NEW YORK
- Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara
(Korut) di atas wilayah Jepang. DK PBB menyebut tindakan tersebut
keterlaluan dan menuntut agar Pyongyang tidak meluncurkan rudal lagi
serta meninggalkan semua senjata dan program nuklir.
Dalam sebuah pernyataan, 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan bahwa "sangat penting" bahwa Korut segera melakukan tindakan nyata untuk mengurangi ketegangan. DK PBB juga meminta semua negara untuk menerapkan sanksi PBB terhadap Pyongyang.
"Dewan Keamanan selanjutnya mengecam Korut karena tindakannya yang keterlaluan dan menuntut agar Korut segera menghentikan semua tindakan tersebut" bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh DK PBB.
"Dewan Keamanan menekankan bahwa tindakan Korut ini tidak hanya menjadi ancaman bagi wilayah tersebut, namun juga untuk semua negara anggota PBB," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis (31/8/2017).
Dewan tersebut juga menyatakan komitmennya terhadap solusi damai, diplomatik dan politis.
"Dunia bersatu melawan Korut, tidak ada keraguan tentang hal itu, sekarang saatnya rezim Korut mengenali bahaya yang mereka hadapi. Amerika Serikat (AS) tidak akan membiarkan pelanggaran hukum mereka berlanjut," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada dewan tersebut.
Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta semua pihak untuk menahan diri dan hindari tindakan saling provokatif yang dapat memperburuk situasi regional.
Sedangkan Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan bahwa tidak ada solusi militer terhadap isu-isu yang mengganggu Semenanjung Korea.
DK PBB awal bulan ini dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korut. Sanksi itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar USD3 miliar. Sanksi dijaruhkan setelah Pyongyang menggelar dua peluncuran rudal jarak jauh di bulan Juli.
Dalam sebuah pernyataan, 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan bahwa "sangat penting" bahwa Korut segera melakukan tindakan nyata untuk mengurangi ketegangan. DK PBB juga meminta semua negara untuk menerapkan sanksi PBB terhadap Pyongyang.
"Dewan Keamanan selanjutnya mengecam Korut karena tindakannya yang keterlaluan dan menuntut agar Korut segera menghentikan semua tindakan tersebut" bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh DK PBB.
"Dewan Keamanan menekankan bahwa tindakan Korut ini tidak hanya menjadi ancaman bagi wilayah tersebut, namun juga untuk semua negara anggota PBB," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis (31/8/2017).
Dewan tersebut juga menyatakan komitmennya terhadap solusi damai, diplomatik dan politis.
"Dunia bersatu melawan Korut, tidak ada keraguan tentang hal itu, sekarang saatnya rezim Korut mengenali bahaya yang mereka hadapi. Amerika Serikat (AS) tidak akan membiarkan pelanggaran hukum mereka berlanjut," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada dewan tersebut.
Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta semua pihak untuk menahan diri dan hindari tindakan saling provokatif yang dapat memperburuk situasi regional.
Sedangkan Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan bahwa tidak ada solusi militer terhadap isu-isu yang mengganggu Semenanjung Korea.
DK PBB awal bulan ini dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korut. Sanksi itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar USD3 miliar. Sanksi dijaruhkan setelah Pyongyang menggelar dua peluncuran rudal jarak jauh di bulan Juli.
Credit sindonews.com
Korut: Peluncuran Rudal Ditujukan untuk Merespon Latihan AS-Korsel
PYONGYANG
- Korea Utara (Korut) angkat bicara mengenai uji coba rudal yang mereka
lakukan kemarin. Pyongyang menuturkan, uji coba rudal terebut adalah
respon atas latihan perang yang dilakukan Korea Selatan (Korsel) dan
Amerika Serikat (AS) di perairan Korsel.
Menurut laporan kantor berita Korut, KCNA, uji coba rudal tersebut disaksikan langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Kantor berita itu menuturkan, rudal yang mereka tembakkan adalah rudal Hwasong-12.
"Latihan peluncuran roket balistik saat ini seperti perang sesungguhnya adalah langkah awal operasi militer KPA di Pasifik, dan sebuah pendahuluan yang berarti untuk memasukkan Guam," kata KCNA yang mengutip pernyataan Jong-un, seperti dilansir Reuters pada Rabu (30/8).
Peluncuran rudal balistik Pyongyang yang dilakukan kemarin itu sendiri memaksa Jepang mengaktifkan sistem peringatan “J-Alert”. Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan, bahwa rudal tersebut jatuh ke Laut Pasifik, sekitar 1.180 km timur Cape Erimo, Hokaido, hanya 14 menit setelah ditembakkan.
Sistem J-Alert adalah jaringan informasi buatan pemerintah Jepang yang dirancang untuk mengirimkan informasi kepada penduduk melalui email, pembicara luar ruangan dan pemerintah kota administratif jika terjadi ancaman keamanan ke negara tersebut.
Suara dari peringatan melalui sistem itu otomatis akan terulang beberapa kali melalui pengeras suara milik pemerintah kota.
Otoritas nuklir setempat memastikan bahwa fasilitas atom Jepang tidak mengalami kerusakan. Melansir laporan NHK, tidak ada kapal dan pesawat terbang yang rusak karena rudal yang terpecah menjadi tiga bagian sebelum jatuh ke perairan.
Menurut laporan kantor berita Korut, KCNA, uji coba rudal tersebut disaksikan langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Kantor berita itu menuturkan, rudal yang mereka tembakkan adalah rudal Hwasong-12.
"Latihan peluncuran roket balistik saat ini seperti perang sesungguhnya adalah langkah awal operasi militer KPA di Pasifik, dan sebuah pendahuluan yang berarti untuk memasukkan Guam," kata KCNA yang mengutip pernyataan Jong-un, seperti dilansir Reuters pada Rabu (30/8).
Peluncuran rudal balistik Pyongyang yang dilakukan kemarin itu sendiri memaksa Jepang mengaktifkan sistem peringatan “J-Alert”. Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan, bahwa rudal tersebut jatuh ke Laut Pasifik, sekitar 1.180 km timur Cape Erimo, Hokaido, hanya 14 menit setelah ditembakkan.
Sistem J-Alert adalah jaringan informasi buatan pemerintah Jepang yang dirancang untuk mengirimkan informasi kepada penduduk melalui email, pembicara luar ruangan dan pemerintah kota administratif jika terjadi ancaman keamanan ke negara tersebut.
Suara dari peringatan melalui sistem itu otomatis akan terulang beberapa kali melalui pengeras suara milik pemerintah kota.
Otoritas nuklir setempat memastikan bahwa fasilitas atom Jepang tidak mengalami kerusakan. Melansir laporan NHK, tidak ada kapal dan pesawat terbang yang rusak karena rudal yang terpecah menjadi tiga bagian sebelum jatuh ke perairan.
Credit sindonews.com
