Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (28/2/2016).
JAKARTA, CB -
Dewan Perwakilan Rakyat tengah melakukan revisi atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Terorisme, Arsul Sani mengatakan, pembahasan revisi masih pada tahapan mendengarkan masukan dari masyarakat yang dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh setiap fraksi di DPR.
Oleh karena itu, Pansus baru mengidentifikasi substansi berdasarkan masukan dari masyarakat terkait poin-poin yang dipermasalahkan.
Adapun beberapa pasal yang dipermasalahkan, misalnya, terkait sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi pihak yang terlibat tindak pidana terorisme.
Pasal 46A draf revisi menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, pejabat yang berwenang mencabut paspor dan menyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Itu disoroti tidak tepat. Paling jauh pencabutan paspor saja. Apalagi kalau pencabutan kewarganegaraan itu menyebabkan stateless," kata rsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Selain itu, Pasal 43B terkait pelibatan TNI juga dianggap bermasalah.
Pasal 43B ayat (1) draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
Adapun Pasal 43B ayat (2) menyatakan peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.
Arsul menambahkan, ada pula usulan untuk memperkuat fungsi pengawasan mengingat ada sejumlah kasus terorisme yang tak jelas penyelesaiannya seperti kasus terduga teroris Siyono.
"Nah sekarang identifikasi masalah itu dituangkan dalam bentuk semua fraksi menyerahkan DIM yang harus diserahkan di akhir Oktober," kata Politisi PPP itu.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Terorisme, Arsul Sani mengatakan, pembahasan revisi masih pada tahapan mendengarkan masukan dari masyarakat yang dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh setiap fraksi di DPR.
Oleh karena itu, Pansus baru mengidentifikasi substansi berdasarkan masukan dari masyarakat terkait poin-poin yang dipermasalahkan.
Adapun beberapa pasal yang dipermasalahkan, misalnya, terkait sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi pihak yang terlibat tindak pidana terorisme.
Pasal 46A draf revisi menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, pejabat yang berwenang mencabut paspor dan menyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Itu disoroti tidak tepat. Paling jauh pencabutan paspor saja. Apalagi kalau pencabutan kewarganegaraan itu menyebabkan stateless," kata rsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Selain itu, Pasal 43B terkait pelibatan TNI juga dianggap bermasalah.
Pasal 43B ayat (1) draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
Adapun Pasal 43B ayat (2) menyatakan peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.
Arsul menambahkan, ada pula usulan untuk memperkuat fungsi pengawasan mengingat ada sejumlah kasus terorisme yang tak jelas penyelesaiannya seperti kasus terduga teroris Siyono.
"Nah sekarang identifikasi masalah itu dituangkan dalam bentuk semua fraksi menyerahkan DIM yang harus diserahkan di akhir Oktober," kata Politisi PPP itu.
Credit KOMPAS.com
