Ribuan warga Jepang berunjuk rasa di depan gedung parlemen di Tokyo, Minggu (30/8/2015), menentang rencana pemerintahan PM Shinzo Abe yang hendak menjadikan militernya kembali aktif berperang bersama negara sekutu. (Foto: AFP / TORU YAMANAKA)
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan orangtua murid bergabung dalam satu kesatuan untuk menggagalkan rancangan undang-undang terbaru yang hendak diajukan ke parlemen di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Sambil membawa papan bertuliskan "tidak ada perang," "perdamaian, bukan perang" dan "hentikan UU Keamanan," ribuan pendemo memenuhi jalanan depan gedung parlemen di Tokyo. Terdapat pula satu papan bertuliskan "Abe Harus Mundur."
"Saya tidak bisa diam saja saat saya memikirkan langkah pemerintahan Abe. Jepang dapat menjadi negara yang mampu berperang lagi," ujar salah satu pengunjuk rasa, Kenichi Ozawa, seperti dikutip AFP, Minggu (30/8/2015).
Jika RUU keamanan terbaru disahkan, maka militer Jepang yang dikenal dengan sebutan SDF, dapat terjun ke medan perang untuk membantu negara sekutu, semisal Amerika Serikat.
Di bawah konstitusi Jepang setelah Perang Dunia II, militer Negeri Sakura hanya diperbolehkan melindungi diri dari ancaman luar.
Banyak warga Jepang merasa sudah nyaman tinggal di negara yang tidak terlibat konflik peperangan. Mereka khawatir jika RUU itu disahkan, maka Jepang akan kembali ke jalur berbahaya.
"Selama 70 tahun, berkat Artikel 9 dalam konstitusi kami, Jepang tidak pernah terlibat perang atau agresi apapun. Artikel 9 adalah fondasi kami," kata seorang pendemo, Masako Suzuki.
Credit Metrotvnews.com
