"Dewan Menteri menegaskan kembali, menyambut baik pengumuman penarikan pasukan Turki dari wilayah Irak, dan berharap penarikan menyeluruh," kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi, Senin (21/12).
Pernyataan itu menekankan pada posisi pemerintah Irak, yang tidak mengizinkan adanya setiap pasukan darat asing di tanah Irak dan semua negara harus menghormati kedaulatan nasional Irak, seperti dikutip dari Xinhua.
Pada akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa Baghdad akan melanjutkan keluhan kepada Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab sampai penarikan penuh pasukan Turki tercapai.
Sebelumnya, Pemerintah Turki telah menyatakan, mereka akan melakukan penarikan pasukan dari Provinsi Nineveh, di utara Irak. Seperti diketahui, Mosul yang menjadi ibu kota Provinsi Nineveh telah berada di bawah kendali ISIS sejak Juni 2014.
Ketegangan antara Irak dan Turki muncul pada 4 Desember lalu, ketika muncul laporan yang menyebut batalion tentara Turki yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja telah dikerahkan di dekat kota Mosul.
Menurut Turki, pengerahan personel militer mereka ke wilayah Irak dimaksudkan untuk melatih kelompok-kelompok paramiliter Irak dalam rangka memerangi ISIS. Sementara Baghdad sendiri telah menegaskan, bahwa tentara Turki tidak memiliki izin dari pemerintah Irak untuk berada di wilayah itu.
Credit Sindonews
