Selasa, 26 Januari 2016

Penuhi Permintaan Palestina, KTT OKI Akan Digelar di Jakarta


Penuhi Permintaan Palestina, KTT OKI Akan Digelar di Jakarta  
Menlu Retno LP Marsudi menawarkan diri menjadi tuan rumah saat bertemu dengan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani dan Menlu Palestina, Riyad al-Malki. (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
 
Jakarta, CB -- Di tengah kisruh yang terus bergolak, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan mengadakan Pertemuan Luar Biasa mengenai Palestina di Jakarta pada 6-7 Maret mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa pertemuan luar biasa ini awalnya merupakan prakarsa dari  Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel.

Situasi kian mendesak setelah kekerasan terus terjadi antara Israel dan Palestina pasca bentrokan di Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun lalu. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pun meminta agar konferensi ini segera dilaksanakan.

Menyambut ajakan Saudi dan menanggapi permintaan Abbas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, akhirnya menawarkan diri menjadi tuan rumah saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OKI, Iyad Ameen Madani, dan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki di sela KTT OKI di Jeddah pekan lalu.

Dalam pembicaraan tersebut, dibahas soal masalah teknis dan substansi yang akan diangkat dalam Konferensi Luar Biasa mengenai Palestina ini.

"Tentu ini sangat mendesak. Mereka sudah dijajah berpuluh tahun dan belum merdeka. Tentu akan ada dukungan dan pengembangan Palestina selanjutnya," kata Arrmanatha.

Dalam KTT OKI, kata Arrmanatha, Retno juga memasukkan dua poin tambahan penting dalam dokumen dukungan terhadap Palestina.

"Draf dokumen outcome tersebut awalnya masih melihat terus ke belakang, tidak mendorong adanya political dialogue dan menekankan pentingnya negara kawasan berhubungan dengan baik. Akhirnya poin itu dimasukkan," kata Arrmanatha.

Konferensi Luar Biasa mengenai Palestina ini diharapkan dapat dihadiri oleh 57 perwakilan negara anggota OKI. Pada 6 Maret, konferensi akan diisi dengan pertemuan tingkat menteri sebelum akhirnya membahas hasil dokumen akhir sehari setelahnya.



Credit  CNN Indonesia