Penambahan
Pasukan Pengamanan Poso. Sejumlah prajurit TNI dari Kesatuan Raider
menaiki pesawat yang akan mengangkut mereka menuju Poso di Bandara
Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (23/1). Sekitar 1.000
orang prajurit dari Kesatuan Kopassus, Marinir, Raider, dan Kostrad akan
bergabung dengan 2.000 personel gabungan TNI dan Polri yang sudah lebih
dahulu ada di Poso untuk melancarkan operasi keamanan memburu kelompok
sipil bersenjata. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimistis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) Tinombala, Kombes Pol. Leo Bona Lubis, Senin.
Menurutnya optimisme itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat teror yang mereka lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Poso.
Selain itu, aparat kepolisian juga mendapatkan dukungan penuh dari TNI dalam memperkuat pelaksanaan operasi.
Dia menambahkan penangkapan Santoso Cs merupakan salah satu program "quick win" Polri. Apalagi aksi teror dan keberadaan kelompok santoso dari sudut apapun tidak ada pembenarannya.
"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Wakapolda Sulteng tersebut.
Oleh karenanya, dia meminta kepada seluruh personil memasang telinga dan mata untuk menyerap semua informasi terkait keberadaan kelompok Santoso Cs dan melaporkannya ke Kaopsda langsung atau secara berjenjang.
Diketahui, dalam kurun tiga tahun terakhir, terjadi tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) Sulteng, namun aksi terorisme di wilayah Poso tak kunjung tuntas.
Operasi dalam rangka memberantas aksi dan menangkap seluruh pihak yang terlibat juga telah beberapa kali dilakukan, namun tak berbuah hasil yang menggembirakan.
Sejumlah operasi tersebut juga telah memakan korban, baik dari pihak Polri maupun TNI serta warga sipil.
Hal ini juga membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, seperti LPS-HAM. Mereka menilai, operasi yang dilakukan hanya menghabiskan uang negara dan dinilai hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum tertentu.
Credit ANTARA News
