"Tolonglah pemerintah belikan TNI-AL 6-8 kapal level LPD (landing platform dock) yang panjangnya 140 meter. Bukti kapal Silver Sea yang melakukan transipment dengan kapal Indonesia di Papua malah dapatnya dari foto patroli udara Australia," kata Susi dalam diskusi "Laut Masa Depan Bangsa" di Gedung Minabahari III, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9/2015).
LPD adalah kapal perang amfibi yang mampu meluncurkan, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas seperti helikopter.
TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh.
Menurut Susi, meski mahal, harga kapal kelas LPD masih sangat kecil nilainya ketimbang kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurutnya bila dibanding dengan kerugian 'kebocoran' BBM bersubsidi yang salah sasaran akibat illegal fishing, harga kapal besar TNI-AL tak ada artinya.
"Jangan dilihat harganya. Kalau satu kapal yang canggih kan LPD, itu harganya Rp 2-3 triliun. Belilah 4 dalam setiap dua tahun, nggak sampai Rp 15 triliun. Dari rugi BBM subsidi dari illegal fishing Rp 30 triliun," ujar Susi.
Diungkapkan Susi, dirinya sudah bicara dengan presiden untuk menambah kapal-kapal patroli TNI-AL. Selain kapal laut, dirinya juga mendorong pemerintah membeli lebih banyak pesawat patroli udara.
"TNI-AL juga harus bicara ke pemerintah bahwa dengan hilangnya illegal fishing bisa hemat BBM ratusan triliun. Itu tagihlah ke pemerintah hilang kerugian buat ditukar jadi kapal LPD," jelas Susi.
"Saya kadang bingung. Kapal KRI kita yang besar sekarang hanya 4 buah, yang lain yang kecil dan menengah. Kapal kan juga harus ada maintenance, kalau mau efektif 70% operasi, 30% maintenance. LPD kalau bisa tambah 12 lagi, itu baru aman," tegasnya.
Credit Detiknews
