LONDON
- Organisasi HAM internasional, Amnesti Internasional (AI) mengatakan,
pasukan keamanan Burundi telah melakukan pembunuhan secara sistematis
selama pecahnya kekerasan di ibukota Bujumbura, 11 Desember lalu.
"Kekerasan dan tindakan represif yang terjadi pada 11 Desember sejatinya mewakili ketegangan dramatis operasi keamanan sebelumnya dalam hal skala dan intensitasnya," begitu bunyi laporan AI seperti dilansir dari laman BBC, Selasa (22/12/2015).
"Tapi, modus operandi operasi yang melibatkan tindakan eksekusi di luar hukum, penjarahan sistematis dan pencurian, penangkapan sewenang-wenang dan menjadi sasaran kekerasan dirasakan oleh kubu oposisi politik, secara kualitatif tidak berbeda dengan praktek di masa lalu," tambah laporan tersebut.
Hasil laporan juga menyatakan bahwa mereka yang tewas dalam bentrokan pada tanggal 11 Desember lalu adalah warga desa yang sebagian besar dihuni oleh anggota kelompok minoritas suku Tutsi.
"Mereka dianggap oleh pihak otoritas negara menjadi daerah pro oposisi, yang melakukan aksi protes sejak bulan April lalu terhadap upaya Presiden Nkurunziza untuk menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya," bunyi laporan tersebut.
AI menyatakan, laporan disusun setelah dua pekan melakukan misi pencarian fakta di negara tersebut. "Mengakhiri impunitas mutlak yang dimiliki oleh pasukan keamanan adalah langkah pertama yang paling penting," demikian laporan AI.
"Kekerasan dan tindakan represif yang terjadi pada 11 Desember sejatinya mewakili ketegangan dramatis operasi keamanan sebelumnya dalam hal skala dan intensitasnya," begitu bunyi laporan AI seperti dilansir dari laman BBC, Selasa (22/12/2015).
"Tapi, modus operandi operasi yang melibatkan tindakan eksekusi di luar hukum, penjarahan sistematis dan pencurian, penangkapan sewenang-wenang dan menjadi sasaran kekerasan dirasakan oleh kubu oposisi politik, secara kualitatif tidak berbeda dengan praktek di masa lalu," tambah laporan tersebut.
Hasil laporan juga menyatakan bahwa mereka yang tewas dalam bentrokan pada tanggal 11 Desember lalu adalah warga desa yang sebagian besar dihuni oleh anggota kelompok minoritas suku Tutsi.
"Mereka dianggap oleh pihak otoritas negara menjadi daerah pro oposisi, yang melakukan aksi protes sejak bulan April lalu terhadap upaya Presiden Nkurunziza untuk menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya," bunyi laporan tersebut.
AI menyatakan, laporan disusun setelah dua pekan melakukan misi pencarian fakta di negara tersebut. "Mengakhiri impunitas mutlak yang dimiliki oleh pasukan keamanan adalah langkah pertama yang paling penting," demikian laporan AI.
Credit Sindonews
