"Situs Gunung Srobu merupakan bukti bahwa ada aktivitas manusia pada masa lampau di Kota Jayapura," kata Kepala Balai Arkeologi Jayapura, Muhammad Irfan Mahmud.
Ia menjelaskan sisa-sisa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa Gunung Srobu sudah dihuni orang pada 330 tahun SM.
"Di Srobu banyak cerita yang perlu diketahui, ada peninggalan prasejarah yang perlu dilestarikan. Srobu mulai dimukimi pada 330 tahun SM, dan ditinggalkan pada abad ke-6 Masehi, sudah sudah ditinggalkan kurang lebih sembilan abad," katanya.
Menurut laman Balai Arkeologi Jayapura, situs neolitik Gunung Srobu yang berada di kawasan Teluk Yotefa ditemukan tahun 2014, setelah pencari kerang melaporkan temuan tengkorak manusia ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
Pada 19 Februari 2014 Tim peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua turun ke lokasi.
Setelah melakukan penggalian, tim menemukan sejumlah besar materi arkeologi, mulai dari tulang manusia, fragmen gerabah, sampah kerang, alat kerang, fragmen kapak lonjong, fragmen batu pipisan, alat serpih, arang sisa pembakaran, struktur bekas bangunan (turap) dan tinggalan megalitik.
Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan-temuan tersebut, arkeolog menginterpretasikan bahwa situs Gunung Srobu adalah situs neolitik dan bahwa materi budaya pengaruh penutur Austronesia sampai ke Papua.
Pelestarian
Erlin Novita Idje Djami, peneliti situs Gunung Srobu, mengatakan hasil-hasil penelitian mengenai situs Gunung Srobu disosialisasikan agar masyarakat menyadari keberadaan warisan budaya tersebut dan terlibat dalam pelestariannya.
"Termasuk ingin mendorong masyarakat mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap keberadaan dan kelestarian situs maupun objek budaya tersebut," katanya.
Pemerintah bersama masyarakat setempat juga, menurut Erlin, bisa mengelola dan mengembangkan situs tersebut sebagai objek wisata sejarah.
"Kalau situs Gunung Srobu ini diperhatikan dan dikelola dengan bijak maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah," katanya.
Credit ANTARA News