Menteri Pertahanan Gen Nakatani mengeluarkan perintah tersebut, kata harian Nikkei dan Kyodo News, setelah laporan mengenai kegiatan mencurigakan di kompleks satelit utama Pyongyang yang memancing spekulasi bahwa peluncuran akan dilakukan pekan depan.
Juru bicara Kemenhan Jepang saat dihubungi AFP menolak memberikan konfirmasi atas laporan tersebut dan mengatakan hal itu "akan mengungkap strategi kami".
"Kami mengambil semua langkah yang mungkin untuk menanggapi (peluncuran rudal) dengan mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan negara-negara terkait," imbuh dia.
Korea Utara dilarang menggunakan teknologi rudal balistik berdasar Resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga setiap peluncuran akan semakin meningkatkan ketegangan di kalangan masyarakat internasional, hanya beberapa pekan setelah negara itu melakukan uji nuklir terakhirnya.
Dua pejabat pertahanan AS, Jumat, membenarkan adanya aktivitas yang masih berlangsung di kompleks satelit Sohae Korut, yang sudah dikembangkan oleh Pyongyang sejak 2013 untuk menangani roket yang lebih besar, dengan jangkauan lebih jauh.
Komentar mereka dibuat setelah harian Kyodo News Jepang mengutip sumber pemerintah yang mengatakan, gambar satelit menunjukkan peningkatan pergerakan di Sohae yang bisa mengindikasikan peluncuran pada awal pekan depan.
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida melakukan pembicaraan telepon dengan Menlu AS John Kerry mengenai kemungkinan peluncuran itu.
"Kami tidak bisa menyanggah kemungkinan bahwa Korut akan mengambil aksi provokasi lebih jauh," kata Kishida kepada wartawan, dan menambahkan bahwa ia dan Kerry telah melakukan "pertukaran informasi mengenai bagaimana bekerja sama mulai sekarang."
Jepang mengerahkan rudal pertahanan darat-ke-udara pada 2012, tahun yang sama ketika Korut menempatkan satelit ke orbit dengan pengangkut Unha-3.
Meskipun Pyongyang bersikeras bahwa itu murni merupakan operasi ilmu pengetahuan, peluncuran itu dikecam oleh masyarakat internasional sebagai uji rudal balistik tersembunyi sehingga memicu diperketatnya sanksi-sanksi PBB.
Credit ANTARA News
