Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)
Jakarta, CB --
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta Malaysia
segera menyepakati perjanjian perbatasan darat dan laut guna
menyelesaikan sengketa teritorial antara kedua negara.
“Indonesia meminta Malaysia menyepakati provisional territorial of seal boundary (PTSB) yang selama ini dibahas kedua negara agar bisa memberikan impetus bagi kemajuan penyelesaian negosiasi perbatasan ke depannya,” tutur Retno usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, di Jakarta, Jumat (11/8).
Berdasarkan perjanjian perbatasan 1915, kedua negara memiliki setidaknya sembilan sengketa perbatasan darat, lima di antaranya mencakup wilayah di antara Kaliamantan Utara dan Sabah. Empat sengketa lainnya mencakup wilayah antara Kalimantan Barat dan Serawak.
Retno mengatakan, sejak pertemuan Join Commision for Bilateral Cooperation terakhir pada 2015 lalu, Malaysia dan RI telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknis membahas penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara.
Mengenai sengketa perbatasan maritim, Jakarta dan Kuala Lumpur, tuturnya, sudah menyepakati perjanjian PTSB mengenai perbatasan di sekitar Laut Sulawesi.
RI dan Malaysia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) No.20 soal pengakuan bersama perbatasan internasional kedua negara.
Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak pada 2015 lalu, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian lima sengketa perbatasan darat di wilayah Kalimantan Utara dan Sabah, serta 4 sengketa di Kalimantan Barat dan Sarawak.
Selain membahas perbatasan, Retno dan Anifah juga mendiskusikan sejumlah isu yang menjadi fokus hubungan kedua negara, seperti penguatan kerja sama ekonomi hingga penguatan perlindungan tenaga kerja.
“Malaysia-Indonesia adalah rekan utama yang sangat erat secara hubungan bilateral maupun di kancah internasional. Hubungan kedua negara semakin baik dalam beberapa tahun belakangan ini dan diharapkan bisa dipertahankan,” tutur Anifah.
“Indonesia meminta Malaysia menyepakati provisional territorial of seal boundary (PTSB) yang selama ini dibahas kedua negara agar bisa memberikan impetus bagi kemajuan penyelesaian negosiasi perbatasan ke depannya,” tutur Retno usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, di Jakarta, Jumat (11/8).
Berdasarkan perjanjian perbatasan 1915, kedua negara memiliki setidaknya sembilan sengketa perbatasan darat, lima di antaranya mencakup wilayah di antara Kaliamantan Utara dan Sabah. Empat sengketa lainnya mencakup wilayah antara Kalimantan Barat dan Serawak.
Retno mengatakan, sejak pertemuan Join Commision for Bilateral Cooperation terakhir pada 2015 lalu, Malaysia dan RI telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknis membahas penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara.
Mengenai sengketa perbatasan maritim, Jakarta dan Kuala Lumpur, tuturnya, sudah menyepakati perjanjian PTSB mengenai perbatasan di sekitar Laut Sulawesi.
RI dan Malaysia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) No.20 soal pengakuan bersama perbatasan internasional kedua negara.
Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak pada 2015 lalu, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian lima sengketa perbatasan darat di wilayah Kalimantan Utara dan Sabah, serta 4 sengketa di Kalimantan Barat dan Sarawak.
Selain membahas perbatasan, Retno dan Anifah juga mendiskusikan sejumlah isu yang menjadi fokus hubungan kedua negara, seperti penguatan kerja sama ekonomi hingga penguatan perlindungan tenaga kerja.
“Malaysia-Indonesia adalah rekan utama yang sangat erat secara hubungan bilateral maupun di kancah internasional. Hubungan kedua negara semakin baik dalam beberapa tahun belakangan ini dan diharapkan bisa dipertahankan,” tutur Anifah.
Credit cnnindonesia.com
