Ilustrasi (Wikimedia Commons)
Manila (CB) - China telah meyakinkan Filipina bahwa
pihaknya tidak akan menduduki bagian atau wilayah baru di Laut China
Selatan, di bawah "ketentuan" baru yang diperantarai Manila pada saat
kedua negara berupaya memperkuat hubungan, kata menteri pertahanan
Filipina.
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano juga mengatakan Filipina sedang menggarap "kesepakatan dagang" dengan China untuk menjajaki dan mendayagunakan sumber daya minyak dan gas di wilayah-wilayah Laut China Selatan yang disengketakan agar mulai bisa melakukan pengeboran dalam waktu satu tahun.
Menteri pertahanan, Delfin Lorenzana, mengatakan saat sidang kongres bahwa Filipina dan China telah mencapai kesepakatan untuk berupaya menjalankan pertemanan di Laut China Selatan. Kesepakatan itu melarang ada pendudukan baru di wilayah kepulauan tersebut.
"Pihak China tidak akan menduduki bagian-bagian baru di Laut China Selatan ataupun melakukan pembangunan di Dangkalan Scarborough," kata Lorenzana kepada parlemen pada Senin malam. Ia mengacu Dangkalan itu sebagai wilayah penangkapan ikan utama yang dekat dengan Filipina dan diblokade China dari tahun 2012 hingga 2016.
China menyatakan negaranya sebagai pemilik seluruh Laut China Selatan, yaitu wilayah transportasi laut yang setiap tahunnya menjadi jalur perdagangan senilai 3 triliun dolar AS.
Selain oleh China, wilayah itu dinyatakan kepemilikannya oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
China telah membangun tujuh pulau di atas karang-karang di wilayah yang disengketakan. Para pakar mengatakan bahwa tiga dari pulau-pulau tersebut dapat dilandasi pesawat-pesawat jet tempur. Pulau-pulau itu memiliki landasan pacu, radar serta peluru-peluru kendali dari darat ke udara, yang dikatakan China untuk kekuatan pertahanan.
Lorenzana tidak berkomentar ketika para anggota parlemen, yang mengutip keterangan dari militer, mengatakan kepadanya bahwa lima kapal China muncul di sekitar 5 kilometer dari perairan Pulau Thitu milik Filipina di kepulauan Spratly pada Sabtu.
Kepala bidang hubungan masyarakat militer Filipina, Kolonel Edgard Arevalo, tidak bersedia memberikan komentar sampai angkatan bersenjata mendapatkan "gambaran penuh soal situasi saat ini".
Kementerian luar negeri China belum menanggapi permintaan untuk berkomentar, demikian Reuters.
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano juga mengatakan Filipina sedang menggarap "kesepakatan dagang" dengan China untuk menjajaki dan mendayagunakan sumber daya minyak dan gas di wilayah-wilayah Laut China Selatan yang disengketakan agar mulai bisa melakukan pengeboran dalam waktu satu tahun.
Menteri pertahanan, Delfin Lorenzana, mengatakan saat sidang kongres bahwa Filipina dan China telah mencapai kesepakatan untuk berupaya menjalankan pertemanan di Laut China Selatan. Kesepakatan itu melarang ada pendudukan baru di wilayah kepulauan tersebut.
"Pihak China tidak akan menduduki bagian-bagian baru di Laut China Selatan ataupun melakukan pembangunan di Dangkalan Scarborough," kata Lorenzana kepada parlemen pada Senin malam. Ia mengacu Dangkalan itu sebagai wilayah penangkapan ikan utama yang dekat dengan Filipina dan diblokade China dari tahun 2012 hingga 2016.
China menyatakan negaranya sebagai pemilik seluruh Laut China Selatan, yaitu wilayah transportasi laut yang setiap tahunnya menjadi jalur perdagangan senilai 3 triliun dolar AS.
Selain oleh China, wilayah itu dinyatakan kepemilikannya oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
China telah membangun tujuh pulau di atas karang-karang di wilayah yang disengketakan. Para pakar mengatakan bahwa tiga dari pulau-pulau tersebut dapat dilandasi pesawat-pesawat jet tempur. Pulau-pulau itu memiliki landasan pacu, radar serta peluru-peluru kendali dari darat ke udara, yang dikatakan China untuk kekuatan pertahanan.
Lorenzana tidak berkomentar ketika para anggota parlemen, yang mengutip keterangan dari militer, mengatakan kepadanya bahwa lima kapal China muncul di sekitar 5 kilometer dari perairan Pulau Thitu milik Filipina di kepulauan Spratly pada Sabtu.
Kepala bidang hubungan masyarakat militer Filipina, Kolonel Edgard Arevalo, tidak bersedia memberikan komentar sampai angkatan bersenjata mendapatkan "gambaran penuh soal situasi saat ini".
Kementerian luar negeri China belum menanggapi permintaan untuk berkomentar, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
