Ketua Front Demokratik Nasional Filipina (NDFP) Luis Jalandori (kiri)
dan penasihat Presiden Filipina, Jesus Dureza, berpose bersama di Oslo,
Norwegia, ketika perundingan dimulai pada 22 Agustus 2016.
OSLO, CB –
Pemerintah Filipina dan gerilyawan komunis telah mencapai kesepakatan
memperpanjang masa gencatan senjata dengan waktu tidak terbatas.
Langkah itu diumumkan Jumat (26/8/2016) untuk melapangkan perundingan perdamaian di Filipina, yang dilakukan di Oslo, Norwegia, sebagai negara penengah perundingan.
"Wakil pemerintah Filipina dan gerakan komunis Front Demokratik Nasional (NDF) menekennya pada Jumat (26/8/2016), jam 11.00 waktu lokal Oslo,” kata kementerian luar negeri Norwegia.
Norwegia berperan besar sebagai negara yang memediasi perundingan antara utusan Manila dan NDF, sebagaimana dilaporkan kantor berita Agence France-Presse.
Perundingan diharapkan akan mengakhiri pemberontakan puluhan tahun di Filipina, sebuah gerakan pemberontakan yang terlama di Asia.
Partai Komunis Filipina meluncurkan pemberontakan pertama pada tahun 1968, hampir 50 tahun silam, dan setidaknya telah menyebabkan lebih dari 30.000 orang tewas.
Faksi bersenjata partai Komunis, Tentara Rakyat Baru (NPA), sekarang ini diyakini memiliki sekitar 4.000 pejuang.
Jumlah tersebut telah merosot tajam dari jumlah sebelumnya yang sempat mencapai puncaknya, yakni 26.000 personil pada tahun 1980-an.
Revolusi paling beradar mengakhiri kediktatoran selama 20 tahun dari Presiden Ferdinand Marcos.
Pembicaraan telah dimulai pada Senin (22/8/2016), dan diharapkan akan berakhir pada Sabtu (27/8/2016).
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mulai bertugas pada 30 Juni 2016, telah menghidupkan lagi pembicaraan dengan kubu pemberontak Komunis sebagai prioritas utama.
Duterte bahkan telah membuat sketsa kemungkinan membentuk pemerintahan koalisi dengan pemberontak tersebut.
Manila mengatakan, pihaknya berharap untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu satu tahun ini.
Kedua belah yang terlibat perundingan berharap untuk memulai kehidupan baru dengan mulai membahas secara bersamaan tentang reformasi sosial dan ekonomi, perubahan politik dan konstitusional, dan mengakhiri permusuhan.
Langkah itu diumumkan Jumat (26/8/2016) untuk melapangkan perundingan perdamaian di Filipina, yang dilakukan di Oslo, Norwegia, sebagai negara penengah perundingan.
"Wakil pemerintah Filipina dan gerakan komunis Front Demokratik Nasional (NDF) menekennya pada Jumat (26/8/2016), jam 11.00 waktu lokal Oslo,” kata kementerian luar negeri Norwegia.
Norwegia berperan besar sebagai negara yang memediasi perundingan antara utusan Manila dan NDF, sebagaimana dilaporkan kantor berita Agence France-Presse.
Perundingan diharapkan akan mengakhiri pemberontakan puluhan tahun di Filipina, sebuah gerakan pemberontakan yang terlama di Asia.
Partai Komunis Filipina meluncurkan pemberontakan pertama pada tahun 1968, hampir 50 tahun silam, dan setidaknya telah menyebabkan lebih dari 30.000 orang tewas.
Faksi bersenjata partai Komunis, Tentara Rakyat Baru (NPA), sekarang ini diyakini memiliki sekitar 4.000 pejuang.
Jumlah tersebut telah merosot tajam dari jumlah sebelumnya yang sempat mencapai puncaknya, yakni 26.000 personil pada tahun 1980-an.
Revolusi paling beradar mengakhiri kediktatoran selama 20 tahun dari Presiden Ferdinand Marcos.
Pembicaraan telah dimulai pada Senin (22/8/2016), dan diharapkan akan berakhir pada Sabtu (27/8/2016).
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mulai bertugas pada 30 Juni 2016, telah menghidupkan lagi pembicaraan dengan kubu pemberontak Komunis sebagai prioritas utama.
Duterte bahkan telah membuat sketsa kemungkinan membentuk pemerintahan koalisi dengan pemberontak tersebut.
Manila mengatakan, pihaknya berharap untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu satu tahun ini.
Kedua belah yang terlibat perundingan berharap untuk memulai kehidupan baru dengan mulai membahas secara bersamaan tentang reformasi sosial dan ekonomi, perubahan politik dan konstitusional, dan mengakhiri permusuhan.
Credit KOMPAS.com
