India Coret Empat Juta Orang dari Daftar Kewarganegaraan

Abdul Suban (60), warga Assam, menyatakan akan tetap tinggal meski dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah India. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- India menyatakan telah mencoret lebih dari empat juta orang dari draf daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam karena tak bisa menyediakan dokumen sah. Langkah itu memicu kekhawatiran akan masa depan ribuan orang di kawasan.

Keamanan telah diperketat di seluruh penjuru negara bagian yang berbatasan dengan Bangladesh, sementara ribuan warga Muslim berbahasa Benggala takut dikirim ke pusat detensi atau dideportasi, kata seorang saksi Reuters, Senin (30/7).

Negara bagian kaya teh itu telah lama menjadi pusat ketegangan sosial dan komunal dengan warga lokal yang menentang imigran ilegal. Keinginan mereka dikedepankan oleh pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.



Pada 1983, puluhan orang dikejar-kejar dan dibunuh oleh massa bersenjata golok yang ingin mempersekusi imigran Muslim.


Pemerintah menyatakan langkah ini tak bertujuan untuk mengusir dan mereka yang dicoret dari daftar mempunyai kesempatan untuk kembali mengajukan diri.

"Berdasarkan draf daftar ini, tak ada orang yang perlu dibawa ke pusat detensi atau pengadilan warga asing," kata Sailesh, komisioner sensus India, kepada wartawan di Guwahati, kota utama negara bagian tersebut.

Ratusan ribu orang melarikan diri ke India dari Bangladesh selama perang kemerdekaan melawan Pakistan di awal 1970-an. Kebanyakan dari mereka tinggal di Assam, yang berbatasan sepanjang 270 kilometer dengan Bangladesh.

Lebih dari 30 juta orang mengajukan status warga negara dan 4.007.707 orang dicoret, kata Sailesh.


Untuk diakui sebagai warga India, semua penduduk Assam mesti membuat dokumen yang membuktikan mereka atau keluarganya tinggal di negara tersebut sebelum 24 Maret 1971.

Sailesh tak merinci siapa saja yang gagal masuk daftar itu.

Para pengkritik memandang ujian kewarganegaraan sebagai langkah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang diarahkan pada minoritas Muslim. BJP menampik bias apapun, tapi menyatakan menolak kebijakan yang bertujuan untuk menyenangkan komunitas apapun.

Pihak berwenang di negara bagian tersebut berulang kali menyatakan ujian kewarganegaraan penting untuk melindungi etnis Assam, yang sebagian besar menuntut pengusiran pendatang. Mereka dituding merebut pekerjaan dan sumber daya di negara bagian berpenduduk 33 juta orang.


Draf pertama Daftar Penduduk Nasional (NRC) dirilis pada 31 Desember, mengonfirmasi kewarganegaraan 19 juta orang. Hal ini berujung kebahagiaan sebagian orang dan patah hati bagi yang lainnya.

NRC, walau demikian, menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa 150 ribu orang dari daftar yang pertama, sepertiganya perempuan menikah, akan dicoret dari draf selanjutnya karena memberi informasi keliru atau dokumen tak sah.

"Jika pemerintah telah memutuskan untuk menyebut kami warga asing, apa yang bisa kami lakukan?" kata Abdul Suban (60), warga Muslim berbahasa Benggala, sebelumnya.

"NRC berupaya menghabisi kami. Bangsa kami telah mati di sini, tapi kami tak akan meninggalkan tempat ini."





Credit  cnnindonesia.com