Kamis, 27 Agustus 2015
Cerita Panglima TNI Dirayu Rp 500 M Untuk Pengaruhi Kebijakan Impor Beras
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta (CB) - TNI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam prosesnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat dirayu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan uang mahar sebesar Rp 500 M. Bagaimana ceritanya?
Pada bulan Desember 2014, Gatot yang saat itu masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun. TNI mulai dari Babinsa pun bekerja sepenuh tenaga untuk membantu petani.
"TNI, Babinsa mati-matian kita pakai kacamata kuda karena pada saat rapat di perkebunan, presiden mengatakan 3 tahun kita wajib swasembada pangan," ungkap Gatot dalam Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di Lapangan Utama Gedung Kementan, Ragunan, Jaksel, Rabu (26/8/2015).
Gatot pun mendukung program pemerintah untuk tidak melakukan impor beras karena akan menyengsarakan petani. Ia mengaku bahkan sempat dirayu pihak dari negara tetangga agar bisa menggolkan kebijakan impor beras.
"Saya dendam, karena petani hanya dijadikan main-mainan. Yang menikmati hanya sedikit karena ada impor beras saat panen raya jadi harganya murah," kata Gatot.
"Ada orang negara tetangga menawarkan ke saya, 'Pak Gatot saya kasih uang Rp 500 M, bayangkan bisa dapat berapa istri. Tugas saya untuk merayu Mentan untuk mau impor beras," sambung jenderal bintang 4 itu.
Lantas Gatot pernah sambil bercanda menawarkan rayuan tersebut kepada Mentan Amran Sulaiman. Tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Amran yang merupakan anak Sersan dari keluarga petani itu.
"Ditawarkan 1 triliun untuk mentan tapi nggak mau. Sama dengan saya, salaman kita. Ke Mendag pak Gobel juga saya ungkapkan, nggak mau juga. Di Thailand beras Rp 6 ribu, di Indonesia hanya Rp 4 ribu gimana bisa? Itu karena kirim 2 ton dan mereka untung bisa sampai Rp 4 M," cerita Gatot.
TNI disebut Gatot sangat fokus bekerja untuk mewujudkan swasembada pangan. Bahkan saat Presiden Jokowi mengancam akan memecat Mentan jika target tak dipenuhi, Gatot yang saat itu masih menjadi KSAD juga pasang badan.
"Kalau tidak (bisa swasembada pangan dalam 3 tahun) Mentan akan dicopot. Presiden Jokowi memerintahkan kepada AD, untuk membantu. Saya bilang, saya tidak rela kalau hanya menteri yang dicopot, kalau tidak swamenda pangan 3 tahun KSAD dicopot juga," ujar Gatot.
Untuk itu Panglima TNI berharap agar para petani jangan menyerah dalam melanjutkan usahanya. Ia juga meminta agar pemilik pertanian tidak menjual lahannya kepada pihak-pihak yang ingin mengalihfungsikan lahan.
"Percaya sama omongan saya, antara tahun ini dengan 28 tahun lagi usaha paling menguntungkan adalah usaha pertanian. Beras itu pasti. Kita perlu makan adahal bumi nggak berkembang segitu-gitu aja. Perkebunan sawit sudah melirik ke usaha pertanian karena hanya kerja 3 bulan, 4 bulan sudah panen. Sawit minimal 5 tahun," tuturnya.
"Baru di pemerintahan ini di bawah mentan, traktor disuguhi di mana-mana, bibit pupuk jalannya lancar karena jalan bersama TNI, dikawal. Yang menghalangi petani sikat," imbuh mantan Pangkostrad itu.
Petani diharapkan Gatot mendukung program swasembada dalam upaya ketahanan pangan dengan menjual hasil panennya kepada Bulog dibanding ke tengkulak. Saat ini ketersediaan beras di Bulog sudah mencapai lebih dari 1,4 juta ton dan digenjot bisa mencapai 2,5 juta ton pada Oktober mendatang.
"Mau ada El Nino stok aman. kalau bapak ibu ada cadangan dan diserahkan ke Bulog itu pahalanya luar biasa, karena menyelamatkan rakyat, menyelamatkan petani. Bapak ibu pahlawan, karena yang menyelamatkan Indonesia. Pernah dengar Presiden mau impor? Nggak kan. Itu karena presidennya pintar," ucap Gatot.
"Tolong ingatkan ke petani jangan sekali-kali mau mengalihkan lahannya untuk apapun juga. Jangan mau ditipu, mau dijadikan perumahan. Kalau perlu kebun dialihkan jadi pertanian," tutupnya.
Credit DetikNews