Barat kian seriusi dugaan kejahatan perang di Suriah oleh Rusia

 

Tumpukan roti terlihat di lokasi yang rusak akibat serangan udara di lingkungan Bab al-Maqam Aleppo yang dikontrol oleh pemberontak, Suriah, Rabu (28/9/2016). (REUTERS/Abdalrhman Ismail )

Adalah sangat berbahaya memainkan kata-kata seperti itu karena kejahatan perang juga dipikul oleh pundak para pejabat Amerika

Paris (CB) - Negara-negara Barat semakin serius mendalami dugaan kejahatan perang di Suriah ketika Prancis hari ini mengaku akan mencari cara agar sampai ke jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional supaya menggelar investigasi dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Suriah dan Rusia di Aleppo timur.

Sejak hancurnya upaya mencapai gencatan senjata September lalu, pesawat tempur-pesawat tempur Rusia dan Suriah melancarkan ofensif besar-besaran ke bagian wilayah Aleppo yang dikuasai pemberontak dukungan Barat dan Arab, dalam fase yang menjadi titik palik dari perang saudara yang sudah berlangsung lima tahun itu.

"Pemboman ini, dan saya telah katakan hal ini di Moskow, adalah kejahatan perang," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault kepada radio France Inter setelah sebuah draft resolusi mengenai Suriah kepada Dewan Keamanan PBB diveto oleh Rusia.

"Kejahatan perang ini meliputi semua yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Aleppo, termasuk para pemimpin Rusia. Kami akan menghubungi jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) untuk melihat bagaimana dia bisa menggelar investigasi untuk hal ini," sambung Ayrault.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pekan lalu juga telah menyerukan investigasi kejahatan perang.

Belum jelas benar bagaimana strategi ICC menggelar penyelidikan di Suriah karena Suriah bukan anggota ICC.  Namun cara satu-satunya adalah lewat intervensi Dewan Keamanan PBB. Moskow sendiri pada Mei 2014 telah memveto usul resolusi dari Prancis mengenai situasi di Suriah dibawa ke ICC.

"Adalah sangat berbahaya memainkan kata-kata seperti itu karena kejahatan perang juga dipikul oleh pundak para pejabat Amerika," kata juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova.



Credit  ANTARA News