Jumat, 29 Januari 2016

Komite Konsolidasi Industri Pertahanan-Perkapalan efisienkan biaya produksi


Komite Konsolidasi Industri Pertahanan-Perkapalan efisienkan biaya produksi
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
 
Subang (CB) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai Komite Konsolidasi industri plat merah bidang Pertahanan Strategis serta bidang Industri Berat dan Perkapalan bisa mengefisienkan operasional dan biaya produksi.

"Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan akan membuat BUMN semakin efisien dalam hal operasional dan biaya produksi, sehingga keuntungan yang didapatkan akan semakin besar," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno di Subang, Jawa Barat, Kamis.

Harry mengatakan pihaknya memperkirakan dengan adanya konsolidasi ini, BUMN yang tergabung dalam Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp20 triliun.

Sedangkan Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan, kapitalisasinya dari roadmap diperhitungkan lebih rendah yaitu sebesar Rp12-15 triliun.

"Intinya menghilangkan duplikasi investasi, kita siapkan proyeknya apa, butuh berapa," ujarnya.

Untuk industri perkapalan, lanjut Harry, pengadaan plat baja yang tadinya sendiri-sendiri dan kecil sekarang akan berbarengan sehingga lebih efisien.

"Juga soal SDM, sekarang pelatihannya di PT PAL, sehingga tidak keluarkan lagi ongkos untuk yang lain-lain," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis akan terdiri dari enam BUMN, antara lain, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Dahana, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT LEN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki).

Sedangkan Komite Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan antara lain PT PAL, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, PT Barata Indonesia dan PT Bona Bisma Indra.




Credit  ANTARA News