RI Akan Kirim 1.200 Tentara Tambahan Penjaga Perdamaian PBB

 

 

Ilustrasi PBB (CNN Indonesia/Fajrian)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan 1.200 tentara tambahan untuk misi perdamaian PBB sebagai bentuk kontribusi negara dalam menjaga perdamaian global.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memaparkan sejauh ini Indonesia telah mengirimkan 2.800 tentara yang terlibat dalam 10 misi perdamaian PBB. Indonesia memiliki target mengirimkan sekitar 4.000 tentara hingga 2019 mendatang.

"Pada 10 Oktober lalu, saya pribadi sudah bertemu dengan sekitar 850 pasukan perdamaian dari Indonesia yang akan dikirimkan dalam misi United Nations Interim Force di Libanon (UNIFIL). [Sebanyak] 18 di antaranya tentara wanita," tutur Retno dalam gelaran peringatan Hari PBB, atau UN Day ke-71, di kantor Kemlu RI, Senin (24/10).

Di sisi lain, Retno juga menuturkan bahwa Indonesia telah menempatkan pencalonan sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Langkah ini dilakukan sebagai upaya agar Indonesia bisa memainkan peran dan tanggung jawab konstruktif yang lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia.

"Sudah ada beberapa negara anggota (PBB) yang telah menyatakan dukungannya bagi Indonesia dan kami berupaya terus meningkatkan (dukungan) itu," ucap Retno.

Implementasi pembangunan berkelanjutan

Sementara itu, dalam perhelatan Hari PBB, Retno juga berharap akan ada peningkatan kerja sama dan kemitraan antara Indonesia dan PBB.

Retno berujar, peningkatan kerja sama dan kontribusi antara Indonesia dan PBB penting untuk diperkuat lagi guna memaksimalkan implementasi berbagai agenda global seperti agenda pembangunan berkelanjutan atau 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs).

Kuatnya koordinasi koordinasi antar negara dan juga PBB, tutur Retno, sangat berpengaruh dalam keberhasilan SDGs. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkret sebagai komitmen pelaksanakan SDGs.

Salah satunya, ucap retno, Indonesia telah menerapkan 17 tujuan dalam kerangka SDGs dalam rencana pembangunan nasional.

"Indonesia terus kembangkan petunjuk action plan secara nasional dan regional sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memaksimalkan pengimplementasian agenda SDGs dalam kebijakan nasional," kata Retno.

SDGs sendiri adalah sebuah agenda acuan pembangunan global bagi seluruh negara di dunia yang merupakan kelanjutan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Pelaksanaan SDGs berlangsung hingga 2030 mendatang.

Agenda SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur. Salah satu tujuan yang tertera dalam SDGs yakni pemberantasan kemiskinan secara global, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan maternalitas, mengurangi kesenjangan, dan percepatan pembangunan industri ekonomi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan.




Credit  CNN Indonesia