Departemen Keuangan AS telah mengumumkan daftar 14 individu dan entitas terkait Rusia yang terkena sanksi. ”Langkah-langkah hari ini (kemarin) mendukung komitmen AS untuk mencari resolusi diplomatik atas krisis di Ukraina dengan mempertahankan sanksi kami pada Rusia,” kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
”Daftar (sanksi) ini juga meliputi enam separatis (Ukraina timur pro-Rusia) yang ditunjuk untuk mengancam keamanan atau stabilitas Ukraina dan dua mantan pejabat Pemerintah Ukraina yang terlibat dalam penyalahgunaan aset publik dan/atau mengancam keamanan atau stabilitas Ukraina,” bunyi pengumuman departemen itu.
Sanksi terbaru AS itu juga diberlakukan pada 12 entitas yang beroperasi di Crimea. Sebelumnya, pada hari Senin, Uni Eropa juga mengumumkan untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia selama enam bulan ke depan sebagai respons atas krisis di Ukraina dan reunifikasi Crimea. Sanksi itu termasuk pembatasan pinjaman ke bank-bank BUMN besar Rusia, serta perusahaan pertahanan dan minyak.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan Rusia akan menganalisis tindakan AS itu dan mempertimbangkan untuk melawan. “Sanksi yang dikenakan pada hari Selasa adalah kelanjutan dari sikap tidak ramah kepada Rusia, merupakan kelanjutan dari sikap yang memiliki dampak buruk pada hubungan bilateral,” ujar Peskov.
”Tentu saja, berdasarkan prinsip timbal balik, pihak Rusia akan meninjau keputusan yang diambil (oleh AS)dan kemudian mungkin melakukan tindakan melawan,” lanjut Peskov.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa, upaya Washington untuk memanipulasi Rusia melalui sanksi tidak efektif. ”Ini seperti menembak diri di kaki dalam hal hubungan Rusia-Amerika, yang terhenti oleh Washington,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov.
”Menyadari bahwa semua upaya mereka untuk mempengaruhi kami melalui sanksi akan gagal, rekan-rekan dari Washington tetap menempel delusi mereka,” katanya yang dikutip dari Russia Today, Rabu (23/12/2015). Menurutnya, Moskow akan merespon dengan tindakan yang tepat.
Credit Sindonews
