Presiden Jokowi dan Sekjen Partai
Komunis Vitenam membahas penyelesaian sengketa maritim kedua negara yang
hingga kini masih kerap memicu ketegangan. (ANTARA FOTO/Puspa
Perwitasari)
Jakarta, CB --
Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Vitenam, Nguyen Phu Trong, membahas penyelesaian sengketa maritim kedua
negara yang hingga kini masih kerap memicu ketegangan.
“Respons Sekjen Nguyen saat berbicara mengenai sengketa maritim sangat baik. Beliau sebagai negarawan mendorong dan menginstruksikan agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan,” ujar Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, usai menghadiri acara makan malam menyambut kedatangan Nguyen di Jakarta, Rabu (23/8).
Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Konvensi tersebut memberi hak setiap negara untuk mengklaim perairan lepas sepanjang 200 mil dari daratan terluar sebagai ZEE-nya.
Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia. Insiden terakhir terjadi sekitar akhir Juli lalu, ketika patroli Angkatan Laut Indonesia dituduh menembak kapal ikan Vietnam hingga melukai empat nelayannya yang mencoba mendekati ZEE di sekitar kepulauan Natuna utara, dekat Laut China Selatan.
Untuk mencegah konflik semacam ini, Jokowi dan Nguyen pun meneken Letter
of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam
Coast Guards.
“Kami berharap LoI tersebut bisa menghindari terjadinya konflik maritim. Dengan LoI ini diharapkan koordinasi antara Bakamla dan Vietnam Coast Guards semakin cepat,” tutur Ibnu.
Selain LoI, dalam kunjungan pertama ke Indonesia ini, Sekjen Nguyen juga meneken lima nota kesepahaman (MoU). Tiga dari lima MoU itu mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.
Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa (22/8) siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.
Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.
“Respons Sekjen Nguyen saat berbicara mengenai sengketa maritim sangat baik. Beliau sebagai negarawan mendorong dan menginstruksikan agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan,” ujar Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, usai menghadiri acara makan malam menyambut kedatangan Nguyen di Jakarta, Rabu (23/8).
Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Konvensi tersebut memberi hak setiap negara untuk mengklaim perairan lepas sepanjang 200 mil dari daratan terluar sebagai ZEE-nya.
Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia. Insiden terakhir terjadi sekitar akhir Juli lalu, ketika patroli Angkatan Laut Indonesia dituduh menembak kapal ikan Vietnam hingga melukai empat nelayannya yang mencoba mendekati ZEE di sekitar kepulauan Natuna utara, dekat Laut China Selatan.
|
|
“Kami berharap LoI tersebut bisa menghindari terjadinya konflik maritim. Dengan LoI ini diharapkan koordinasi antara Bakamla dan Vietnam Coast Guards semakin cepat,” tutur Ibnu.
Selain LoI, dalam kunjungan pertama ke Indonesia ini, Sekjen Nguyen juga meneken lima nota kesepahaman (MoU). Tiga dari lima MoU itu mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.
Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa (22/8) siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.
Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.
Credit CNN Indonesia
Indonesia-Vietnam Sepakati Aturan Laut China Selatan
Selain soal aturan di LCS, kedua
negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas
zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam. (CNN Indonesia/Christie
Stefanie).
Jakarta, CB --
Presiden Joko Widodo mengatakan, pengaturan pedoman perilaku di
Laut China Selatan (LCS) menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan
bilateral bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu
Trong dan perwakilan Vietnam di Istana Merdeka, Jakarta.
"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang akan mendasari pengaturan norma komprehensif di Laut China Selatan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/8).
"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang akan mendasari pengaturan norma komprehensif di Laut China Selatan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/8).
Beberapa bulan lalu, sempat terjadi gesekan antara Indonesia dan Vietnam di LCS. Otoritas Vietnam mengklaim angkatan laut Indonesia menembak dan melukai empat nelayan mereka di LCS.
Berdasarkan koordinat yang diberikan otoritas Vietnam, penembakan itu terjadi di dekat area yang oleh Indonesia kini disebut sebagai Laut Natuna Utara tersebut.
Sebelumnya, konflik di kawasan LCS semakin memanas dan mengakibatkan Vietnam menghentikan pengeboran.
Oleh sebab itu, kerja sama ini disambut baik Vietnam. Sekjen PKV Nguyen bahkan mengungkapkan kepuasannya terkait hal ini. Menurutnya, kesepakatan ini akan membawa hal baik bagi Vietnam dan Indonesia.
"Saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal baik, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Nguyen.
Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam, menindaklanjuti usulan pelestarian perikanan (sustainable fisheries), dan mengatasi pencurian ikan.
Jokowi juga meminta Nguyen memberikan perlindungan dan fasilitas bagi investor Indonesia di Vietnam.
Credit CNN Indonesia
