PEMBEKALAN MENHAN RI KEPADA PRAMUKA SAKA BAHARI DAN PEMUDA BAHARI - (Parigi Moutong, Sabtu 19 September 2015). Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pembekalan bela negara kepada peserta Pramuka Saka Bahari dan Pemuda Bahari daerah setempat, di Pantai Bura Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (18/09/2015). Sebelum acara pembekalan Menhan RI, dilaksanakan penyambutan dengan sebuah tarian kolosal Laksamana Raja Dilaut oleh Pramuka Pelantara V 2015 dengan pakaian khas daerah masing-masing. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Agus Purwoto, Dirjen Pothan Kemhan Laksma TNI Muhamad Faisal Manaf, Kapinsaka Bahari Brigjen TNI Mar Tommy Basari N. S.E, Bupati Parigi Moutong H. Samsurizal Tombolotutu serta Dansatgas Pelantara V Kolonel Laut (P) Hari Mulyadi, S.E, M.M. (*)
CB, JAKARTA - Kementerian Pertahanan menunda pembelian alat utama sistem persenjataan untuk 2016 karena anggarannya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di Pulau Natuna yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan.
"Pembelian pesawat belum menjadi prioritas, bukan tidak jadi, namun ditunda. Yang penting saat ini menghadapi situasi yang memanas di Laut Tiongkok Selatan," kata Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu di DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Saat ini negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sedang memperebutkan wilayah di Laut Cina Selatan. Ia mengakui Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negera tersebut namun Indonesia tak boleh diam ketika kondisi memanas.
"Indonesia tidak ada masalah dengan AS dan Tiongkok. Kita punya alutsista, seperti kapal dan pesawat namun yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna)," terang Ryamizard.
Ryamizad menilai landasan di Pulau Natuna saat ini tidak bisa digunakan untuk pesawat tempur tapi bisa untuk pesawat angkut. Sedangkan untuk kondisi pelabuhan di wilayah tersebut sangat memprihatinkan karena terbuat dari kayu.
"Pesawat tempur bisa mengisap kerikil (apabila landasan rusak) dan menyebabkan mesin pecah," katanya.
Lampu-lampu dan radar yang ada di landasan tersebut akan diperbaharui. Selain itu menurut dia, drone juga akan diperbaiki sehingga para prajurit bisa menjangkau jarak 50 sampai 60 kilometer dari garis pantai.
"Di wilayah yang netral adalah Indonesia dan Thailand, namun kalau ada negara yang berpihak kepada AS dan Tiongkok. Kalau sudah ada blok seperti itu, bisa saja terjadi perang maka Indonesia harus mendamaikan," kata dia.
Credit TRIBUNNEWS.COM
Anggaran Dipangkas, Menhan Prioritaskan Hal Ini
"Pembuatan kapal selam, pesawat terbang, bukan ke sana dulu. Kita prioritaskan untuk menghadapi ancaman di Laut China Selatan," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 September 2015 malam.
Ryamizard melanjutkan, pada 2016 mendatang, pihaknya akan membangun ataupun memperbaiki landasan pacu, hanggar pesawat dan dermaga kapal perang. Alasannya, landasan yang telah ada selama ini tidak dapat dilalui pesawat tempur.
"Kita perlu landasan pesawat yang baru. Alutsistanya sudah ada, tapi kita perlu landasan baru. Ini penting. Di sekitar Laut China Selatan, di situ lagi panas. Masa kita diam-diam saja," kata Ryamizard.
Diakui Ryamizard, Indonesia tidak memiliki kepentingan khusus di balik meningkatnya status keamanan di wilayah Laut China Selatan. Meski sejumlah negara di kawasan memilih menyatakan dukungann terhadap China ataupun Amerika Serikat, Indonesia tetap netral.
"Kita tak ada urusan sebenarnya. Di antara beberapa negara di kawasan kita paling netral. Yang lain ada dukung China, ada yang dukung AS. Kalau berblok-blok begitu, itu bisa perang," ungkap dia. Karena itu, Menhan Ryamizard meminta agar anggaran kementeriannya tidak dipangkas.
Sukhoi Baru
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Kemenhan mengajukan anggaran Rp 102 triliun. Namun yang disetujui dalam APBN Rp 90 triliun.
Ryamizard mengaku pasrah jika pemerintah tak menyetujui keinginannya itu. "Kita tetap meminta tambahan, tapi kalau negara bilang segitu kita tak akan meminta," lanjut dia.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini berharap, DPR terutama Komisi I DPR bisa membantu memperjuangkan tambahan anggaran Kemenhan yang terjadi penurunan 10 persen. "Mudahan-mudahan DPR yang bantu dorong," harap dia.
Rencananya, anggaran itu selain digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pertahanan di pulau terluar Indonesia, juga akan digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan yang baru. Di antaranya membeli kapal selam dan juga pesawat tempur jenis Sukhoi.
"Sukhoi kita akan ganti, sudah 45 tahun sesuai perintah Presiden. Perintah Presiden juga beli baru kapal selam. Kita sudah jajaki sebelum beli, kapal selam Rusia itu paling lama menyelam, paling dalam selamnya dan bisa tembak dari dalam laut," tandas Ryamizard.
Credit Liputan6.com
