Keputusan Kereta Cepat Molor, Jokowi akan Pilih Pemenang Rabu

 

Darmin Nasution usai dilantik sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8). (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)

 

 

Jakarta, CB -- Rencana pemerintah memutuskan pemenang tender proyek kereta super cepat Jakarta-Bandung pada hari ini, Senin (31/8) dipastikan molor. China dan Jepang, yang bersaing memperebutkan proyek ini, terpaksa harus menunggu beberapa hari lagi untuk mengetahui pemenangnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan tim yang dipimpinnya masih harus menyusun draft penyimpulan akhir proyek kereta cepat tersebut sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/8).

Guna merampungkan hal tersebut, Darmin mengungkapkan pihaknya telah mengundang jajaran pejabat eselon I dari kementerian terkait pada hari ini, Senin (31/8). Sementara untuk pejabat setingkat menteri, Darmin mengaku sengaja  tidak mengundang secara langsung.

Pilihan Redaksi BKPM: China Sanggup Garap Kereta Cepat Meski Minim Investasi PT Kereta Api Berharap Dilibatkan dalam Proyek Kereta Cepat Beda Kepentingan Jepang dan China di Proyek Kereta Cepat

“Tadinya kan mau rapat tingkat menteri. Tapi kemudian saya terpikir, menterinya belum tahu masa langsung rapat? Maka mestinya saya bagi dulu bahannya setelah itu baru kasih waktu mempelajari. Maka itu kita undang eselon I yang terkait,” jelasnya di gedung Kementerian Keuangan.

Menurut Darmin, koordinasi akan dilakukan secara intensif agar menteri-menteri yang terkait bisa mendapat gambaran yang jelas mengenai hasil studi setiap peserta tender. Harapannya, lanjut Darmin, keputusan final bisa segera diselesaikan pada pekan ini.

“Lusa atau Rabu, kami harapkan untuk bisa menyimpulkan hasil studi yang sudah lengkap. Kami akan sampaikan hasilnya itu ke Presiden untuk penunjukan,” tuturnya.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat yang diperebutkan China dan Jepang memiliki panjang lintasan sekitar 150 km, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 36 menit. Dalam proposal studi yang diajukan keduanya, rute lintasan kereta akan melalui titik-titik yang sama sesuai dengan jalur kereta yang sudah terbangun sejak zaman Belanda.

Proyek yang diusulkan China memiliki nilai investasi sebesar US$ 5,5 miliar, di mana 25 persen pendanaannya direncanakan dari patungan modal antara BUMN lokal dengan China. Sementara 75 persen sisanya merupakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahunnya. Apabila menang tender, China berjanji akam memulai proyeknya pada September tahun ini dan selesai pada 2018 mendatang.

Sementara Jepang menawarkan usulan proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 6,2 miliar, di mana 75 persennya akan dibayar menggunakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga pinjaman sebesar 0,1 persen. Proyek Jepang akan dimulai selama lima tahun, yaitu antara tahun 2015 hingga 2021.

Sebelumnya, Darmin mengatakan pemerintah telah menunjuk konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG) untuk melakukan penilaian dan uji kecantikan (beauty contest) terhadap dua kandidat tersebut.

Namun tiba-tiba, dalam proses tahap evaluasi akhir, kedua negara mengajukan tambahan butir usulan dalam proposal yang telah disampaikan. Darmin mengaku hal tersebut semakin memberatkan proses penilaian yang dilakukan oleh BCG.

Pada Rabu (26/8) lalu, pemerintah Jepang telah mengajukan komitmen tambahan berupa jangka waktu pembangunan yang lebih cepat dari tawaran sebelumnya, yakni lima tahun dan transfer teknologi yang mereka miliki.

Credit  CNN Indonesia

Keputusan Kereta Cepat Molor, Kesempatan China Revisi Proyek

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Dok. Sekretariat Kabinet)

 

Jakarta, CB -- Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menuturkan konsultan yang ditunjuk untuk mengevaluasi proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah menyelesaikan tugasnya pada Kamis (27/8). Hasil evaluasi tersebut telah dipresentasikan di hadapan Darmin dan sejumlah pejabat eselon I kementerian terkait dan setelah melalui diskusi panjang hasilnya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (31/8).

"Akan ada pembahasan lagi antara konsultan dengan tim eselon satu semua kementerian yang terkait  yang ikut dalam tim. Supaya waktu dengan tim menterinya mereka sudah dibrief oleh eselon satunya," jelas Darmin di Istana Kepresidenan, Senin (31/8) sore.

Rencananya, kata Darmin, rapat lanjutan membahas proyek kereta cepat akan dilanjutkan pada Rabu (2/9) ini dengan melibatkan para menteri terkait dan konsultan yang melakukan evaluasi proposal. Hasil dan kesimpulan rapat tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi untuk memilih rancangan proyek siapa yang lebih baik antara China dan Jepang.

"Memang ada satu hal Perpresnya itu mengatakan laporannnya itu disampaikan ke presiden tanggal 31 Agustus. Saya bilang, Pak, lewat dua hari, tapi namanya Perpres tidak boleh dilanggar jadi mohon persetujuan kita amandemen satu pasal dari 31 Agustus ke tanggal tanggal 2, tanggal 4 atau berapa," tuturnya.

Alasan Darmin hanya mengundang eselon I kementerian dalam rapat awal pembahasan proyek kereta cepat agar para menteri menerima laporan yang lebih komprehensif dari bawahannya sehingga keputusan yang diambil merupakan yang terbaik.

"Hari Kamis kami sampaikan ke presiden. Saya lebih senang bilang rekomendasi, bukan keputusan," tuturnya.

Apabila ada rekomendasi yang kurang di mata presiden, Darmin mengatakan tim terkait akan mengupayakan laporan tambahan. "Tapi kalau beliau setuju dengan rekomendasi, selesai," tuturnya.

Darmin menjelaskan ada empat kriteria penilaian proyek kereta cepat yang menjadi pertimbangan tim dalam menelurkan rekomendasi.  Pertama, soal komitmen dan risiko yang akan ditanggung pemerintah. Kedua, menyangkut teknologi dan segala macam spesifikasinya. Ketiga, mengenai dampak sosial ekonomi dari proyek tersebut. Keempat, terkait dengan perencanaan dan  kematangan perencanaan proyek yang diusulkan calon kontraktor.

Kesempatan China

Darmin menegaskan molornya pengambilan keputusan bukan untuk memberikan waktu bagi China merevisi proposal seperti yang dilakukan Jepang. Namun, Darmin mengatakan pihaknya harus berlaku adil kepada para calon investor dengan memberikan kesempatan yang sama bagi China jika memang perlu melakukan revisi.

"Karena Jepang yang duluan menyampaikan proposal baru, tentu kami sebagai panitia harus memberi kesempatan kepada China untuk juga menyampaikan (revisi)," tuturnya.

Darmin juga membantah jika pemerintah meminta China memperbaiki proposal proyeknya. Intinya, pemerintah akan meminta klarifikasi dari kedua pihak yang mengajukan penawaran proyek kereta cepat mengenai detil perencanaan dan kesanggupan mengeksekusi. 

Credit  CNN Indonesia