat dengan AS, saat mereka terus bertransisi dari kebergantungan pada peralatan militer Rusia."
Jika tidak, negara-negara itu berisiko "tak punya opsi selain berpaling pada Rusia, menghambat kesempatan sekali satu generasi untuk mengarahkan negara-negara dengan visi AS soal keamanan dan stabilitas global."
AS secara khusus khawatir dengan negara-negara speerti India, Vietnam dan Indonesia yang mempunyai hubungan dekat dengan AS tapi mempertahankan peralatan Rusia dalam jumlah besar.
Anggaran kompromi ini juga keras pada China, menuntut strategi pemerintah untuk menangkal aktivitas Beijing di berbagai sektor dan menopang hubungan rekanan dengan negara-negara di kawasan, termasuk Taiwan.
|
|
Selain itu, anggaran juga "melarang setiap badan pemerintahan AS menggunakan teknologi berisiko yang diproduksi oleh Huawei atau ZTE, dua perusahaan terkait intelijen Partai Komunis China."
Seorang sumber menyebut perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah federal punya waktu lima tahun untuk menyingkirkan teknologi yang dipertanyakan.
Credit cnnindonesia.com
