BEIJING
- Pemerintah China kesal setelah beberapa perusahaan dan individu
Beijing dijatuhi sanksi sepihak oleh Amerika Serikat (AS). Sanksi itu
dijatuhkan atas tuduhan mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal
balistik Korea Utara (Korut).
Beijing mendesak Washington mencabut sanksi sepihak yang diumumkan Departemen Keuangan AS. Tindakan pemerintah Donald Trump seperti itu dianggap tidak berkontribusi untuk meredakan krisis Korea.
Ada 16 individu dan perusahaan China dan Rusia yang dijatuhi sanksi sepihak oleh Washington karena melakukan bisnis dengan Korea Utara yang pada akhirnya ikut mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Individu dan perusahaan kedua negara itu dianggap AS melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
”China menentang pengenaan sanksi sepihak di luar kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' yang dikenakan pada entitas ataupun individu China oleh negara lain sesuai dengan hukum nasional mereka. Posisi kami jelas dan konsisten,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada wartawan.
“Beijing selalu melakukan implementasi yang komprehensif dan sungguh-sungguh dari resolusi DK PBB,” lanjut Hua. China, ujar dia, akan menghukum siapapun yang tertangkap melanggar sanksi berdasarkan hukum China.
Hua menembahkan, tindakan sepihak AS selain tak berkontribusi untuk memecahkan masalah di Semenanjung Korea juga merusak kepercayaan China-AS.
Salah satu perusahaan China yang terkena sanksi baru AS, Dandong Rich Earth Trading Co, telah menolak keras tuduhan melanggar resolusi DK PBB. Departemen Keuangan AS menuduh perusahaan itu membeli bijih vanadium dari Korea Utara.
”Kami tidak mengimpor bijih vanadium dari Korea Utara. Kami mengimpor produk vanadium dan disuling dari kotoran batubara. Produk ini tidak dikenai sanksi. Itu sebabnya kami bisa mendaftarkan impor masing-masing dengan layanan bea cukai China,” kata Li Xiaoguang, seorang manajer di perusahaan tersebut kepada RIA Novosti yang dilansir Kamis (24/8/2017).
Dia juga menolak tuduhan bahwa bisnis perusahaan tersebut membantu program nuklir dan rudal Pyongyang.
Beijing mendesak Washington mencabut sanksi sepihak yang diumumkan Departemen Keuangan AS. Tindakan pemerintah Donald Trump seperti itu dianggap tidak berkontribusi untuk meredakan krisis Korea.
Ada 16 individu dan perusahaan China dan Rusia yang dijatuhi sanksi sepihak oleh Washington karena melakukan bisnis dengan Korea Utara yang pada akhirnya ikut mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Individu dan perusahaan kedua negara itu dianggap AS melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
”China menentang pengenaan sanksi sepihak di luar kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' yang dikenakan pada entitas ataupun individu China oleh negara lain sesuai dengan hukum nasional mereka. Posisi kami jelas dan konsisten,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada wartawan.
“Beijing selalu melakukan implementasi yang komprehensif dan sungguh-sungguh dari resolusi DK PBB,” lanjut Hua. China, ujar dia, akan menghukum siapapun yang tertangkap melanggar sanksi berdasarkan hukum China.
Hua menembahkan, tindakan sepihak AS selain tak berkontribusi untuk memecahkan masalah di Semenanjung Korea juga merusak kepercayaan China-AS.
Salah satu perusahaan China yang terkena sanksi baru AS, Dandong Rich Earth Trading Co, telah menolak keras tuduhan melanggar resolusi DK PBB. Departemen Keuangan AS menuduh perusahaan itu membeli bijih vanadium dari Korea Utara.
”Kami tidak mengimpor bijih vanadium dari Korea Utara. Kami mengimpor produk vanadium dan disuling dari kotoran batubara. Produk ini tidak dikenai sanksi. Itu sebabnya kami bisa mendaftarkan impor masing-masing dengan layanan bea cukai China,” kata Li Xiaoguang, seorang manajer di perusahaan tersebut kepada RIA Novosti yang dilansir Kamis (24/8/2017).
Dia juga menolak tuduhan bahwa bisnis perusahaan tersebut membantu program nuklir dan rudal Pyongyang.
Selain China, Rusia juga kesal karena perusahaan dan empat individu Moskow dijatuhi sanksi sepihak oleh AS atas tuduhan serupa. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menyatakan kekecewaan dan memperingatkan Washington bahwa Moskow akan melakukan tindakan pembalasan.
”Dengan latar belakang yang menyedihkan ini, pernyataan oleh perwakilan AS mengenai keinginan untuk menstabilkan hubungan bilateral terdengar sangat tidak meyakinkan,” kata Ryabkov dalam sebuah pernyataan.
“Kami selalu menganjurkan dan akan terus menganjurkan upaya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada melalui dialog. Selama beberapa tahun terakhir, Washington seharusnya memahami gagasan bahwa kita menganggap bahasa sanksi tidak dapat diterima, dan tindakan semacam itu hanya menghambat penyelesaian masalah sebenarnya. Sejauh ini, bagaimanapun, tampaknya mereka telah gagal untuk memahami kebenaran yang nyata ini.”
Credit sindonews.com
China Menentang Sanksi Sepihak AS
WASHINGTON
- China menentang langkah Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi
kepada perusahaan dan individu yang melakukan perdagangan dengan Korea
Utara (Korut). Beijing mengatakan bahwa keputusan oleh pemerintahan
Donald Trump itu akan merusak hubungan kedua negara.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 perusahaan dan enam individu dari China dan Rusia. Entitas dan individu dari China dan Rusia itu disebut telah melakukan bisnis dengan Korut dengan cara yang bisa meningkatkan program rudal dan nuklir negara itu.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 perusahaan dan enam individu dari China dan Rusia. Entitas dan individu dari China dan Rusia itu disebut telah melakukan bisnis dengan Korut dengan cara yang bisa meningkatkan program rudal dan nuklir negara itu.
Namun Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa pemerintahnya menerapkan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Korut. China pun siap menghukum siapapun yang tertangkap karena melanggar sanksi Dewan Keamanan berdasarkan hukum China.
"China menentang sanksi sepihak dari kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' atas entitas dan individu China yang dilakukan oleh negara manapun sesuai dengan hukum nasionalnya," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kedubes China.
"Kami sangat mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, agar tidak mempengaruhi kerja sama bilateral mengenai isu-isu yang relevan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Washington Post, Rabu (23/8/2017).
Perusahaan-perusahaan asal China sendiri menolak berkomentar atas penjatuhan sanksi tersebut.
China menyumbang sekitar 90 persen dari perdagangan Korut. Namun pada bulan ini mereka menangguhkan impor produk bijih besi, besi, timah hitam, batubara dan makanan laut dari Korut, untuk mematuhi sanksi PBB.
China, yang merupakan sekutu dan mitra ekonomi utama Korut telah berulang kali mendesak Pyongyang untuk menghentikan program senjata. Beijing juga mendesak Korea Selatan dan AS menghentikan latihan militer untuk meredam ketegangan.
Credit sindonews.com
Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS
WASHINGTON
- Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru
terhadap entitas China dan Rusia atas tuduhan mendanai dan memfasilitasi
program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).
Sanksi Washington dengan klaim menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bertujuan untuk lebih mengisolasi perusahaan dan individu di luar Korea Utara yang memberikan dukungan utama terhadap program nuklir Pyongyang.
”Sebagai hasil dari tindakan hari ini, setiap properti atau kepentingan orang-orang yang ditunjuk (di daftar sanksi), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS atau berdiri di AS harus diblokir, dan orang-orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN, Rabu (23/8/2017).
Menurut daftar Departemen Keuangan AS, ada16 etintas dan individu Rusia dan China yang “dihajar” sanksi.”(Mereka) membantu orang-orang yang sudah ditunjuk yang mendukung program rudal nuklir dan balistik Korea Utara, berurusan dengan perdagangan sektor energi Korea Utara, memfasilitasi ekspor pekerja, dan memungkinkan badan Korea Utara yang berwenang mengakses AS dan sistem keuangan internasional,” lanjut pernyataan Departemen Keuangan Pemerintah Donald Trump.
Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan bahwa Washington bertekad meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.”Terus meningkatkan tekanan pada Korea Utara dengan menargetkan mereka yang mendukung kemajuan program rudal nuklir dan balistik dan mengisolasi mereka dari sistem keuangan Amerika,” kata Mnuchin.
Sanksi Washington dengan klaim menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bertujuan untuk lebih mengisolasi perusahaan dan individu di luar Korea Utara yang memberikan dukungan utama terhadap program nuklir Pyongyang.
”Sebagai hasil dari tindakan hari ini, setiap properti atau kepentingan orang-orang yang ditunjuk (di daftar sanksi), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS atau berdiri di AS harus diblokir, dan orang-orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN, Rabu (23/8/2017).
Menurut daftar Departemen Keuangan AS, ada16 etintas dan individu Rusia dan China yang “dihajar” sanksi.”(Mereka) membantu orang-orang yang sudah ditunjuk yang mendukung program rudal nuklir dan balistik Korea Utara, berurusan dengan perdagangan sektor energi Korea Utara, memfasilitasi ekspor pekerja, dan memungkinkan badan Korea Utara yang berwenang mengakses AS dan sistem keuangan internasional,” lanjut pernyataan Departemen Keuangan Pemerintah Donald Trump.
Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan bahwa Washington bertekad meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.”Terus meningkatkan tekanan pada Korea Utara dengan menargetkan mereka yang mendukung kemajuan program rudal nuklir dan balistik dan mengisolasi mereka dari sistem keuangan Amerika,” kata Mnuchin.
Entitas China dan Rusia yang dijatuhi sanksi ini termasuk di antaranya perusahaan energi, pedagang batubara dan minyak, eksportir tenaga kerja dan fasilitator penghindaran sanksi.
Setidaknya, tiga perusahaan batubara China, yakni Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd. (Zhicheng), JinHou International Holding Co., Ltd. dan Dandong Tianfu Trade Co, Ltd telah dijatuhi sanksi AS. Ketiganya dituduh mengimpor batubara Korut tahun 2013-2016 dengan nilai hampir USD0,5 miliar.
Perusahaan yang berbasis di Moskow, Gefest-M LLC dan direkturnya, Ruben Kirakosyan, juga telah dikenai sanksi Washington. Perusahaan ini dituduh memfasilitasi penjualan logam ke entitas Korea Utara yang terkait dengan program rudal rezim Kim Jong-un.
“Tidak dapat diterima bagi individu dan perusahaan di China, Rusia dan tempat lain untuk memungkinkan Korea Utara menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal dan mengguncang kawasan ini,” kata Mnuchin.
”Kami mengambil tindakan yang konsisten dengan sanksi PBB untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi yang menentang sanksi dan memberikan dukungan kepada Korea Utara.”
Credit international.sindonews.com
