JAKARTA
- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi
menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi di wilayah
perbatasan.
"Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien, dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama," ujar Ade saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/1/2016).
Operasi di perbatasan, kata Ade, tidak boleh berhenti. Karenanya, TNI AL terus menyebar 40-50 kapal di seluruh Indonesia.
"Untuk interoperability baik matra laut, darat, dan udara terus dilakukan. Dalam interoperability yang paling penting adalah komunikasi," ujarnya.
Menurut Ade, seorang perwira dituntut mengerti mengenai masalah hukum di laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa.
Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara tersebut.
"Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali," katanya.
"Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien, dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama," ujar Ade saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/1/2016).
Operasi di perbatasan, kata Ade, tidak boleh berhenti. Karenanya, TNI AL terus menyebar 40-50 kapal di seluruh Indonesia.
"Untuk interoperability baik matra laut, darat, dan udara terus dilakukan. Dalam interoperability yang paling penting adalah komunikasi," ujarnya.
Menurut Ade, seorang perwira dituntut mengerti mengenai masalah hukum di laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa.
Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara tersebut.
"Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali," katanya.
Credit Sindonews
