Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bersama Direktur
Eksekutif United National Population Fund, Prof Babatunde Osotimehin
menjawab pertanyaan awak media usai membuka dialog tingkat tinggi
Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20
April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki
Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban
pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto
Ketika ditanya, apa yang ingin didengar Indonesia dalam pernyataan PM Abe pada perayaan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II Agustus ini, JK menyatakan sebaiknya PM Abe obyektif dalam melihat sejarah. "Apabila meminta maaf, akan baik dampaknya," ucap Kalla dalam acara kunjungan 20 wartawan ASEAN, Jepang, RRC, dan India itu.
Selain itu, menanggapi pertanyaan soal gencarnya tawaran RRC ke Indonesia, JK menyatakan hal itu sama seperti yang ditawarkan Jepang selama ini. Ia mencontohkan, RRC dan Jepang kini sama-sama menawarkan kereta api cepat. Memilih satu di antara dua tawaran itu, ujar JK, tidak mudah. "Jepang menawarkan teknologi tinggi, sedangkan Cina baru mulai tapi menawarkan harga yang bersaing," tutur JK.
Karena itu, pemerintah Indonesia meminta konsultan dari Eropa memberi advis pilihan mana yang memberi nilai tambah terbaik bagi Indonesia. JK menyatakan perebutan tawaran itu menunjukkan besarnya minat pemodal untuk berinvestasi di Indonesia. Dia menyebut berlimpahnya sumber daya alam dan potensi pasar yang besar masih merupakan keunggulan Indonesia.
Pada kesempatan itu, JK menegaskan, pemerintah Indonesia kini mengaitkan bisnis sumber daya alam dengan investasi pengelolaan komoditas agar ada nilai tambahnya.
Para wartawan yang berkunjung ke Kantor Wakil Presiden baru saja menyelesaikan diskusi dua hari tentang peran Jepang dan Asia dalam perkembangan dunia ke depan. Acara ini merupakan kerja sama antara Jakarta Post, Tempo, dan Japan Foundation.
Credit TEMPO.CO
