Ilustrasi virus komputer
SYDNEY, CB - Spyware atau software
(perangkat lunak) mata-mata populer "The FinFisher", yang digunakan
untuk menginfeksi ponsel dan komputer agar menempatkannya di bawah
pengawasan, telah ditemukan di pusat data Sydney.
Menurut kelompok peneliti bidang teknologi, sebuah server proxy dalam pusat data "Global Switch" di Ultimo, Sydney, digunakan untuk mengaburkan pengguna sebenarnya dari spyware tersebut, dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan Indonesia.
Sebuah server proxy bertindak sebagai perantara yang melindungi identitas pengguna sebenarnya.
Spyware pengganggu --yang dikembangkan "FinFisher Gamma Group" yang berbasis di Munich-- ini dijual secara eksklusif kepada instansi pemerintah sebagai cara untuk "membantu mengidentifikasi, menemukan dan menghukum penjahat serius".
Namun, ada juga sejumlah kasus terdokumentasi di mana pemerintah telah menyalahgunakan spyware super invasif dengan menargetkan lawan politik mereka yang ada di dalam teritori dan di luar negeri.
Menurut lembaga "Privacy International", FinFisher --baru-baru ini-- digunakan oleh pemerintah Uganda untuk mengumpulkan "rentetan informasi" tentang lawan-lawan politik dan "mengontrol media".
Di Bahrain, pemerintah setempat dituduh menggunakan teknologi ini untuk mengawasi tiga aktivis muda sementara mereka tinggal di Inggris. Ketiga aktivis itu mengatakan, sebagai hasil dari "pengawasan" itu, mereka dikejar tanpa henti dan disiksa di tangan otoritas Bahrain.
Sekali digunakan, FinFisher mampu untuk mengontrol setiap komputer atau ponsel yang diinfeksi, menyalin file, mencegat panggilan Skype, dan mengaktifkan mikrofon atau webcam dari jarak jauh.
Server proxy di Ultimo berada di antara jaringan server FinFisher di seluruh dunia yang diresmikan oleh Bill Marczak, salah satu tim peneliti di Citizen Lab.
"Apa artinya adalah bahwa informasi dari target yang terinfeksi (dengan FinFisher) akan melalui Australia sebelum mencapai server master akhir di Indonesia," jelas Bill.
Penelitian ini juga mengungkap, Indonesia adalah salah satu pengguna paling sering dari "spyware" FinFisher, terutama untuk mengawasi aktivitas warganya sendiri.
"Kami mampu mengidentifikasi satu pengguna pemerintahan tertentu di dalam Indonesia, Lembaga Sandi Negara, tetapi kami juga menemukan bukti bahwa ada banyak pengguna pemerintahan lain di dalam Indonesia, dengan kata lain, banyak lembaga terpisah yang menggunakan jasa terpisah dari FinFisher," terang Bill.
Tak jelas lembaga pemerintah Indonesia mana yang bertanggung jawab untuk server proxy di Ultimo.
Lembaga Intelijen "ASIO" dan Departemen Pertahanan Australia menolak memberikan komentar.
Damon Reid, direktur eksekutif pusat data "Global Switch", juga menolak menjawab ketika ditanya apakah perusahaannya menyadari adanya server FinFisher.
Damon justru merujuk pertanyaan itu kepada direktur pemasaran perusahaan di London.
Pada hari Senin (25/1/2016), Kedutaan Besar Indonesia di Canberra juga dihubungi, tapi tak ada respons. Hingga saat ini (26/1/2016), belum ada tanggapan dari Badan Keamanan Cyber di Indonesia (Lembaga Sandi Negara).
Data intelijen Indonesia bocor
Selain laporan FinFisher, laporan intelijen Indonesia dari tahun lalu yang berisi daftar sejumlah aktivis kemerdekaan Papua Barat terungkap. Laporan ini mencakup mahasiswa dan pemimpin Kristen, yang masuk ke daftar aktif pengawasan.
Dokumen ini mengidentifikasi kelemahan mereka, termasuk "perempuan dan alkohol" dan "selalu mengeluh tentang kurangnya dana".
Dokumen ini juga mendaftar tujuannya, yakni untuk "menekan dan memecah gerakan pro-kemerdekaan itu".
Adam Molnar, dosen teknologi mata-mata dan hukum di Universitas Deakin, mengatakan, ada sangat sedikit transparansi dan pengawasan hukum terhadap alat bantu mata-mata yang kuat seperti FinFisher.
"Saya pikir itu memotong jantung masalah. Ada begitu sedikit transparansi dalam ruang ini, ada banyak rahasia dan saya pikir kita perlu memperbaiki itu sedemikian rupa sehingga warga bisa menyadari jenis layanan yang digunakan pemerintah mereka," jelasnya.
Menurut kelompok peneliti bidang teknologi, sebuah server proxy dalam pusat data "Global Switch" di Ultimo, Sydney, digunakan untuk mengaburkan pengguna sebenarnya dari spyware tersebut, dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan Indonesia.
Sebuah server proxy bertindak sebagai perantara yang melindungi identitas pengguna sebenarnya.
Spyware pengganggu --yang dikembangkan "FinFisher Gamma Group" yang berbasis di Munich-- ini dijual secara eksklusif kepada instansi pemerintah sebagai cara untuk "membantu mengidentifikasi, menemukan dan menghukum penjahat serius".
Namun, ada juga sejumlah kasus terdokumentasi di mana pemerintah telah menyalahgunakan spyware super invasif dengan menargetkan lawan politik mereka yang ada di dalam teritori dan di luar negeri.
Menurut lembaga "Privacy International", FinFisher --baru-baru ini-- digunakan oleh pemerintah Uganda untuk mengumpulkan "rentetan informasi" tentang lawan-lawan politik dan "mengontrol media".
Di Bahrain, pemerintah setempat dituduh menggunakan teknologi ini untuk mengawasi tiga aktivis muda sementara mereka tinggal di Inggris. Ketiga aktivis itu mengatakan, sebagai hasil dari "pengawasan" itu, mereka dikejar tanpa henti dan disiksa di tangan otoritas Bahrain.
Sekali digunakan, FinFisher mampu untuk mengontrol setiap komputer atau ponsel yang diinfeksi, menyalin file, mencegat panggilan Skype, dan mengaktifkan mikrofon atau webcam dari jarak jauh.
Server proxy di Ultimo berada di antara jaringan server FinFisher di seluruh dunia yang diresmikan oleh Bill Marczak, salah satu tim peneliti di Citizen Lab.
"Apa artinya adalah bahwa informasi dari target yang terinfeksi (dengan FinFisher) akan melalui Australia sebelum mencapai server master akhir di Indonesia," jelas Bill.
Penelitian ini juga mengungkap, Indonesia adalah salah satu pengguna paling sering dari "spyware" FinFisher, terutama untuk mengawasi aktivitas warganya sendiri.
"Kami mampu mengidentifikasi satu pengguna pemerintahan tertentu di dalam Indonesia, Lembaga Sandi Negara, tetapi kami juga menemukan bukti bahwa ada banyak pengguna pemerintahan lain di dalam Indonesia, dengan kata lain, banyak lembaga terpisah yang menggunakan jasa terpisah dari FinFisher," terang Bill.
Tak jelas lembaga pemerintah Indonesia mana yang bertanggung jawab untuk server proxy di Ultimo.
Lembaga Intelijen "ASIO" dan Departemen Pertahanan Australia menolak memberikan komentar.
Damon Reid, direktur eksekutif pusat data "Global Switch", juga menolak menjawab ketika ditanya apakah perusahaannya menyadari adanya server FinFisher.
Damon justru merujuk pertanyaan itu kepada direktur pemasaran perusahaan di London.
Pada hari Senin (25/1/2016), Kedutaan Besar Indonesia di Canberra juga dihubungi, tapi tak ada respons. Hingga saat ini (26/1/2016), belum ada tanggapan dari Badan Keamanan Cyber di Indonesia (Lembaga Sandi Negara).
Data intelijen Indonesia bocor
Selain laporan FinFisher, laporan intelijen Indonesia dari tahun lalu yang berisi daftar sejumlah aktivis kemerdekaan Papua Barat terungkap. Laporan ini mencakup mahasiswa dan pemimpin Kristen, yang masuk ke daftar aktif pengawasan.
Dokumen ini mengidentifikasi kelemahan mereka, termasuk "perempuan dan alkohol" dan "selalu mengeluh tentang kurangnya dana".
Dokumen ini juga mendaftar tujuannya, yakni untuk "menekan dan memecah gerakan pro-kemerdekaan itu".
Adam Molnar, dosen teknologi mata-mata dan hukum di Universitas Deakin, mengatakan, ada sangat sedikit transparansi dan pengawasan hukum terhadap alat bantu mata-mata yang kuat seperti FinFisher.
"Saya pikir itu memotong jantung masalah. Ada begitu sedikit transparansi dalam ruang ini, ada banyak rahasia dan saya pikir kita perlu memperbaiki itu sedemikian rupa sehingga warga bisa menyadari jenis layanan yang digunakan pemerintah mereka," jelasnya.
Credit KOMPAS.com
