Ilustrasi
JAKARTA, CB – Sejumlah direksi
bank-bank pelat merah siang ini memberikan penjelasan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, terkait
utang 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB).
Tiga Direktur Utama yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi mengatakan, dalam lima tahun ke depan perbankan butuh menyediakan pembiayaan sekitar Rp 2.750 triliun(130 miliar dollar AS), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.
Pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh pihak swasta atau BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Di sisi lain, hingga saat ini total dana pihak ketiga dari seluruh perbankan di Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun, dengan total kredit sebesar Rp 3.800 triliun. Artinya, kata Budi, sisa likuiditas yang ada hanya sekitar Rp 400 triliun (27 miliar dollar AS).
“Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan 130 miliar dollar AS untuk infrastruktur, uang yang ada sekarang cuma 27 miliar dollar AS, jadi short (kekurangan) 104 miliar dollar AS. Kalau kita pengen mengeksekusi pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN, itu kenapa kita harus menarik pinjaman dari CDB,” kata Budi, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Sementara itu Asmawi menjelaskan, pinjaman dari CDB cukup menarik dari sisi bunga pinjaman. Dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dollar AS (USD), dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.
Menurut Asmawi, bunga pinjaman ini cukup rendah jika dibandingkan dengan pendanaan yang didapat dari pasar finansial dan pasar saham. “Obligasi pemerintah di tenor 10 tahun, bunganya 4,3 persen, sedangkan obligasi korporasi bunganya 50 basis poin (bps) sampai 100 bps. Angka 3,4 persen, menjadi sangat menarik,” kata dia.
Adapun bunga pinjaman dalam bentuk RMB ekuivalen 6,1 persen. Direktur Utama BNI Ahmad Baquni menambahkan, pinjaman dari CDB akan digunakan perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan likuiditas jangka panjang.
Pada 2016 dan 2017, BNI juga harus melunasi pinjaman dalam valuta asing (valas) yang akan jatuh tempo.
Tiga Direktur Utama yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi mengatakan, dalam lima tahun ke depan perbankan butuh menyediakan pembiayaan sekitar Rp 2.750 triliun(130 miliar dollar AS), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.
Pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh pihak swasta atau BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Di sisi lain, hingga saat ini total dana pihak ketiga dari seluruh perbankan di Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun, dengan total kredit sebesar Rp 3.800 triliun. Artinya, kata Budi, sisa likuiditas yang ada hanya sekitar Rp 400 triliun (27 miliar dollar AS).
“Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan 130 miliar dollar AS untuk infrastruktur, uang yang ada sekarang cuma 27 miliar dollar AS, jadi short (kekurangan) 104 miliar dollar AS. Kalau kita pengen mengeksekusi pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN, itu kenapa kita harus menarik pinjaman dari CDB,” kata Budi, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Sementara itu Asmawi menjelaskan, pinjaman dari CDB cukup menarik dari sisi bunga pinjaman. Dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dollar AS (USD), dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.
Menurut Asmawi, bunga pinjaman ini cukup rendah jika dibandingkan dengan pendanaan yang didapat dari pasar finansial dan pasar saham. “Obligasi pemerintah di tenor 10 tahun, bunganya 4,3 persen, sedangkan obligasi korporasi bunganya 50 basis poin (bps) sampai 100 bps. Angka 3,4 persen, menjadi sangat menarik,” kata dia.
Adapun bunga pinjaman dalam bentuk RMB ekuivalen 6,1 persen. Direktur Utama BNI Ahmad Baquni menambahkan, pinjaman dari CDB akan digunakan perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan likuiditas jangka panjang.
Pada 2016 dan 2017, BNI juga harus melunasi pinjaman dalam valuta asing (valas) yang akan jatuh tempo.
Credit KOMPAS.com
