PM Najib Razak
BANGKOK, CB-
Arab Saudi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki klaim Jaksa Agung
Malaysia bahwa Perdana Menteri Najib Razak, yang tengah disorot karena
dugaan skandal, mengembalikan dana sebesar 620 juta dollar AS (atau
sektiar Rp 8,5 triliun) kepada keluarga kerajaan Saudi dari rekening
bank pribadinya pada 2013.
Kegagalan Saudi untuk segera memastikan aliran dana tersebut telah memperdalam misteri tentang dana sebesar 700 juta dollar yang ditransfer ke rekening pribadi Najib.
Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi, mengatakan Selasa kemarin bahwa tuduhan korupsi terhadap Najib terkait kasus itu telah dicabut karena aliran dana itu bukan bentuk korupsi. Ia mengatakan, uang sebesar 681 juta dollar (Rp 9,5) yang diterima Najib merupakan hadiah dari keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Apandi mengatakan, sebuah tinjauan atas bukti yang dikumpulkan lembaga antikorupsi negara itu menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan "sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Saudi". Namun, Apandi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang hal tersebut.
Najib selama berbulan-bulan menangkis tuduhan bahwa transaksi luar biasa besar itu, bersumber dari dana sebuah perusahaan milik negara yang didirikannya dan kini terbelit masalah.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, tidak ada komentar lebih lanjut saat ini terkait klaim Apandi.
Najib sendiri, Rabu, mengabaikan rentetan kritik karena gagal menjawab pertanyaan penting terkait dana itu. Ia hanya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kontroversi itu "telah menjadi gangguan yang tidak perlu bagi negara."
"Sekarang masalah ini telah sepenuhnya selesai, sekarang saatnya bersatu untuk begerak maju," katanya.
Namun para pengecam Najib mengatakan, sangat tidak masuk akal bahwa dana itu merupakan sumbangan pribadi. Para politisi oposisi ingin mengetahui apa yang terjadi dengan dana sebesar 61 juta dollar yang, menurut Apandi, tidak dikirim kembali ke keluarga kerajaan Saudi dari rekening Najib.
Mereka juga ingin tahu siapa persisnya yang menyumbangkan dana tersebut, mengapa dana itu disumbangkan dan mengapa butuh lebih dari enam bulan bagi pemerintah Malaysia untuk mengatakan dari mana dana itu berasal.
Harian Wall Street Journal telah melaporkan, dana itu mengalir ke rekening Najib melalui sebuah perusahaan anonim di British Virgin Islands dan rekening bank swasta Swiss yang sepenuhnya dimiliki oleh orang kaya Abu Dhabi yang terkait dengan perusahaan milik negara Malaysia yang terlilit utang, yaitu 1Malaysia Development Berhad. Perusahaan tersebut didirikan Najib tahun 2009 dan masih menjadi pengawas di perusahaan itu.
Pengumuman Apandi kemarin, yang disambut dengan cemoohan dan skeptisisme yang luas, telah mengintensifkan tekanan terhadap Najib untuk mengundurkan diri. Tekanan untuk itu datang termasuk dari dalam jajaran Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang sudah lama berkuasa.
Rafizi Ramli, seorang oposisi terkemuka, mengatakan, pengumuman itu hanya membuat situasi "menjadi lebih konyol" dan menggambarkan Perdana Menteri Najib sebagai "badut".
"Ini hanya bisa terjadi dalam dongeng," katanya.
Presiden National Human Rights Society, Ambiga Sreenevasan, mengatakan, rakyat Malaysia berhak mengetahui alasan mengapa Apandi telah menutup penyelidikan tersebut.
"Sejauh yang saya lihat, penjelasan yang diberikan tidak memadai karena pada akhirnya penjelasan itu harus masuk akal dan ini (justru) tidak masuk akal," katanya.
Kegagalan Saudi untuk segera memastikan aliran dana tersebut telah memperdalam misteri tentang dana sebesar 700 juta dollar yang ditransfer ke rekening pribadi Najib.
Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi, mengatakan Selasa kemarin bahwa tuduhan korupsi terhadap Najib terkait kasus itu telah dicabut karena aliran dana itu bukan bentuk korupsi. Ia mengatakan, uang sebesar 681 juta dollar (Rp 9,5) yang diterima Najib merupakan hadiah dari keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Apandi mengatakan, sebuah tinjauan atas bukti yang dikumpulkan lembaga antikorupsi negara itu menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan "sumbangan pribadi dari keluarga Kerajaan Saudi". Namun, Apandi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang hal tersebut.
Najib selama berbulan-bulan menangkis tuduhan bahwa transaksi luar biasa besar itu, bersumber dari dana sebuah perusahaan milik negara yang didirikannya dan kini terbelit masalah.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, tidak ada komentar lebih lanjut saat ini terkait klaim Apandi.
Najib sendiri, Rabu, mengabaikan rentetan kritik karena gagal menjawab pertanyaan penting terkait dana itu. Ia hanya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kontroversi itu "telah menjadi gangguan yang tidak perlu bagi negara."
"Sekarang masalah ini telah sepenuhnya selesai, sekarang saatnya bersatu untuk begerak maju," katanya.
Namun para pengecam Najib mengatakan, sangat tidak masuk akal bahwa dana itu merupakan sumbangan pribadi. Para politisi oposisi ingin mengetahui apa yang terjadi dengan dana sebesar 61 juta dollar yang, menurut Apandi, tidak dikirim kembali ke keluarga kerajaan Saudi dari rekening Najib.
Mereka juga ingin tahu siapa persisnya yang menyumbangkan dana tersebut, mengapa dana itu disumbangkan dan mengapa butuh lebih dari enam bulan bagi pemerintah Malaysia untuk mengatakan dari mana dana itu berasal.
Harian Wall Street Journal telah melaporkan, dana itu mengalir ke rekening Najib melalui sebuah perusahaan anonim di British Virgin Islands dan rekening bank swasta Swiss yang sepenuhnya dimiliki oleh orang kaya Abu Dhabi yang terkait dengan perusahaan milik negara Malaysia yang terlilit utang, yaitu 1Malaysia Development Berhad. Perusahaan tersebut didirikan Najib tahun 2009 dan masih menjadi pengawas di perusahaan itu.
Pengumuman Apandi kemarin, yang disambut dengan cemoohan dan skeptisisme yang luas, telah mengintensifkan tekanan terhadap Najib untuk mengundurkan diri. Tekanan untuk itu datang termasuk dari dalam jajaran Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang sudah lama berkuasa.
Rafizi Ramli, seorang oposisi terkemuka, mengatakan, pengumuman itu hanya membuat situasi "menjadi lebih konyol" dan menggambarkan Perdana Menteri Najib sebagai "badut".
"Ini hanya bisa terjadi dalam dongeng," katanya.
Presiden National Human Rights Society, Ambiga Sreenevasan, mengatakan, rakyat Malaysia berhak mengetahui alasan mengapa Apandi telah menutup penyelidikan tersebut.
"Sejauh yang saya lihat, penjelasan yang diberikan tidak memadai karena pada akhirnya penjelasan itu harus masuk akal dan ini (justru) tidak masuk akal," katanya.
Credit KOMPAS.com
