Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
berharap dapat membuka lembaran baru dan mempererat kerja sama dengan
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Chris McGrath/Getty Images)
Menurut laporan kantor berita Rusia, TASS, pada Minggu (7/8), pertemuan bilateral kedua kepala negara akan dilakukan di kota St. Petersburg pada Selasa (9/8). Pertemuan ini bertujuan untuk mengakhiri ketegangan kedua negara menyusul penembakan jet tempur Rusia oleh Turki pada November lalu, yang berujung pada sanksi perdangangan Rusia kepada Turki.
"Ini akan menjadi kunjungan bersejarah, awal yang baru. Dalam pembicaraan dengan teman saya Vladimir (Putin), saya percaya, lembaran baru hubungan bilateral akan dibuka. Negara kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan bersama," kata Erdogan, dikutip dari Reuters.
Erdogan dan Putin akan memfokuskan pembicaraan pada konflik di Suriah, kerja sama perdagangan, energi dan dimulainya kembali penerbangan pesawat sewa dari Rusia ke Turki.
"Tanpa partisipasi Rusia, tidak mungkin menemukan solusi atas masalah di Suriah. Hanya dalam kemitraan dengan Rusia akan kita dapat menyelesaikan krisis di Suriah," ujar Erdogan.
Rusia dan Turki selama ini berada di sisi yang berseberangan soal konflik Suriah. Moskow mendukung rezim berkuasa pimpinan Presiden Bashar al-Assad, sementara Ankara ingin Assad digulingkan, serupa dengan pandangan berbagai negara Barat.
Pertemuan Erdogan dengan Putin juga dinilai menandai merenggangnya hubungan Ankara dengan Barat, utamanya setelah percobaan kudeta pada pertengahan Juli lalu yang berhasil digagalkan. Turki menuding kudeta yang menewaskan lebih dari 230 orang itu didalangi oleh Fethullah Gulen, tokoh agama Turki yang hidup dalam pengasingan di Pennsylvania, AS.
Turki telah meminta AS secara resmi untuk mengekstradisi Gulen, namun AS meminta Turki memberikan bukti keterlibatan Gulen dalam peristiwa itu. Gulen sendiri menampik tuduhan tersebut dan menilai permintaan ekstradisi itu hanyalah cara Erdogan untuk membawanya kembali pulang ke Turki dan menghukumnya.
Sementara, Barat dengan sejumlah lembaga pemerhati HAM, mengecam tindakan keras pemerintah Turki terhadap terduga pendukung kudeta. Menurut catatan Reuters, lebih dari 60 ribu orang dari jajaran militer, pengadilan, layanan sipil dan akademisi ditangkap, diberhentikan atau diskors karena diduga terkait dengan kudeta.
Turki menuduh Barat menunjukkan keprihatinan yang lebih atas tindakan keras pemerintah Erodoga pascakudeta, ketimbang terhadap proses esktradisi Gulen yang dituding mendalangi kudeta itu.
Meski demikian, para pejabat Turki menyatakan bahwa kunjungan Erdogan ke Rusia bukan berarti Turki menjauh dari Barat. Hingga saat ini, Turki merupakan sekutu Barat dalam NATO dan calon anggota Uni Eropa. Turki juga memiliki kesepakatan dengan Uni Eropa untuk menampung ribuan imigran Suriah yang membanjiri Eropa sejak tahun lalu.
Credit CNN Indonesia
